Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce forte florce folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 30-08-2017 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 453/PDT.G/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Februari 2018 —
511 — 336
  • Sedangkan TERGUGAT menghendaki perhitungan Hutang Pokok adalahbesarnya pinjaman yang dihitung berdasarkan kurs pada saat Pinjaman inidikonversi sepihak oleh TERGUGAT kedalam mata uang Rupiah dan/atauberdasarkan kurs pada saat TERGUGAT menebus SBLC dari Pihak Ketiga.Bahwa kegagalan PENGGUGAT untuk memenuhi kewajiban kepada TERGUGAT,bukanlah merupakan suatu kesengajaan atau itikad buruk PENGGUGAT, melainkansematamata karena keadaan memaksa (force majeure) berupa krisis monetersehingga terjadinya selisin
    dapat diketahui pada waktu itu dibuat, setidaktidaknyatidak dipikul resikonya oleh si debitur.Bahwa Pasal 1245 Kitab UndangUndang Hukum Perdata juga mengatakan :Tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga, bila dalam keadaan memaksa ataukarena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atauberbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melaksanakan suatu perbuatan yang terlarangbaginya.Bahwa berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut dapat disimpulkan bahwakeadaan memaksa/Force
    Majeure yang tidakmemungkinkan seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isiperjanjian.
    Bahwa keadaan memaksa atau Force Majeure tersebut padaumumnya terjadi, misalnya karena adanya bencana alam, kebakaran, huru hara,peperangan, pemberontakan serta adanya larangan pemerintah yangmengakibatkan debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
    Apabila terjadiForce Majeure tersebut, maka ketentuan tersebut dapat diberlakukan terhadapdebitur atau dalam hal ini PENGGUGAT;Bahwa faktanya, tidak dilaksanakannya kewajiban oleh PENGGUGAT bukankarena Force Majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 1245 KUHPerdata,melainkan karena PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki itikad baik, danselanjutnya PENGGUGAT mengalihkan persoalan yang dihadapinya seolaholahterjadi Force Majeure, dengan harapan selaku debitur, PENGGUGAT tidak dapatdibebani biaya, kerugian
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 24-01-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. EAST VORICH INTERNATIONAL
Tergugat:
1.HALEK WIDJAJA
2.HENNY KARLINA LIM
3.NOTARIS INDRA WIGUNA, S.H., M.Kn
288 — 522
  • Jkt.Utr45.46.47.48.Berdasarkan alasan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia apabilamenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sekiranya menetapkankewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan sisakewajiban Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp. 568.500.000 (limaratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) setelan memperhatikankondisi Keuangan Tergugat 1.Tentang Adanya Keadaan Memaksa (Force Majeure) Yang Terjadi DiluarKemauan Tergugat Yang Menyebabkan Terhalangya
    Tergugat terhalang untuk melaksanakan pemenuhan seluruh prestasinya berdasarkanAkta Pengakuan Utang No. 4 bukan karena Tergugat memiliki itikad burukuntuk menghindari kewajibannya dan mengambil manfaat atas kejadiantersebut;Bahwa Tergugat tidak dapat mampu memnuhi kewajibannya sesuai denganwaktu yang telah disepakati bukan karena adanya kesengajaan dari Tergugat melainkan terjadi disebabkan adanya keadaan yang terjadi diluar kKemamuanTergugat yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa(overmacht/force
    Force Majeure merupakan keadaan dimana seorangdebitor terhalang utnuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atauperistiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atauperistiwa tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor.sementarasi debitor tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.
    Soemadja dalam bukunya yang berjudulPenjelasan Hukum Tentang Keadaan Memakasa hal. 5, adapun yang menjadiunsurunsur yang menyatakan begaimana suatau keadaan dapat dinyatakansebagai force majeure antara lain sebagai berikut:1) Peristiwa yang tidak terduga;2) Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitor;3) Tidak ada itikad buruk dari debitor;4) Adanva keadaan yang tidak disengaja oleh debitor;5) Keadaan ini menghalanqi debitor berprestasi;6) Jika prestasi dilaksanakan maka akan terkena larangan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2014 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 20-06-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 124/Pdt/2014/PT SMG
Tanggal 19 Mei 2014 — 1. Ny. Hj. SRI MULYANI RATRI SUHARJO 2. H. SUYOTO BANGUN SUHARJO, Spd
57 — 21
  • berdasarkan Surat Perjanjian Kredit yang Pertama :Nomor : 231/PKUKM/SKSR/11 tertanggal: 20 Mei 2011 danyang kedua Nomor : 038/PKUKM/SKTN/11 tertanggal 03Oktober 2011 dimaksud pada Posita angaka 2 gugatan padapokok intinya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengikatkan diri dama ketentuanketentuan HANYA dalamhal : Tujuan Penggunaan, Jumlah Pinjaman, Jangka Waktu,Angsuran Pinjaman, Bunga dan biayabiaya lainnya, jaminan/Agunan, Tata Cara Penarikan dan Pembayaran Kembali,Kewajibankewajiban debitur, Force
    Majeure dan DendaKeterlambatan Angsuran ;.
Pengadilan PT DENPASAR Perdata
Register : 15-11-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 190/PDT/2021/PT DPS
Tanggal 15 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : DIAN DIANA Diwakili Oleh : I Kadek Ricky Adi Putra, S.H.
Terbanding/Tergugat : BALI BEST PROPERTY (PT. SANGKARA DEWATA ASIA)
Terbanding/Turut Tergugat I : QUINCY GARVIN NORMAN RUMBIAK
Terbanding/Turut Tergugat II : MADE YUNI DARMAYANTI, S.H.,MKN
127 — 84
  • SebaliknyaTerbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengakui belum bisa memenuhi prestasinya sebagaimana tersebut dalam adendumperjanjian tanggal 19 Maret 2020 karena keadaan yang diluar kekuasaan manusia(force majeure), dan mohon perpanjangan pemberlakuan adendum perjanjian tanggal19 Maret 2020 sampai tanggal 31 Desember 2022;Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilanratus juta rupiah) yang semula sebagai uang muka dan berubah menjadi utang
Pengadilan PN LUMAJANG Perdata
Register : 08-08-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 36 / Pdt.G / 2014 / PN.Lmj
Tanggal 17 Maret 2015 — MUNADJI, beralamat Dusun Biting II, RT.01 / RW.010 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; ARIFAH, beralamat Dusun Biting II, RT.01 / RW.010 Desa Kutorenon, Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama sdr. GEDIJANTO, SH, MH, CD, sdr. SUSANA KUSMANTO, SH., beralamat di jalan Ngalik 2 stan 28 Surabaya dan Sdr. ACHMAD DASUKI ISMAIL, SH., beralamat di jalan Hos Cokroaminoto No 136 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2014, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register Nomor: 76 / HK / Pdt / VIII / 2014 / PN.Lmj tertanggal 8 Agustus 2014, dan selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; LAWAN 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, berkedudukan di jakarta dan/atau kantor cabangnya di Lumajang, Jalan Alun-Alun Selatan Nomor.03, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. GUSMAN ARESHA, SH. (Group Head Hukum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor wilayah Malang), 2. RATNA MURNI, SH. (Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor wilayah Malang), 3. DAUD WAHID, SH. (Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, kantor wilayah Malang), 4. YUDHIT KUNTO WIBISONO (Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Lumajang), 5. BUDI TAMTOMO, (Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Lumajang), 6. NANANG SUSILO HADI (Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Lumajang) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2014, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register Nomor: 92 / HK / Pdt / X / 2014 / PN.Lmj, tertanggal 8 Oktober 2014, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – I; 2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang – Malang, berkedudukan di Malang Jalan S. Supriadi 157, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. PANTJANANTO TEHP, SH., (Kepala KPKNL MALANG), 2. ROFI’UL CHULUQ, SH., (Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL MALANG), 3. KHOIRUL MUSLIHAH, SH., (Pelaksana pada KPKNL Malang), 4. SRI PUJI ASTUTI, SH., (Pelaksana pada KPKNL Malang), 5. HILDA NURHAYATI, SE., (Pelaksana pada KPKNL Malang), 6. BAYU SANTO NUGROHO (Pelaksana pada KPKNL Malang), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:SKU-528/MK.6/2014 tertanggal 1 September 2014, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register Nomor: 102 / HK / Pdt / X / 2014 / PN.Lmj tertanggal 11 Nopember 2014, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT – II; 3. IWAN SUGIYONO PUTRA, beralamat di Surabaya, di jalan Margorejo Indah Raya A-214 RT.001 / RW.008 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-III; 4. LILY SULISTYO, beralamat di Lumajang, Dusun Krajan RT.03 / RW.01 Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-IV; 5. NINI TANUMIHARDJA, SH, (NOTARIS/PPAT), berkantor di Lumajang, dijalan Kapten Kyai Ilyas No. 127, dan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT-V; 6. DYAH WINARNI KRISTININGSIH, Pegawai Notaris /PPAT berkantor di Lumajang, dijalan Kapten Kyai Ilyas No. 127, dan selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT-I; Dalam hal ini Pihak TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT-I memberikan kuasa kepada NANIEK SUDIARTI, SH, Advokat berkantor dijalan Raung Mahameru No. A-6 Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2014, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang dibawah register Nomor: 87 / HK / Pdt / IX / 2014 / PN.Lmj tertanggal 1 September 2014; 7. MACHFUD, (Almarhum), dan selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT-II; 8. HALIMAH, (Almarhumah), dan selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT-III;
217 — 56
  • atas namaMUNADJI alias Haji HUSNI;(APHT nomor 60 / IV / Skd / 2005 tertanggal 13042005);Bahwa sejak tahun 2005 Pembayaran kredit IKUT TERGUGAT II dan Ill(MAHFUD dan HALIMAH) mulai tidak lancar karena musibahkecelakaanatas angkutan/truk yang membawa hasil produksi jamu Tangkur Buaya yang akan disetorkan kepada distributornya di kota Cirebon/JawaBarat, sehingga aliran dana / cashflow perusahaan mulai tergangguditambah dengan terjadinya bencana alam banjir (Force Major) yaitu digudang Kutorenon sebagai
    Tanah BesertaBendabenda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UU Hak Tanggungan),Tergugat berhak menjual Obyek Sengketa sebagai upaya pelunasan hutanghutang Para Penggugat;10) Bahwa kemudian berdasarkan Risalah Lelang Nomor: 718/2012 tanggal21 Juni 2012, maka Obyek Sengketa telah dijual melalui lelang umumberdasarkan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; 11) Bahwa Para Penggugat mendalilkan usaha Para Penggugat mulai tidaklancar dikarenakan musibah kecelakaan serta adanya bencana alambanjir (force
    majeure); 12) Bahwa dikarenakan sebelumnya Para Penggugat telahmenandatangani Perjanjian Pengikatan Agunan, sehingga Obyek Hal. (10) dari 36 Hal / Putusan Nomor:36/Pdt.G/2014/PN.Lmj;Sengketa telah diikat secara Hak Tanggungan (sebagaimana Tergugat telah tegaskan dalam angka 5 Jawaban dalam pokok perkara ini), makapengikatan tersebut merupakan suatu bentuk pengalokasian serta penanggulangan risiko gagal bayar (wanprestasi) dari Debitur; 13) Bahwa oleh karena itu, pada dasarnya gagal bayar dengan
    alasanbanjir tersebut bukanlah suatu force majeure, namun merupakan risikowanprestasi yang terjadi yang dapat ditanggulangi denganpenjualan agunan yang telah diikat Hak Tanggungan;14) Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat angka 5positanya yang menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan dengandebitur, yang intinya kredit tersebut dapat diselesaikan sampai dengantanggal 16 Agustus 2015; 15) Bahwa negosiasi tersebut hanyalah suatu rangkaian perumusan syaratsyarat keringanan kredit
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 04-12-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2181 B/PK/PJK/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
261 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang terutangdalam hal:a. dilakukan pemindahtanganan setelah jangka waktu 5(lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;b. dilakukan pemindahtanganan dalam jangka waktukurang dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuanpabean impor, dan pemindahtanganan dilakukan dariPerusahaan penerima fasilitas ke Perusahaan penerimafasilitas lainnya, diikuti dengan pemindahan tanggungjawab penerima fasilitas pembebasan bea masuk;Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 2181/B/PK/PJK/2017c. terjadi force
    ;Bahwa izin pindah tangan atas mesin serta barang dalam rangkapenanaman modal, diatur pada pasalpasal sebagai berikut:Pasal 14:Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 2181/B/PK/PJK/2017(1) Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapatdilakukan Pemindahtanganan setelah digunakan paling singkatselama 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor.(2) Ketentuan jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:a. terjadi Keadaan Darurat (force
    majeure);b.
    dilakukan sesuai ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2);(6) Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaanwajib membayar:a. bea masuk yang terutang atas Mesin asal impor; danb. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuan peraturanperundangundangan di bidang kepabeanan;(7) ayPasal 14A:(1) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 danPasal 4, tidak dapat dipindahtangankan kecuali dalam hal terjadiKeadaan Darurat (force
    majeure);Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 2181/B/PK/PJK/2017(2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 danPasal 4 dapat diekspor kembali atau dimusnahkan;(3) Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahansebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelahmendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas namaMenteri;(4) ...5Pasal 14B:(1) Pengawasan Mesin dan/atau Barang dan Bahan yangmendapatkan fasilitas
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum
Register : 24-03-2021 — Putus : 26-04-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN KOTABARU Nomor 56/Pid.B/2021/PN Ktb
Tanggal 26 April 2021 — Penuntut Umum:
DWI HADI PURNOMO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD SUHRAN Bin Alm. SARILAN
60 — 3
  • strong>Pencurian ;

    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

    3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

    1. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    2. Menetapkan barang bukti berupa :

    - 1 (Satu) buah tangki sepeda motor Yamaha Force

    One warna hitam

    - 1 (Satu) buah rangka sepeda motor Yamaha Force One warna hitam dengan Noka MH34NS2134K029295;

    - 1 (Satu) buah stang sepeda motor Yamaha Force One warna hitam;

    - 1 (Satu) buah Jok sepeda motor Yamaha Force One warna hitam;

    - 1 (Satu) buah As stang berbentung leter T

    - 1 (Satu) buah tuas rem depan Yamaha Force

    One warna hitam;

    - 2 (Dua) buah Shock depan Yamaha Force One warna hitam;

    - 1 (Satu) buah kunci pas 14;

    - 1 (Satu) buah obeng warna kuning;

    - 1 (Satu) buah palu besi;

    - 1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Force One Nomor 1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295 dan Nosin 4WH-696365;

    -

    1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force One Nomor 1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295 dan Nosin 4WH-696365

    Dikembalikan kepada saksi H.

    Menetapkan barang bukti berupa:*1 (Satu) buah tangki sepeda motor Yamaha Force One warna hitam*1 (Satu) buah rangka sepeda motor Yamaha Force One warnahitam dengan Noka MH34NS2134K029295;*1 (Satu) buah stang sepeda motor Yamaha Force One warna hitam;*1 (Satu) buah Jok sepeda motor Yamaha Force One warna hitam;*1 (Satu) buah As stang berbentung leter T*1 (Satu) buah tuas rem depan Yamaha Force One warna hitam;2 (Dua) buah Shock depan Yamaha Force One warna hitam;*1 (Satu) buah kunci pas 14;*1 (Satu
    Kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil rangkasepeda motor Yamaha Force one tersebut, setelah memantau situasi dankeadaan sepi terdakwa kemudian mengangkat 1 (Satu) set rangka sepedamotor Yamaha Force one tersebut dengan cara memikul dan membawanyakerumah terdakwa melalui pintu belakang.
    1 (Satu) buah stang sepeda motor Yamaha Force One warna hitam; 1 (Satu) buah Jok sepeda motor Yamaha Force One warna hitam; 1 (Satu) buah As stang berbentung leter T 1 (Satu) buah tuas rem depan Yamaha Force One warna hitam; 2 (Dua) buah Shock depan Yamaha Force One warna hitam; 1 (Satu) buah kunci pas 14; 1 (Satu) buah obeng warna kuning; 1 (Satu) buah palu besi;1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Force One Nomor1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295dan Nosin 4WH696365;Halaman
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah tangki sepeda motor Yamaha Force One warna hitam 1 (Satu) buah rangka sepeda motor Yamaha Force One warna hitamdengan Noka MH34NS2134K029295; 1 (Satu) buah stang sepeda motor Yamaha Force One warna hitam; 1 (Satu) buah Jok sepeda motor Yamaha Force One warna hitam; 1 (Satu) buah As stang berbentung leter T 1 (Satu) buah tuas rem depan Yamaha Force One warna hitam; 2 (Dua) buah Shock depan Yamaha Force One warna hitam; 1 (Satu) buah kunci pas 14; 1 (Satu
    ) buah obeng warna kuning; 1 (Satu) buah palu besi;1 (Satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Force One Nomor1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295dan Nosin 4WH696365;1 (Satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Force One Nomor1877381M, No.Pol : DA 5332 GK dengan Noka MH34NS2134K029295dan Nosin 4WH696365Dikembalikan kepada saksi H.
Pengadilan PN BREBES Perdata
Register : 12-08-2019 — Putus : 10-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN BREBES Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Bbs
Tanggal 10 September 2019 — Penggugat:
PT BRI Unit Dukuhwaringin
Tergugat:
Maryati
36 — 10
  • ./ tidak melakukan pelunasan bukanlah karena adanya alasanpemaksa yaitu force majeure (Overmacht) karena hal tersebut adalah suaturesiko dalam suatu bisnis dan hal tersebut haruslah menjadi pertimbangantergugat dalam memutuskan mengambil hutang atau tidak sehingga menuruthakim pemeriksa tergugat haruslan membayar hutangnya kepada Penggugatsebagaimana yang telah diperjanjikan sebagaimana pasal 1338 KUHPerdataHalaman 14 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.GS/2019/PN Bbs.semua perjanjian yang dibuat secara
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-01-2022 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 11/PDT/2022/PT BDG
Tanggal 24 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : PT. radiant Surya perkasa
Terbanding/Penggugat : PT ASRICO PUTRA PERDANA
161 — 105
  • Bila mengacu kepada perhitungan kami maka sisa hutangkami hanya sebesar Rp. 517.440.000 Rp. 21.000.000 = Rp. 496.440.000Dalam kondisi Negara seperti saat ini dimana seluruh dunia mengalamipandemi Covid19 rasanya tidak salah kalau ini digolongkan kedalamkeadaan memaksa (force majeure) yang terhitung sejak awal bulan Maret2020 maka segala hukum jual beli, kontrak dan lain sebagainya dapatdikesampingkan dengan alasan tersebut.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 18-08-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 111/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
PT. SAHABAT TUNAS MUDA
Tergugat:
PT. RIMBA RAYA LESTARI
63 — 27
  • menjadi dasar PENGGUGAT dalam mengajukanGugatan Aquo adalah Purchase Order/Pesanan Pembelian yang tidakdidasari dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh pimpinanperusahaan dan/atau pihak yang berwenang pada saat itu yangbertindak untuk dan atas nama masingmasing perusahaan ataumasingmasing pihak, yang mengatur mengenai hak dan kewajibanpara pihak, jangka waktu, ketentuan mengenai tata cara pemesanan,tata cara penerimaan, harga, pajakpajak, cara penagihan dan carapembayaran, wanprestasi, sanksi, force
    majeure dan penyelesaianperselisinan.
    yangmenjadi dasar PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Aquo adalahPurchase Order/Pesanan Pembelian yang tidak didasari dengan Perjanjianyang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan/atau pihak yang berwenangpada saat itu yang bertindak untuk dan atas nama masingmasing perusahaanatau masingmasing pihak, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban parapihak, jangka waktu, ketentuan mengenai tata cara pemesanan, tata carapenerimaan, harga, pajakpajak, cara penagihan dan cara pembayaran,wanprestasi, sanksi, force
    majeure dan penyelesaian perselisihan;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang pertama bahwaGugatan Penggugat Kabur/Tidak jelas (Obscuur Libel), Majelis Hakimmempertimbangkan bahwa untuk membuktikan Purchase Order/PesananPembelian adalah kabur atau tidak jelas yang tidak didasari dengan Perjanjianyang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan/atau pihak yang berwenangpada saat itu yang bertindak untuk dan atas nama masingmasing perusahaanatau masingmasing pihak, yang mengatur mengenai hak
    dan kewajiban parapihak, jangka waktu, ketentuan mengenai tata cara pemesanan, tata caraHalaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pat.G/2020/PN Smrpenerimaan, harga, pajakpajak, cara penagihan dan cara pembayaran,wanprestasi, sanksi, force majeure dan penyelesaian perselisihan, maka MajelisHakim akan telebin dahulu membuktikan di persidanga dari surat bukti danketerangan saksi, sehingga eksepsi ini sudah menyangkut pokok perkara;Menimbang, bahwa juga eksepsi Tergugat yang pertama bahwaGugatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 146 PK/Pdt/2017
Tanggal 31 Mei 2017 — PT GAJAH PERKASA INDAH vs. PT DWIMAJAYA UTAMA, dkk
108 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • c di atas, terkait pertimbangan ... tidak diaturmengenai risiko manakala terjadi perubahan kenaikan harga secarasignifikan kepada pihak mana harus memikul beban seperti kasus a quo.Dalam perkara a quo, Judex Facti di tingkat Pengadilan Tinggi DKI telahmempertimbangkan halhal yang tidak diuraikan oleh Termohon PeninjauanKembali (ultra petita), sebab seluruh jawaban Termohon PeninjauanKembali baik ditingkat Judex Facti maupun di tingkat Mahkamah Agungtidak pernah mendalilkan mengenai adanya suatu force
    majeure;Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung77/K/Sip/1973, putusan harus dibatalkan karena Putusan PengadilanTinggi mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan (ultrapetita), begitu juga putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbanganHalaman 23 dari 27 hal.Put.Nomor 146 PK/Pdt/201715.16.17.18.19.yang menyimpang dari dasar gugatan, menurut Putusan Mahkamah AgungNomor 372/K/Sip/ 1970 harus dibatalkan;Bahwa mengutip pendapat dari Mariam Darus Badrulzaman(Kompliasi Hukum Perikatan
    h.29), pengertian risiko di dalam perkataanseharihari berlainan dengan pengertian risiko di dalam hukum perikatan.Di dalam hukum perikatan istilah risiko mempunyai pengertian khusus.Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung gantirugi apabila debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan force majeure;Bahwa kekhilafan/kekeliruan Hakim nampak dengan sangat jelasdalam Judex Facti di Tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telahdiperkuat di tingkat Mahkamah Agung perihal pengembalian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-01-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 26 September 2016 — PT. TIMAH (Persero) Tbk. Dalam hal ini diwakili Sukrisno selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Pangkalpinang, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SIDIK LATUCONSINA & PARTNERS – Para AdvoCates and Counsellors at Law berkantor di Jalan Pahlawan Seribu Ruko Golden Boulevard Blok Q No.8 BSD City, Serpong, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
199 — 133
  • Biaya jam stop KIP 7 yang murni disebabkan karena force majeure,akan dibebankan kepada PT. Somit Trakonad sebagai biayaoperasional.Butir 4SOMIT akan menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dalambutir 3 huruf a, b dan c, selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejakditerimanya Invoice dari PT. TIMAH (PERSERO) Tbk.Butir 5Kedua belah pihak sepakat merevisi penalty mengacu kepada ketentuanyang berlaku di Logistik PT.
    SomitTrakonad beralasan force majeure dan perhitungannya akandisampaikan kepada PT. Timah (Persero) Tbk. dalam waktu 1 (satu)minggu sejak ditandatangani Minutes of Meeting ini.2). Tanggal 11 September 2014 akan dilakukan pertemuan kembali untukmembahas formula tagihan stop operasi kapal karena force majeure.3). PT. Somit Trakonad akan melakukan negosiasi dengan manajemenTINS perihal perpanjangan Surat Perjanjian No. 011/TT/SP1000/14.11.4 tanggal 13 Januari 2014.4). PT.
    Penyisiran ranjau dari tanggal 15 April 2014 sampai dengan 24 April2014 akan dikategorikan sebagai force majeure dengan catatan PT.SOMIT TRAKONAD melampirkan surat resmi dari TNI AL ataskegiatan tersebut dan PT. Somit Trakonad dibebaskan darikewajiban membayar sewa. Surat resmi dari TNI AL tersebut sampaidengan saat ini belum pernah disampaikan secara tertulis kepadaPT. TIMAH (PERSERO) Tbk. (Jika surat resmi tidak ada maka pihakPutusan No.07/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Hal. 10 dari 60PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Upload : 11-09-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 212/PDT/2014/PT-MDN
KEPALA DESA UNTE RUDENG X KETUA YAYASAN BUKIT BARISAN
36 — 14
  • Bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah keliru / tidak tepatdalam menerapkan alasan Force Majeure / Overmacht / KeadaanMemaksa Terbanding/Tergugat telah mengingkari dan mencederaisubstansi perjanjian Pola PIR Incasu, sejatinya perjanjian tersebutseharusnya dilaksanakan Terbanding l/Tergugat secara sungguhsungguh dan iktikad baik, tetapi yang terjadi Terbandingl/Tergugat melukai perasaan hokum/keadilan Masyarakat, sehingga patut jikaPengadilan Tinggi Medan membatalkan Putusan Pengadilan NegeriPadangsidimpuan
    unjuk rasa lagi maka menurut saksiTigor Hasibuan bulan Desember 2012 disepakati Tergugat memberikanuang kepada masyarakat sebesar Rp. 150.000.000,(seratus lima puluhjuta rupiah) dan saksi Tigor Hasibuan yang mengurus dan mengambiluang tersebut dan kemudian membagikannya kepada masyarakat;e Bahwa tidak terlaksananya perjanjian tanggal 24 Mei 1996 oleh Tergugat telah disimpulkan Wanprestasi namun tidak terpenuhinya prestasidisebabkan halhal diluar kemampuan Tergugat atau dengan kata laindisebabkan Force
    Majeure/Overmacht/keadaan memaksa ;Menimbang ...........Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat keberatanterhadap pertimbangan putusan majelis hakim Pengadilan NegeriPadangsidimpuan tersebut di atas, keberatan para Pembanding semula paraPenggugat tersebut diwujudkan dalam memori bandingnya dan oleh karenanyamajelis hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridan menelaah ke seluruhan dari Memori
Pengadilan PN PROBOLINGGO
Putus : 13-11-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PROBOLINGGO Nomor No. 23/Pdt.G/2014/PN.Pbl
Tanggal 13 Nopember 2014 —
48 — 16
  • Dankejadian ini diluar kemampuan Tergugat (FORCE MAJEUR);8.
    Bahwa oleh karena kejadian diluar kemampuan Tergugat (FORCE MAJEUR)maka dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat tidak beritikad baikmemenuhi prestasinya (wanprestasi) adalah tidak benar sedangkan seluruhuang pinjaman yang diterima dari Penggugat sudah dilunasi semuanya.Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut diatas Tergugat yang mengalamikerugian dan kehilangan modal serta keuntungan yang diharapbkan SEDANGKANPenggugat telah menerima seluruh pengembalian uang yang dipinjamkannya,sehingga dengan
    puluh persen) asset kandang sebagaimana bunyi point ke 2tentang hak untuk pihak II (Tergugat ) dalam perjanjian aquo, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan 50 % (lima puluh persen) hasil bersih dari setiap kalipanen kepada Penggugat hingga Penggugat melayangkan somasi pada Tergugat (vide bukti P6);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan jawabanTergugat yang menyatakan jika tidak terlaksananya prestasi yang seharusnyadiberikan pada Penggugat karena adanya bencana alam (Force
    sebelum adanya hujanangin di bulan Okober 2013, 2 (dua) kandang yang kondisinya memang sudah tuamasih bisa menghasilkan dan 3 (tiga) kandang bisa diperbaiki;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bencana alam dalam UndangUndang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana Alam adalahbencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yangdisebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus,banjir, angin topan dan gunung meletusMenimbang, bahwa pengertian Force
    Peralihan assetini sebagaimana dijelaskan sebelumnya dilakukan bukan karena alasan keadaan36memaksa (force majeure), sehingga menurut pendapat Majelis Tergugat sengajamenghindari kewajiban memberikan lima puluh prosen asset kandang kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikansecara jelas berapa nilai asset kandang dari Tergugat ketika jatuh tempo padadesember 2013 dimana hal ini dikarenakan pada bulan Nopember kandangtersebut telah beralin kepemilikannya kepada
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 10-05-2022 — Putus : 09-01-2023 — Upload : 23-10-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 153/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2023 — Penggugat:
1.PT. YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR
2.YAYASAN MUSIK INDONESIA
Tergugat:
PIMPINAN UNIT KERJA SPSI PT. YAMAHA MUSIK INDONESIA DISTRIBUTOR DAN YAYASAN MUSIK INDONESIA
81 — 55
  • Adanya keadaan memaksa (overmacht atau force majeure) termasuk adanya keadaan Pandemi COVID-19 saat ini;

    5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

    DALAM REKONPENSI

    1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi cacat formil;
    2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

    DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-07-2015 — Upload : 10-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Juli 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. PUSAT, Cq. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. CABANG CURUP – BENGKULU, dk vs EDDY SUNANDAR alias EDDY KANCIL, dk
114 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya amar putusan Judex Facti yang tidak sesuaidan/atau melebihi tuntutan Penggugat tersebut sudah seharusnyadibatalkan oleh Judex Juris yang memeriksa perkara a quo;Bahwa selain itu sebagaimana pertimbangan Judex Facti yang padapokoknya menyatakan bahwa Pembanding/Penggugat tidak melakukanwanprestasi dikarenakan oleh cuaca eksterim (force majoure/overmacht) jelas merupakan pertimbangan yang melampaui bataswewenanganya dengan mengabulkan apa yang melebihi tuntutan yangdikemukakan dalam
    Nomor 489 K/Pdt/2015terkait wanprestasi (force majoure) yang tentunya terhadap keadaantersebut memerlukan acara pembuktian tersendiri. Oleh karenanyapertimbangan Judex Facti yang demikian sudah seharusnya ditolak dandibatalkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung;5.
    adanya cuacaekstrim yang didalilkan oleh Termohon Kasasi, dan Pemohon Kasasitidaklah berkepentingan dan bukanlah sebagai pihak yang kompetenuntuk melakukan penilaian terhadap cuaca eksterim dimaksud;Bahwa sebagaimana Judex Juris maklum untuk menyatakan suatukeadaan kahar (force majeure), kKeadaan tersebut haruslah terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatukegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakansebagaimana mestinya, diantaranya peperangan,
    Demikianhalnya keadaan memaksa yang bersifat relatif, suatu kondisi dapatdikatakan force majoure juga tidak dapat diklaim sepihak oleh setiapHal. 37 dari 40 hal. Put.
    Oleh karenanya apabila tidak terdapatnyapenetapan pemerintah maupun secara professional tidak terdapatadanya keterangan yang menerangkan keadaan force majouredimaksud, suatu keadaan tidak dapat dikatakan telah force majoure;5.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Bea Masuk
Putus : 07-12-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2049 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Desember 2017 — PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
259 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada ayat (1), dibebaskandari pengenaan pembayaran bea masuk yang terutangdalam hal:a. dilakukan pemindahtanganan setelah jangka waktu 5(lima) tahun sejak tanggal pemberitahuan pabean impor;b. dilakukan pemindahtanganan dalam jangka waktukurang dari 5 (lima) tahun sejak tanggal pemberitahuanpabean impor, dan pemindahtanganan dilakukan dariPerusahaan penerima fasilitas ke Perusahaan penerimafasilitas lainnya, diikuti dengan pemindahan tanggungJawab penerima fasilitas pembebasan bea masuk;c. terjadi force
    Keuangan Republik Indonesia Nomor 76/PMK.011/2012tanggal 21 Mei 2012.Bahwa izin pindah tangan atas mesin serta barang dalam rangkapenanaman modal, diatur pada pasalpasal sebagai berikut:Pasal 14(1) Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4,dapat dilakukan Pemindahtanganan setelah digunakan palingsingkat selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberitahuanpabean impor.(2) Ketentuan jangka waktu Pemindahtanganan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal:a. terjadi Keadaan Darurat (force
    majeure);b.
    dilakukan sesuai ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (2).(6) Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuaiketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaanwajib membayar:a. bea masuk yang terutang atas Mesin asal impor; danb. sanksi administrasi berupa denda sesuai ketentuanperaturan perundangundangan di bidang kepabeanan.(7)...Pasal 14A(1) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 danPasal 4, tidak dapat dipindahtangankan kecuali dalam halterjadi Keadaan Darurat (force
    majeure).(2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 danPasal 4 dapat diekspor kembali atau dimusnahkan.(3) Pemindahtanganan Barang dan Bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan pelaksanaan ekspor kembali ataupemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukansetelah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukaiatas nama Menteri.Halaman 20 dari 42 halaman.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 10-11-2014 — Putus : 22-09-2015 — Upload : 14-03-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 535/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 22 September 2015 — PT LAMINDO SAKTI,Cs >< PT BANK BNI 46 (Persero),cs
372 — 341
  • TENTANG KEADAAN MEMAKSA ( FORCE MAJEUR)B. 1 Bahwa telah menjadi notoir feit bahwasanya pada tahun 1997 / 1998Negara Republik Indonesia mengalami krisis moneter yang sangatHal 4 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 535/Pdt. G/2014/PN.JKT. PSTparah, dimana telah terjadi pelemahan secara drastis nilai tukar matauang Rupiah terhadap mata uang asing terutama terhadap mata uangDollar Amerika.
    Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap posita poin B.1 sampai B.8yang menyatakan ada nya keadaan memaksa/force majeurpelunasan hutang Para Penggugat kepada Tergugat; Hal 24 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 535/Pdt. G/2014/PN.JKT. PSTdiantaraMenurut Prof.
    Mariam Darus dalam makalah yang berjudul KrisisMoneter, Force Majeur, Perubahan Keadaan, dan Itikad Baik DalamSistem Hukum Perdata halaman 2628 menjelaskan bahwa krisis moneterbukan keadaan memaksa ( force majeur), tetapi perubahan keadaan (wjziging van omstandingheden) yang mengakibatkan diantaranya :a. Kedudukan Debitur dan Kreditur di dalam suatu perjanjian (kontrak) menjadi tidak seimbang;b.
    /force majeure dalam hukum perdata diaturdalam Pasal 1244 KUH Perdata yang berbunyi: Jikaada alasan untuk itu, si berutang harus dihukummengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapatmembuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktuHal 57 dari 62 hal.
    Sogar Simamora yang berpendapat bahwakondisi krisis kKeuangan global belum bisa dijadikan secara langsung sebagaialasan force majeur atau keadaan kahar melainkan sebatas keadaankeadaansulit (hardship); Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat denganpendapat Prof Mariam Darus yang menyatakan bahwa krisis moneter bukanlahmerupakan keadaan memaksa (force majeur) tetapi merupakan perubahankeadaan (wijziging van omstanding heden) yang mengakibatkan : a.
Pengadilan PTA PADANG Perdata Agama Ekonomi Syariah
Register : 16-05-2018 — Putus : 03-07-2018 — Upload : 19-12-2018
Putusan PTA PADANG Nomor 23/Pdt.G/2018/PTA.Pdg
Tanggal 3 Juli 2018 — Rina Mega Sari binti Bakhtiar (PEMBANDING) Novianti Abbas (TERBANDING)
135 — 52
  • Surat Edaran tersebut penanganan penyelamatan kredit bermasalahdapat ditempuh melalui beberapa cara seperti dengan tiga cara yangdisebutkan di atas akan tetapi katakata dapat bukan bermakna harusuntuk dilaksanakan, artinya tergantung kepada pihak bank sebagai kreditur,artinya tidak mesti dilakukan karena kepentingan terhadap hal tersebut adalahkepentingan kedua belah pihak bukan kepentingan satu pihak debitur semata;Hal 11 dari 14 halaman Putusan No. 23/Pdt.G/2018/PTA.PdgMenimbang, bahwa masalah Force
    Majeure yang dipersoalkan oleh paraPembanding adalah persoalan khusus yang merupakan kal/ausul dan negosiasikontrak yang harus dipertanggungjawabkan kepada kreditur danpertanggungjawaban ini tidak terlepas dari kKesepakatan kedua belah pihakyang tidak dapat dipersoalkan di dalam tingkat banding karena hal tersebuttelah berlalu masanya di dalam pelaksanaan kontrak sebelumnya;Bahwa hakim tingkat pertama tidak cermat dan teliti dengan tidakmempertimbangkan itikad baik dari Pembanding di waktu mediasi
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 03-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 219/Pdt/2019/PT DPS
I Gusti Made Adiana, melawan Pimpinan PT BPR GISAWA,
74 — 54
  • BPR GISAWA wajib tunduk dan patuhpada Hukum.Bahwa berdasarkan Hukum Negara Rl tertinggi jo PutusanKedaulatan tertinggi jo kekuasaan/ kewenangan tertinggi jo pemilu2014 dengan segala tindak lanjutnya, secara sah dan meyakinkanmenurut/ bersadarkan hukum: bahwa secara sah dan menyakinkanmenurut atau berdasarkan TELAH dan SEDANG terjadi KEADAANMEMAKSA (Force Majeure) yaitu orang perorang didalam PT.
    terkait dengan Fasilitas Kredit yang diberikan pada Penggugat,dimana Fasilitas Kredit Penggugat tidak memenuhi unsur dan kriteria untuk dilakukanRescheduling, Reconditioning, Restructuring sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.23/12/BPPP tanggal 28Hal 30 dari 38 Putusan Nomor. 219/Pdt/2019/PT DPSFebruari 1991 karena jangka waktu kreditnya belum jatuh tempo (sampaidengan 23082028) serta keadaan Penggugat yang tidak membayarangsuran tidak diakibatkan karena : e Adanya Overmacht (Force
    Majeure); Tidak berprestasi karena Kreditur juga tidak berprestasi (Exptio nonadimpleti Contractus); Bukan karena ada Pelepasan Hak (Rechts Verwerking)Namun sebenarnya Tergugat sudah pernah membantu Penggugat untukmenurunkan jumlah angsuran kredit yang mesti dibayar oleh Penggugatsetiap bulan yaitu dengan cara memberikan perpanjangan jangka waktupengembalian pinjaman, sehingga semula Penggugat mesti membayarkredit sebesar Rp. 17.584.684, (sesuai PK Nomor : 01.70.017777.01/GSW/VIII/2017) turun menjadi