Aceh Tamiang melaluiBidang Kesra dan Informasi pada tahun 2010 melakukan pendataan awalTenaga Honorer, setelah data awal terkumpul kemudian dilanjutkan dengantahap pengumpulan berkas Tenaga Honorer, selanjutnya datadata tersebut dikirimkan ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan RI),kemudian Kemenpan melalui BKN Pusat mengeluarkan Surat Nomor : K.2630/V1461/99 tanggal 02 September 2013 tentang Daftar Nominatif TenagaHonorer KIl sebagai Peserta Tes CPNS sebanyak 1411 orang dan SuratHalaman

Aceh Tamiang melaluiBidang Kesra dan Informasi pada tahun 2010 melakukan pendataan awalTenaga Honorer, setelah data awal terkumpul kemudian dilanjutkan dengantahap pengumpulan berkas Tenaga Honorer, selanjutnya datadata tersebut dikirimkan ke Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan RI),kemudian Kemenpan melalui BKN Pusat mengeluarkan Surat Nomor : K.2630/V1461/99 tanggal 02 September 2013 tentang Daftar Nominatif TenagaHonorer KIl sebagai Peserta Tes CPNS sebanyak 1411 orang dan SuratNomor

Karang Baru, SMK Negeri 3 Karang Baru, SMP Negeri 2 Karang Baru,SMP Negeri 4 Percontohan Karang Baru.Bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kemenpan RB RI NomorSE/10/M.PANRB/08/2013 tentang Jadwal Pelaksanaan seleksi CPNS Tahun2013 dari Tenaga Honorer KII dan Pelamar Umum (dengan system lembarjawaban computer dan system computer assisted test) serta spesifikasi materites kompetensi dasar CPNS pelamar umum untuk proses penggandaan,tanggal 21 Agustus 2013.

Kemenpan RB RI melalui Surat Nomor : FH2/ 44 / M.PANRB / 3 / 2014tanggal 24 Maret 2014 tentang Tambahan Alokasi Formasi CPNS TahunAnggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 dari Tenaga Honorer KIlmengeluarkan pengumuman nama honorer KII yang lulus seleksi dan dalamPengumuman tersebut sebanyak 672 (enam ratus tujuh puluh dua) orangdinyatakan lulus seleksi, pengumuman tersebut kemudian di tempel di papanpengumuman pada kantor BKPSDM KAB.

BASIR, dibawahSsumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi adalah salah seorang yang ikut Seleksi CPNS dari pormasiHonorer KIl tersebut pada Tahun 2013 dan pada Tahun 2014 saksi dinyatakan Lulus Seleksi oleh Kemenpan RI, namun pada Tahun 2015untuk Nomor Induk Pegawai (NIP) saksi tidak terbit di karenakan berkasHonorer KII saksi bukan berasal dari Instansi Pemerintah; Bahwa Sdri.

Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama

test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN

RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma

dijawab oleh Terdakwa Namanya Sofyan Afrizal,dulu mantan ajudan Bupati Bulukumba di Sulawesi dan sekarangmenjabat ajudan di Kemenpan RB, kalau kakak setuju kakakkabari, lalu Sdri. Rizki Ferdina berkata Kalau segitu harganya,kami kompromi dulu sama keluarga dan orang tua, setelah ituSaksi4 beserta Saksi3 dan Sdri. Rizki Ferdina pamit pulang kerumah.Bahwa benar pada tanggal 11 November 2019, Terdakwamenghubungi Sdr.

tersebutTerdakwa mengatakan jika Saksi3 dan saksi4 telah lulus ASNkemudian Terdakwa bekata Bang ini saya mau ke Jakarta ambilSK untuk orang ini, tanggal 11 September 2020 saya berangkat.Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa berangatke Jakarta untuk menemui Saksi11 guna memastikan kelulusanpara peserta CASN yang Terdakwa urus melalui Saksi11,selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2020 Terdakwamenghubungi Saksi6 yang merupakan ibu dari Saksi2 danTerdakwa berkata Bu, ini saya lagi di kantor Kemenpan

Bahwa benar perkataan yang pernah Terdakwa sampaikan kepadaSaksi1, Saksi2, Saksi3, Saksi4, Saksi5, Saksi6, Saksi7 danSaksi10, bahwa Saksi11 adalah ajudan Kemenpan RB danSaksi12 adalah seorang pensiunan Polisi dengan pangkat terakhirKomjen yang merupakan orang kepercayaan Kemenpan RB danmereka bisa meluluskan masuk menjadi ASN melalui jalanbelakang yang istilah Terdakwa jalur tol hanyalah kebohonganTerdakwa untuk meyakinkan para Saksi tersebut sehingga maumemenuhi bujuk dan rayu Terdakwa dalam pengurusanPenerimaan

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyatakan kepada para saksibisa membantu memasukan Saksi1, Saksi2, Saksi3 dan Saksi4menjadi CASN melalui teman Terdakwa yaitu Saksi11 adalahajudan Kemenpan RB dan Saksi12 adalah seorang pensiunanPolisi dengan pangkat terakhir Komjen yang merupakan orangkepercayaan Kemenpan RB, yang bisa meluluskan masuk menjadiASN melalui jalan belakang yang istilan Terdakwa jalur tol,dengan meminta sejumlah uang kepada para Saksi yangkeseluruhannya berjumlah Rp 950.000.000,00 (Sembilan

Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi(KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada PemerintahDaerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman DataTerhadap Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu; yangkemudianTergugat memerintahkan kepada selurun satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata danmengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu;Halaman 8 dari 67 Hal.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulirdan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olehTergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasidan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan januari 2013dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI;4.

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes KemampuanBidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh PanitiaSeleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengandifasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah KabupatenDompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;7.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus(Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548(seriou lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana SuratKEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari2014;8.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan)..

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi(KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada PemerintahDaerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman DataTerhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yangkemudianTergugat memerintahkan kepada selurun satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata danmengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;Halaman 8 dari 66 Hal.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulirdan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olehTergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasidan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan januari 2013dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI;3.

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes KemampuanBidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh PanitiaSeleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengandifasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah KabupatenDompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;6.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus(Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548(seriou lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana SuratKEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari7.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan). 22 nn nena nnn nnn nen nnn cn nnn nen cen9.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI (KEMENPAN & RB) CQ. PANITIA SELEKSI NASIONAL PENERIMAAN CPNS FORMASI TENAGA HONORER KATEGORI 2 TAHUN 2013

Satriawijaya No. 1 Pandeglang Banten; 22222 eon nnn nnn nnn nnn non non nen nen nneSelanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 13/G/2014/PTUNSRGll MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI (KEMENPAN & RB) CQ.

Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian PendayagunaanApartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikankesempatan kepada Pemerintan Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukanPerekaman Data Terhadap Tenaga WHonorer Kategori Il di KabupatenDompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisiformulir Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu;3.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagaiTenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata(persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait kealbsahanPenggugat selaku Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu; yangkemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi olen Tergugat maka pada bulan januari2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI guna diverifikasi dandivalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;4.

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNSPusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaandiwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;7.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ri(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilanpuluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari pesertaselurunnya sejumlan 1.548 (Seribu lima ratus empat puluh delapan) orangPutusan Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR 9sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).Putusan Nomor 29/G/2017/PTUN.MTR 289.

berdasarkan alasanalasan yang padaintinya adalah sebagai berikut :Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten DompuProvinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejaktanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkunganPemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati DompuNo. 814.2/248/BKD/2015 tanggal 21 September 2015,Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian PendayagunaanApartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN

RB RI guna diverifikasidan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPANRB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes UJI PUBLIKselama + 1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para TenagaHonorer Kategori Il tersebut baik secara online maupun melalui papanPengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui danmendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkaitkebenaran data dan kebenaran

Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati DompuNomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;Putusan Nomor 80/G/2017/PTUN.MTR Halaman 97.10.11.Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB RI)mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari TenagaHonorer Kategori Il yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yangdinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.

Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melaluionline sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan pesertaseleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T9) dimanapada point 4 surat tersebut menyatakan agar masingmasing instansisebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajibmemverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masingmasingtenaga

Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi(KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada PemerintahDaerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman DataTerhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yangkemudianTergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerjaHalaman 8 dari 67 Hal.

Dompu Nomor 335Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori Il yaitu sebanyak390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus(Termasuk Penggugat) dari peserta selurunnya sejumlah 1.548(seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana SuratKEMENPAN RB RI No.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan)..

NASRULLAH dkk (39orang) yang didalamnya terdapat nama Penggugat (T15) (berkaspenggugat termasuk didalam bagian 134 yang tidak memenuhikriteria, blanko usul penetapan NIP CPNSD dan Surat PertanggungJawaban Mutlak tidak ditandatangani oleh Pejabat PembinaKepegawaian).15.Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat NomorB.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T16) perihalHalaman 29 dari 67 Hal.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo adalah didasarkan kepada Surat KEMENPAN&RB RI Nomor:B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 9 Februari2014 sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa a quo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasasumum pemerintahan yang baik; 2.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulirdan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olehTergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasidan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan januari 2013dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI;4.

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes KemampuanBidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh PanitiaSeleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengandifasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah KabupatenDompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;7.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes AKademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan)..

Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melaluionline sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan pesertaseleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori Il (T9)dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan agar masingmasinginstansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP keHalaman 27 dari 67 Hal.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo adalah didasarkan kepada Surat KEMENPAN&RB RI Nomor:B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 9 Februari2014 sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa a guo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasasumum pemerintahan yang balk; 2.

Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi(KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada PemerintahDaerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman DataTerhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yangkemudianTergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerjaperangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata danmengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;Halaman 8 dari 67 Hal.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulirdan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olehTergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasidan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan januari 2013dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI;4.

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes KemampuanBidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh PanitiaSeleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengandifasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah KabupatenDompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;7.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus(Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548(seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana SuratKEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari2014;8.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan)..

Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintankankepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu;Putusan Nomor : 91/G/2017/PTUN.MTR Halaman 83

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dandatadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugatterkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori Il diKabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi olehTergugat maka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepadaKEMENPAN RB RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RBRI dan BKN RI;4.

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanBupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakantes tersebut;7.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNSTahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratussembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) daripeserta seluruhnya sejumlan 1.548 (seribu lima ratus empat puluhdelapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No.B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;8.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD)dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan olehPanselnas (Kemenpan).9.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi3mengajak Terdakwa ke rumah mertua Saksi3 bernama Sar.H.M.Bonin (Saksi1) di Kp Jembatan Rt 010/014 KelPenggilingan Kec Cakung Jakarta Timur untukdiperkenalkan dan bertemu langsung dengan Saksi1kemudian setelah bertemu dengan Saksi1, Terdakwamemperkenalkan diri dan meyakinkan Saksi1 bahwaTerdakwa mempunyai akses di Kemenpan RI untukmemudahkan masuk CPNS Pemda DKI Jakarta melaluijalur khusus (melalui teman Terdakwa bernama Sdr.

Selanjutnya pada tanggal 21 Januari2014 Terdakwa bersama Saksi3 datang ke rumah Saksi.Setibanya di rumah Saksi, Terdakwa berceritamempunyai akses di Kemenpan untuk memudahkanmasuk CPNS dengan jalur knusus kemudian Terdakwamenawarkan kepada Saksi untuk memasukkan anakSaksi bernama Sdr.

H.M.Bonin (Saksi1) di Ko Jembatan Rt 010/014 KelPenggilingan Kec Cakung Jakarta Timur untukdiperkenalkan dan bertemu langsung dengan Saksi1kemudian setelah bertemu dengan Saksi1, Terdakwamemperkenalkan diri dan meyakinkan Saksi1 bahwaTerdakwa mempunyai akses di Kemenpan RI untukmemudahkan masuk CPNS Pemda DKI Jakarta melaluijalur knusus (melalui teman Terdakwa bernama Sadr. ProfAdi Suminto sebagai Direktur PT. Binhara Inti Nusa) danTerdakwa sanggup membantu anak Saksi1 bemamaSdr.

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi3 mengajakTerdakwa ke rumah mertua Saksi3 bernama Sdr.H.M.Bonin (Saksi1) di Kp Jembatan Rt 010/014 KelPenggilingan Kec Cakung Jakarta Timur untukdiperkenalkan dan bertemu langsung dengan Saksi1kemudian setelah bertemu dengan Saksi1, Terdakwamemperkenalkan diri dan meyakinkan Saksi1 bahwaTerdakwa mempunyai akses di Kemenpan RI untukmemudahkan masuk CPNS Pemda DKI Jakarta melaluijalur khusus (melalui teman Terdakwa bernama Sdr.

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRl) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah KabupatenDompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkankepada selurun satuan kerja perangkat daerahn (SKPD) di KabupatenDompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il diKabupaten Dompu;3.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitPutusan Nomor : 86/G/PTUN.MTR Halaman 8keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikutiTes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yangdilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi NasionalCPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untukpelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat KeputusanPutusan Nomor : 86/G/PTUN.MTR Halaman 9Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan testersebut;7.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari pesertaseluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orangsebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9Februari 2014;8.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompumenfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan TesKemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.

Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama

test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN

RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma

Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama

test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN

RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma

Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama

test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN

RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma

Sumber Daya Manusiaa.Kurangnya sumber daya manusia (SDM) di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.Norma/Kebijakan:Sekretaris Mahkamah Agung sebagai Pejabat PembinaKepegawaian mengajukan permohonan kebutuhan formasiCalon PNS/Calon Hakim ke Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).Peningkatan kompetensi SDM di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:Peningkatan kompetensi SDM dengan:1) Melakukan kerjasama

test calon pimpinan pengadilan.Norma/ Kebijakan:Persentase nilai hasil profile assessment pada saat fit andProper test untuk calon pimpinan pengadilan dinaikkanporsinya dari 10% menjadi paling tidak atau minimal 30%15untuk nilai kumulatifnya untuk menentukan kelulusanpeserta fit and proper test.Jabatan Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,Jurusita, dan Jurusita Pengganti belum tercantum dalamnomenklatur jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara.Norma / Kebijakan:Melakukan koordinasi dengan KemenPAN

RB dalam rangkapembentukan jabatan fungsional Panitera, Panitera Muda,Panitera Pengganti, Jurusita, dan Jurusita Pengganti.Usulan tunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilanbelum ditetapkan.Norma/Kebijakan:Perlu disusun Naskah Akademik tentang perhitungantunjangan jabatan fungsional Pranata Peradilan untukdiusulkan ke KemenPAN RB.Belum terdapat regulasi yang mengatur mutasi Prajurit TNIdari dan ke Mahkamah Agung/Pengadilan Militer yangdilengkapi dengan Analisis Jabatan dan Analisis BebanKerja.Norma

Bahwa pada awalnya yaitu. bulan Maret 2012, KementerianPendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RBRI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompuuntuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II diKabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruhsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendatadan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori Il di Kabupaten Dompu;3.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulir dan dataPutusan Nomor 27/G/2017/PTUN.MTR 8data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkaitkeabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di KabupatenDompu; yang kemudian setelah di verifikasi dan Divalidasi oleh Tergugatmaka pada bulan Januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RBRI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPANRB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dariTenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh)orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnyasejumlah 1.548 (Seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimanaSurat KEMENPAN RB RI No.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan).9.

Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Ketegori II tahun 2013pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui onlinesesuai Surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNSTahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T9) dimana pada point 4Surat tersebut menyatakan agar masingmasing instansi sebelummenyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajibmemverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masingmasingtenaga

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugatsebagai Tenaga Honorer Kategori Il melakukan Pengisian formulirdan datadata (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi olehTergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga HonorerKategori Il di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasidan Divalidasi oleh Tergugat maka pada bulan januari 2013dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB RI.4.

Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugatmengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes KemampuanBidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh PanitiaSeleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengandifasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah KabupatenDompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;7.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI(KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus(Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548(seriou lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana SuratKEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari2014;8.

Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi KabupatenDompu menfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) danTes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas(Kemenpan)..

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa aquo adalah didasarkan kepada Surat KEMENPAN&RB RI Nomor:B/789/M.PAN/2/2014 perihal Pengumuman Kelulusan Peserta SeleksiCPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tertanggal 9 Februari2014 sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa a guo telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asasasasumum pemerintahan yang balk; 2.