Ditemukan 6225 data
58 — 13
Kutim dan juga diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pencegahan PenanggulanganKebakaran (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur,berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenKutai Timur Nomor : 818/12/DPU/II/2010 tanggal 1 Februari 2010.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada UPT PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur,adalah menyusun perencanaan, kemudian menentukan Harga PerkiraanSendiri
Pembanding/Tergugat II : CV. Karya Mandiri Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Terbanding/Penggugat : CV. ADR
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Sinar Agung Kreasi Utama
201 — 108
daftar ulang;Cc. pencabutan izin oleh Bupati.(2) Izin dicabut apabila:a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 1 (Satu) tahunsejak izin dikeluarkan;b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasalpasal dalamPeraturan Daerah ini;35.Bahwa Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2014tentang Pengelolaan Limbah B3 dan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2a)Perda Kabupaten Bekasi No.09 Tahun 2007 tentang Izin PemanfaatanLimbah Non B3 yang Bernilai ekonomis mengatur tentang tekhnis
95 — 48
BalroomHotel Indonesia Kempinski pada tanggal 20 21 Agustus 2015, adalahsebanyak 754 orang dengan perincian sebagai berikut (BUKTI P 5):10.1 Anggota INSA mulai Januari s/d Juni 2015 : 500 orang10.2 DPC/INSA seluruh Indonesia : 80 orang10.3 DPP INSA : 100 orang10.4 Ketua dan Anggota Badan Penasehat : 10 orang10.5 Sekretariat : 10 orang10.6 Lainnya : 4 orangDengan demikian dalam RUA INSA XVI telah dapat dipastikan pesertaRUA yang hadir sesuai dengan jumlah peserta diatas;.Bahwa, untuk menentukan tekhnis
154 — 505
Sehingga dari keterangan ahliyang seperti ini hanya bersifat tekhnis administratif berdasarkankesimpulankesimpulan yang bersifat parsial, namun telahdijadikan dasar oleh Judex factie untuk menjatuhkan putusanHal.217 dari 195 hal.
63 — 30
Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIKselaku Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:2.1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 PeningkatanPartisipasi Masyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak JalanSehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil.2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 BimtekPutungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011Bimbingan Tekhnis
328 — 222
SOP yang dimilikibank mengatur secara rinci dan tekhnis masingmasing kegiatan di banktermasuk permohonan menjadi calon nasabah dan lain sebagainya.Bahwa secara umum rekening di bank dapat dimiliki oleh peroranganmaupun badan usaha baik secara sendiri (individual) ataupun bersama (2orang/pihak).
470 — 41
Putra Hang Tuah;Bahwa kirakira sudah habis dana sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyarrupiah) ;Bahwa alat exavator pernah digunakan dilokasi;Bahwa Terdakwa hanya sekali saja bertemu dengan Edwar;Bahwa selanjutnya secara tekhnis Marwan yang mengurusnya;Bahwa uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) disalurkan melaluibendahara kelompok tani yaitu sdr Mery;Bahwa lahan kelompok tani tersebut terletak di Dusun HI Desa PancoranMuba;Bahwa status lahan tersebut bekas HPH PT.
94 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
melalui Surat Nomor046/CV.TB/VIII/2014 untuk melakukan penyesuaian/Perubahan VolumePekerjaan tambah/kurang (CCO) dalam Pembangunan Gedung TerminalReo yang menyesuaikan kondisi dan kebutuhan lapangan, kemudian saksiKanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis
No.1552 K/Pid.Sus/2016 Kanisius Jani, S.lp selaku PPK menyurati Konsultan Pengawas CV Desakonuntuk melakukan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh KonsultanPengawas yakni Terdakwa Agustinus Yudi Riberu sebagai Site Engineer CVDesakon dan Kontraktor pelaksana, dan dituangkan dalam Berita AcaraPembahasan Kajian Tekhnis Lapangan (MC 0%) Paket PekerjaanPembangunan Gedung Terminal Reo Nomor 550/133/Dishubkominfo/PPK/VIII/2014, tanggal 23 Agustus 2014, terdapat :1.
161 — 234
FIG namun terdakwa tidak melaksanakanverifikasi atau klarifikasi berkaitan dengan barang dan pemasanganatas barang tersebut dalam kaitannya sebagai bahan untukpembangunan pabrik latex concentrate dan sarung tangan karet, halini terdakwa lakukan karena sudah kebiasaan cukup sampaidokumendokumen tersebut saja;Bahwa laporan Pengawasan yang dibuat oleh terdakwa khususnyamenyangkut tekhnis yakni pembangunan serta pengadaan barangtidak mendapatkan data yang akurat dan tidak up to date mengenaikondisi pembangunan
MUHAMMAD HUSAINI, SH., MH
Terdakwa:
TEDDI JUNIASTANTO, ST Bin SARTONI GUNAWAN
305 — 80
Muhamad Teguh, karena memenuhi syaratadminitrasi, tekhnis dan harga yang telah dilakukan evaluasi, dan dalamwaktu 5 hari tidak ada sanggahan ;Bahwa, untuk klarifikasi adminitrasi dilakukan setelah pelelangan dandimintai buktibukti sebagaimana yang telah dimasukkan pada suratpenawaran dan bukti lainnya, dan untuk klarifikasi secara teknis tidakdilakukan); ++ 2222 n nnn nnn enna nnn nn nnn nnnBahwa, caranya saksi dan anggota pokja melakukan pengecekan ataupemeriksaan atas dokumen Daftar personil, Daftar
125 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 464 PK/Pdt/2016oleh Tim Pengukur dan ditandatangani pula oleh Sekretaris Desa;Bahwa kondisi tanah sewaktu saksi melakukan pengukuran sebagianbesar tanah pegunungan;Bahwa tekhnis pengukuran dilakukan oleh sebuah tim terdiri dari JuruUkur Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan dari BPNKabupaten Tapin dan dibantu oleh para aparat desa setempat danorang orang yang dianggap penting;Bahwa untuk pengukuran ada kepanitiaannya kalau Hak Guna Usahapanitia B sedang Sertifikat Hak Milik panitianya
130 — 61
Arutmin Indonesia telah memdapatkan ijin pinjam pakaikawasan hutan dari Menteri Pertambangan dan Energi di wilayah yang akandieksplor;e Bahwa secara tekhnis saksi tidak mengetahui apakah PT. Malindojayamempunyai HGU diatas tanah yang dieksplor oleh PT. Arutmin Indonesia;e Bahwa sewaktu saksi melakukan melakukan pemetaan tidak terdapat tanahmilik PT.
134 — 45
2014, bertempat di KantorBKKBN Pusat Jalan Permata No. 1 Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, secara melawan hukum, yaitu; pertama, terdakwa selakuPPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga Tahunan Plus Inserter T.A 2014 dalammenyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
sertamelakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yaitu saksiLUANNA WIRIAWATY selaku Direktur PT.DJAJA BIMA AGUNG selaku pelaksana pengadaan Susuk KB Il/Implan TigaTahunan Plus Inserter tahun anggaran 2014, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yaitu; pertama, terdakwa selaku PPK Pengadaan susuk KB II Batang Tiga TahunanPlus Inserter T.A 2014 dalam menyusun dan menetapkan spesifikasi tekhnis
108 — 49
tersebut meminjam perusahaan CV.Hasinullah milikYAN MUHAMMAD WWAYA dan terdakwa juga mengakui bahwa namaSALAMUN dalam semua dokumen pelaksanaan kegiatan terdakwa pakaidan terdakwa tiru tanda tangannya dan saat itu terdakwa ABU HASAN106AZHARI dan terdakwa BISMALINDA tidak menegur tindakan terdakwatersebut;Bahwa sampai dengan tanggal 17 Desember 2012 terdakwa telahmenyelesaikan pekerjaan pembangunan pabrik es tersebut sesuai dengankontrak hanya tinggal pada pekerjaan mesin yang belum terpasangankarena tekhnis
31 Desember mesin juga belumberhasil dirakit sehingga kemudian terjadi putus kontrak dan uang jaminanpelaksanaan 20 %dari nilai kontrak dikembalikan ke kas negara;Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012 kemajuan fisik pekerjaan yangdibayarkan adalah sebesar 80,20 % dan hal tersebut merupakan hasilkesepakatan bersama antara terdakwa, terdakwa ABU HASAN AZHARIselaku PPK, dan terdakwa BISMALINDA selaku KPA, dan dalampengambilan keputusan tersebut rapat dihadiri juga oleh KonsultanPengawas dan Pengelola Tekhnis
MUHAMMAD LESSY
PAMA DJAMALI
DAUD HAHUAN
PT. ASDP INDONESIA FERRY (Persero)
Tergugat/Terbanding:
SALEH LESSY
Turut Tergugat/Turut Terbanding:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH
145 — 79
Maka oleh karena itu dengan adanya Penetapan Pengadilantersebut adalah merupakan suatu tindakan tekhnis Peradilan, sehjinggaPenggugat mengajukan gugatan ini.
NOVITA, SH.
Terdakwa:
MASHURI, SE BIN MAHADI
113 — 79
rekanan sedangkan pembayaran tetapdilakukan karena FHO bukan salah satu syarat pencairan yang ditetapkan dari DPPKAD;Bahwa pekerjaan tersebut dibayarkan pada saat saksi menjabatselaku PPK karena FHO tidak menjadi salah satu syarat pencairan dikeuangan;Bahwa Pokja Ill melakukan rapat penyampaian hasil evaluasipelelangan yaitu pada saat rapat evaluasi kualifikasi, Gunawan, SKMmenyampaikan hasil evaluasi pelelangan untuk dibahas secarabersamasama, yang dibahas adalah hasil evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis
130 — 74
tanggal 30 Desember 2010; Bahwa benar pada saat itu Pak Ramdani mengajak saya untuk mencairkan Cekyang sudah ditandatangani oleh Pak RAMDANI dan lou VAYA , selanjutnya PakRAMDANI mengatakan kepada saya bahwa Cek ini adalah Uang kegiatanHarmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara tentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Maluku Utara tahun 20072027pada BAPPEDA Propinsi Maluku Utara, dan Kegiatan Kordinasi Pemantapan SailIndonesia di Morotai, Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tekhnis
162 — 100
Peningkatan kualitas SDM sebesar Rp.183.000.000,e Program Pendamping Pengelolaan Kelas PGBI Undiksa sebesarRp.50.000.000,Total anggaran Rp.8.846.449.000,= Bahwa benar selanjutnya saksi tandatangani draft surat tersebutmenjadi surat Nomor: 606/H.48/TU/2010 tertanggal 09 Maret 2010.Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkan dokumenpendukung antara lain:e Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasi T.A 2009e RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkan= Bahwa benar Secara tekhnis
dalam pengusulan tersebut sudahmelampirkan harga tanah yang diterangkan oleh Kades Jinengdalem dalamsuratnya Nomor: 213/30/II/2010 tanggal 27 Februari 2010 menerangkanbahwa harga pasaran tanah di Jinengdalem pada saat itu adalah Rp.20.000.000/are .= Bahwa atas dasar keterangan Kades Jinengdalem Sdr. 1 NENGAH NAWAmenerangkan bahwa dia pernah dihubungi oleh saksi secara lisan untukmembuatkan surat keterangan harga tanah di Desa Jinengdalem, adalahketerangan yang tidak benar, karena terkait dengan tekhnis
Hanya saja munculnya luasan tanah 3 Hektar untuk 2010 dan 12 Hektaruntuk 2011 dan akan dianggarkan melalui 2 (dua) tahun anggaran yang lebih bisamenerangkan adalah yang membuat draft surat permohonan penetapan Bupatitersebut, karena secara tekhnis saksi tidak paham dan hanya tandatangan saja.= Bahwa benar terkait keterangan dari Sdr.Prof. 1 KETUT SUMA yang menerangkandiperintahkan oleh saksi untuk membuat proposal kegiatan pengadaan tanah gunadata pendukung dalam mengajukan surat penetapan lokasi
161 — 21
Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2) . Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kaytu olahan baik jatimaupun non jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor ;(3).
1.HAMZAH
2.AYUMAH
3.ROHAYATI
4.JAKARIA
5.YAHYA
6.DEDE KURNIAWAN
7.AWALUDIN
8.NURJANAH
Tergugat:
1.KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2.BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
162 — 59
Sertifikat sebagaimana PP No.2Hal 60 dari Halaman 91 Perkara No. 740/Pdt.G/2017/PN.Tng.tahun 1997 Notaris dan PPAT wajib melakukan pengecekean syarat formaldan meteriil sertifikat untuk suatu proses transaksi;Bahwa makna setempel pengecekan untuk mengetahui keadaan tanahtersebut kalau telah dicek Notaris dan PPAT, bisa dilakukan langkahberikutnya yaitu peralihan hak, dan tidak ada kewajiban pengecekan kelapangan;Bahwa dalam konteks sertifikat data fisik dan data yuridus, fisik siapapemiliknya, data tekhnis