Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-01-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 PK/Pdt/2009
Tanggal 12 Januari 2011 — YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI, DKK ; SASTRO WIDJOJO, DKK
80 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 816 PK/Pdt/2009melawannya walaupun status hukum Tergugat I Asal benarsebagai satusatunya pemilik hak atas tanah Cilaut, olehkarena itu keadaan sebagaimana tersebut di tas dapatdikategorikan sebagai suatu keadaan force majeur yangberada di luar kekuasaan Tergugat I Asal PT.
    Karko Kultura Utama dihadapkandengan kekuasaan Tergugat V TNI AD saat itu sangatlah tidak berdayawalaupun berada pada posisi yang benar, oleh karena itu keadaansebagaimana tersebut di tas dapat dikategorikan sebagai suatukeadaan force majeur yang berada di luar kekuasaan Tergugat / AsalPT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Penghinaan
Putus : 30-07-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 30 Juli 2015 — UMUL CHASANAH, SPd., MM
42 — 4
  • juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBawa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
    juli 2013 dengan jumlah Rp. 385.600.000,00 , yang telah ditandatanganiKepala Dinas Pendidikan selaku Pengguna AnggaranBahwa benar penerbitan SP2D yang melebihi pagu anggaran di DinasPendidikan tidak mendahului perubahan anggaran di Pemerintah KotaProbolinggo yang baru disahkan pada bulan oktober 2013 adalah telahmelakukan perbuatan menyimpang.Bahwa benar terdapat syarat pengajuan pencairan anggaran mendahuluiPerubahan APBD diperbolehkan dengan ketentuan adanya keperluanmendesak / darurat atau juga Force
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 04-02-2020 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 2/PID.SUS-TPK/2020/PT YYK
Tanggal 1 April 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUNESH KUMAR
Terbanding/Penuntut Umum : NILA MAHARANI,SH.M.Hum.
380 — 141
  • BNI (Persero) Tbk Tim Task Force Managemen Aset Kredit Konsumer Nomor : REN/12.3/95 tanggal 07 November 2016 perihal Keputusan Nilai Limit Lelang Obyek Hak Tanggungan 2(dua) lembar
    3.g.
    Copy Legalisir Surat Teguran Tunggakan Kredit atas nama Munesh Kumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10 Januari 2018 1(satu) lembar
    49. Foto Copy Legalisir Notulen visit dan wawancara langsung dengan debitur tanggal 22 Agustus 2017 3(tiga) lembar
    50. Surat Divisi Pemrosesan dan Penagihan Kredit Konsumer (CLN) Nomor : CLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihal Usulan Limit Kewenangan Memutus Collection Tim Task Force
    TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(Ssatu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
    Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/2432 tanggal 5Desember 20171(satu)lembar 48,Foto Copy Legalisir Surat TeguranTunggakan Kredit atas nama MuneshKumar Nomor :YGL/7/298 tanggal 10Januari 20181(satu) lembar 49.Foto Copy Legalisir Notulen visit danwawancara langsung dengan debiturtanggal 22 Agustus 20173(tiga) lembar 50.Surat Divisi Pemrosesan dan PenagihanKredit Konsumer (CLN) NomorCLN/01/3373 tanggal 14 Juli 2016 perihalUsulan Limit Kewenangan MemutusCollection Tim Task Force
Pengadilan PN BATANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2010 — Putus : 14-04-2011 — Upload : 04-04-2012
Putusan PN BATANG Nomor 187/Pid.Sus/2010/PN.Btg
Tanggal 14 April 2011 — Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi
137 — 24
  • dipenuhinya pekerjaan tetapi terlambat dantidak dipenuhinya prestasi tidak sebagaimana mestinya.Bahwa pinjam meminjam bendera tidak boleh dilaksanakannamun dalam prakteknya pinjam meminjam bendera dalamperjanjian pemborongan dilakukan berdasarkankebiasaan.Bahwa pertangungjawabannya secara perdata jika terjadipinjam meminjam bendera.Bahwa dalam suatu kontrak antara serah terimapekerjaan tahap pertama (PHO) dengan serah terimatahap kedua (FHO) merupakan satu kesatuan yang tidakbisa dipisahkan.Bahwa keadaan force
    ketentuan hukum perdata / kontrak.= Bahwa bicara mengenai wanprestasi merupakan hal yangmendasar tentang hukum kontrak.= Bahwa pinjam meminjam bendera tidak boleh dilaksanakan226namun dalam prakteknya pinjam meminjam bendera dalamperjanjian pemborongan dilakukan berdasarkan kebiasaandan pertangungjawabannya secara perdata;Bahwa dalam suatu kontrak antara serah terimapekerjaan tahap pertama (PHO) dengan serah terimatahap kedua (FHO) merupakan satu kesatuan yang tidakbisa dipisahkan.Bahwa keadaan force
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 158/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
HANDOKO SINGOPRANOTO
Tergugat:
KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN R.I. PERWAKILAN WILAYAH JAWA TIMUR
151 — 174
  • . ; 2) Bab III Huruf B angka 13: Kriteria alasan sah sehingga rekomendasi dapatdipertimbangkan tidak dapat ditindaklanjuti adalah:1) Force Majeur, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan, revolusi,bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yangmengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.,;2) Subjek atau objek rekomendasi dalam proses peradilan: Pejabatmenjadi tersangka dan ditahan; Pejabat menjadi terpidana; dan Objek yangdirekomendasikan dalam sengketa diperadilan. ;3) Rekomendasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 23-06-2014 — Upload : 21-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 800 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 23 Juni 2014 — DJONI TJENDRA alias JONI CHANDRA alias JOHN SETIAWAN;
150 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Danperistiwa tersebut patut ditafsirkan sebagai peristiwa force majeur yangterjadi diluar Kemampuan Terdakwa;Berdasarkan fakta yuridis tersebut unsur tindak pidana jika penggunaansurat itu dapat menimbulkan kerugian dari Dakwaan Ketiga Jaksa PenuntutUmum sama sekali tidak terbukti, dan Terdakwa tidak dapat dibebankanHal. 42 dari 50 hal. Put.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 29-09-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 58/PDT.G/2014/PN Sgl
Tanggal 1 Juli 2015 — TJHANG THU FUI alias Amok lawan Tuan ANTONI alias Butun, dkk
111 — 18
  • Sehinggaketika Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Penggugat dan Tergugat dan Tergugat Il dianggap melakukan ingkarjanji atau waprestasi. Dalam teori hukumnya ada empat bentuk ingkar janjiyaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitor terlambat memenuhi perikatan;3. Debitor keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan;4.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 03-09-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 73/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
286 — 188
  • yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuanMenimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadapkeputusan dan/atau tindakan dalam bantuan kedinasan dibebankankepada Badan/dan atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkanbantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan dan/afau kesepakatan tertulis keduabelah pihak ;Menimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak menganut sistem thebinding force
    Putusan Pengadilan TinggiTUN Jakarta Nomor 219/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 4 Oktober 2017yang dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menyatakan:halaman 71 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.MksMenimbang, bahwa meskipun Indonesia tidak rnenganut sistem thebinding force of jurisprudence atau stare decisions, namun MajelisHakim boleh mengikuti yurisprudensi putusan MahkamahAgung sebagai sumber hukum materil yang telah banyakdiputuskan sebagaimana disebutkan' diatas yang seluruhnyamenyatakan gugatan
Pengadilan PN BANGKINANG Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Bkn
Tanggal 9 September 2021 — Penuntut Umum:
AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH.MH
Terdakwa:
ADE ZAINAL BIN ZAINAL ALIAS ADE
110 — 49
  • Memberikan keterangan sebagai Ahli dalam pemeriksaan Pita Cukaisebagai anggota tim Task Force Konsorsium Perum Peruri;c. Memonitor, mengawasi, dan mengontrol proses produksi Pita Cukaidari proses awal sampai dengan hasil jadi;Bahwa Riwayat Pendidikan terakhir Ahli adalah Strata 1 (S1) TeknikMesin di Universitas Muria Kudus, lulus tahun 2000;Bahwa Riwayat pekerjaan Ahli yaitu:a. Tahun 19921995 bekerja sebagai operator mesin di PT. PuraNusapersada;b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 K/PID.SUS/2011
Tanggal 27 April 2011 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara VS COKORDA GDE DHARMA PUTRA, ST., DKK
71 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian tidak ada kewenanganTerdakwa yang disalahgunakan;Bahwa semua saksi dalam perkara ini menyatakan tidak ada kerugianNegara karena rusaknya senderan disebabkan force majeur berupa bencanaalam dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi ;4. Bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan para Terdakwa selakuHal. 25 dari 53 hal. Put.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 27-10-2021 — Upload : 01-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 247/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 27 Oktober 2021 — Penggugat:
1.PT K-LINK INDONESIA
2.PT K-LINK NUSANTARA
3.PT KLINK MITRA GLOBALINDO
Tergugat:
PT PRUDENTIAL LIFE ASSURANCE
284 — 206
  • Digital Mobile on Boarding System Terintegrasi dalam aplikasiPRU Force direncanakan dapat diimplementasikan pada pekanke3 Juni 2019;b. ELearning/OnLine Traning Terintegrasi dalam PRUForcedirencanakan akan diluncurkan paling lambat September 2019;c. Compensation Engine (Middleware System). PLA dan KLinktelah melakukan pembahasan teknis yang melibatkan timInformation Technology (IT) pada tanggal 5 Maret 2019;Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 247/Padt.G/2021/PN Jkt. Sel10.11.d.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-04-2019 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 393/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 April 2021 — Penggugat:
M. NASIR DAY, selaku Direktur PT Sarana Pembangunan Riau
Tergugat:
1.Kingswood Capital Ltd.
2.H. Rahman Akil, MBA
814 — 308
  • JktSelmeliputi maksud dan tujuan, subyek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah,jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban parapihak, kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihanarbitrase, perpajakan, masa berlakunya perjanjiankerjasama dan lainlain yang diperlukan;Pasal 10 ayat (3): Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) dibuat dengan Akte Notaris;Pasal 11: Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilakukan setelahmendaoatkan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-11-2012 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 377/PDT.G/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2012 — PT Bank Jakarta LAWAN PT Bank Tabungan Negara, Cs
189 — 45
  • , kecuali terdapat halhal yang tidak terduga, seperti krisis ekonomiyang menycbabkan sebagian besar lembaga perbankan masuk dalam proerampenyehatan ,Bahwa dengan adanya program pemerintah dalam rangka penyehatan perbankan makaperjanjianperjaryian yang telah terjadi sebelumnya dapat batal demi hukum :Bahwa berlakunya suatu peraturan yang bersifat Nasional yang menyebabkan suatuperjanjian tidak dapat dijalankan sebagaimana diperjanjikan dapat saja terjadi apabilatimbul suatu kejadian tak terduga (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk
123 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena keadaan memaksa (force majeur), diluar kemampuan Debitur;Untuk menentukan apakah seorang Debitur bersalah melakukanWanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana Debitur dikatakansengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini, ada tigakeadaan, yaitu:a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru; danc.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 B/Pdt.Sus-Arbt/2017
Tanggal 30 Maret 2017 — I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) ARBITRATION CENTER, dk vs PT PELAYARAN NIAGA NUSANTARA
672 — 658 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • khususnyapemberian Hak Tanggungan yang menjadi alat bukti adanya penjaminandengan pembebanan Hak Tanggungan adalah pada Akta Pemberian HakTanggungan yang dibuat oleh PPAT sebagaimana dimaksud dalamPasal 10 ayat (2) UUHT, dengan demikian adalah sah dan mempunyaikekuatan hukum karena telah dilakukan dengan akta PPAT dan telahberdasarkan asas konstante handeling, karena akta otentik isinya harusdianggap benar "res judicata pro veritate habitur dan mempunyaikekuatan hukum mengikat (bindende kracht, binding force
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 16/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 9 Juli 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : Mikael Kambuaya
266 — 234
  • BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan danmeminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, Karena kondisi tersebutmerupakan kondisi force majeure.
    BEP mengajukan permohonan dispensasi keterlambatan danmeminta agar pekerjaan tetap dinyatakan telah selesai 100% dan Berita Acara SerahTerima (BAST) Pertama Pekerjaan tetap ditandatangani, Karena kondisi tersebutmerupakan kondisi force majeure; Atas laporan tersebut Terdakwa mengatakan tidak keberatan untuk menyatakanpekerjaan telah selesai 100% dan BAST Pertama Pekerjaan tetap ditandatanganimeskipun tidak didukung dengan dokumen tertulis apapun yang menyatakan bahwamemang benar terdapat kondisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 05-04-2016 — Upload : 15-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1554 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 5 April 2016 — PT.KALLISTA ALAM, dalam hal ini diwakili oleh SUBIANTO RUSID
1489 — 1647 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1554 K/Pid.Sus/20152.2.8.Zoe,dapat dilakukan secara instan dan seketika yang jelasjelas adalahmerupakan peritiwa alam (force majeur); Bahwa oleh karenanya kebakaran yang terjadi di lahan PT. KallistaAlam bukan merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimanaketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h Undangundang Nomor : 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,sehingga peristiwa kebakaran yang terjadi di lahan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 K/TUN/2016
Tanggal 7 Maret 2016 — MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA RI VS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI);
200 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IndonesiaSuper League (ISL) bersamaan dengan terbitnya surat tegorantertulis ke Il tanggal 15 April 2015 dan selanjutnya Tergugatmenerbitkan surat tegoran tertulis kelIl tanggal 16 April 2015serta pada tanggal 1/7 April 2015 Tergugat menerbitkankeputusan objek sengketa.beeeee maka kompetisi Indonesia Super league (ISL) menjadi tidakdapat dilaksanakan karena kepolisian tidak memberikan izinuntuk melaksanakan pertandingan sehingga penggugatmenerbitkan surat keputusan pemberhentian kompetesi denganalasan force
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Putus : 04-08-2015 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN PALU Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pal
Tanggal 4 Agustus 2015 — HUTMAN,DKK VS DIREKTUR UTAMA PT. FAIRCO MITRA ANEKA WOOD INDISTRI, DKK
76 — 20
  • namun kenyataannyabahwa perusahaan Tergugat telah melakukan penutupan perusahaandengan alasan perusahaaan tutup, maka tindakan T ergugat tersebut sangatmerugikan para Penggugat.12.13.14.15.16.Bahwa berdasarkan pada Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13 tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan :"..Pengusaha dapat mefkukan pemutusan hubungan kerja terhadappekena/buruh karena perusahaan tutup bukan karena perusahaanmengaami kerugan 2dua) tahun berturutturut, atau bukan karenakeadaan memaksa (force
Pengadilan PN DEMAK Perdata Waris
Register : 05-08-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Dmk
Tanggal 6 Januari 2016 — KAMISAN HAMZAH lawan PT BANK DANAMON, Tbk, dkk
145 — 30
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual/PemilikBarang; atauk.