Nomor 679 K/Pdt.SusPHI/20196.Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TergugatRekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi melanggar ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan danmelanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE13.MEN/SJHK/1/2015 tanggal 7 Januari 2005;Menyatakan

Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TergugatRekonvensi terhnadap Penggugat Rekonvensi melanggar ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan danmelanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE13.MEN/SJHK/1/2015 tanggal 7 Januari 2005;3.

., tanggal 12 Februari2019 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPelawan; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor13/Pdt.Plw/2018/PN Slw., tanggal 13 September 2018, yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili Sendiri:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian; Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Halaman 3 dari 7

Terbanding semula Para Terlawan untuk membayarseluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi padatanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/Pdt/2019/PN Slw., juncto Nomor13

bahwa pemohon dengan suratpermohonannya tanggal 20 = =Juni 2011 yangterdaftar dalam register perkara diKepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis denganNomor : 2584/Pdt.G/2011/PA.Cms. tanggal 04 Juli2011 yang pada pokoknya telah mengajukan dalildengan tambahan dan perubahan sebagai berikut ;e Bahwa Pemohon dengan Termohon telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 28Januari 2003 di hadapan Pegawai PencatanNikah Kantor Urusan Agama KecamatanPangandaran Kabupaten Ciamis, sebagaimanadalam Kutipan Akta Nikah Nomor13

mengakui dan membenarkan hal hal yangdiajukan oleh pemohon ;Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknyayang disampaikan secara lisan, tetap padapendirian semula sebagamana termuat dalam suratpermohonannya, dan menyerahkan sepenuhnyakepada majelis ;Menimbang, bahwa atas replik dari pemohontersebut, termohon tidak memberikan tanggapanlagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis;Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkandalil permohonannya telah mengajukan alat buktiberupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor13

empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; Bahwa sejak bulan Januari dan Pebruari 2011 Gaji Penggugat juga tidakdibayarkan oleh Tergugat, yaitu Rp. 705.000, x 2 = Rp.1.410.000, (satujuta empat ratus sepuluh ribu rupiah) ; 25 Bahwa pada Hari Raya ldul Fitri 1482 H / tahun 2010 Tergugat juga belummembayar Tunjangan Hari Raya sebesar . 705.000, (tujuh ratus lima ribuPUDIN) 5 ~~~~~ nn minnie nn nnn nmin nmin nnninnn men nani mminenmnnnmmnmBahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) UndangUndang Nomor13

tahun 2003 yang berbunyi Pengusaha yang karena kesengajaan ataukelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakandenda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh ; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UndangUndang Nomor13 tahun 2003 yang berbunyi Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit ataudilikuidasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku,maka upah dan hakhak lainnya dari pekerja/ouruh merupakan utang yangdidahulukan pembayarannya ; 7222222

ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidakdengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan ( Vide bukti P6 dan P8 );Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatasMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menilai bahwapertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor13

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor13/G/2019/PTUN.kKdi. tanggal 24 Juli 2019 yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkaradi kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkansejumlah Rp250.000,00 (Dua ratus Lima puluh ribu rupiah);Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makasar pada hari Rabu tanggal 6 November 2019,oleh kami H.

menjatuhkanputusan perkara Cerai Gugat antara;PENGGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut "Penggugat;LawanTERGUGAT, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut Tergugat;Mahkamah Syariyah tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar para pihak serta memeriksa alatalat bukti;DUDUK PERKARABahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2021telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di KepaniteraanMahkamah Syariyah Kota Subulussalam dengan Nomor13

Mengabulkan permohonan = pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 10 Februari 2021 dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah KotaSubulussalam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalamregister perkara;3.

adalah Murianto dan Mansyah;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mengajukan permohonanitsbat nikah pada pokoknya karena Pemohon dan Pemohon II tidak pernahmenerima Kutipan Akta Nikah dengan tujuan untuk mengurus Akta Nikah;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, serta tigaorang saksi;Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli Surat Keterangan) telah bermeteraicukup serta dinazagelen sesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13

adalahsuami istri, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik perkawinan karenatidak berdasarkan perkawinan melainkan berdasarkan surat keterangan LurahGuntung Manggis, meskipun bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yangHalaman 7 dari 12 Penetapan No. 138/Pdt.P/2018/PA.Bjbberwenang, oleh karenanya bukti P.1 harus dikesampingkan dan tidak perludipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan) telah bermeteraicukup serta dinazagelen sesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13

Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon adalahsuami istri, bukti tersebut bukan merupakan akta otentik perkawinan karenabukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti P.2harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Keterangan) telah bermeteraicukup serta dinazagelen sesuai ketentuan UndangUndang Bea Meterai Nomor13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan Pemohon adalahsuami istri, bukti

Sudibyo, sebagai Pemilik CV.Soponyono, sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (3) denganmembayar tunai Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, UangPenggantian Hak kepada masing masing Penggugat secara tunai dansekaligus untuk :i. Ny. KHOMSIATUN sebesar Rp. 94.760.000,00 (sembilan puluh empatjuta tujuh ratus enam puluh ribu Rupiah), tunai dan sekaligus;li. Ny.

bersifat tetapdan bukan merupakan jenis pekerjaan yang pelaksanaannya dapat dilakukandengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sehingga hubungan kerjaantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah perjanjian kerja waktu tidaktertentu (PKWTT);Bahwa oleh karena perusahaan berhenti beroperasi, maka sudahtepat dan benar putusan judex facti yang menyatakan hubungan kerja putusdan Tergugat harus membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja(PHK) sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Tanjungkarang Nomor8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (terkait wanprestasi Terlawan II kepada Terlawan1), dibenarkan secara hukum dikarenakan Pemohon juga telah mengajukanpermohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk joPutusan Nomor 31/Pdt/2017/PT Tjk jo Putusan Nomor 1675K/Pdt/2018 (terkaitharta bersama Pelawan dan Terlawan Il) yang mana telah terbit Penetapaneksekusinya yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13

Putusan Nomor 92/Pdt./2020/PTTJK.tetap tidak disangkal oleh Terlawan II sebagaimana dalam jawaban dan duplikTerlawan II dikarenakan memang ada peristiwa hukum tersebut;Menimbang, bahwa terhadap putusan harta bersama yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut dimohonkan eksekusi oleh Pelawansehingga terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk tanggal 22 April 2019 (vide bukti surat P3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Terlawan yaitu bukti suratTI.8

Menangguhkan pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020sampai pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN. Tjk tanggal 22 April 2019 selesai;4. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya5.

Insentif : Rpt.212.516,00;Total : Rp4.076.716,00;Komponen upah ini tidak benar dan melanggar peraturan perundanganyang berlaku, khususnya Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 157 ayat (1):Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yangseharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:a) Upah pokok;b) Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang

subsidi, makasebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan hargayang harus dibayar oleh pekerja/buruh;Penjelasan Tergugat adalah sebagai berikut:Bila) merujuk komponen yang disampaikan Penggugat justrusebaliknya, dari 4 poin komponen yang diajukannya Penggugat,hanya 1 komponen upah yang sesuai dengan ketentuan undangundang ini yaitu komponen upah pokok/gaji pokok sebesarRp2.150.200,00 komponen selebihnya tidak masuk dalam komponenupah sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (1) Undang Undang Nomor13

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan sebagai berikut Dalam halpengusaha telah mengikutsertakan pekerja/ouruh dalam program pensiunyang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/ouruh, makaHalaman 11 dari 23 hal. Put.

dipercepat) yang diajukan oleh Tergugatterlebih dahulu ke dana pensiun astra namun denganperhitungan total hak pensiun Penggugat akan diperhitungkandengan total iuran pensiun yang berasal dari Tergugat;Dari uraian tersebut jelas bahwa hak atas iuran Dana PensiunAstra/DPA bukan merupakan hak Penggugat sepenuhnya, karenadisana ada hak dari Tergugat untuk memperhitungkan total darikewajibannya terhadap total iuran yang telah ditabungnya selama iniberdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13

Total iuran perusahaan/Penggugat Rekonvensi Rp 7.016.964,00;Total dana pensiun sebesar Rp10.525.446,00; Bila dilaksanakan pencairan pensiun dipercepat, akan dikenakan biayapinalti sebesar Rp263.137,00 dan biaya transfer sebesar Rp21.000,00;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 ayat (3) Undang Undang Nomor13/2003 maka Penggugat Rekonvensi dapat memperhitungkan cadanganpesangon tersebut dengan kompensasi hak yang akan diterima olehkaryawan yaitu sebesar Rp7.016.964,00;Bahwa sehubungan alasan pemutusan

untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap barangbergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan olehPenggugat;Menyatakan bahwa status pekerjaan Penggugat adalah karyawan tetap;Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat karenaefisiensi:Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirsejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak normatif Penggugatsebagaimana diatur dalam Pasal (164) ayat (3) UndangUndang Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 34/PdtSusPHI/2019/PN Pal:Mengadili Sendiri: Menyatakan PHK terhadap Penggugat dengan kualifikasi mangkir (videPasal 168 ayat (1) dan (3) atau kualifikasi mengundurkan diri secarasukarela (vide Pasal 162 ayat (1) dan atau setidaktidaknya dengankualifikasi force majeur (vide Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Memerintahkan Tergugat membayar hakhak Penggugat sesuaiketentuan Pasal

., mengajukanhal hal sebagai berikutBahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 08 April1998 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor13/13/1V/1998 tanggal 08 April 1998 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan, .

SURAT :Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor13/13/1V/1998 Tanggal 08 April 1998 ( buktiP.I) :2.

Putusan Nomor 782 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terlawan (Penggugat Asal) di NEC tanggal30 November 2012 namun gugatan perselisihan PHK yang didaftarkanTermohon Kasasi/Terlawan (Penggugat asal) Kepada PengadilanHubungan Industrial diajukan tanggal Oktober 2014, maka waktu terjadinyaPHK dengan gugatan berselang 1 tahun 11 bulan.Bahwa atas uraian di atas gugatan tersebut telah memenuhi syaratkadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam perkara ini alasan pemutusan hubungan kerja tidakmengenai alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana ditentukan Pasal 82Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 171 Undang Undang Nomor13

ParaPenggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang akan diuraikan sebagai berikut:Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.689.362,00 = Rp48.408.516,00Uang Penghargaan masa kerja = 7 x Rp2.689.362,00= Rp18.825.534,00 += Rp67.234.050,00Uang Penggantian hak Perumahan & Pengobatan5% x Rp67.234.050, 00 = Rp10.085.107,00 +Jumlah = Rp77.319.157,00Memerintahkan agar Tergugat membayar upah selama belumdiputuskannya perkara ini, sebagaimana Pasal 155 UndangUndang Nomor13

SusPHI/2020Bahwa Tergugat telah memberikan surat keterangan kepada Penggugatyang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar bekerja di JorongCafe & Resto sejak tanggal 2 Agustus 2000 sampai tanggal 31 Maret2019 (vide bukti P2):Bahwa Tergugat sebagai pengusaha wajib memberikan pembinaanapabila pekerja melakukan kesalahan dan jika pekerja tidak masuk tanpaketerangan maka pengusaha wajib memanggil secara patut dan tertulispada alamat Penggugat (vide Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003);

Katalia Nomor 6, Kelurahan Ubung,Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai KUASAPARA PEMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli2021 telan mengajukan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem secara elektronik dengan Nomor13/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor13/Pdt.P/2021/PA.Kras. dari Para Pemohon;2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Karangasem untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Bahwa, berkenaan dengan surat penyitaan tersebut, selanjutnya ParaPelawan menghubungi Terlawan Ill dan Terlawan V , yang kemudianmembenarkan jika terdapat Putusan Pengadilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN.Setelan Para Pelawan mempelajari Putusan Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN.Bil, tertanggal 06 November 2019, terdapat beberapa halyang akhirnya Para Pelawan ketahui, yakni sebagai berikut ;a) Objek Hak Milik Nomor 92 milik Pelawan pada posita ternyatamerupakan Objek Sita b) Objek Hak Milik Nomor 47 milik Pelawan

Mohon kepada PENGADILAN NEGERI BANGIL Cq.Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo untuk memerintahkan dan/ataumenangguhkan pelaksanaan sita persamaan Putusan Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil, tertanggal 06 November 2019 Jo Anmaning NomorHalaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 459/PDT/2021/PT SBY3/Pen.Amn/2020/PN Bil Sampai gugatan ini memperoleh kekuatan hukumtetap ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Kami mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Bangil yang memeriksa dan memutusperkara

Menyatakan mengangkat Sita Persamaan atas Objek Sita I, Objek Sita IIdan Objek Sita Ill sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil Jo Anmaning Nomor 3/Pen.Amn/2020/PN.Bil ;Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 459/PDT/2021/PT SBY8. Menghukum Turut Terlawan dan Turut Terlawan II untuk tunduk patuhpada putusan ini;9.

Menyatakan mengangkat Sita Persamaan atas Objek Sita I, Objek Sita IIdan Objek Sita Ill sebagaimana dimaksud dalam Perkara Nomor13/Pdt.G/2019/PN Bil Jo Anmaning Nomor 3/Pen.Amn/2020/PN.Bil ;6. Menghukum Turut Terlawan dan Turut Terlawan II untuk mentaati danpatuh melaksanakan serta memenuhi seluruh isi dan ketentuan dalamputusan perkara ini;7.

AMON MANDESA, pekerjaan petani, bertempat tinggal diDesa KeunoKecamatan Petasia Timur Kabupaten Morowali UtaraPropinsi Sulawesi Tengah, dan untuk selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING X/TERGUGAT X ;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi SulawesiTengah Nomor 69/PDT/2018/PT PAL tanggal 27 November 2018 tentangpenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalamtingkat banding;Setelan membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor13/Pdt.G

/2018/PN Pso dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal05 Februari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Poso pada tanggal O05 Februari 2018 dalam Register Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Pso telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengangugatan sebagai berikut : Bahwa almarhum B.

PAL jo Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Pso (Pengadilan Negeri Poso) yang sedang dimohonkanbanding in casu.

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00.Mengingat pasal 1874 ayat (2) KUHPerdata, pasal 286 ayat (2) Rbgmaupun Rbg yang mengatur mengenai banding, Stb. 1919776, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009, sertaketentuan perundangundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/PenggugatPenggugat ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor13

Nomor13 Tahun 2003;Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat,dengan dengan rincian sebagai berikut: Uang Pesangon 2 X 1 xX Rp8.000.000, = Rp16.000,000, Uang Penggantian Hak 15% x (Rp16.000.000,) = Rp2.400,000,e Upah / Gaji yang belum dibayar: Tahun 2012, Upah / Gaji bulan Desember = Rp8.000,000.e Tahun 2013, Upah / Gaji bulan Januari sampai dengan Mei:5 x Rp8.000.000 = Rp40.000,000,Jumlah = Rp. 66.400,000,(terbilang : enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);4.

Dalam Provisi:1.Judex Facti /Hakim PHI telah keliru dan tidak cermat dalam menetapkanUndangUndang Nomor13 Tahun 2003, dan UndangUndang Nomor2Tahun 2004;Bahwa sesuai dengan bukti yang terungkap dipersidangan, bahwaPenggugat dimulai saat bekerja sampai diPHK sepihak, tidak ada atautidak pernah diberikan surat perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan.Tindakan Tergugat / Pengusaha merupakan suatu kejahatan dibidangketenagakerjaan yang tidak dapat ditoleransi dan dibiarkan, dan tidakboleh terulang

I Nomor13 Tentang Ketenagakerjaan, dimana penjelasan Pasal 60 ayat (1)menyebutkan: syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam suratperjanjian kerja, dalam hal tidak dicantumkan, maka ketentuan masa percobaandianggap tidak ada.

Judex Facti membalikkanfakta sebenarnya seperti Penggugat jelaskan pada halam 3 di atas:Bukti P1 adalah bukti tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Tergugat /Pengusaha kepada Penggugat / Pekerja;Bukti P2, adalah bukti tindakan kejahatan selanjutnya yang dilakukan olehTergugat / Pengusaha atau Penguasa kepada Penggugat atau pekerja;Dalam pertimbangannya Judex Facti mengacu kepada Pasal 60 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 akan tatapi Judex Facti tidak memperhatikanPenjelasan Pasal 60 UndangUndang Nomor13

Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 2 (dua)kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003, uangpenghargaan masa kerja sesuai katentuan Pasal 156 ayat (3), uangpenggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor13 Tahun 2003 ditambah dengan hak atas cuti yang belum diambil .Perincian sebagai berikut :Masa kerja 7(tujuh) tahun 4(empat) bulanDengan Perincian sebagai berikut :a. Pesangon:(8 bin gaji x Rp3.510.000,00) X 2 ketentuan =Rp 56.160.000,00;b.

Nomor 814 K/Padt.SusPHI/2019melanggar Pasal 32 ayat (3) point d dan point f Peraturan PerusahaanPeriode 20172019 (vide bukti T16);Bahwa terhadap perbuatan pekerja yang terbukti melanggar peraturanperusahaan maka pekerja dapat diputus hubungan kerjanya dengan tetapmendapatkan hakhaknya (vide pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003);Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang eksepsi Tergugat tentangkedudukan kantor Regional telah tepat;Bahwa pertimbangan Judex Facti untuk tetap memberikan hakhakPenggugat

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit voerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan/verzet dan kasasi.SubsiderDan atau mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan Putusan Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018, yang amarnyaHalaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 254 K/Pdt.SusPHI/2019 sebagai berikut:1.

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor13/Pdt.SusPHI/2018/PN Pdg. tanggal 3 Desember 2018 sehingga amarselengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard),2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 oleh Dr.