Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-11-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 03-01-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 6/P/FP/2017/PTUN.BNA Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
382 — 388
Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Termohon:
GUBERNUR ACEH
382 — 388
AISip; 222222 2 222 (Bukti P22)20).tanggal 30 April 2016, MEDIA ACEH, Penggiat Lingkungan: SudahSaatnya Pemerintan Selamatkan Hutan Aceh Utara, Diaksestanggal 23/10/2017; (Bukti P23)21). tanggal 22 Juli 2016, Klik kabar.com, Rask Force Kasus PT MPTdan PT RPPI di Aceh Utara, Diakses tanggal23/10/2017; (Bukti P22). tanggal 23 Juli 2016, AJNN, Lahan Perusahaan PT MPT dan PTRPPI Berpotensi Digugat, Diakses tanggal 20/10/2017;(Bukti P25) ;223). tanggal 23 Juli 2016, Aceh Investment.om/news, KesepakatanRapat
Register : 09-06-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 17-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/PID.SUS/TPK/2014/PN.Bgl Tanggal 29 Oktober 2014 — IRSON JUNAIDI, ST Bin ISKANDAR SIRUN
97 — 93
97 — 93
Seluma berdasarkan usulan dan bahanyang telah dipersiapkan oleh masngmasing SKPD.Bahwa, proses atau mekanisme pembuatan DokumenPelaksana Anggaran Lanjutan SKPD (DPALanjutanSKPD) adalah berdasarkan DPASKPD TAsebelumnya, yang diawali dengan adanya permohonanatau usulan dari SKPD yang bersangkutan yangmengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas suatukegiatan dengan alasan kondisi di lapangan dalam keadaankahar (force majeur) seperti pekerjaan terhalang karenacurah hujan yang cukup tinggi dan melampirkan
Seluma yangmengusulkan penganggaran kegiatan lanjutan atas kegiatan dimaksud dengan alasan kondisi dilapangan dalam keadaan kahar (force majeur) , dimana curah hujan yangcukup tinggi sekitar Bulan Desember 2011, sehingga dengan surat permohonan dariDinas PU Kab.
Seluma tersebut Tim di TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)mencantumkannya di APBD ditambah di APBD dicantumkan ruang untuk kegiatankegiatan fisik yang belum selesai di TA 2011 untuk keadaan kahar (force majeur),sehingganya muncul DPA lanjutan Nomor : 1.03.01.15.11.5.2.L tanggal 09 Januari2012 yang disahkan oleh Drs. Mulkan Tajudin selaku Pejabat Pengelola KeuanganDaerah Kab. Seluma TA 2012.Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatandan membenarkannya.14.
Putus : 02-03-2016 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 164 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 2 Maret 2016 — BANU ANWARI
183 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank DKI Unit Syariah dan PT.Energy Spectrum juga mengajukan penundaan pembayaran pokokpembiayaannya sebagai akibat force majeur dimana PT. IAT sebagaipenyewa pesawat tidak membayar uang sewa kepada PT. EnergySpectrum. Yang dimaksudkan dengan mengajukan penundaanpembayaran pokok, adalah penundaan pembayaran pokok yangPertama saja, karena sesuai dengan Akta Nomor 3 tanggal 01November tentang Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip Murabahah,PT.
Putus : 01-11-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1795/B/PK/PJK/2017 Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT PHILIP MORRIS INDONESIA
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
90 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kesamaan Perjanjian (Agreement)Kesamaan struktur dalam kedua perjanjian disebabkan karena keduanyamemuat bagianbagian seperti Definitions, Indemnifications, Terms andtermination, Warranties and Representation, Confidentiality, Force Majeureand Governing Law, Dispute Resolutions.
Register : 30-11-2017 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 839/Pdt.G.ARB/2017/PN JKT.SEL Tanggal 15 Januari 2018 — M. Dahyar Kiatmaja
Lawan
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA BANI
2.PT. Medco E Dan P Natuna dahulu Conocophillips Indonesia INC.
313 — 220
313 — 220
Said resolution has not been amended, rescindedor revoked and remain in full force and effect as of the datehereof.Terjemahan Bahasa Indonesia:Surat Keterangan Sekretaris 1.
Register : 18-10-2013 — Putus : 22-09-2014 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 50/Pdt.G/2013/PN Bna Tanggal 22 September 2014 — ZARKASYI
melawan
1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH, CQ.KEPALA KANTOR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)
2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.KEPALAKANTOR BADAN PENANGGULANAGN BENCANA ACEH(BPBA) CQ. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BADAN PENAGGULANAGN BENCANA ACEH (BPBA)
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ.GUBERNUR ACEH
4.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ.GUBERNUR PROVINSI ACEH CQ. ABDUL HARIS, MT
5.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA DIJAKARTA CQ. KEPALA KANTOR BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PENANGGULANGAN PERWAKILAN PROVINSI ACEH.SELAKU TIM AUDIT PENYELESAIAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
81 — 17
81 — 17
untukmelakukan audit kembali hasil pekerjaan Penggugat;Bahwa kenyataanfisik yang ada dilapangan adalah ditentukan ketika dilakukanaudit dan kemudian dilanjutkan dengan serah terima pekerjaan, karena itu apayang dilakukan perhitungan berdasarkan fisik yang ditemukan oleh auditor yang1213ada dilapangan dan bila Penggugat mendalilkan adanya bencana alam (forcemajeur) ketika melaksanakan proyek tersebut tentunya hal ini akan tergambardalam Berita Acara dan Dokumen Pekerjaan tentang terjadinya bencana alam(force
Register : 10-10-2011 — Putus : 28-12-2011 — Upload : 09-02-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor PUT/137-K/PM.I-01/AD/X/2011, 28-12-2011 Tanggal 28 Desember 2011 — T1 : PRATU BIGGES SARAGIH,
T2 : PRATU ANDRE GINANJAR.
86 — 88
86 — 88
Din (namapanggilan) selanjutnya diarahkan ke lokasi lubangpenguburan jenazah Prada Andri Apriyadi oleh Sadr.Maulidin menggunakan spm Yamaha Force 1 warna hijaunopolnya (Saksi tidak tahu) dan Sdr. Din menggunakanHonda Astrea Prima nopol (Saksi tidak tahu) di DesaMadat Kec. Lembah Seulawah Aceh Besar, selanjutnyajenazah diangkat' oleh Pratu. Bambang Suseno, Sadr.Maulidin dan Sdr.
Maulidin menggunakan spmYamaha Force 1 untuk kembali ke Yonif 112/DJ denganmenumpang mobil L300 jurusan Banda Aceh.6.
Register : 19-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/PID.Sus/TPK/2013IPN.BDG. Tanggal 28 Januari 2014 — YUDI KUSNIADI,S.Pd., M.Pd Bin UBAEDI
98 — 23
98 — 23
Bahwa berdasarkan buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkuranganya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaiansese orang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia(force majour).
Register : 13-05-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 13-03-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 18/Pdt.G/2016/PN Pre Tanggal 8 Desember 2016 — - MAHMUD HALEDE, DKK
Lawan
- H. ABD. RAHMAN LAONI
105 — 13
105 — 13
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan perundangundangan; 1. keadaan memaksa (force majeur) /kahar; J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual / PemilikBarang; atau; k.
Register : 02-02-2016 — Putus : 03-11-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PARE PARE Nomor 5/Pdt.Plw/2016/PN.Parepare Tanggal 3 Nopember 2016 — ANDI ABD AZIS YAHYA, S.E.,
Lawan
Drs. H. ABDUL RAHIM RAUF, MM.,DKK
95 — 9
95 — 9
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak dilaksanakansesuai peraturan pe rundangundangan; Ls keadaan memaksa (force majeur) / kahar; j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual /PemilikBarang; atau; k.
Register : 11-07-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 06-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 411/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 16 Oktober 2017 — PEMERINTAH RI, KEMENHAN RI CQ TNI.AD CQ KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA CQ PANGDAM JAKARTA RAYA >< PT.CAKRA ASIA AGUNG CS
118 — 86
118 — 86
Perjanjian ini menjadi batal demi hukum apabila :Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya sebagaimanadiatur daiam Pasal 10 ayat (3) perjanjian ini.Pihak Kedua (kecuali jika terjadi peristiwa Force Majuere) daiammasa pembangunan gedung tidak melakukan pekerjaannya ataumenghentikan kegiatan pembangunan Gedung daiam waktusebagaimana diterangkan daiam Pasal 1 huruf g dan huruf hperjanjian ini Daiam hal terjadi demikian, maka tidak ada hak bagiPihak Kedua untuk menuntut atau) menggugat. suatupengembalian
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 PK/Pid.Sus/2009 Tanggal 21 April 2011 — H. HAMID DJIMAN
164 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
164 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
Meskipun hukum acara pidana tidak menganut azas staredecisis atau the binaing force of precedent, namun untukmemelihara keseragaman putusan (consistency in courtdecision), Majelis Hakim Agung dalam perkara PeninjauanKembali berikutnya telah cenderung mengikuti putusanperkara Peninjauan kembali yang diberikan oleh Majelis HakimAgung terdahulu, karena putusanputusan a quo merupakanpedoman dalam memeriksa dan mengadili perkara yang sama,sekaligus merupakan sumber hukum dan pembentukanhukum ;Berkenaan
Register : 05-12-2016 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA BONTANG Nomor 392/Pdt.G/2016/PA.Botg Tanggal 29 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
59 — 27
59 — 27
Bahwa, tentang penjualan harta bersama, menurut tergugat hal itu tidakdapat dilakukan, dengan tagas penggugat menolak dan berpendapatHalaman 27 dari 95 halaman Put.392/Pdt.G/2016/PA Botgbahwa penjualan aset harta bersama dapat dilakukan oleh aparatPengadilan Agama Bontang dan instansi terkait lainnya ( BPN dan KantorLelang Negara ) dalam pelaksanaan eksekusi lelang, setelah putusanberkekuatan hukum tetap ( Kracht Van Gewijsde, Power In Force )) danpihak tergugat tidak melaksanakan putusan serta pihak
Register : 15-03-2012 — Putus : 11-07-2013 — Upload : 06-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 166/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. Tanggal 11 Juli 2013 —
241 — 150
241 — 150
Bahwa Pasal 26 Technical License Agreement menjelaskansebagai berikut:" This Agreement shall become effective on the Effective Date andunless sooner terminated under any other provision hereincontained shall continue in force with respect to each LicensedProducts until the fifth (5) anniversary of LICENSEE'Scommencement of commercial production of each and everyLicensed Products respectively unless the Parties agree in writingto further extend the term of this Agreement..."
Register : 13-07-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 152/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bdg Tanggal 12 September 2018 — Penggugat:
1.PIPIH PRIHATIN
2.DADANG SUMARNA
3.AJI DIAN LESMANA
4.KURNIAWAN
5.DEDI SUPRIYADI
Tergugat:
PT. AGRONESIA
86 — 44
1.PIPIH PRIHATIN
2.DADANG SUMARNA
3.AJI DIAN LESMANA
4.KURNIAWAN
5.DEDI SUPRIYADI
Tergugat:
PT. AGRONESIA
86 — 44
September 2017, untuk Departemen AMDK (Air minum Dalam Kemasan)terhitung tanggal 31 Agustus 2017 dan dengan perhitungan Haknyaberdasarkan Ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undangundang No.13 Tahun Halaman 11 dari 86 halaman, Putusan Nomor: 152Pdt.SusPHI /2018/PN.Bdg2003 tentang Ketenagakerjaan yang menegaskan Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force
Putus : 13-09-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 September 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT PARDIC JAYA CHEMICALS
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
77 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada saat pengakhiranperjanjian, hutang yang belum dibayaroleh Termohon Peninjauan Kembalikepada DIC Corporation menjadi jatuhtempo dan harus dibayar.8) Catatan (Pasal 28);Halaman 41 dari 108 halaman Putusan Nomor 1627/B/PK/PJK/2017Bahwa perjanjian ini dibuat dalam bahasaJepang dan bahasa Inggris.9) Entire Agreement (Pasal 30);Bahwa perjanjian ini merupakan seluruhperjanjian dan satusatunya perjanjian antarpihakpihak terkait.10) Force Majeur;Bahwa kedua pihak tidak dapatbertanggungjawab atas
Putus : 16-08-2012 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/2012/PN.Mks Tanggal 16 Agustus 2012 — - JPU
Vs.
- Ir. M. BAKRI REMMANG, MSi bin REMMANG
69 — 12
69 — 12
Barru tahun 2009 pengadaan mesinkapal dan mesin motor tempel tidak pernah mengalami force majeur ;Menimbang bahwa didepen persidangan telah diajukan barang buktiberupa suratsurat, yaitu : 1 (satu) Bundel Fotokopi Keputusan Menteri Negara PembangunanDaerah Tertinggal Nomor 114/KEP/MPDT/VI/2009 tentangPenunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPenguji/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat PembuatKomitmen, dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Pelaksana Tugas Pembantuan
Putus : 30-11-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 17/Pid.TIpikor/2012/PN.Smda Tanggal 30 Nopember 2012 — Ir. TATIEK SUGIHARTININGRUM,MT Binti SUMANGGI
94 — 51
94 — 51
itu menunjuk salah satu konsultanIdependen untuk melakukan penyedilikan hasil pekerjaan itu danitulah hasil rapat, dan kemudian setelah perkajaan itu selesai baru kitaketahui bahwa ternyata ada pergeseran tanah aktif dibawah permukaanair yang kita tidak ketahui sebelumnya berdasarkan laporan darimereka seperti itu, kemudian dari Dinas Perbuhungan membuat suatusurat atau telaahan begitu bahwa pekerjaan itu sudah selesaidilaksanakan 100%, kemudian terjadi kelumpuhan dan dinas bisanyatakan dengan force
Register : 23-06-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 17-11-2016
Putusan PTUN SERANG Nomor 22/G/2016/PTUN-SRG Tanggal 17 Nopember 2016 — - PT. BIOTEK GRAHA DUTA
melawan
- REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA
218 — 117
218 — 117
dimasukkan ke DaftarHitam;Bahwa apabila penyedia wanprestasi terhadap kontrak maka harus adaperbaikan;Bahwa apabila sudah diberi surat peringatan 3 (tiga) kali ternyata tidak berubahprogresnya maka PPK boleh memutus kontrak secara sepihak dan diberisanksi atau kontrak diputus ditengah jalan sebelum kontrak selesai kemudianPPK memberi sanksi dan menunjuk langsung penyedia yang kompeten;Bahwa persyaratan adanya addendum yaitu pertama alasannya harus sahterlebih dahulu karena pekerjaan, adanya peristiwa force
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 473/B/PK/PJK/2016 Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS P.T. TOYOTA MOTOR MANUFACTURING INDONESIA,
80 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
The CompanyOperates its businesses mainly in northeastern China,eastern China, northem China and southern China, As offDecember 31, 2008, the Company had three majorSubsidiaries and three associates, which are engaged in themanufacture and sale of cars and related accessories,financial business, the manufacture and sale of gearboxesand insurance brokerage business,8 FORCE MOTORS LIMITED S711 Motor vehicles The Company is involved in manufacture and sale of 209,357; 5,589) 26.55%and passenger Automobiles