Ditemukan 3355 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menjadi maryadi mangasi marwadi mandagi marjadi munjadi matjadi manjari
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Juli 2018 — Pidana Korupsi - DR. SANJOYO, MEc
178 — 66
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-01-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 10 Januari 2012 — SUYOTO, ST bin NGUSMAN KASTOREJO ( TERDAKWA )
165 — 305
  • Wahyudi dan dia bilang besok akan dilunasi tetapisampai sekarang belum;Bahwa sekarang yang menggarap tanah tersebut saksi;Bahwa pada tanggal 29 April 2010 saksi ada ditempat tersebut sekitar limabelas menit;Bahwa Terdakwa berpendapat : pengukuran hanya satu kali karena untukselanjutnya merupakan ulangan,yang diserahkan seperti KTP, KK, KTP,berupa foto copy;Saksi ke29: BUDIYANTOBahwa benar saksi mempunyai tanah yang berlokasi di desa Jatirunggo,luasnya 3422 m2 tetapi setelah diukur ulang oleh BPN manjadi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1273 — 2050
  • Selbertanggungjawab terjadi kejadian wilayah itu, pasal 14 apa yangharus disiapbkan sarana prasarana a,b,c kemudian apa lagi didalamPermen 26 tahun 2007 kemudian di pedoman 2010 itu jelas clearpada areal seluas ini maka sarpras yang harus bekerja adalah ini danitu yang saya gunakan untuk memastikan apakah itu tersedia dilapangan ternyata apa yang ahli harapkan itu tidak ahli temukan dilapangan;Bahwa yang manjadi data ahli yang menegaskan pendapat ahli yaitubukti P41 berupa Pedoman Pengendalian Kebakaran
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2015 — Putus : 25-01-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 105/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 25 Januari 2016 — Pidana Korupsi - ENDAD RACHMAT
103 — 44
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat;27Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itusendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
273 — 155
  • Denganterpenuhinya salah satu saja dari dua elemen tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa pengertian memperkaya secara harfiah adalah menjadikanharta bertambah, sedangkan kaya manjadi banyak harta (uang dan sebagainaya),yang selanjutnya dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orangatau suatu badan belum kaya menjadi kaya, orang sudah kaya bertamabah kaya (WJSPoerwadarminta, Kamus Bahsa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, 1983, Hlm 453);Menimbang, bahwa yang dimaksudkan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-11-2019 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penggugat:
1.I Made Widana, S.Sos
2.I Nengah Sirde
3.I Nengah Sirnayasa
Tergugat:
1.Kornelius I Wayan Mega
2.Thomas I Nengah Suprapta
3.I Wayan Emilius
4.I Nyoman Bernadus
254 — 129
  • . : 4, Kelas Il, Luas 20,5 Are, atasnama Nang Djageri , dt dari PARA PENGGUGAT kepada PARA ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM yang berkantor di SRI KRESNA DUTA manjadi TIDAK SAH SECARA HUKUM.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 20-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 121/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 20 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MADE MEREGAWA
260 — 135
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkanpada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh kehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara itu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 43/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. Drs. H. IRVAN AMTHA, M.Sc
104 — 25
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 45/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Tanggal 7 Juni 2017 — Pidana Korupsi - Ir. H. FAKHRURRAZI
92 — 27
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-02-2018 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 54/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 27 April 2018 — Pembanding/Penggugat I : Ristiane Hardayun Putri
Terbanding/Tergugat : PT DAM UTAMA SAKTI PRIMA
Turut Terbanding/Penggugat II : Ratu Ayu Ardita Lestari
163 — 101
  • lagi sebagai pemegang hak garap;Bahwa terhadap tanah obyek perkara seandainya TERBANDINGI/ Tergugat DK/ Penggugat DR sebagaimana dalam gugatanRekonpensinya menggunakan Surat Pernyataan Pelepasan HakGarap Tanah Ex Hak Erfpacht Verponding 12 Punclut, KelurahanCiumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung (vide Bukti T.I &I62 s/d T.l & IlI250) YANG KESEMUANYA HANYA FOTOCOPYsebagai bukti permohonan sertipikat, maka hal demikianmerupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah tanahgarapan tersebut sudah manjadi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
103 — 25
  • perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukumanyang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana(criminial responcibility);Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaanyakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yangdilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwasebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari manjadi
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-07-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Juli 2018 — Penuntut Umum:
Mindaryu Partini, SH
Terdakwa:
SUHADI Bin RIDHUAN ILOEL
177 — 51
  • lain adalahlelang atas belanja modal pengadaan alat kesehatan, kedokteran dan KBpada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumber dari APBN tahunanggaran 2012 ;Bahwa untuk kegiatan belanja modal pengadaan alat kesehatan,kedokteran dan KB pada Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang bersumberdari APBN tahun anggaran 2012 menggunakan mata anggaran yangbersumber dari APBN dengan nilai anggaran Rp. 34.950.500.000, (tigapuluh empat milyar sembilan ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa yang manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-04-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 September 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM
Terdakwa:
Ezrinal Azis Pgl. AL alias AZIS alias EZ
467 — 92
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupanrakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negaraitu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Register : 02-12-2010 — Putus : 04-12-2011 — Upload : 21-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2010/PN.Jkt.Pst
Tanggal 4 Desember 2011 — Ir.HANDOYO SISWANTO,MSc
250 — 509
  • Hilman memberitahu bahwa Anggoro Widjojo adalah komisaris PT.Masaro Radiokom;Bahwa dalam pertemuan tersebut Anggoro Widjojo menyampaikan bahwamengapa anggaran SKRT yang sudah diputuskan oleh komisi IV padabulan Pebruari Maret 2007 manjadi berubah total ketika diusulkan olehDephut;Putusan, Nomor : 32/PID.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst, hal 202 dari 395 halBahwa saksi tidak tahu siapa yang mengusulkan anggaran karenaanggaran sudah diputuskan pada bulan Februari, Maret, kKemudian padabulan April atau Mei disampaikan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 06-09-2017 — Putus : 23-10-2017 — Upload : 15-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 23 Oktober 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Burhan Ashshofa, SH., MH
265 — 125
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara itu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
136 — 39
  • perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukumanyang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana(criminial responcibility);Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwasebagai pelaku tindak pidana, Pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaanyakni bukan sematamata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yangdilakukan Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Terdakwasebagai pelaku Tindak Pidana agar nantinya dikemudian hari manjadi
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
310 — 92
  • ., Notaris Jakarta Utara manjadi sahdan mempunyai kekuatan hukum;Menimbang, bahwa jika Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalamKonvensi menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnyaAkta No. 330, tanggal 29 April 2011 yang dibuat oleh Tergugat V, Akta No.331, tanggal 29 April 2011 yang dibuat oleh Tergugat V dan Akta No. 139,tanggal 18 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Tergugat V, Akta No. 40, tanggal26 Oktober 2011 yang dibuat dinadapanTergugat VI dan akta No. 61, tanggal22 Februari 2013
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-03-2014 — Putus : 14-08-2015 — Upload : 04-05-2016
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.AB.
Tanggal 14 Agustus 2015 — Dr. LATIF KHARIE, S.E., M.Si
94 — 250
  • menyatakan keberatan yaitu :e Bahwa kwitansi itu hanya nilai saja itu tidak benar, tetapi yang sebenarnya adalahsudah ada tulisan dan perincian pembelaan atau itemitemnya ;Menimbang, bahwa terhadap keberatan terdakwa tersebut, saksi menyatakantetap pada keterangannya ;12.WA ODE MUNIRA MUSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Bahwa saksi mempunyai usaha dibidang foto copy dan mempunyai toko SinarMitra kemudian diganti nama menjadi CV Sinar Mitra ;Bahwa toko Sinar Mitra berubah manjadi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 1 Juni 2015 — H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si. bin (alm) NAZMUDIN
78 — 14
  • Pernah manjadi Anggota Badan Legislasi3. Sekarang anggota di Badan AnggaranAlat Kelengkapan Dewan Tidak Tetap1. Anggota Panitia Khusus RAPERDANo. Pelaksana Tempat Kegiatan Waktu KegiatanKegiatan1. Pansus I (RA) Kota Denpasar 2123 Februari 20112. Pansus VIII (RA) Kab.Sleman 1921 Mei 20113. Pansus XIII (RA) Kota Jambi 1416 Nopember 2011 Bahwa benar Unsur pimpinan tidak selalu hadir, yang paling sering hadiradalah wakil ketua Ir. ACHMAD ZULKARNAEN.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 03-02-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst
Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA
395 — 132
  • dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupanperekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asaskekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan padakebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan bertujuanmemberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruhkehidupan rakyat;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuanganNegara itu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi