Ditemukan 2658 data
Terbanding/Tergugat I : Yayasan Gereja Pantekosta Bibis Sawahan
Terbanding/Tergugat II : PAULUS ROSIADY
Terbanding/Intervensi I : GEREJA PANTEKOSTA PUSAT SURABAYA GPPS JEMAAT ELIM
273 — 199
gugatannyayang menyatakan Para TERGUGAT berjanji akan memberi uang kepadaHal 16 dari 109 Putusan Nomor 598/PDT/2018/PT SBY16.17.18.Nyonya KWEE GIOK KWAN sebelum menandatangani akta hibah, namunsetelah menandatangani akta hibah tidak diberi uang, adalah dalil yangtidak benar, karena hibah adalah suatu persetujuan dengan mana sipenghibah di waktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik Kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerimahibah yang menerima penyerahan itu (pasal 1666
ituNotaris di Malang ;Dalil PENGGUGAT pada butir 7 gugatannya yang menyatakan ParaTERGUGAT berjanji akan memberi uang kepada Nyonya KWEE GIOKKWAN sebelum menandatangani akta hibah, namun setelahmenandatangani akta hibah tidak diberi uang, adalah dalil yang tidak benar,karena hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu (pasal 1666
itu Notaris diMalang ;Dali PENGGUGAT pada butir 7 gugatannya yang menyatakan PARATERGUGAT berjanji akan memberi uang kepada Nyonya KWEE GIOK KWANsebelum menandatangani akta hibah, namun setelah menandatangani aktahibah tidak diberi uang, adalah dalil yang tidak benar, karena hibah adalah suatupersetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cumacumadan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda gunakeperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (Pasal 1666
Terbanding/Penggugat : Petrus Kanel Banglangi
87 — 26
Pengadilan Negeri Malili, para pembeli tanahtanah milikPembanding dari Andi Haerul Cs, yang belum mengajukan gugatanakan berpikir 1000 (seribu) kali untuk mengajukan gugatan baru ;oi Bahwa pertimbangan hukumMajelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyamakan Hibahdengan Waris, adalah tidak benar sama sekali, yang mana Hibah tidakbisa disamakan dengan Waris, masingmasing punya perbedaan baikmengenai substansi, arti, maupun asasyang terkandung didalamnyasebagai berikut :HIBAH :Diatur dalam pasal 1666
126 — 15
Barisi diluardari yang disebutkan diatas;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 mengenai hibah, MajelisHakim berpendapat bahwa hibah menurut Pasal 1666 dan Pasal1667 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia (BW) adalahpemberian oleh seseorang kepada orang lainnya secara cumacumadan tidak dapat ditarik kembali , atas barang bergerak maupun barangtidak bergerak pada saat pemberi hibah tersebut masih hidup, namundalam Pasal 1688 BW disebutkan bahwa ada kondisikondisi tertentusehingga hibah yang sudah
46 — 22
SP2D Nomor : 3901/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010berikut lampirannya berupa :a)Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/XIV/2010 tanggal 22Desember 2010;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;SPPTU Nomor: 0058/SPP/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;SPMTU Nomor: 0058/SPM/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;2.
SP2D Nomor : 3901/ SP2D/3/DPPKAD/2010 tanggal 27 Desember 2010berikut lampirannya berupa :Page 52Putusan Pengadilan TIPIKORNo.87/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnCc.d.e.Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/XIV/2010 tanggal 22Desember 2010;.
Surat Pengantar Nomor 900/1666/BAPPEDA/X1/2010 tanggal 22Desember 2010;b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran Nomor:900/1667/XI/BAPPEDA tanggal 22 Desember 2010;c. Surat Keterangan Pengajuan SPP TU tanggal 22 Desember 2010;d. SPPTU Nomor: 0058/SPP/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;e. SPMTU Nomor: 0058/SPM/3/BPPD/2010 tanggal 22 Desember 2010;2.
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
Tergugat:
1.ir. Aria Resukia, M.M
2.Isna Adiati, S.E
3.Anda Mulia, S.E.
4.Anggun Arif Nur, SH
Turut Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
224 — 143
(kurang lebih limapuluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Tabak Jaya, Pekon Biha,Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIZKON ALHUDAterhadap bukti surat P15 dijadikan dasar Peri Alsobri membuat bukti surat P16.3 tidaklah tepat menurut hukum karena bukti Surat P15 bukanlah suatu surathibah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1666 Kuhperdata yangberbunyi :Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorangpenghibah
bergerak yang berwujud, yangharganya tidak mahal kalau dibandingkan dengan besarnyakekayaan penghibah;Pasal 1682 Kuhperdata yang berbunyi :Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya)harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian makapenghibahan itu tidak sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka terhadap bukti surat P15 yang dianggap sebagai surat hibah berdasarkanPasal 1666
54 — 21
Matius Lasung) tidak dapat di artikansebagai perbuatan hukum HIBAH, oleh karena Pasal 1666 KUH Perdatamenyatakan : Penghibahan adalah suatupersetujuan dengan manaseorang Penghibah menyerahkan suatu barang secara CumaCuma, tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yangmenerima penyerahan barang itu.Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan denganPertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada halaman33 dalam putusannya, sehingga memberi putusan menolak
Aminah binti Abd. Rahman Nintir (Alm) alias Durahman Nintir
Tergugat:
Ir. SOEKOTJO.,MT
108 — 34
Undangundang hanyamengakui penghibahanpenghibahan antara orangorang yang masihhidup tertulis dalam Pasal 1666 KUHPer sebagai bukti hak/legal standingdari Penggugat mempunyai kwalitas untuk mengajukan gugatan yangmempunyai hak atas tanah tersebut yang masih diatas namakan Abd.Rahman Nintir sebagai alas hak/asal usul tanah yang dimiliki olehmasingmasing pihak yang dikuasai oleh TERGUGAT disebut TanahObjek Perkara);TENTANG PERBUATAN TERGUGAT YANG DIJADIKAN DASAR DIAJUKANGUGATAN22.
103 — 54
Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1666 KUHPerdata menerangkan bahwahibah adalah suatu persetujuan dengan mana si pemberi hibah semasahidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan tersebut;Bahwa di dalam ketentuan Pasal 212 KHI menerangkan hibah dapatditarik kembali dalam hal hibah dari orang tua kepada anak, dan sampaisaat ini Turut Tergugat tidak pernah menarik kembali hibah yang telahdiberikan kepada
112 — 29
Namun demikian faktanya TIDAK PERNAH ADANY.CHANDRAYANTI ONGKOWIDJAJAHADIR DANMENANDATANGANI AKTA HIBAH No. 40/2011 DIHADAPANTERGUGAT Il PADA TANGGAL 08 APRIL 2011, karenaNY.CHANDRAYANTI ONGKOWIDJAJA sudah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2011, sesuai dan berdasarkan bukti kutipan AktaKematian No. 124/JT/KM/2011, yang dikeluarkan oleh Pencatatan SipilKota Administrasi Jakarta Timur Tanggal 17 Maret 2011;Bahwa menurut Pasal 1666 KUHPerdata, hibah dirumuskan sebagaiberikut :Hibah adalah suatu perjanjian
HARYANTI
Tergugat:
1.YULIANSI
2.R EKO W JULIANTO
3.PT BANK MANDIRI PERSERO Tbk
4.ERNALITA SH
5.Kepala Badacq Kepala kantor pertanahan Kota Banda Aceh Aceh
136 — 23
Satu danlain hal, di dalam akta tersebut anakanak Penggugat yaitu Justiana,Zulkifli, Julianto dan Juryadi telan melepaskan haknya untukmenerima SHM No. 579/Mulia i.c. obyek perkara denganmenyerahkannya kepada Haryanti/PenggugatBahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1666 sampai denganPasal 1693 KUHPerdata Bab X Tentang Penghibahan, selaku dasarhukum positif yang berlaku mengenai perbuatan hukum penghibahanyang sah dan berlaku, maka tidak ada kewajiban bagi pemilik suatubarang/harta untuk menghibahkannya
130 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagai bahan pertimbangan pengaturan beberapa ketentuan pasal KitabUndangUndang Hukum Perdata yang yang dapat dijadikan acuan untukmelihat konstruksi hukum hibah berdasarkan hukum yang berlaku diIndonesia adalah sebagai berikut:Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut sebagaiKUHPerdata), yaitu sebagai berikut:Pasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si Penghibah, di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembalimenyerahkan
Bahwa pemberian hibah berdasarkan Akta Hibah Nomor 137/ Cilandak/IIl/1991, tanggal 8 Maret 1991, dari Termohon Kasasi IV/dahulu Terbanding III/Terlawan Ill kepada Turut Termohon Kasasi/Dahulu Turut Terbanding/TurutTerlawan adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku, yakni: Pasal 1666, Pasal 1667, dan Pasal 1688 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan perlu digaris bawahi dan dipertegas bahwahibah tersebut belum pernah dibatalkan dan/atau ditarik kembali:.
Terbanding/Penuntut Umum : Muh.Rivai. S, S.H.
127 — 12
Paser;
- 1 (satu) rangkap fotokopi Buku Tanah Nomor 1666 Kel. Tanah Grogot a.n. Yusdiansyah dan gambar situasi Nomor 827/1995;
- 1 (satu) rangkap permohonan mendapatkan hak milik a.n. Norliana tanggal 25 April 2018;
- 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir KTP dan KK a.n. Norliana;
- 1 (satu) lembar Bukti Pendaftaran SPPT PBB a.n. Norliana yang terletak di Jalan RA Kartini, RT 013, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab.
Pembanding/Penggugat II : Sri Walyati binti Siswo Dihardjo Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat III : Rizky Aji Pratama bin Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat IV : Yonita Sholihatun Nisa binti Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat V : Oktavina Wulan Nugrahani binti Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Pembanding/Penggugat VI : Yusuf Kurnia Pamungkas bin Walyono Diwakili Oleh : Sugati binti Siswo Dihardjo
Terbanding/Tergugat : Dien Dama binti Nizam Dama
194 — 154
Bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUH Perdata, hibah yang dibuat secaraotentik tidak dapat ditarik Kembali. Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan :Hibah adalah suatu pernanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan CumaCuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimaHalaman 42 dari 99 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2022/PTA.Smg.17.18.penyerahan itu.
94 — 31
., Notaris di Semarang tertanggal 14 Agustus 1999 No.62. xxxxxx dan64 tersebut ;Bahwa suatu Akta Kesepakatan dan atau Pernyataan sebagai hibahsebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pernyataan dan Kuasatertanggal 14 Agustus 1999 No. 62. xxxxxx dan 64 tersebut tidak dapatdibatalkan dengan dalih atau alasan apapun juga serta oleh siapapun juga(pasal 1666 bertalian dengan pasal 1688 KUH Perdata dan KeputusanMahkamah Agung tertanggal 1 Maret 1972) ;Bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu dan atau
94 — 22
Undangundang tidak mengakui lainlain hibahdi antara orangorang yang masih hidup ( Vide Pasal 1666 KUHPerdata);Menimbang, bahwa Pasal 1683 KUHPerdata menentukan : Tiada suatuhibah mengikat si penghibah atau menerbitkan sesuatu akibat yangbagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan katakata yang tegastelah diterima oleh si penerima hibah itu sendiri atau oleh seorang yang dengansuatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerimapenghibahanpenghibahan yang telah
96 — 22
Eksepsi Kompetensi Absolut;Bahwa melalui duplik ini, Tergugat dan Il akan mengajukan eksepsikompetensi absolute terkait dengan Proses dan Pembatalan Akta Hibah yangdibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yaituTergugat V dan Tergugat VII;Bahwa proses dan Pembuatan Akta Hibah a quo yang dimohon untukdibatalkan oleh Para penggugat ke Pengadilan Agama Bondowoso dilakukandan diproses berdasarkan ketentuan Dalam Kitab Undang Undang HukumPerdata (BW), khususnya pasal 1666 KUH Perdata
Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sudah cukup jelas disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkatpertama antara orang orang yang beragama Islam dibidang kewarisan,wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dengan demikianPengadilan Agama Tidak Berwenang untuk memeriksa dan memutus perkaraa quo melainkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk membatalkan AktaHibah yang dibuat berdasarkan ketentuan pasal 1666
34 — 14
Maret2011, atas objek sengketa dan sita jaminan tersebut telah sesuaidengan prosedur hukum, maka harus dinyatakan sah dan berharga.3031Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg.tergugat dan turur tergugat adalah pihak yang kalah maka biayaperkara dibebankan kepada tergugat.Mengingat, Pasal 49 dan Pasal 50 Undangundang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah direvisi olehUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 1320 dan 1666
40 — 28
Bahwa gugatan Para Penggugat pada Posita 7 ( tujuh) adalahtidak benar; Bahwa hibah yang tertuang dalam Akta Hibah No. 745 /Hib / VI / 2009 tanggal 12 Juni 2009 dan Akta Hibah No. 746 / Hib /2009 tanggal 12 Juni 2009 adalah sah sesuai dengan Pasal 1666sampai dengan Pasal 1686 Kitab UndangUndang Hukum Perdatayang rumusannya sebagai berikut: Pasal 1666 Kitab Undangundang Hukum Perdata: Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktuhidupnya, dengan CumaCuma dan dengan tidak dapat ditarikkembali
H. Abd. Majid Tunru alias H. Abd. Majid bin Tunru
Tergugat:
1.Amsyar, S.H., bin Baharuddin
2.Syarlinawati, A.md binti Baharuddin alias Lina
3.Ashari bin Baharuddin
4.Akbar bin Baharuddin
112 — 20
Baharuddin Bin Aisyah Tunru aliasBaharuddin Bin Tunru), maka PENGGUGAT mengajukan gugatan inisebagai langkah terbaik untuk menyelesaikan perkara;Bahwa hibah yang terjadi antara PENGUGAT sebagai penerima hibahdengan orang tua PARA TERGUGAT sebagai pemberi hibah adalahsan dan berdasar hukum sesuai Pasal 1666 KUHPerdataPenghibahan adalah suatu persetujuaan dengan mana seorangpenghibah menyerahkan suatu barang secara CumaCuma,tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorangyang menerima penyerahan
240 — 115
yang dilakukan oleh Penggugat kepadapara Tergugat tersebut dilakukan Penggugat dalam keadaan terpaksa danapakah benar bahwa ternyata para Tergugat mengambil melebihi dari hibahyang diberikan Penggugat kepada para Tergugat sehingga Penggugatmengajukan pembatalan hibah yang telah diberikan kepada para Tergugat ;Menimbang, bahwa sebelum menimbang lebih jauh fakta dalampersidangan, majelis hakim akan mengutip defenisi hibah berdasarkanbeberapa peraturan hukum yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1666