dari kejahatannya ;Halhal yang meringankan : e = Terdakwa belum pernah dihukum ;e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terangperbuatannya sehingga melancarkan jalannya sidang ;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidanayang akan dijatuhkan pada terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapatmenjadi prevensi khususnya (bagi terdakwa menjadi sarana pembianaan

Sebagai Kepala Dinas PPKADKabupaten Jeneponto mempunyai tugas dan tanggung jawab antaralain :Menyusun rencana kegiatan/ program Dinas Pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah.Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugaskepada bawahan.Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaantugas/ kegiatan bawahan.Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran ( RKA) dandokumen pelaksaan anggaran (DPA).Melaksanakan kegiata pembianaan dan pengembangan sumber dayamanusia dalam

sanksi kepadaterdakwa anak, hakim wajib memperhatikan danmempertimbangkan hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatandari BAPAS Kls Bandung, yang pada pokoknya memberi saran agarHakim menjatuhkan pidana ringan kepada terdakwa mengingatterdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi, terdakwa masih remaja dan mempunyai banyakkesempatan untuk memperbaiki diri serta orangtuanya masihsSanggup untuk memperbaiki diri serta orangtuanya masih sanggupuntuk meningkatkan pengawasan dan pembianaan

beewajib.Berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan yang telah dilakukan dan sesuaihasil analisa dan kesimpulan diatas, dengan mengacu pada UU No. 3 tahun 1997 tentangPengadilan Anak dan berdasarkan hasil sidang TPP Balai Pemasyarakatan BandarLampung tanggal O08 Oktober 2013 maka Pembimbing Kemasyarakatan (PK)berpendapat atas nama Tamian Rizki Bin SyahniAT dapat diberikan pidana bersayaratberdasarkan Pasal 29 ayat (1) dan Undangundang R No. 3 tahun 1997 tentangPengadilan Anak sebagai alternatif pembianaan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak I Muhammad Reyhan Attaqwa Bin Hamud, Anak II April Apriadi Bin Ibnu Haldum, dan Anak III Agus Salim Bin Sumardi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana pembianaan dalam

Menjatuhkan pidana pembianaan dalam lembaga kepada Para Anakmasingmasing berupa kewajiban mengikuti program pembinaan diLembaga Penyelenggara Kesejahterahan Sosial (LPKS) Samarinda selama1 (Satu) tahun;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaAnak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Menteri berwenang melakukan pembianaan dan pengawasanterhadap Perusahaan Pembiayaan, dalam rangka melaksanakankewenangan tersebut Menteri dapat melakukan pemeriksaanterhadap Perusahaan Pembiayaan ( vide Pasal 2 ayat (1) jo Pasal2 ayat (2) PMK Nomor 166/PMK.0010/2008 tentang PemeriksaanPerusahaan Pembiayaan );b.

Putusan No.12/Pid.SusTPK/2018/PT PTK53.54.55.56.Direktorat Pembianaan SMA Tahun 2016) Nomor : SP DIPA023.03.1.419514/2016 tanggal 7 Desember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan DirekturPembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal PendidikanDasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan KebudayaanNomor : 5294/D4/KU/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentangPengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelolaan Keuanganpada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas DirektoratJenderal

Putusan No.12/Pid.SusTPK/2018/PT PTK51.52.53.54.55.56.1 (satu) eksemplar asli Laporan Transfer Dana Bantuan PemerintahUSB Tahap TA. 2016.1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Pengesahan DaftarIsian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2016 (DIPADirektorat Pembianaan SMA Tahun 2016) Nomor : SP DIPA023.03.1.41951 4/2016 tanggal 7 Desember 2015;1 (satu) eksemplar fotocopy sesuai asli Surat Keputusan DirekturPembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal PendidikanDasar dan Menengah

821.201 Tahun 2009 tanggal 02 Maret 2009.Sebagai Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Jeneponto mempunyai tugasdan tanggung jawab antara lain :e Menyusun rencana kegiatan/ program Dinas Pendapatan,pengelolaan keuangan dan aset daerah.e Mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugaskepada bawahan.e Memantau dan mengevaluasi serta mengendalikan pelaksanaantugas/ kegiatan bawahan.e Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran ( RKA) dandokumen pelaksaan anggaran (DPA).e Melaksanakan kegiata pembianaan

Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembianaan kesatuan oehkarena telah tidak mengindahkan instruksi pimpinan terhadap penyalahgunaan obatobatan Terlarang khususnya jenis Narkotika.: Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negarauntuk menjaga eksistensi kedaulatan negara, yang membutuhkankesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik danmental prajuritnya, namun hal berbeda bagi penyalahgunaan narkotikaoleh prajurit yang sesuai dengan sifatnya dapat merusak syaraf

Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembianaan kesatuan oeh karena telah tidak mengindahkan instruksipimpinan terhadap penyalah gunaan obat obatan Terlarang khususnya jenis Narkotika.OPwnN>Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakimmemberikan pendapat sebagai berikut :Bahwa majelis tidak sependapat dengan Odiutur militer terhadap penjatuhan pidana tambahan berupapemecatan dari kedinasan kemiliteran dengan alasan sebagai berikut:1.

Islamiyah di daerahnyasebagaimana program pemerintah yaitu masyarakat yang berakhlakulkarimah dengan besaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)lengkap dengan SP2D Nomor 0800/LS/DPKAD/2011 tanggal 5 April2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPPLS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan, bukurekening bank serta konsep SPP: Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor39/Kadikpora/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal PermohonanBantuan Biaya Kegiatan Pembianaan

Asas Profesionalitas maksudnya adalah Tergugat tidak mampumelaksanakan PILKADES~ dan/atau Tergugat' tidak mampuHalaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 101 PK/TUN/2015melaksanakan pembianaan dan pengawasan dalam pelaksanaanPILKADES Desa Jaten, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar sesuaidengan tahapantahapan yang telah diatur dalam tata tertib.

SanksiSanksi, Vide bukti T4, yang berbunyi Denganmemperhatikan UU No. 13 Tahun 2003, serta pelanggaran tata tertib yang diaturdalam Peraturan Perusahaan ini, maka dalam rangka pembianaan kepadakaryawan dapat dikenakan sanksisanksi sebagai berikut :e Teguran lisan / tertulis.e Peringatan Tertulis Pertama (SP ).e Peringatan Tertulis kedua (SP Il).e Peringatan Tertulis Ketiga (SP III).e Penurunan Jabagtan (Demosi).e Pemutusan Hubungan Kerja.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan PerusahaanPT

Pembianaan dalam lembagae. Penjara(2) Pidana tambahan terdiri atas:a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;b.

Melakukan seleksi awal, kunjungan kelokasi usaha,jaminan, dan lokasi tempat tinggal / domisili, serta analisa permohonanpembiayaan.e Melakukan monitoring pembiayaan pakca carr,perkembangan usaha dan melakukan pembianaan dalam rangkapengembangan kapasitas usaha nasabah.e Melakukan penagihan atas tunggakan kepada nasabahTanggung jawab Memperkenalkan dan memasarkan produk ULAMMkepada masyarakat berjalan efektif sesuai ketentuan.Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 146/Pid.B/2021/PN MIl Merekomendasi permintaan

mengendalikan, mengembangkankegiatan dan mendayagunakan sarana organisasi Cabang Pembantu untukmencapai tingkat serta volume aktivifitas pemasaran, operasional dan layananCabang Pembantu yang efektif dan efisien sesuai dengan target yang telahditetapkan, sedangkan Tanggung jawabnya adalah :o Memastikan tercapainya bisinis Cabang Pembantu sesuai dengan targetyang telah ditetapkan;o& Memastikan kepatuhan, tingkat kesehatan dan prudentialitas seluruhaktifitas Cabang Pembantu;& Memastikan pengendalian dan pembianaan

" dengan katakata tersebut Pemohontidak habis pikir dan sampai sekarang belum mengerti dengan kaliamatyang diucapkan Termohon tersebut.Bahwa dalam pertimbangan Pemohon mengajukan Cerai Talak danpenetapan Hak Asuh Anak ke Pengadilan Agama Mojokerto dikarenakanTermohon sangat kurang ,peduli kepada anak, baik masalah kelangsunganhidup kesehari hariannya, hidup yang layak dan tentang masa depan anak(biaya sekolah) karena selama ini menurut pandangan Pemohon maupunpandangan tetangga kanan kiri cara pembianaan

45,114,000Insentif Bendahara sebesar Rp. 12.000.000Belanja Modal sebesar Rp. 49.533.000Tunjangan BPN/Saniri sebesar Rp. 26,400,000Operasional RT sebesar Rp. 1,441,000Operasional Saniri sebesar Rp. 10.241.000Bidang Pembangunan Negeri Rp. 583.889.535, terdiri dari:Rehab 5 Unit Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp. 75,000,000Pembangunan Kantor Negeri sebesar Rp. 158,773,000Rehab Jalan Tani (125 m) sebesar Rp. 53,870,176Pembangunan Sumur Gali sebesar Rp. 158.906.359Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 137.340.000Bidang pembianaan

Pembangunan 5 Unit MCK sebesar Rp. 137.340.000c) Bidang pembianaan Kemasyarakatan sebesar Rp. 52,924,000, terdiri dari :1. Kegiatan Pengembangan Kelompok PKK sebesar Rp. 5.673,0002. Belanja Kegiatan Pemuda sebesar Rp. 25.651.0003. Keg.

Tanggal 15 Oktober 2018 saksi serahkan dana sebesar Rp.33.000.000,kepada Pak Taradji Letahiit untuk pekerjaan 2 (dua) buah sumur gali ;" Tanggal 29 Oktober 2018 saksi serahkan dana sebesar Rp. 315.000.000,kepada Pak Taradji Letahiit untuk pekerjaan 3 (tiga) unit rumah layak huniBahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2017 sesuai dengan APB NegeriLabuan yaitu sebagai berikut :a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp.259.329.000.b) Bidang Pembangunan Negeri Rp.583.889.535.c) Bidang pembianaan

Armin Tuhuteru serahkan dana sebesarRp.33.000.000, kepada saudara Taradji Letahiit untuk pekerjaan 2 (dua)buah sumur gali ;=" Tanggal 29 Oktober 2018 saksi Armin Tuhuteru serahkan dana sebesar Rp.315.000.000, kepada saudara Taradji Letahiit untuk pekerjaan 3 (tiga) unitrumah layak huni ; Bahwa peruntukan dana ADD dan DD tahun 2017 sesuai dengan APB NegeriLabuan yaitu sebagai berikut :a) Bidang penyelenggaraan Pemerintah Negeri Rp.259.329.000.b) Bidang Pembangunan Negeri Rp.583.889.535.c) Bidang pembianaan

Menjatuhkan Pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanansementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan Pidana Pelatihan Kerjapengganti denda di Lembaga Pembianaan Khusus Anak selama 3 (tiga)bulan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam.Dikembalikan kepada Orangtua Anak ;4.

perceraian dari Bupati Alordengan nomor : BKPSDM.860/1511/VII/2021 merupakan suatu proses jalanpintas yang dilakukan oleh penggugat, seyogianya penggugat dan tergugatdipanggil menghadap untuk mediasi oleh pimpinan langsung dimana penggugatbekerja berturutturut 3 kali kemudian kalau gagal mediasi maka pimpinanlangsung merekomendasikan kepada kepala bidan pembinaan kepegawaianpada kantor BKD untuk dilakukan pembinaan dan mediasi secara berturutturut 3kali dan apabila gagal mediasi maka kepala bidang pembianaan