Ditemukan 2701 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1147 1447 1047 1247 1547 1947 1827 1857 1807
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 03-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
D I A H, S H
Terdakwa:
M. Vikky Rianda Bin M Taher
37 — 8
  • Djisman Samson, SH, Hukum pidanaIndonesia dipelajari melalui pasalpasal Kitab Undang Undang Hukum Pidanadan Putusanputusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad VanCassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976, Sinar Baru Bandung 1979,halaman 149.Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksisaksi,petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa, telah diperoleh faktahukum yang menerangkan / menjelaskan Terdakwa M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719 PK/Pdt/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — Ir. SONDANG TIURMA SIMBOLON VS PT. PUPUK SRIWIJAYA (PPD. LAMPUNG), DKK
96 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. dalam bukunya halaman 67menyatakan bahwa Menurut Hoege Raad dalam berbagai arrest mulaitahun 1927, menyatakan bahwa soal kausalitas harus diselesaikandengan berpegangan pada ajaran Adequate Verozaking (H.R. 3 Februari1927, Hoetink Nomor 114, dan banyak keputusankeputusan kemudianantara lain H.R. 28 November 1847 dan 19 Desember 1947).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 16-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 92 K/TUN/LH/2017
Tanggal 19 Juni 2017 — 1. NUR SAEPUDIN, DKK., 2. PERKUMPULAN KOALISI RAKYAT UNTUK KEADILAN PERIKANAN (KIARA)., 3. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) vs I. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA., II. PT. MUARA WISESA SAMUDRA;
629 — 267 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 92 K/TUN/LH/2017dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undangundangtersebut dan terjadi setelah undangundang itu dinyatakan berlaku;Prinsip Asas NonRetroaktif ini telah berlaku secara universal terhadapperaturan perundangundangan yang juga telah diakui dalam sistem hukumIndonesia yang tercantum dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voorIndonesie, yang disingkat AB (Staatblad 1847 Nomor 23) yang mengaturketentuanketentuan umum peraturan perundanganundangan;Pasal 3 Agemene
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 02-06-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 405/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 1 Maret 2018 — Penggugat:
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Tergugat:
1.NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
2.YENY OKTRIANI AMBRAINI
3.KELURAHAN BUARAN
4.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
137 — 37
  • Kantor Pertanahan Kota Tangerang.Yurisprudensi MARI tanggal 22/10/1975 No.147K/Sip/1974 danYurisprudensi MARI 13/5/1975 No.67k/sip/1975, karena gugatanmelanggar tertio acara Pasal 18 Rv dan tidak tcrpenuhinya syarat formilmateriil yaitu posita harus jelas dan lengkap saling bersesuaian danpetitum harus terang dan pasti, maka petitum in casu yang tidak sesualdengan dalil gugatan in casu, sepatutnya gugatan tidak dapat diterimaatau ditolak ;DALAM REKONVENSI ;Berdasarkan Pasal 244 Reglement of Rv Stbl. 1847
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 12-01-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 21-03-2021
Putusan PN BANJARBARU Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 14 Februari 2019 — Penggugat:
MARYATI
Tergugat:
1.M RIZA
2.PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
3.2. KEWES LINDRI HARIANI, SH., M.Kn
4.Hery Krisyanto Bin Puryanto Alm
5.N YUSDI EFFENDI bin MAKSUM AMAN ALM
6.ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN Alm
7.Amaliya Binti Maksum Aman
8.Hj Antung Machrita Maksum Aman Alm
9.Tabrani Bin Maksum Aman Alm
10.KEPALA KELURAHAN LANDASAN ULIN DAHULU KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
12.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin
110 — 49
  • Bahwa selanjutnya Tanggal 27 Oktober 1990 dibebani HIPOTIK No. 74Tahun 1990 kepada Bank Bumi Daya Cabang Banjarmasin beserta SHMNo. 1846, SHM No. 1847 dan SHM No. 1125.d.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 14-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 8/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 1 April 2021 — Pembanding/Tergugat VI : PT. ANZAWARA SATRIA
Terbanding/Penggugat : PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
Turut Terbanding/Tergugat I : JACK MULYANA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat II : FRANCISCA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat III : ANDREAS HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat IV : DANNI ARTONO
Turut Terbanding/Tergugat V : TIENTJE JUSRAN
380 — 304
  • telah melepaskan semua hakhak seorangPenjamin sebagaimana dimaksud Pasal 1100, 1430, 1831, 1833,1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, dan 1859 KUHPerdata.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-05-2018 — Putus : 23-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 300/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 23 Juli 2018 — PT.PANN MULTI FINANCE (PERSERO) CS >< PT.PELAYARAN CARAKA TIRTA PERKASA CS
151 — 130
  • segala hak dan wewenangnya yang pada umumnya olehundangundang diberikan kepada PENJAMIN (PENGGUGAT IlTERGUGAT Il REKONVENS)), teristimewa yang diatur dalam KUHPerdata:1) Pasal 1831, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI agar barangbarangPENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI disita dan dijuallebih dahulu untuk melunasi utang.2) Pasal 1837, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI supaya membagi utangtersebut diantara para penjamin.3) Pasalpasal 1430, 1847
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 23-02-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG
Tanggal 12 Agustus 2015 — BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS); LA W A N; HENDRAWAN AFANDI; ANDRI YANSYAH; ATANG M. MUHTAR,;
187 — 47
  • , tertanggal 31 Desember 2013 ;TK/PR3 : Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, NomorKEP/23/012014, tertanggal 27 Januari 2014 ;TK/PR4 : Undangundang Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2011,tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, tertanggal 25 Nopember 2011 ;TK/PR5 : Foto Papan Nisan Iwan Kusnawan (Almarhum) ;TK/PR6 : = Surat Nomor B/212/032015, tertanggal 02 Maret 2015 tentangBerita Duka Cita ;TK/PR7 : Kitab Undangundang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voorIndonesie), tertanggal 30 April 1847
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-06-2019 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 227/Pdt.G/2019/PN.Bdg.,.,.,.,.,
Tanggal 21 Januari 2019 — OEY WAN NIO sebagai pemegang saham PT MIMI KIDS GARMINDO LAWAN TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH, DKK
571 — 175
  • Hakhak yang dapat membebaskan penjamin dari kewajibannyaseperti tersebut dalam pasalpasal 1430, 1847, 1848, dan 1849 KitabUndangundang hukum Perdata Indonesia.Pernyataan sebagaimana penjamin (borgtocht) yang diuraikan dalam akta initidak dapat dicabut kembali karena merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari persetujuan kredit/pinjaman uang antara Debitur dan Bank.Bahwa, terhadap fasilitas kredit yang diterima oleh TURUT TERGUGAT tersebut, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III memberikanagunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-11-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1874 K/PID.SUS/2011
Tanggal 15 Nopember 2011 — Dr. H. TONY SUKASAH, Drs., Msi.;
54 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1874 K/Pid.Sus/201110 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Juni 2011sampai dengan tanggal 21 Agustus 2011 ;11 Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia bidang Yudisial tanggal 25 Agustus 2011 No : 1847 / 2011 /S.782.Tah.Sus / PP / 2011 /MA., Terdakwa diperintahkan untuk ditahanselama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2011 ;12 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 25 Agustus 2011 No
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 11-06-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 11 Juni 2014 — CONOCOPHILLIPS (GRISSIK), LTD VS PT TRINGGADING AGUNG PRATAMA
538 — 415 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Indonesia dan Internasional,halaman 90 paragraf 1, yang menentukan sebagai berikut:Sedangkan putusan arbitrase yang dibuat didalam negeri hanya dapatdibatalkan dengan melihat persyaratan limitatif dalam Pasal 70 UndangUndang Arbitrase.6 Selanjutnya berdasarkan Pasal 81 UU Arbirase yang mengatur bahwa:Pada saat undangundang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai arbitrasesebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 ReglemenAcara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-09-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 P/HUM/2012
Tanggal 12 September 2012 — ASOSIASI NIKEL INDONESIA (ANI), ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.,
962 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kitab Undangundang Hukum Perdata(disingkat KUHPerdata) adalah suatu peraturan perundangundangan setingkat dengan Undangundang yang diberlakukan padamasa kolonial Belanda, sehingga mengingat belum adanya undangundang baru yang mengatur mengenai hukum perdata Indonesia,maka Burgerlijke Wetboek/KUHPerdatra diakui keberlakuannyadan harus dianggap tetap memiliki daya laku dan kekuatan hukummengikat sebagaimana peraturan tersebut semula diberlakukan,yaitu sebagai UndangUndang (Staatblad No. 23 Tahun 1847
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-08-2010 — Putus : 24-05-2011 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 515/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Mei 2011 — H. HUTOMO MANDALA PUTRA, M e l a w a n : P.T. INDO MULTI MEDIA, TAUFIK DARUSMAN, SARI WIDIATI, PT. GARUDA INDONESIA ( PERSERO), PUJOBROTO, PRASETYO BUDI,
179 — 139
  • artikel berjudulA New Destination to Enjoy in Bali di Majalah Garuda (The Magazine of GarudaIndonesia) edisi bulan Desember 2009, pada halaman 30, yang dibuat oleh PARATERGUGAT dengan tanpa dasar dan diduga dilakukan secara sengaja dengan niatburuk, yang telah menyimpang dari asasasas hukum atau prinsipprinsip hukumkepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimanayang telah ditentukan oleh Kitab UndangUndang Hukum Perdata (BurgerlijkWetboek voor Indonesie 30 April 1847
    , S. 1847 23, untuk selanjutnya disebut*KUH Perdata) dan Arrest Hoge Raad;Adapun isi artikel dalam edisi bahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalambahasa Indonesia, untuk selengkapnya adalah sebagai berikut:Properties are popping up one by one at Pecatu Indah Resort, a new destinationoffering an alternative experience in Bali.A New Destination to Enjoy in Bali.THE KARST and limestone region of Pecatu has a new face.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
92 — 74
  • ST/1847/IX/2015 tanggal392015 atas nama Kombes Pol Drs. Imam Sugianto. Msi.(fotokopi dari fotokopi);Foto Pelantikan Kombes Pol Dr. Drs. Syafiin, SH, MMNRP 62100238 yang dihadiri oleh Asisten ASDMKapolrilrien Pol Drs. Haka Astana. MW, SH. (fotokopisesuai dengan aslinya);Keputusan Sekretaris Negara RI. No. 103 tahun 2011tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat yangBukti P31b32.
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 24-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 9/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 24 September 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ERWIN AS
Terdakwa:
JULIUS Als BUJANG INDUAK Bin SAMSIR Alm
64 — 17
  • 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1838 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1839 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1840 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1841 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1842 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1843 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1844 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1845 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1846 dari 9 Hal Putusan Nomor 9/Pid.C/2020/PN TIkHal 1847
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 16-10-2013 — Putus : 09-12-2013 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 593/Pdt.G.ARB/2013/PN.Jkt.Sel
Tanggal 9 Desember 2013 —
746 — 431
  • Hal ini dapat dilihat dalam aturan peralihan UU Arbitrase yang diaturdalam Pasal 81 UU Arbitrase sebagaimana dapat dikutip berikut ini:Pasal 81 UU ArbitrasePada saat Undangundang ini mulai berlak, ketentuan mengenai arbitrase sebagaimanadimaksud dalam Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Reglemen Acara Perdata(Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1847:52) dan Pasal 377 ReglemenIndonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941:44)dan Pasal 705 Reglemen Acara Untuk
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 06-01-2017 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 19-07-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2017 — Penuntut Umum:
ARIF SUBEKTI, SH
Terdakwa:
AEF SUBANJIRIADI RAHMAD, ST BIN AZUDIN M. ALI
135 — 34
  • .-, transaksi tanggal 7 Juni 2013 keterangan 1847/SP2D-LS/2013 sebesar Rp. 175.200.000.- dan transaksi tanggal 17 Juni 2013 keterangan 1988 /SP2D-LS/2013 sebesar Rp. 110.800.000,00;
  • 1 (satu) Lembar rekening koran / Daftar rincian transaksi dari tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 CV.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 16-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
86 — 49
  • (ReglemenHukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43);Menimbang, bahwa menyikapi perbedaan tersebut, Majelis berpendapatpendekatan legalistik formal yang cenderung terlalu kaku di dalam menerapkanaturan tentang perubahan surat gugatan yang dapat berakibat surat gugatantidak dapat diterima bukanlah suatu penyelesaian perkara yang baik.
    (ReglemenHukum Acara Perdata Reglement op de Rechtsvordering Stb. 1847 Nomor 52 jo.1869 Nomor 43), yaitu: Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangituntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambahpokok gugatannya.Menimbang, bahwa yang dimaksud pokok gugatan atau onderwerp vanden eis ialah bagianbagian kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 49Putusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.199HalamanUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 (LN. Tahun 2006 No. 22 TLN.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 31-08-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 239/Pdt.G/2020/PN Cbi
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
HAKUA TRADING CO., LTD.
Tergugat:
PT Trinitan Metals and Minerals Tbk.,
412 — 317
  • Pengadilan Negara tersebut yang berwenang memeriksa/mengadiliperkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa pilihan hukum tersebut, wujudnya ada 2 (dua); Diatur secara tegas/nyata dengan menuangkannya/menyatakannya dengankatakata (tertulis) dalam suatu perjanjian/kontrak; Dilakukan secara diamdiam (penundukkan diri secara diamdiam);Menimbang, bahwa di Indonesia asasasas hukum perdata Internasionalsampai saat ini masih bersumber pada beberapa asas yang diatur dalam Pasal16, Pasal 17 dan Pasal 18 AB (Stbl 1847
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 02-06-2020 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 484/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 17 Mei 2021 — Penggugat:
1.Muhaki Rachman
2.Totok Mugianto, SE
3.Tim Likuidasi PT. BPR Legian (DL)
Tergugat:
1.PTBank Permata Cabang Denpasar
2.PT. Bank Permata Tbk
Turut Tergugat:
Indra Wijaya
188 — 136
  • Rekening GADAI diblokir 0070229451 PT BPR Legian Rp 5.000.000.000, 7 Bahwa penyerahan hak atas Barang Jaminan oleh Penjamindan Pemberi Kuasa kepada BANK guna menjamin pelunasankewajiban NASABAH atas Fasilitas berdasarkan Peranjian,Penjamin setuju melepaskan hak untuk dilunaskan lebih dahuludan segala hak utama dan eksepsi yang oleh Undangundangdiberikan kepada seorang Penjamin, berdasarkan Pasal 1430,1831, 1833, 1837, 1843, 1847, 1848 dan 1849 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Sehubungan dengan Pemberian