Ditemukan 5171 data
228 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa penguasaan Termohon Peninjauan Kembali atas SHGB Nomor 456,457, dan 458 yang berasal dari Surat Keputusan Kepala BPN Nomor5/HGB/BPN/97 adalah atas dasar iktikad baik, juga membayar BPHTB dantelah berlangsung hampir 16 tahun sampai dengan terbitnya keputusan tatausaha negara objek sengketa;Bahwa tindakan Pemohon Peninjauan Kembali II/Kepala BPN membatalkankeseluruhan SHGB Nomor 456, 457, dan 458 adalah ultra petita danberlebinan karena yang dimohon pembatalannya hanya sebagian dariSHGB Nomor
166 — 55
Pst.Menimbang, bahwa walaupun hal tersebut di atas tidak dimintakandalam Petitum, bukan berati Majelis Hakim telah melakukan ultra petita,sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan sebelumnya bahwamenurut Pasal 178 ayat (1) HIR pada waktu musyawarah, Hakim karenajabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidakdikemukakan oleh kedua belah pihak, Pasal 178 ayat (3) HIR ia tidakdiperkenankan untuk menjatuhkan Putusan atas perkara yang tidakdigugat atau akan memutuskan lebih daripada
1.SOFIA BALOE TOMBOY
2.VINSENSIUS BOSKO HEUK, SH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG
Intervensi:
1.CHARLY YAPOLA
2.VALLENT PRIMA YAPOLA
3.ARDIE TRIO YAPOLA
4.RANDY PUTRA YAPOLA
182 — 54
TUNTUTAN (PETITA) :Halaman 25 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUNKPGBerdasarkan alasanalasan di atas sebagaimana yang telah di uraikandi atas, Para Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksaperkara ini agar memutuskan sebagai berikut :1.2. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketaberupa :L.
46 — 10
80.580 Ha dalam keadaan utuh dan tanpa beban apapunkepada Penggugat;dapat dibenarkan atas dasar petitum subsidair (apabilapengadilan berpendapatlain, maka Penggugat mohon keadilanyang seadiladilnya/ex aequo et bono) dan wewenang diskresiyang dimiliki Hakim, akan tetapi, berdasarkan fakta hukumtersebut pada angka 6 di atas, amar putusan peninjauankembali Nomor 737 PK/Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012 Jo.Putusan PN Purwakarta No. 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk tanggal 29Juli 1999 yang berkualifikasi hukum ultra petita
1.NURIMAH YANTI
2.RUSIN
3.SAIPUL BAHRI
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR TAMBELANG
140 — 107
Adapun jika hakimpraperadilan dalam amar putusannya memerintahkan untukmenghentikan penyidikan maka Hakim Praperadilan tersebut dapatdiklasifikasikan melakukan perbuatan melawan hukum diluarkewenangannya dan ultra petita sehingga dapat diproses di BadanPengawasan Mahkamah Agung RI dan diproses di Komisi YudisialRl.Dengan demikian permohonan PARA PEMOHON. tersebutharuslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan.TENTANG PERMOHONAN TERMOHONBahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan TERMOHON dalam Jawabansebagaimana
YUNIUS LUCHAS RUMERE, S.H., M.M
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
103 — 58
Dan apabilaterdapat perintah, maka sudah barang tentu putusan tersebut melampauibatas kewenangan dari apa yang tidak diminta dalam petitum (Ultra Petita).;7.
223 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan ultra petita (putusan melebihidari yang diminta oleh Penggugat) terkait dengan ganti kerugian;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti pada PN Tanah Grogot dalamputusannya di dalam poin 10, yang berisi mengabulkan tuntutan gugatanHalaman 60 dari 74 hal. Put.
107 — 60
Zulaiha sebagai pewaris;Menimbang, bahwa menetapkan halhal di luar tuntutan pihak beperkarabukanlah ultra petita dan dapat dibenarkan sepanjang hal itu sesuai dengan positadan petitum atau masih sesuai dengan kejadian materiil. Larangan menambahkanamar putusan yang melebihi tuntutan dalam gugatan harus dimaknai jika amar itubaru sama sekali yang tidak terkait dengan pokok gugatan (vide Drs. H.Bahrussam Yunus, SH., MH.
1.Ermi Wijayanti, S.Kom.
2.Dewi Kartini
3.Merry Christiani Melani
4.Trini Windarwati
5.Jemmy Oktavianus
6.Toni Salsius
7.Kosasi
8.Mince
9.Ronna Sartika
10.Jenie Kristina
11.Yanus
Tergugat:
APRIORITA anak dari RUSTAM EFFENDY
Turut Tergugat:
1.DARING YUDAN anak dari YUDAN DARING
2.APRILIANI anak dari RUSTAM EFFENDY
146 — 113
Hakimtidak diperintahkan untuk menegakkan keadilan yang tidak dimintakan, hal ini sejalandengan asas yang dikenal sebagai ultra petita dan asas hakim yang bersifat pasif didalam hukum acara perdata.
Karena Hakim wajib membiarkan orangorang yang telah membiarkan hak keperdataannya dilanggar/dikuasai orang lain,yang sebenarnya ia mempunyai hak, akan tetapi Hakim tidak dapat memberikannyakarena orangorang tersebut tidak meminta (ultra petita).Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat bahwa siapa saja pihakyang ingin ditarik Penggugat sebagai salah satu pihak terperkara tersebut, merupakanHalaman 47 dari 145 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pat.G/2017/PN Minhak daripada Penggugat sepenuhnya
43 — 76
lain selain darigaji anggota POLRI yang saat ini sisa dari gaji sejumlah Rp. 1.307.500,00(satu juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya penghasilanTergugat rekonvensi setiap bulannya, maka demikian besaran nominaltersebut dapat menjadi acuan Majelis Hakim dalam menentukan besarannominal dan nilai kepantasan dalam pembebaban kewajiban Tergugatrekonvensi;Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka MajelisHakim akan menjawab petita
POLLY TANUDJAYA
Tergugat:
1.RATNA CANDRA DEWI
2.JIMMY TANUJAYA
3.YENNY TANUJAYA
4.DAVID LAUKON
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON
60 — 28
bagian komparasi berisi identitas para Pihak yang memiliki legalstanding atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagaiPara Tergugat atau Turut Tergugat;2.2. bagian fundamentum petendi atau posita gugatan berisi uraiansecara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatu peristiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlakudalam mengajukan surat gugatan tersebut;Halaman 19 dari 81 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2018/PN Amb2.3. bagian petita
90 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Pengadilan Pajak No. 67766/PP/M.VIIB/19/2016 tanggal 21Januari 2016 ultra petita;j. Majelis Hakim telah memutus halhal yang tidak diperiksa di dalampersidangan;k. Majelis Hakim Tidak Pernah Memberi Kesempatan Bagi PemohonPeninjauan Kembali Untuk Memberi Penjelasan Terkait KewenanganPejabat Yang Menerbitkan SPKTNP sehingga tidak sesuai denganPasal 69 ayat (1) jo. 76 jis. Pasal 78 UndangUndang PengadilanPajak;2.
447 — 125
Dengan demikian, jikapengakuan yang berisi kebohongan itu dikehendaki pihak yangbersangkutan, kebohongan itu menjadi hal yang dianggapbenar, dan hakimterikatdan harus menerimanya; sebab dengan pengakuan tersebut, para pihak membatasikewenangan hakim untuk memeriksa perkaratersebu;.Selain itu, apabila mencermati putusan arbitrase yang diberikan olehMajelis Arbitrase (in cassu Turut Termohon) dapat disimpulkanbahwa putusan yang diberikan pada prinsipnya tidak dapat melebihiapa yang dimohonkan (ultra petita
44 — 11
Advokat dan KonsultanHukum pada Klinik Hukum Ultra Petita yang berkantor di Jalan Panda BaratNo. 32 A, Plebon, Pedurungan, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 20 Januari 2016;Menimbang, bahwa pada setiap kali sidang Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dansesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahmmemerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi denganmenunjuk Drs.
42 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Penggugatjika dibaca secara seksama dan diringkas sebenarnya juga menuntutganti rugi kelambatan bayar atas hutang sejumlah material bahanbangunan sebesar Rp6.500.000, (enam juta lima ratus ribu rupiah)dihitung sejak tanggal 06 Desember 1996 sampai dengan tanggalsaat hutang material dan ganti rugi tersebut dibayar lunas, tanpa adaunsur Ultra Petita jika petitum Nomor 10 tersebut diringkas dandikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI.yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
158 — 23
tidak sah menuruthukum, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas sangatlah merugikan Parapenggugat karena telah dinyatakan sebagai pemilik dari objek sengketa aquo olehkarena itu Majelis Hakim perlu menyempurnakan petitum pada poin kesembilandengan redaksional segala bangunan, pohon kelapa sawit dan siapapun yangmenguasai lahan diatas objek sengketa tanpa izin dari Para Penggugat adalahperbuatan melawan hukum dalam hal ini tidak melebihi petitum yang disebutkandalam gugatan Para Penggugat (Ultra Petita
36 — 23
Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksaPerkara A quo tetap mengabulkan permintaan pembagian hartabersama, maka majelis Hakim telah melanggar tertidb Hukum Perdataasas Ultra Petita sebagaimana pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR dan Pasal189 ayat 2 dan 3 RBG yang pada intinya menjelaskan Mejelis Hakimyang memeriksa Perkara tidak boleh Memutuskan perkara melebihi dariapa yang dimintakan oleh Para Pihak.
69 — 46
Oleh karena itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim a quotersebut melahirkan amar yang melebihi daripada tuntutan (Ultra Petita);Bahwa pengangkatan diri Terbanding semula Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi sebagai Sekretaris adalah tindakan untuk mengibuli PengurusKoperasi agar uang pinjaman dari Bank NTT segera dicairkan karena jika tidakdiangkat sebagai Sekretaris maka yang berhak untuk mengajukan proposalpengajuan pinjaman modal kerja kepada pihak Bank NTT hanya dilakukan olehPengurus dan bukan
1378 — 1324 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1 PK/Pdt/20173.4.Kembali perinal bagaimana saksi ahli menemukan luas areal terbakarseluas 1.000 Ha (seriou hektar), namun luas 1.000 Ha (seriou hektar)itu tetap diterima oleh Judex Facti sebagai suatu fakta, hal manajelaslah merupakan sebuah kekeliruan, dan karena itu nyatalah JudexFacti/Pengadilan Negeri Meulaboh dalam putusannya yang kemudiandibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan penambahanamar secara Ultra Petita Partium yang juga dibiarkan saja padapemeriksaan di tingkat Kasasi
118 — 81
GMMajli Azhar dan mengosongkan, membongkar pondasi di atas tanah seluas 260M2 untuk dikembalikan kepada ahli waris yang berhak demikian halnya tanahseluas 1250 M2 yang berdiri beberapa bangunan yang dikuasai para Tergugatyang menjadi satu kesatuan secara keseluruhan sejumlah 3.760 M2 ditetapkansebagai hak dan bagian para Tergugat tidaklah menjadikan Majelis Hakimmenjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita partium) hal inididasari dengan argumentasi hukumPertama Bahwa ketentuan dalam
primair dan dalil gugatan yaitun terkait langsung dengan obyekyang disengketakan;Keempat Bahwa penggantian niali kerugian kepada pihak pembeli sebagaiKelimaimplikasi perbuatan para Tergugat menjual secara melawan hukumtanah yang bukan haknya serta penetapan status tanah seluas 1.250M2 menjadi kepemilikan para Tergugat sesuai hak dan bagianSipakiyah atas peninggalan Abdul rahman demikian halnya pembokaranpondasi di atas tanah seluas 260 M2, Menurut Majelis hakim tidaklahtermasuk dalam kategori ultra petita