Ditemukan 3649 data
92 — 14
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan bahwatidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan ataudiperolehnya dengan paksaan atau penipuar ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 1322 KUHPerdata, dikenal 2(dua) bentuk kekhilafan, yaitu error in persona (kekhilafan mengenai orang) dan errorHal. 46 dari 60 hal Putusan No.69/Pat.G/2017/PN.Lbpin substantia (kekhilafan mengenai benda), sedangkan perihal paksaan itu sendiridiatur di dalam ketentuan pasal 1323
128 — 46
Alasannya, dengan tidakhadirnya Terlawan II, Terlawan Ill, Terlawan IV, Terlawan V, TerlawanVI dan Terlawan VII, maka Terlawan dapat menyembunyikanfakta dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim yangmengadili perkara tersebut tidak mempertimbangkan alasantidak hadirnya Para Tergugat (/n casu Terlawan Il, Terlawan Ill,Terlawan IV, Terlawan V, Terlawan VI dan Terlawan VII).Bahwa Misbruik van Omstandigheden merupakan penerapan dariPasal 1323 KUHPerdata yang mengatur bahwa:Paksaan yang dilakukan terhadap
14 — 12
12035342e3436203532372e3934322035342e31333320630d3532352e3937362035322e373634203532342e3333352035322e393 1382035323123934322035322e38323 120630d353 1352e3030352035322e353420353 1372e3036372035362e323920353 1362e3331372035362e30303820630d353 13523339382035352e363634203531342e3832372035352e333237203531332e38382035352e30373 120630d3437362e33382034342e393436203433302e333935203434235353 1203337362e36332034342e30303820630d33353823036372034332e383231203330392e3639322034352e3639362032393 12e333 1342035332323620430d32393 12e30363820353 12e3538203238392e3630372035302e30333620590d3238372e3 1373 12035302e3 1323
Terbanding/Penggugat : EDDY SOETIOSO
Turut Terbanding/Tergugat I : WELLY LIUS
Turut Terbanding/Tergugat II : AAI YUSDIAN
134 — 171
Khusus mengenai paksaan ini diatur lebihlanjut dalam Pasal 1323, 1324 dan 1325 KUHPer dan unsuradanya paksaan ini apabila menimbulkan suatu ketakutan/tekananpsikologis pada orang yang membuat perjanjian baik dilakukanoleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun oleh pihakketiga sekalipun.
122 — 56
kehilafan mengenai subjek perjanjian berkaitan erat dengankecakapan dalam pasal 1320;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat denganKuasa Hukum Tergugat yang menyatakan kehilafan tersebut berdasarkan tipu dayasebagaimana dalam jawaban Tergugat khususnya Angka Romawai Il huruf b;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat menyangkut adanya paksaan dalampenandatanganan perjanjian Majelis Hakim mempetimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa mengenai paksaan ini diatur dalam pasal 1323
Hj.Rosliman binti H. lala
Tergugat:
1.Baharuddin Sakka
2.Baharuddin Latif
3.Abdullah Manda
4.Herman
5.Nurhayati
6.Rustam
7.Hajja sohra
8.Andi Agus
9.Camat Segeri
10.Badan Pertanahan Nasional BPN
76 — 16
surat ukur nomor 1322 Tahun 1986, Desa/kelurahan Segeri, atas namapemegang Hak Baharuddin Latief diberi tanda TI, Il, IlI1 ;Foto copy (sesuai dengan aslinya) Sertipikat Hak Milik Nomor 233,surat ukur nomor 1324, Tahun 1986, Desa/kelurahan Segeri, atas namapemegang Hak pertama Rustam Bin Nusu berubah menjadi AbdullahManda karena sebab perubahan jual belli, diberi tanda TI, Il, III2 ;Foto copy (sesuai dengan aslinya) Sertipikat Hak Milik Nomor 283dicoret paraf menjadi nomor 00552, surat ukur nomor 1323
46 — 34
karena tidakmemenuhi otensitas sebagai alat bukti yang sempurna (Vide Pasal 1866 jo.1868 KUHPerdata) sehingga banyak alasan hukum untuk menganggapbahwa perbuatan TERGUGAT Ill dan TERGUGAT Il dalam pembuatan AktaOtentik tersebut sebagai sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan yaituHal 17 dari 87 Putusan Perdata Nomor 60 /Pdt G/2015/PNDpsUndangUndang Nomor 30 Tahun 2004, artinva PENGGUGAT didalampembuatan AKta Kuasa Nomor 85 tersebut dalam keadaan terpaksa (dwang)sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1323
95 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1190 K/Pdt/2017 NoBlokTitik KoordinatLuas(tiaSertifikat HGU Tanggal No.NIB 186431969431918667296939751861079693980 B618610796939801860729693975186754969386518610796938651867529693865186754969386518686496937211868419693664186793969359418675196936596,8271,78723/9/2011 1323/9/2011 1429.03.00.00.0002229.03.00.00.00023 10B718686896937211869389693633186933969350118604396933321869199693376186902969337318675296932721867529695480186790969352318680996935076,92723/9/2011 1129.03.00.00.00043 11 B8 1867529693158186752969327218690296932731868969693232186952969321718701596932411870749693279187179969311418711596931041870729693112187053969307618697396930371872509692986
A618501196939901854999693986185480969397418547696938971854899693871185508969386518500596938651856869693983185914969398118591496938651857059693805185696969387718591496939801861079693980186107969386518691496938655,8272,62,22723/9/2011 1329.03.00.00.00022 B41861169694675186194969467418622196946171862709694546186113969454718611396945471862739694546186431969431918610996943181,4675,46723/9/2011 1329.03.00.00.00022 BS186109969431718643196943191866729693975186107969398015,0923/9/2011 1329.03.00.00.00022 B6 186107969398018607296939751867549693865186107969386518675296938651867549693865 6,8271,787 23/9/2011 1323
140 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal inibertentangan dengan ketentuan dalam KUH Perdata, sebagaimanadinyatakan dalam: (1) Pasal 1323 yang berbunyi Paksaan yangdilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuanmengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bilapaksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalampersetujuan yang dibuat itu.
RIDWAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUH. RIDWAN NUR, M.Si Bin MAPPATURUNG
139 — 36
Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :
- SP2D-Tambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairan sebesar Rp. 539.729.600, lampiran berupa :
- Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPP-TU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.
Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu : P2DTambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum DaerahKab. Takalar Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si dengan jumlah pencairansebesar Rp. 539.729.600, lampiran berupa :e Surat Perintah Membayar Nomor : 0018/3.1.05.01/SPPTU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.e Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 0018/3.1.05.01/SPPTU.BL/2017, tanggal 07 Juni 2017.f).
Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :SP2DTambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20 Juni2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum Daerah Kab. TakalarDrs. H.
Takalar periode bulan Juni 2017, yaitu :SP2DTambahan Uang Nomor : 1323/SP2D/TU/2017, tanggal 20Juni 2017, yang ditanda tangani oleh Bendahara Umum DaerahKab. Takalar Drs. H.
33 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga para pihak memahamibahwa perjanjian tersebut disepakati dan dibuat tidak melanggar ketentuanPasal 1321, 1323, 1328, 1335 KUH Perdata.A.1. Adapun alasan adanya bukti yang tidak seimbang yang dituangkandalam putusan Judex Facti pada halaman 87 sebagai berikut :Hal. 24 dari 71 hal. Put.
56 — 20
barangbukti 1318/2016/NNF; 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal beningdengan berat netto 0,0765 gram diberi nomor barangbukti 1319/2016/NNF; 1 (satu) batang pipet plastik berisikan kristal beningdengan berat netto 0,1455 gram diberi nomor barangbukti 1320/2016/NNF; 1 (satu) set bong diberi nomor barang bukti1321/2016/NNF; 1 (satu) set penutup bong diberi nomor barangbukti 1322/2016/NNF; 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan kristalbening dengan berat netto, 0,0020 gram diberi nomorbarang bukti 1323
46 — 77
Kondisi korban sudah sangat lemah padasaat itu, korban di tempatkan di jok tengah dan dipapaholeh Saksi 7 (Serka Ttu) Suro) dan Saksi 8 (Serda BekAgung) dari jok belakang, sedangkan Serda Dedi duduk dijok depan sebelah kiri, kemudian Saksi 6 bersamasamamengantar korban ke klinik Bidan Lian di daerahKranggan Wetan yang berjarak 1 (satu) kilometer daritempat kejadian, yang ikut dalam kendaraan tersebut.1323. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul18.30 WIB seewaktu) Saksi 9 (dr.
61 — 21
Tentang Penetapan Tim Pengarah Dan Pelaksana Kegiatan Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura Kepada Penggerak Membangun Desa (PMD) Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura/Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Spudnik Sujono Kamino pada tanggal 24 Agustus 2015;27) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 1323/Kpts/Hk.320/D/8/2015 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Kegiatan Pengadaan Benih
Tentang Penetapan Tim Pengarah Dan PelaksanaKegiatan Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura KepadaPenggerak Membangun Desa (PMD) Pada Satuan Kerja DirektoratJenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani olehDirektur Jenderal Hortikultura / Selaku Kuasa Pengguna AnggaranSpudnik Sujono Kamino pada tanggal 24 Agustus 2015 ;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direktur Jenderal HortikulturaNomor : 1323 / Kpts / Hk.320 / D / 8 / 2015 Tentang PenetapanPenerima Bantuan Kegiatan Pengadaan
Tentang Penetapan Tim Pengarah Dan PelaksanaKegiatan Bantuan Pengembangan Usaha Hortikultura KepadaPenggerak Membangun Desa (PMD) Pada Satuan Kerja DirektoratJenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani olehDirektur Jenderal Hortikultura / Selaku Kuasa Pengguna AnggaranSpudnik Sujono Kamino pada tanggal 24 Agustus 2015 ;27.1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direktur Jenderal HortikulturaNomor : 1323 / Kpts / Hk.320 / D / 8 / 2015 Tentang PenetapanPenerima Bantuan Kegiatan Pengadaan
Tentang Penetapan Tim Pengarah DanPelaksana Kegiatan Bantuan Pengembangan Usaha HortikulturaKepada Penggerak Membangun Desa (PMD) Pada Satuan KerjaDirektorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2015 yangditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura/Selaku KuasaPengguna Anggaran Spudnik Sujono Kamino pada tanggal 24 Agustus2015;1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Direktur Jenderal HortikulturaNomor: 1323/Kpts/Hk.320/D/8/2015 Tentang Penetapan PenerimaBantuan Kegiatan Pengadaan Benih Sayuran Biji
111 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
"Pasal 1323 KUHPerdata: "Paksaan yang dilakukan terhadap orang yangmembuat suatu perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian,juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga,untukkepentingan siapa perjanjian itu tidak telah dibuat."
98 — 78
Fotocopy Surat Nomor 1323/KON.00.02/UIP SUMBAGSEL/2017 Tanggal22 Juni 2017, diberi tanda (TI11);27. Fotocopy Surat Nomor 16893/KON.00.02/UIP SUMBAGSEL/2017 Tanggal23 Agustus 2017, diberi tanda (TI12);28. Fotocopy Surat Nomor 2293/KON.00.02/UIP SUMBAGSEL/2017 Tanggal09 November 2017, diberi tanda (TI13);29. Fotocopy Surat Nomor 1349/600.1607/XII/2017 Tanggal 11 Desember2017, diberi tanda (TI14);30.
297 — 127
dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Boinem..1311 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran UmrohHajiplusWisata atas nama Yaminta Hasibuan.1312 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas namaYaminta Hasibuan.1313: Fotocopy dari fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YamintaHasibuan..1321 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Pendaftaran UmrohHajiplusWisata atas nama Harun.1322 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Kwitansi Pembayaran Umroh atas namaHarun.1323
77 — 80
AGUS HANDOJO,yang berasal dari penggantian SHM No. 1323/Petukangan atasnama SIDIK TANUDJAJA.SHM No. 2044/Petukangan Selatan atas nama SUSILAWATIWIJAYA, yang berasal dari penggantian SHM No.1324/Petukangan atas SIDIK TANUDJAJA.SHM No. 2045/Petukangan Selatan atas nama SUSILAWATIWIJAYA, yang berasal dari penggantian SHM No.1341/Petukangan atas nama SIDIK TANUDJAJA.SHM No. 2046/ Petukangan Selatan atas namaSUSILAWATI WIJAYA, yang berasal dari penggantian SHMNo. 1327/Petukangan atas nama SIDIK TANUDJAJA
Terbanding/Tergugat I : BANGKOK BANK Public Company Limited
Terbanding/Tergugat II : Chalit Tayjasanant
Terbanding/Tergugat III : Joko Chahjono
Terbanding/Turut Tergugat : BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
60 — 55
kehendakterkaitpengunduran diri Penggugat, secara hukum perbuatan a quo adalahperbuatan melawan hukum;Bahwa pengunduran diri Penggugat bukanlah semata keinginanPenggugat, namun pemaksaan kehendak (secara psikis) dari Tergugat IIdan Tergugat III dan hal tersebut terbitnya surat pengunduran diri tersebutdapat dikategorikan suatu perbuatan hukum yang tidak bebas (misbruikvan omstandigheden) dan atau penyalahgunaan keadaan;Bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka tindakan hukum Para Tergugattelah mengenyampingkan pasal 1323
PT Citra Sari Makmur. Diwakili oleh Subagio Wirjoatmodjo
Tergugat:
Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
209 — 114
Spektrum Frekuensi Radio paling lambat 31 Desember2018;3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan, apabila tidak memenuhi kewajibannya sampai bataswaktu yang ditentukan;Bahwa memperhatikan proses tersebut di atas berkenaan denganpenerbitan Surat Pernyataan tanggal 14 Februari 2018 dimaksud,Tergugat menolak secara tegas dalildalil Penggugat yangmenyatakan:1) telah dipaksa oleh Tergugat untuk membuat Surat Pernyataantanggal 14 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam gugatanhalaman 1323