Ditemukan 26979 data
81 — 68
115/G/2015/PTUN-BDG
99 — 65
119/G/2014/PTUN-BDG
pada halaman 13angka 2, 3 dan angka 4, jelas jelas suatu petitum yang tidak bisa dilaksanakansekalipun seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena dalam prosesKTUN tersebut terdapat produk hukum perdata yaitu Akta Jual Beli yang telahdibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga yangberwenang mengadili dan membatalkan Akta Jual Beli tersebut adalahkewenangan Peradilan Umum karena berdasarkan Yurisprudensi PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 20PK/PTUN
89 — 31
168/G/2015/PTUN-BDG
124 — 48
103/G/2012/PTUN-BDG
Penggugattersebut karena jikalaupun Tergugat tidak mengetahui bahwa Tergugat telahmenerbitkan Obyek Sengketa sejak berpuluhpuluh tahun yang lalu, namun denganadanya penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh pihakpihak lain sejak berpuluhpuluh tahun yang lalu pula, maka apabila Penggugat merasa dirugikan akibatpenguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh pihakpihak lain yang dilandaskan padapenerbitan Obyek Sengketa tersebut sejak berpuluhpuluh tahun yang lalu itu, tentunyaupaya pencarian informasi dan Gugatan PTUN
Tergugat II Intervensi 3adalah sah secara hukum, karena diperoleh secara sah berdasarkan ketentuanperundangundangan yang berlaku di Negara RepublikIndonesia; 222222 22222 n 2 a2 ===6 Bahwa Tergugat IIIntervensi 3 menolak dalildalil Para Penggugat untukselebihnya karena dalildalil Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yangjelas dan pasti;PENUTUP:""Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat"Berdasarkan uraianuraian di atas, maka Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN
gugatan Para Penggugattersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima; 6 Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat, yang menyatakan Gugatan tersebutmasih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh UndangUndang, dengan alasanbaru mengetahui adanya keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1941/Kelurahan Panjunan tanggal 5 Juli 1994, surat ukur tanggal 2461994 No.477/1994,luas 122 m2, atas nama Aming Angdjaja (dh Ang Kiauw Ijang), pada tanggal 28November 2012 pada masa perbaikan gugatan di PTUN
72 — 37
50/G/2013/PTUN-BDG
75 — 75
111/G/2012/PTUN-BDG
azasbahwa semua hasil pemeriksaan pemohon yang masih tertutup untuk umumhasilnya juga tertutup untuk umum, maka dokumen laporan hasil pemeriksaanPemohon, baik yang reguler dan non reguler sebagai informasi yang sifatnyamasih rahasia;Menmbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan PeraturanPerundangundangan diatas dihubungkan dengan putusan Majelis KomisionerKomisi Informasi Publik yang menyimpulkan bahwa dokumen Laporan HasilPemeriksaan (LHP) Non Reguler merupakan informasi yang terbuka, MajelisHakim PTUN
88 — 42
137/G/2013/PTUN-BDG
103 — 49
masingmasing dengan Surat Pemberitahuan dan PenyerahanMemori Banding Nomor : 43/G/2011/PTUNBDG tanggal 3 Nopember 2011;Bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 23 Nopember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada tanggal itu juga, Kontra Memori Banding tersebuttelah disampaikan kepada Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding masingmasing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan KontraMemori Banding Nomor : 43/G/2011/PTUN
96 — 30
29/G/2010/PTUN-BDG
P U T US A NNOMOR : 29/G/2010/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antaraMOHAMAD ISA bin ALI IBRAHIM, Kewarganegaraan' Indonesia,Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal JalanMelati Gang Kemuning Nomor 92, Komplek P &K Blok A, Penancangan, Serang, Banten;Dalam hal ini diwakil
CARTERMARNAEKPANJAITAN,Hal 1 dari 89hal.Put.No.29/G/2010/PTUN BDG3. DAVIDSONSIMANJUNTAKKesemuanya warganegara Indonesia, PekerjaanAdvokat pada kantor hukum Jesse HeberAmbuwaru & Partners beralamat di Jalan KayuMas Timur Nomor 6, Blok A, Kav. Polri,Jakarta 13260, Tip. 021.98623145,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal25 Februari 2010; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT,MELA WAN1.
,MH,KepalaSeksi HakTanah danPendaftaran TanahKantorPertanahanKabupatenSerang;Hal 3 dari 89hal.Put.No.29/G/2010/PTUN BDG. MARWAN,SH, KepalaSub SeksiPengaturanTanahPemerintahKantorPertanahanKabupatenSerang;.
RUKMITA HUMARDI, Warganegara Indonesia, PekerjaanIbu Rumah Tangga, Tempat tinggal di JalanCipete II No. 9 RT.007/RW. 003, KelurahanHal 5 dari 89hal.Put.No.29/G/2010/PTUN BDGCipete Selatan, Kecamatan Cilandak,Kotamadya Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IlINTERVENSI 24. HJ.
Serang,Kabupaten Serang, Banten;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IIINTERVENSI 3Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah membaca; Surat gugatan yang diajukan olehPenggugat tertanggal 26 Februari 2010,yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Bandungdengan Register Perkara Nomor29/G/2010/PTUNBDG tertanggal 1 Maret2009 dan telah diperbaiki pada 6 AprilDOMO j sees seme semen aue somes sees see sen Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor29/Pen.MH/2010/PTUN
73 — 52
69/G/2013/PTUN-BDG
128 — 52
3/G/2015/PTUN-BL
52 — 26
50/G/2016/PTUN-BDG
64 — 28
30/G/2016/PTUN-BDG
73 — 16
128 — 77
40/G/2015/PTUN-BDG
GistexChewon Synthetic mempunyai kepentingan hukum melakukan tindakan atasnama organiasi PPMI di muka Pengadilan, yakni melakukan Gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka untuk kepentinganHalaman 7 dari 79 Putusan Perkara Nomor: 40/G/2015/PTUNBDGhukumnya tersebut kewenangan dapat dilaksanakan oleh Dewan PengurusCabang (UPC) yakni Pengurus DPC Purwakarta dan/ atau Dewan PengurusWilayah (DPW) Jawa Barat dan/ atau Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPMI;Bahwa mengingat letak PTUN Bandung ada di
Gistex Chewon Synthetic di PHK untukmenandatangani secara hukum dengan gugatan ke PTUN ;Saksi menyatakan saudara Mujiono pernah berkeluh kesah terhadap saksibahwa dia pernah dipanggil oleh pimpinan perusahaan, katanya disuruh keluardari PPA PPMI. lalu Mujino pun langsung mengundurkan diri dan buatpernyataan karena terpaksa ; Saksi menyatakan bahwa pengurus PPA PPMI statusnya hanya sebagaipegawai kontrak di PT.
Sanko menerima surat PHKnamun tidak ada penjelasan di surat PHK tersebut, tetapi dituangkan dalampengumuman ; Saksi menyatakan setiap hari Rabu diadakan Raker yang berisikan dakwah,itupun tergantung situasi dan cuaca ; Saksi menyatakan bahwa ada isuisu miring tentang PPMI yaitu saudara Aditkatanya sebagai anggota ISIS ; Saksi menyatakan pada rapatrapat DPC Purwakarta pernah membahastentang anggota PPMI yang di PHK, dan DPC menyarankan untuk mengajukan gugatan ke PTUN ; Saksi menyatakan selama menjadi
57 — 35
121/G/2011/PTUN-BDG
56 — 35
102 — 68
45/G/2008/PTUN-BDG
Tangetang: KewarganegaraanIndonesia; PekerjaanSwasta; Alamat : Kampung Lontar, Rt. 05/10, Kel/Desa KaliBaru, Kecamatan Paku Haji, KabupatenTangerang; KewarganegaraanIndonesia; Halaman 1 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.PekerjaanSwasta; Alamat : Kampung Sukajaya, Rt. 002/006, Kel/DesaTegal Angus, Kecamatan Teluk Naga,Kabupaten Tangerang; Nama: Hj.
OTONG (Kuasa Warisdari JAIH bin PIDAN); KewarganegaraanIndonesia; PekerjaanSwasta; ++ eee eee eee eeeAlamat : Kampung Benda Baru, Rt. 01/03, Kel/DesaPondok Jaya, Kecamatan Sepatan, KabupatenTangerang; Halaman 9 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.33.34.35.36.Nama: ASTAHbinti H.
Panca Wiratama Sakti Tbk. sebagaiTergugat IIIntervensi; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung28Nomor : 45/Pen.MH/2008/PTUN BDG tertanggal 28Oktober 2008 Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakimyang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketatersebut ; ++ eee ee eeeTelah memeriksa, mempelajari, dan meneliti1. Berkas Perkara SengketaIni; 2.
PancaHalaman 29 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.Wiratama Sakti Tbk.
Menyatakan pendaftaran peralihan hak padaHalaman 39 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Munjul sampaidengan Nomor 197/Munjul syah dan mempunyaikekuatanhukum; eee eee3.
121 — 37
04-G-2015-PTUN-BL
106 — 42
89/G/2015/PTUN-BDG