., Notaris di Balikpapan;

Net weight: 52,000.00kgs, Gross weight:53,040.00kgse Delivery Time : 4x40 will be shipped at Sep 24,12 (PIL)e Shipment Partial : not allowede Port of Discharge : Semarang, Indonesiae Payment: by TT will pay maximal three month after ETDe Documents RequiredBill of lading stating consignee/Notify party as the buyerCommercial invocePacking listPhytosantary CertificateHealth Certificate Force Majeure : As according to Cahmber of International Commercee Arbitration : Two parties pledge to realize full

majeure) bagi Tergugat dalam pelaksanaan PerjanjianSewa Gedung Wisma Mulia 1.

Alasan keduaTERGUGAT berada dalam keadaan kahar (force majeure) yang tidak dapatdihindari sehingga secara Objektif TERGUGAT berada dalam situasiimposibilitas absolut untuk memenuhi perjanjian sehingga Gugatan A quoyang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatharus dinyatakan oleh Majelis Hakim gugur Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor 723/Pdt/2021/PT DKI 15.

Dengan mempertimbangkan haltersebut, tidak adanya perubahan atas PP Nomor 11/2014 dapatdikualifikasikan sebagai keadaan kahar/keadaan memaksa (force majeur)bagi Tergugat sehingga berdampak pada kondisi ketidakmampuanTergugat dalam melakukan pembayaran untuk biaya kebutuhan opsi beliGedung Wisma Mulia 1 dan kegiatan operasional Tergugat;Bahwa menurut pendapat ahli hukum M.

Yahya Harahap, S.H. dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), halaman 462, yang menyatakan sebagai berikut:Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor 723/Pdt/2021/PT DKI19.20.Tergugat berada dalam keadaan force majeure yang tidak dapatdihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasiimposibilitas absolut memenuhi penanjian.

Adapun Keadaan tak terduga dan keadaanmemaksa dapat membebaskan debitur dari kewajiban untuk menggantibiaya, kerugian dan bunga akibat tidak dilaksanakannya perjanjian;Berdasarkan alasanalasan dan penjelasan Tergugat di atas, maka terbuktitelah terjadi suatu keadaan kahar/memaksa (force majeure) yangberdampak pada kondisi keuangan Tergugat sehingga Tergugat tidakdapat melakukan opsi beli Gedung Wisma Mulia 1 dengan terlebih dahulumenyewa Gedung Wisma Mulia 1, serta Tergugat terpaksa untuk tidakHalaman

Bilamana oleh sebab apapun, kecuali oleh sebabsebabsebagaimana ketentuan Force Majeure dalam PPUJB ternyataPENERIMA PESANAN tidak dapat menyerahkan UNITAPARTEMEN setelah PERKIRAAN TANGGAL SERAH TERIMA,maka PENERIMA PESANAN dikenakan denda keterlambatansebesar 1 % (satu permil) perhari dari HARGA JUAL tidak termasukPPN dengan jumlah denda maksimal sebesar 3 % (tiga persen) dariHARGA JUAL tidak termasuk PPN (DENDA PENERIMAPESANAN) yang dibayarkan setelan PEMESAN melunasi seluruhpembayaran HARGA JUAL

Bilamana oleh sebab apapun kecuali oleh sebabsebab sebagaimanaketentuan Force Majeure dalam PPJB ternyata PENERIMAPESANAN tidak dapat menyerahkan UNIT APARTEMEN setelahPERKIRAAN TANGGAL SERAH TERIMA, maka PENERIMAPESANAN DIKENAKAN DENDA KETERLAMBATAN sebesar 1%( satu permil ) perhari dari harga jual tidak termasuk PPN denganjumlah denda maksimal sebesar 3% ( tiga persen ) dari HARGA JUALtidak termasuk PPN ( DENDA PENERIMA PESANAN ) yangdibayarkan setelah PEMESAN melunasi seluruh pembayaran HARGAJUAL.Berdasarkan

Otto Hasibuan terkaitforce majeur (keadaan memaksa), "Wabah COVID19 itu sendiri, tidakdapat dikatakan sebagai force majeur. Namun ketika orang itu tidak bisamelakukan suatu kehendaknya diluar kKemampuannya sendiri dan itukarena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana nonalam, maka dalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidakmampu melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapatdikatakan sudah terjadi force majeur pada situasi saat itu.

Dan Pasal 1245 KUH Perdata, Tidak ada penggantianbiaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karenahal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikanatau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatanyang terlarang baginya.18Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapatmenimbulkan keadaan force majeur adalah:a. Adanya kejadian yang tidak terduga;Adanya bencana non alam COVID19 tidak terduga;b.

Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepadadebitur.Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebutharuslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)19Bahwa berdasarkan unsurunsur yang tersebut di atas, kondisi saat inidapat dengan jelas dikatakan force majeur (keadaan memaksa).Halaman 7 dari 38 halaman putusan Nomor 321/Pdt/2021/PT SMGSehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaranangsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaranangsuran selama 1

(Satu) tahun;20Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cqmajelis hakim pemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemiCovid19 saat ini termasuk dalam kategori force majeur (keadaanmemaksa);21Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan NegeriPurworejo Cq.

Otto HasibuanSH., MH wabah COVID19 ini bukanlah sebagai Force Majure dan terkaitdengan keadaan situasi sekarang ini, jika hal ini membuat seseorangtidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya makaia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi kKeadaan force majeure.

Disampaikan bahwaketerlambatan penerimaan SKP~ yang berakibat keterlambatanpenyampaian permohonan keberatan sepanjang dapat dibuktikan dapatdipertimbangkan sebagai keadaan diluar kekuasaan (force majeure) wajibpajak;Sesuai UndangUndang Pengadilan Pajak Pasal 36 ayat 4 disebutkanbanding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksudHalaman 6 dari 8 halaman.

non, karena uraiannya mudah terbaca, bahwa bantahantersebut jelas berklausul, yakni dibagian awal membantah dan dibagian akhirmembenarkan sebagiannya.Menimang, bahwa atas bantahan Tergugat/Pembanding aquo, oleh Penggugat/Terbanding tetap dengan dalildalil gugatannya, sekaligus telah mengajukan replikyang pada pokoknya menyatakan:e Peristiwa yang diterangkan Tergugat/Pembanding tentang kejadian tanggal 8Agustus 2014 adalah Penggugat/Terbanding saat itu benarbenar dalamkeadaan terjebak/terpaksa (force

majeure), dalam hal mana peristiwai ituterjadi demi keselamatan Penggugat/Terbanding, sebagaimana selengkapnyaPenggugat/Tergugat uraikan pada replik Penggugat/Terbanding.e Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding sering dianiaya/disakiti badan jasamani.Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding tidak pernah lagi hadir di persidangan,meskipun pemanggilan kepadanya telah dilaksanakan secara resmi, sah dan patut,sehingga Tergugat/Pembanding dianggap tidak menggunakan hak

Karena keadaan memaksa (overmacht), force majeure, yang terjadi diluar kKemampuan debitur.Bahwa untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah dalam melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi yaitu sebagai berikut:a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dand.

Pemindahtanganan M(6)(7)sesuai ketentuan sebagdimaksud pada ayat (2Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuai kesebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib memba. bea masuk yang terutaasal impor; danb. sanksi administrasi be:sesuai ketentuan peratundangan di bidang kePasal 14A()(2)(3)(4)Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dapatdipindahtangankan kecuali dalam hal terjadi Keadaan Darurat (force majeure).Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam

tetapi kemudian oleh Tergugat hal tersebutdiabaikan;Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapatmenyatakan seorang debitur telah melakukan pebuatan Wanprestasi adalahharus ada kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diri debitur(syarat materil), namun demikian sebelum Majelis Hakim menilai ada atautidaknya unsur kesalahan tersebut pada diri debitur, terlebin dahulu harusdiperhatikan apakah ada alasanalasan yang dapat dibenarkan oleh hukumseperti adanya alasan force

majeure (keadaan memaksa) dalam diri debitursehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, olehkarenanya Hakim perlu, mempertimbangkan mengenai hal hal apa yangmenjadi penyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat;Menimbang, bahwa didalam hukum disebutkan bahwa seseorangdebitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi apabilasebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaianatau kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur berada

dalam keadaanforce majeure (keadaan memaksa), dimana keadaan force majeure didalambuku hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaankeadaan tertentu ataukeadaan keadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkanbukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebutHalaman 33 dari 40 Putusan Nomor 223/Pdt.G/2020/PN Cbiterjadi karena faktor diluar kehendak dan kemampuan si debitur, misalnyabencana yang disebabkan oleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir,kebakaran dan

sebagainya dimana dengan keadaan tersebut membuat debiturtidak mungkin dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang diperjanjikan baikuntuk selamanya atau untuk Sementara waktu saja;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak menyebutkandalil mengenai tidak dipenuhinya prestasi karena disebabkan oleh keadaanmemaksa (force majeure), namun diterangkan sebagaimana dalam jawabanTergugat membantah gugatan dengan menerangkan tidak benar TERGUGATberjanji akan mengembalikan dana kepada PENGGUGAT, karena

majeure) bagi Tergugat dalam pelaksanaan PerjanjianSewa Gedung Wisma Mulia 1.

Alasan keduaTERGUGAT berada dalam keadaan kahar (force majeure) yang tidak dapatdihindari sehingga secara Objektif TERGUGAT berada dalam situasiimposibilitas absolut untuk memenuhi perjanjian sehingga Gugatan A quoyang diajukan oleh PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatharus dinyatakan oleh Majelis Hakim gugur Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor 723/Pdt/2021/PT DKI 15.

Dengan mempertimbangkan haltersebut, tidak adanya perubahan atas PP Nomor 11/2014 dapatdikualifikasikan sebagai keadaan kahar/keadaan memaksa (force majeur)bagi Tergugat sehingga berdampak pada kondisi ketidakmampuanTergugat dalam melakukan pembayaran untuk biaya kebutuhan opsi beliGedung Wisma Mulia 1 dan kegiatan operasional Tergugat;Bahwa menurut pendapat ahli hukum M.

Yahya Harahap, S.H. dalambukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), halaman 462, yang menyatakan sebagai berikut:Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor 723/Pdt/2021/PT DKI19.20.Tergugat berada dalam keadaan force majeure yang tidak dapatdihindari sehingga secara objektif tergugat berada dalam situasiimposibilitas absolut memenuhi penanjian.

Adapun Keadaan tak terduga dan keadaanmemaksa dapat membebaskan debitur dari kewajiban untuk menggantibiaya, kerugian dan bunga akibat tidak dilaksanakannya perjanjian;Berdasarkan alasanalasan dan penjelasan Tergugat di atas, maka terbuktitelah terjadi suatu keadaan kahar/memaksa (force majeure) yangberdampak pada kondisi keuangan Tergugat sehingga Tergugat tidakdapat melakukan opsi beli Gedung Wisma Mulia 1 dengan terlebih dahulumenyewa Gedung Wisma Mulia 1, serta Tergugat terpaksa untuk tidakHalaman

Mohon Perhatian Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkaraa quo, bahwa alasan perusahaan TERGUGAT melakukan PemutusanHubungan Kerja dalam rangka Efisiensi sebagaimana dalam Pasal 164ayat 3 Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanharuslah ditolak.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 24, 25 & 26 dalam dalilgugatan Para Penggugat, karena Bahwa tindakan Tergugat melakukan PHKadalah sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitusebagai bentuk efisiensi dan langkahlangkah penghematan untukmemastikan keberlangsungan kegiatan operasional Tergugat yangdiakibatkan adanya kerugian terhadap keuangan perusahaan yang tidakdapat dihindari dan sangat memaksa (force majeure) sehingga Tergugatharus melakukan upayaupaya, diantaranya

adalah merampingkan danmengurangi jumlah tenaga kerja sebagai bentuk penghematan biayaOperasional perusahaan yang mana hal ini telah sesuai dengan ketentuanpada undangundang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan padaPasal 164 ayat (3), yang berbuny) :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (Force Majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi denganketentuan

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliHalaman 17 dari 33 Putusan No.84/Pdt.SusPHI/2019/PN.Badg.ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (Satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai denganketentuan Pasal 156 ayat (4).Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi akibat adanyakerugian terhadap keuangan perusahaan yang tidak dapat dihindari dansangat memaksa (force majeure) yang bertujuan untuk mempertahankankelangsungan

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 perjanjian sewa menyewatertanggal 03 November 2014 antara Penggugat dan Tergugat telahsepakat apabila terjadi peristiwa Force Majure maka Tergugat wajibmembangun kembali bangunan gedung tersebut, dan selama masapembangunan/renovasi tidak diperhitungkan sebagai jangka waktusewa, apabila Tergugat tidak juga membangun kembali gedung yangrusak akibat Force Majeure sehingga tidak dapat dipergunakan lagisebagaimana mestinya oleh Penggugat, maka perjanjian sewamenyewa

Salah satu pernyataan niat baik tersebut yang relevan guna menjadi acuandalam penyelesaian perkara aquo yang diakibatkan oleh force Majeur adalahPasal 3 paragraf kKeempat pada pokoknya menyatakan, apabila Tergugattidak juga membangun kembali gedung yang rusak akibat Force Majeursehingga tidak dapat di gunakan sebagaimana mestinya oleh Penggugatmaka perjanjian ini dinyata kan berakhir, Tergugat akan mengembalikanseluruh uang sisa sewa yang belum dinikmati kepada Penggugat ;c.

Ketentuan tersebut mensyaratkan, penuntutan pengakhiran perjanjianberikut pengembalian uang sisa sewa yang belum dinikmati dapatdiajukan, jika Tergugat tidak membangun kembali gedung objek sewamenyewa yang rusak akibat Force Majeur (kebakaran) ;d.

Bahwa secara yuridis, hal di atas terkualifikasi peristiwa Force Majeur ataudiluar kuasa Tergugat selaku pengelola Buana Plaza, terlebih dikarenakanasal api penyebab kebakaran dari barang elektronik kios salah satupedagang gedung PASAR AKSARA milik Pemerintah Kota Medan yangkonslet dan terbakar ;c.

Bahwa ketentuan tersebut mensyaratkan, penuntutan pengakhiranperjanjian berikut pengembalian uang sisa sewa yang belum dinikmatidapat diaju kan, jika Tergugat/Pembanding tidak membangun kembaligedung objek sewa menyewa yang rusak akibat Force Majeur(kKebakaran) ;h.

dengan menerima uangpisah dan atau bersedia dirumahkan tapa menerima gaji/upah adalahmempunyai dasar hukum.Bahwa terhadap ketentuan tersebut di atas pada dalil Jawaban Tergugatpoint ke 22, bila Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan padaSituasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah Pandemi VirusCovid19, Tergugat akan merujuk kepada Pasal 164 ayat 1 UU No. 13 TahunHalaman 13 dari 23 Putusan PHI Nomor 286/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn22.23.2003 (UU Ketenagakerjaan) yang mengatur tentang Force

Majeure/KeadaanMemaksayang diluar kehendak perusahaan/pekerja/serikatpekerja/negara/masyarakat dan berdasarkan keadaan Force Majeure makaTergugatberkewajiban memberikan sejumlah uang kompensasi sebagaimanadimaksud dalam pasal 164 ayat 1 yaitu memperoleh uang pesangon sebesar1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 (dua) UU No. 13 Tahun 2003 danuang penggantian hak sebesar 15 % dari pesangon, dan bila dibuatperhitungan adalah sebagai berikut :Uang PSSANQON ; sccsess exse wwe wewmeis acon sas 1 X

Padahal nyata diketahui oleh Tergugat bahwa keadaantersebut sama sekali bukan kesalahan Penggugat dan suatu keadaan diluar Kemampuan Penggugat (Force Major), sehingga tidak cukup alasanbagi Tergugat untuk memberikan penalty/saksi kepada Penggugat.

Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalijelas telah sesuai dengan ketentuan sehingga Pemohon PeninjauanKembali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimanadidalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali, oleh karenanyaMajelis Hakim Tingkat PK patut untuk membatalkan putusan JudexJuris dan Judex Facti:Bahwa Judex Juris telah salah dalam penilaian dan pertimbangannyadengan menyatakan Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhikewajiban dalam perjanjian dikarenakan diluar kemampuan manusia(Force

Majeure) sedangkan dalam sengketa ini kelalaian TermohonPeninjauan Kembali selaku pemenang tender untuk menyerahkankendaraan Ford Ranger Double Cabin kepada Pemohon PeninjauanKembali selaku pelaksana tender bukan Force Majeure karena sudahmenjadi suatu kewajiban Termohon Peninjauan Kembali untukmenyerahkan Kendaraan Ford Ranger Double Cabin kepadaPemohon Peninjauan Kembali sebagaimana tertuang didalamperjanjian Lampiran D Perjanjian Standar Pelelangan Nomor PCJ340CA Jasa Penyewaan Kendaraan Ringan

PeninjauanKembali dengan Turut Termohon Peninjauan Kembali danTurut Termohon Peninjauan Kembali Il tidak mempunyalhubungan hukum, Sedangkan Pemohon Peninjauan Kembalihanya berhubungan serta mengikatkan diri secara hukumdengan Termohon Peninjauan Kembali selaku pemenang tendersesuai dengan ketentuan Perjanjian Tender Specification PCJ340CA Light Vehicle Rental Service, secara tegas PemohonPeninjauan Kembali menyatakan kepada yang TerhormatMajelis Hakim Tingkat Kasasi hal mana yang dapat dikatakanForce Majeure

PROVISI

• Menyatakan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat I sejak 1 Agustus 2021, Penggugat II sejak 27 Juli 2021, Penggugat III sejak 30 Juli 2021, Penggugat IV sejak 29 Juli 2021, Penggugat V sejak 26 Juli 2021, Penggugat VI sejak 28 Juni 2021 dikarenakan adanya force

majeure Covid-19;

• Penggugat I Gunanto = Rp.91.918.750,00
• Penggugat II Arsyad = Rp.22.403.069,00
• Penggugat III/ Hartono = Rp.53.213.500,00
• Penggugat IV/ Sutri Witanti = Rp.43.765.185,00
• Penggugat V/Titin

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Struktursiklus kekuasaan/ kewenangan atas penyelenggaraan PemerintahanNegara Republik Indonesia dan kehakiman yang SAH adalahsebagaimana Putusan Kedaulatan Rakyat dan Ketetapan MPR Rlsebagai Hukum Negara Republik Indonesia tertinggi (Hukum Positif) atasdasar: KEADAAN FORCE MAJEURE sebagaimana seutuhnyadimaksud /Surat UPT No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Feburari 2017jo KETETAPAN MPR RI NOMOR XVII/MPR.RI/2017 tanggal 27 Februari2017 TENTANG HUKUM NEGARA RI tertinggi (

Pemerintahan Negara RI sejak Proklamasi 17 Agustus1945 c.g. dalam jabatan Presiden Republik Indonesia dan Hakim PemutusPerkara pada Pengadilan/ Mahkamah Negara RI sebagaimana dimaksudSurat UPT Negara RI No: 1001.02/1170/02.17/NKRI tgl. 27 Februari 2017.Bahwa Kepastian Hukum Keabsahan penyelenggaraan kekuasaan/kewenangan (Pemerintahan Negara RI dan kehakiman) dan penyelesaian atasPerkara klien kami dari/ oleh Negara a quo jo Hukum Negara RI tertinggi,Putusan dan kewenangan tertinggi dalam keadaan Force

dimohonkan banding;

jamina fidusia nomor174 tanggal 6 April 2020 (vide bukti P17);Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untuk dapatmenyatakan debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi adalah harus ada kesalahanbaik karena disengaja ataupun karena kelalaian pada diri debitur (Syarat materiil), namundemikian sebelum Majelis Hakim menilai ada atau tidaknya unsur tersebut pada diridebitur, terlebin dahulu harus diperhatikan apakah ada alasanalasan yang dapatdibenarkan oleh hukum seperti adanya alasan force

majeure (keadaan memaksa) dalamdiri debitur sehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, olehkarenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai halhal apa yang menjadipenyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat dan Tergugat II;Menimbang, bahwa di dalam hukum disebutkan bahwa debitur tdak dapatdinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila sebab tidak terpenuhinyaprestasi bukan dikarenakan oleh adanya kelalaian atau kesengajaan tetapi dikarenakanseorang debitur

berada dalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), dimanakeadaan force majeure (keadaan memaksa) dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaankeadaan atau keadaankeadaan memaksa yang tidak bisa dihindarkan yang disebabkanbukan karena faktor kelalaian atau kesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karenafaktor diluar kKehendak dan kemampuan di debitur, misalnya bencana yang disebabkanoleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran dan sebagainya dimana denganHal. 21 dari 32 Putusan Nomor

setelah berlakunya Undangundangnomor 1 tahun 1974, meskipun pernikahan tersebut masih terbilang baru dandilaksanakan setelah berlakunya Undangundang nomor 1 tahun 1974 namunpernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidak mempunyai halanganperkawinan, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab ataupunsepersusuan, pernikahan tersebut juga telah memenuhi rukun dan syaratperkawinan, selain daripada itu pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilakukanpada masa pandemic covid 19 yang termasuk dalam kondisi force

majeure yangtidak memungkinkan untuk melakukan pendaftaran perkawinan;Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan PemohonIl telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta Pemohon denganPemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halanganperkawinan menurut undangundang nomor 1 tahun 1974, maka permohonanPemohon dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, sehingga Hakim