Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 2 Februari 2017 — INMIRIAN FAHTOMI, ST, MM bin Drs. H. UMIRTOM;
116 — 16
  • Pekerjaan bangunan oleh Tim Tekhnis kekurangan rumah jaga;Bahwa, saksi membenarkan semua surat bukti yang diperlihatkandipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya;. Dr. Drs. H. ACHMAD TARMIZI, SE., MT., M.Si bin H.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 15-02-2012 — Upload : 10-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 99/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 15 Februari 2012 —
42 — 6
  • ;c Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah mengkoordinasikan /mengkonsolidasikan skala prioritas yang telah disusun dengan satuankerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah (misalnyadengan Satuan Kerja Perangkat Daerah perencana pembangunan ataudinas tekhnis) dengan tujuan untuk memastikan bahwa permohonan/113proposal tersebut belum terakomodasikan dalam Program/KegiatanAPBD.
Pengadilan PN TUAL Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN TUAL Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Tul
Tanggal 20 Mei 2020 — Pemohon:
FADLI MUSAAD alias FADLI MOZAD alias RIMAN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
121 — 64
  • penegak hukum dan secara teoritisbisa dibuat suatu kontruksi yang dapat menggambarkan keadaan yangmengkhawatirkan, sehingga penahanan terhadap pemohon berdasarkanpenilaian Termohon guna kepentingan penyidikan dan penegakan hukum.3) Syaratsyaratyang harus dipenuhiPenahanan terhadap diri pemohon sudah memenuhi pasal 21 ayat (1)KUHAP yakni berdasarkan bukti yang cukup, mengingat bukti yangcukup tidakdijumpai / ditemukan dalam penjelasan Undangundang cq KUHAP tetapiditinjau dari segi penegakan hukum dan tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 21-08-2008 — Upload : 24-08-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631K/PDT.SUS/2008
Tanggal 21 Agustus 2008 — PT. SPEKTRA TATA UTAMA ; PT. AULA PRATAMA BERSAMA ; PT. DINAMIKA PRAKARSA ELEKTRIKAL ; PT. GUNA ERA DISTRIBUSI ; KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) ; PT. GUNA ELEKTRO
325 — 492 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena peserta tersebut digugurkan padatahap evaluasi administrasi maka kesempatan bersaingnyamenjadi hilang baiksisi tekhnis maupun penawaran ;Bahwa mengenai peryaratan tentang adanya kantor perwakilan daninvestasi bidang perlampuan di Indonesia adalah merupakan persyaratanyang dibuat oleh Penggua Barang/jasa dalam ini Turut Termrohon Kasasi XI(Dina Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Propinsi DKIJakarta), bukan dibuat oleh Pemohon Kasasi dan bukan pula atas dasarpersengkongkolan
Pengadilan PN Lasusua Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN Lasusua Nomor 73/Pid.B/2020/PN Lss
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.M. HERI OKTA SAPUTRO, S.H
2.Ganda Nahot Manalu, SH
3.AHMAD HABIBI MAFTUKHAN, SH
Terdakwa:
Hj. Besse Berlian
185 — 113
  • KPP Pratama Jakarta Pancoran tahun 2007 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok tahun 2008 Fungsional Pemeriksa KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga tahun2013 Fungsional Pemeriksa KPP Madya Makassar tahun 2016Bahwa Ahli sebagai pemeriksa pajak di KPP Madya Makssar dan diklat yangpernah Ahli ikuti adalah : Diklat funsional pemeriksa pajak dasar pada tahun 2007, Diklat pemeriksa pajak menengah tahun 2011, Diklat Tehknis subtantiif spesialisis Tax Treaty angkatan I; Dan pelatinan tekhnis
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2017 — Putus : 06-10-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 9/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLK.
Tanggal 6 Oktober 2017 — OLIVIA HALIM
122 — 81
  • /PT.Plk10.salah satu) kewenangannya adalah melakukan evaluasi administrasi,tekhnis dan harga penawaran masuk;Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah berkoordinasi kerkenaandengan penyusunan HPS, dengan demikian keliru pertimbangan MajelisHakim yang berkesimpulan bahwa antara Terdakwa dan saksi MarthinLuther telah bersamasama melakukan perbuatan pidana yang berakibatmerugikan keuangan negara;Bahwa kedudukan PT.
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 33/Pdt.G/2014/PN Mad
Tanggal 18 Juni 2015 — - Agus Budi S - Bambang Sutarman - Bedjo - Didik Sujadi - Dilwan - Efendi Idris - Etha Karyatiningsing - FX. Sukamto - Gunawan Adi W - Gundarto - Harminingsih - Harumi Pangastuti - Hary Marendrayana - Hendang Hendrasti, SH - Hermien Istiawati - Karoman - Lilik Sugiharto - Lugiman - Marmi - Maryoto - Metty Ratna Mayawati Rr - Moenasir - Moertinah - Moch. Hasan Bisri - Muji Astuti - Purbojo Sugiharto - Sarwaji, SH - Sri Tustianingsih - Ir. Sukarno - Sukarsih - Sukini - Sunjoto - Supijah - Sutomo - Soewojo - Suwono - Teguh Widodo - Trimo - Untoro - Wahyudi - Warni - Suwartini - Endang Iriani - Budi Surojo - Djoko Teguh lm - Halimah - Hari Triono - Lily Andriany - Muryati - Rahayuningtyas Dwi Rochyanti - Siti Istijah - Sri Supatmi - Suswati - Yuli Sulistyo Dewi; - Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Cq. Dirjen Perhubungan Darat Cq. Direktur Utama PT.KAI Pusat di Bandung Cq. KADAOP VII PT.KAI Kota Madiun ; - Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun
149 — 38
  • dia mau di inbrengkan ke suatu BUMN hanya bisa rumah Negara dan Il tapi rumah Negara III tidak bisa karena didalam pasal 12 di PMK padaunit Keuangan Nomor 138 Tahun 2010 ayat 4 dan 5 jelas mengatur tidak bisakecuali memang dialinkan dulu menjadi rumah Negara II atau misalnya disinisudah dihuni lebih lebih tidak bisa di inbrengkan kepada BUMN ;Bahwa terhadap suatu aset negara yang belum dlinbrengkan telah dilakukansuatu tindakan hukum dimana pelakunya adalah klien dari Menteri Keuanganatau menteri tekhnis
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 23-04-2019 — Putus : 14-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 12/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 14 Oktober 2019 — Penggugat:
PT.BUKIT ASAM TBK diwakili oleh JOKO PRAMONO
Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KOTA SAWAHLUNTO
Intervensi:
Dasril S
258 — 1022
  • dipenuhi dan diajukan kepada BPN Pusat, salah satudeputi Kementrian Agraria di pusat memberitahu dengan menyurati Pemkodan PT.BA Tbk, bahwa proses sertifikasi HPL memerlukan persetujuanMenteri BUMN (pemegang saham) dan menindaklanjuti hal tersebut Pemkoberproses dengan PT.BA Tbk, dan untuk sekarang proses penerbitan HPLbelum selesai; Bahwa saksi menerangkan Bagian Pertanahan Pemko denganSHM Pak Dasri yang ada telah minta informasi Ke BPN Sawahlunto danberdasarkan titik koordinat dari BPN tersebut, tim tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2017 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2016/PN MKS
Tanggal 2 Mei 2017 — JAKSA PENUNTUT UMUM Lawan HAMSIA Binti JABIR Dg. ITUNG
138 — 10
  • Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiriPedesaan (PNPMMP) pada Kecamatan Tompobulu Kabupaten MarosTahun 2010 s/d 2013 ;Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Fasilitator KecamatanTompobulu Kab.Maros yaitu ;Mempasilitasi proses perencanaan kegiatan sampai dengan serahterima kegian fisik maupun simpan pinjam ;Memfasitisasi penyaluran dana fisik dan dana simpan pinjam kelompokperempuan (SPP) dari UPK ke masyarakat ;Memvalidasi laporan keuangan yang dibuat oleh UPK ;Yang menjadi acuan adalah Petunjuk tekhnis
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-02-2017 — Upload : 16-06-2017
Putusan PT PONTIANAK Nomor 2/PID.SUS-TPK/2017/PT KALBAR
Tanggal 28 Februari 2017 — DIDI ANTONO Alias DIDI Bin (alm) ALUK
170 — 88
  • Brian Sofian telah menerbitkan KeputusanNo. 01 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 yang menunjuk Pejabatdilingkungan Dinas Kayong Utara yaitu dalam jabatan sebagai berikut : Tengku Iskandar Bin Tengku Arbi sebagai PPK (Pejabat PembuatKomitmen); Andi Wijaya sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan); Gunawan H, S. Kom sebagai Ketua PPHP (Pejabat Pemeriksa HasilPekerjaan) yang dibantu oleh :1. Fajar, A.Md. Bin Iskandar (Anggota);2.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-04-2014 — Putus : 03-10-2014 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN AMBON Nomor 03/Pid.Tipikor/2014/PN.AB
Tanggal 3 Oktober 2014 — Drs. IRWAN PATTY, Msi
101 — 57
  • Saksi sampaikan ke kepala dinas bahwa tugas ini terlalu berat untuk sayakarena saya bukan tenaga tekhnis tapi kepala dinas katakan bahwa laksanakan saja karenadiperintahkan maka Saksi terima saja ; Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah menjadi PPTK ;43 Bahwa menurut saksi yang salah dalam perkara ini adalah Kepala Dinas ; Bahwa saksi tidak tahu tentang prosesproses perjanjian kerja, SPMK, dan suratsurat lain.Semuanya sudah disiapkan dan Saksi tinggal tandatangan saja ; Bahwa setelah saksi ke galanagan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 30-05-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 160/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 7 Agustus 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
101 — 47
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna barang danjasa(konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha.6.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-07-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 27-02-2017
Putusan PTUN JAMBI Nomor 20/G/2016/PTUN.JBI
Tanggal 14 Februari 2017 — AJRISA WINDRA, S.T., M.M. Vs. KEPALA PERWAKILAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
398 — 256
  • (selanjutnya disebut sebagai Tim Pemeriksa);Bahwa berdasarkan surat tugas tersebut diatas, maka pada hari Jumat, tanggal 8April 2016 Tim Pemeriksa mulai melakukan rangkaian tindakan pemeriksaanterhadap kinerja UPCA Kota Jambi dengan mendatangi kantor PENGGUGAT tanpadidahului dengan serangkaian prosedur pendahuluan sebelum dimulainyapemeriksaan terhadap Unit Pelaksana Tekhnis Daerah Kota Jambi khususnya UPCAkota Jambi, sebagaimana diatur di dalam ketentuan PerundangUndangan tentangStandar Pemeriksaan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-11-2016 — Putus : 07-02-3017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 7 Februari 3017 — HUSNI TAMRIN BIN MASHUR
308 — 182
  • Banyuasin pada tahun 2013 mendapatkanDana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dalam Program NasionalPemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPMMP) dari KabupatenBanyuasin yang bersumber dari dana APBN sebesar 80 % dan dari dana APBDsebesar 20 % sebesar Rp. 1.200.000.000, (satu milyar dua ratus juta rupiah);Bahwakegiatan ini berpedoman pada PTO (Petunjuk Tekhnis Operasional)Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPN MP);Bahwa terdakwa HUSNI TAMRIN Bin MASHUR selaku Ketua UPK
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 06-02-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb
Tanggal 3 Februari 2015 — HADI SANTOSO,S.Pd Bin JAYUS
41 — 8
  • Pd dari bulanOktober 2012 s/d Maret 2013 (selama 6 (enam) bulan) dengan totalRp.5.100.000, (lima juta seratus ribu rupiah) yang merupakan honor KetuaPelaksana Tekhnis;Bahwa saksi menerima dari terdakwa Hadi Santoso, S.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 22-01-2019 — Upload : 19-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 22 Januari 2019 — EDWAR MUKDIR, ST
198 — 113
  • Kendari, kemudian ahli menjalankan tugas belajardi ITB dan setelah selesai ahli kembali ke Kendari dan selanjutnyadiangkat sebagai pegawai tetap pada Dinas Pekerjaan Umum KotaKendari pada tahun 1992 dan bertugas pada bagian pengairan; Awalnya ahli tidak mengetahui adanya pekerjaan distribusi pengadaanair bersih di Kelurahan Labalawa Kota Baubau, tahun anggaran 2010,setelah mendapat perintah tugas dari Pimpinan Dinas PekerjaanUmum Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menjadi tenaga ahli dalampemeriksaan tekhnis
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-05-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 20/Pid. Sus. TPK /2015/PN.Tjk
Tanggal 11 Mei 2015 — - Purnomo Bin Sanwiraji (Alm)
59 — 10
  • atau kedudukan yang dipangku seseorang.Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan, dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan ataukedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan, dan sarana juga hilang.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, dariketerangan saksisaksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :Bahwa terdakwa Purnomo Bin Sanwiraji selaku anggota tim tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-01-2015 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 144/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 9 Januari 2015 — SUPANDRI SUKANDAR KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
53 — 55
  • Kalau menurut perspektifdinas perhubungan, saksi tidak tahu;Bahwa dalam tekhnis percetakan saksi tidak mengetahui dan memahaminyae Bahwa saksi melakukan penerimaan hasil pekerjaan stiker parkir berlangganantahun 2012 2013 tersebut bersama sama dengan Sdr. EDY WIYANTO danSUDARMADJI T, SH, bertempat di kantor Dinas Perhubungan danKomunikasi Kab.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 26-02-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
MULYADI SAJEAN, SH. MH
Terdakwa:
Drh.SYAMSURIJAL.
149 — 134
  • bukti penerimaan uang atas nama ENNI H masingmasingbulan Januari, Pebruari, Maret April, Mei , Juni, Juli , Agustus dan September2016;34. 57 (lima puluh tujuh) lembar Faktur dan bukti bukti pengeluaran tahun 2016;Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapatdigunakan untuk memperkuat pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:0 Bahwa Terdakwadrh.Syamsurijal menjadi Kasi Klinik Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
Akhmad Wijaya Bin M. Ali Mukmin
196 — 31
  • berdasarkanKeputusan Bupati Ogan Komering llir Nomor: 821.2/459/KEPBKD.III/2016tanggal 30 Desember 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatanpejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkunganpemerintah Kab.OKI dan selaku anggota Pengelola Operasional PembinaanProgram Oleh Kader dan Pendistribusian Alokon berdasarkan SK KepalaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal 08 Januari 2018 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Tekhnis