Ditemukan 2194 data
86 — 45
/IX/2011, tanggal 22 September 2011Perihal Pembukaan Blokir Rekening atas nama YayasanHIPP dan Pencairan Dana Untuk Kebutuhan SalarySeptember 2011, ditujukan kepada Pimpinan Bank MandiriCabang Pondok Indah, (foto copy dari foto copy) ; Surat Perintah dari Kepala Satuan II Pelapor (Korps BrimobPolri) Nomor : Sprin/725/VII/2011, tanggal 11 Juli 2011,(foto copy dari foto copy) ; Surat Perintah dari an Kepala Korps Brimob Polri KabagOPS (Markas Besar Kepolisian Negara R.I Korps Brimob)Nomor : Sprin/1876
Terbanding/Penggugat : HERMAN SUBIANTORO
Turut Terbanding/Tergugat II : ARMIATI, E.
100 — 56
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab UndangUndang Hukum Perdata junto (285 Rbg/165 HIR) terhadap suatuakta yang bukan akta otentik, bukan merupakan suatu bukti yangmengikat, karena terhadap keberadaan bukti surat di bawahtangan menurut ketentuan Pasal 1876 Kitab UndangUndangHukum Perdata atau Pasal 2 dari Ordonansi Tahun 1867 No. 29yang memuat Ketentuanketentuan tentang Kekuatan Pembuktiandaripada tulisantulisan di bawah tangan dari orangorangIndonesia atau yang dipersamakan dengan mereka
113 — 62
setelah itu cap jempol tersebutdibubuhkan di hadapan pegawai tadi.Pasal 1875 KUHPerdata : Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadapsiapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut Undangundangdianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orangorang yang menandatanganinyaserta para ahli warisnya dan orangorang yang mendapat hak daripada mereka, buktiyang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan pasal1871 untuk tulisan itu.Pasal 1876
192 — 130
Bahkan Masjid tersebut pernah dibugar pada tahun 1876 yangdalam pemugaran tersebut Raja Badung (Raja Pemecutan sebagaidonaturnya, hal tersebut juga telah dijelaskan oleh Ahli Dr. Drs. PutuGede Suwitha, S.U. dalam persidangan dan Masjid tersebut sekarangsudah terbit Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel. Serangan atas namaNazhir Masjid As Syuhada Kampung Bugis Serangan dan nama WakifDR. Ida Cokorde Pemecutan, S.H. (Bukti P1B) dan Sertifikat TanahWakaf No. 00003/Kel.
57 — 7
68 dari 80 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Sgn7 Akta otentik (Pasal 1868 KUH Perdata, Pasal 165 HIR) merupakan aktayang bentuknya telah ditentukan undangundang (uelke in de vettelijkevorm is verleden) dan dibuat oleh atau dihadapan pegawaipegawai umum(door of ten overstaan van openbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu(daartoe bevoegd) di tempat di mana akta dibuatnya;7 Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat tanoa bantuan pejabat danhanya dibuat oleh para pihak yang membuatnya (S. 1876
158 — 69
Foto copy Akta Jual Beli No. 1876/2004, tanggal 8 April 2004 yangdibuat dihadapan Haji Harjono Moekiran, S.H., PPAT di Jakarta;Selanjutnya diberi tanda bukti T.II7.8. Foto copy Akta Jual Beli No. 2090/2004, tanggal 19 April 2004 yangdibuat dihadapan Haji Harjono Moekiran, S.H., PPAT di Jakarta;Selanjutnya diberi tanda bukti T.II8.9.
208 — 154
IKHLASUL AMAL 9 1874 IRSAL ILYASMAHFUT KURNIA306 SYAINURI 9 1915 SUNYOTO307 MARDI SETIAWAN 9 1916 KOMAR TUSAINI308 MEGA SEFRIYANI 9 1875 NURYANTO309 MELIA ELVI YENDRI 9 1943 HERIYANTO310 MUHAMAD MULYAWAN 9 1945 RAHMAN311 MUHAMMAD 9 1946 PAIMIN312 MUHAMMAD ADE 9 1947 MALIDIN313 MUHAMMAD FAJAR AFIKI 9 1876 TAUFIK B. AKYAS314 MULIA ABDIANSYAH. BTR 9 1948 Nikmat Batu BaraNADILA STEPI315 WULANDARI 9 1877 AHMADI316 NIWARMAN WARUWU 9 1977 TALMAN WARUWU317.
IKHLASUL AMAL 9 1874 IRSALILYAS306 = MAHFUT KURNIA SYAINURI 9 1915 SUNYOTO307 MARDI SETIAWAN 9 1916 KOMAR TUSAINI308 MEGA SEFRIYANI 9 1875 NURYANTO309 MELIA ELVI YENDRI 9 1943 HERIYANTO310 MUHAMAD MULYAWAN 9 1945 RAHMAN311 MUHAMMAD 9 1946 PAIMIN312 MUHAMMAD ADE 9 1947 MALIDIN313 MUHAMMAD FAJAR AFIKI 9 1876 TAUFIK B. AKYAS314 MULIAABDIANSYAH. BTR 9 1948 Nikmat Batu Bara315 NADILA STEPI WULANDARI 9 1877 AHMADI316 NIWARMAN WARUWU 9 1977 TALMAN WARUWU317.
56 — 12
/Pdt.G/2016/PA.Bgr.pendidikan rutin sekolah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugatyang bernama XxxxxxxXxxXXXXXXXXXX GaN XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang telahbermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa bukti tersebutsecara formil telah memenuhi syarat dan secara materil merupakan alat buktidibawah tangan, tetapi karena diakui oleh Tergugat, sehingga dari aspekkekuatan pembuktiannya mengikat, sesuai Pasal 1876
136 — 177
surat tersebut mempunyai kekuatanmengikat bagi para pihak yang membuatnya.Menimbang, bahwa surat pernyataan 8 Juli 1956adalah dibuat oleh para ahli waris Resodinomo yangsah serta disaksikan oleh para tetangga sebagaipihak luar termasuk didalamnya adalah Bapak Dukuhsebagai tokoh masyarakat setempat.Menimbang, bahwa surat pernyataan tersebutmenurut hukum pembuktian sebagaimana tercantumdalam Pasal 164 HIR, 1886 dan 1874 KUH Perdatabukan termasuk sebagai akta otentik dan disebutkandalam pasal 1875 dan 1876
Terbanding/Pembanding/Penggugat : SYACHRUL OEIJ Diwakili Oleh : SAHRIAH, SH
64 — 34
kuitansi pembayaran sejumlahpinjaman hutang dan surat bukti bertanda T.2.4 dan T.2.5 berupasurat pemberitahuan fasilitas kredit dari Bank Mandiri adalah suatusurat (akta) dibawah tangan;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab UndangUndangHukum Perdata juncto Pasal 285 Rog bandingkan dengan Pasal165HIR) terhadap suatu akta yang bukan akta otentik (maksudnya aktadibawah tangan), bukan merupakan suatu bukti yang mengikat,karena terhadap keberadaan bukti surat di bawah tangan menurutketentuan Pasal 1876
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat, hingga Iameninggal dunia pada tahun 2002, dan kini penguasaan dan pengelolaannyadilanjutkan oleh Tergugat I dibantu oleh Tergugat V, dengan sepengetahuan dariTergugat II, III dan IV;Bahwa Penggugat berkalikali telah mengajak Marsidi Wirjoatmodjo semasahidupnya untuk membicarakan hakhak Penggugat atas objek sengketa, namunselalu diabaikan;Bahwa sungguh Penggugat sangat terkejut, dimana setelah memperolehpenjelasan dari Kepala Kantor BPN Kabupaten Nganjuk, Marsidi Wirjoatmodjo1011pada tahun 1876
153 — 81
1734; Trak Caterpillar 1735; TrakCaterpillar 1736; Trak Caterpillar 1738; Trak Caterpillar T1739; Trak10Caterpillar 1740; Trak Caterpillar 1741; Trak Caterpillar T1742; TrakCaterpillar 1744; Trak Caterpillar 1745; Trak Caterpillar T1746; TrakCaterpillar 747; Trak Caterpillar; Trak Caterpillar T748; Trak Euclid Hitachi1834; Trak Euclid Hitachi T839; Trak Euclid Hitachi 1841; Trak EuclidHitachi 1842; Trak Euclid Hitachi T868; Trak Euclid Hitachi T1872; TrakEuclid Hitachi 1874; Trak Euclid Hitachi 1876
FOSTER OIL AND ENERGY PTE, LTD
Tergugat:
Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi Kota Bekasi (PD Migas Kota Bekasi)
284 — 97
Putusan MA No. 1876 K/Pdt/2014 tertanggal 4Desember 2014, jo. Putusan MA No. 187 K/PDT/2017 tertanggal 5Juni 2017 menyatakan bahwa, Yang dimaksud tuntutan provisiadalah tuntutan supaya dilakukan tindakan pendahuluan denganadanya alasan keadaan yang mendesak dan bukan mengenai pokokperkara.
110 — 42
Pasal 1876 KUHPerdata, yaitu tandatangan tersebut diakui olehpembuatnya;5. Oleh karenanya pembayaran sebagaimana yang Penggugat dalilkan patut dipertanyakankeabsahannya, apakah pembayaran tersebut sungguhsungguh telah dibayar dan diterima oleh Tergugat Karena kesemua bukti kwitansi a quo tidak jelas dibayarkan kepada siapa dan apakah benar benar telahdibayarkan ataukah hanya performa saja. Seperti halnya Surat Keputusan Direksi No. 383/A tanggal 7Agustus 1965 yang dibuat sendiri oleh Aim.
1.WA ZIA
2.WA NJAENA
3.WA EBU
Tergugat:
1.ZAAMI RIANTO
2.HAMID
3.DARMIN
4.RANDI
84 — 29
1), dipungkiri tulisan atau tandatangannya oleh paraahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya menerangkan tidakmengakuinya maka hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan buktidengan tulisan (vide : perhatikan Pasal 1876 s/d 1878 KUHPerdata);Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan cap jempol atas nama LaMbolosi Pai, dalam Surat Persetujuan Jual Beli Tanah (bukti T.l 1) dimaksud,Pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata Jo.
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Ali Mansur
523 — 369
Serxx Hariadi, SH, NRP 532758.Berdasarkan Surat Perintah dari DanLanud Xxx NomorSprin/1876/X1/2019 tanggal 28 November 2019 dan Surat KuasaSubstitusi Knusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal25 November 2019.Bahwa Dakwakan Oditur Militer pada alternatif pertama adalah Pasal284 ayat (1) ke2 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana yangtermasuk delik aduan absolut sehingga sebelum pemeriksaan pokokperkara harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan syarat formilmengenai pengaduan tersebut
171 — 21
Mahkamah Agung RlNomor 157 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari 1957 jis Nomor 34 K/Sip/1956tanggal 8 Januari 1956 jis Nomor 210 K/Sip/1955 tanggal 10 Januari1957 jis Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 jis Nomor 34kK/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 jis Nomor 250 K/Sip/1960 tanggal16 Agustus 1960 jis Nomor 126 K/Sip/1958 tanggal 09 Juni 1962 jisHalaman 67 dari 86 Putusan Nomor 21/Pdt.G/2016/PN PigNomor 821 K/Sip/1974 tanggal 28 April 1976 jis Nomor 1230 K/Sip/1980tanggal 29 Maret 1982 jis Nomor 1876
2929 — 2650 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalampembiayaan, telah dihilangkan kesempatan untuk mendapatkan bantuan biayapendidikan yang sulit dinilai jumlahnya dengan uang, namun diperkirakansebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah);Bahwa perbuatan Tergugat dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atasmerupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena perbuatan tersebut bertentangandengan Pasal 2 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1976 tanggal 23April 1876
67 — 17
Ketua Pengadilan Negeri Kendal,tanggal 2 September 2013, Nomor:1876/Pen.Pid/2013/PN.Kadl, Nomor:1877/Pen.Pid/2013/PN.Kadl, Nomor:1878/Pen.Pid/2013/PN.Kdl, dan Nomor:1879/Pen.Pid/2013/PN.Kdl;5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal,tanggal 7 Oktober 2013, Nomor: 2257/Pen.Pid/2013/PN.kKdl;6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HI/Tipikor Semarang, tanggal 29Nopember 2013, Nomor: 37/Pen.Pid.Sus/X1/2013/PN.
71 — 20
Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 2 September 2013, Nomor:1876/Pen.Pid/2013/PN.Kdl, Nomor: 1877/Pen.Pid/2013/PN.Kdl, Nomor:1878/Pen.Pid/2013/PN.Kdl, dan Nomor: 1879/Pen.Pid/2013/PN.Kdl;5. Ketua Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 7 Oktober 2013, Nomor:2257/Pen.Pid/2013/PN.Kdl;6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HlVTipikor Semarang, tanggal 29Nopember 2013, Nomor: 37/Pen.Pid.Sus/XV/2013/PN.