Ditemukan 5676 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-07-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl
Tanggal 21 Juli 2014 — SARBINI Bin (Alm) HAIDIR
8560
  • Effendi selaku Tim Teknis Kota Bengkulu, dimanaapabila salah satu tidak menandatangani maka dana bantuan sosial yangsudah ada di bank tidak dapat dicairkan;Bahwa hilangnya ternak atau dijualnya ternak oleh Kelompok TaniKarya Tani tanpa sepengetahuan dari Dinas Peternakan bukanlahmerupakan keadaan memaksa (force major).Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi.A.15.
Putus : 21-07-2014 — Upload : 28-11-2014
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl
Tanggal 21 Juli 2014 — MASDINAWATI Als IDA Binti MASRIAL
8952
  • Effendi selaku Tim Teknis KotaBengkulu, dimana apabila salah satu tidak menandatangani maka danabantuan sosial yang sudah ada di bank tidak dapat dicairkan;e Bahwa hilangnya ternak atau dijualnya ternak oleh Kelompok TaniKarya Tani tanpa sepengetahuan dari Dinas Peternakan bukanlahmerupakan keadaan memaksa (force major).Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi.A.15.
Putus : 27-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/ PID.SUS/ 2013/PN. TIPIKOR.SMG.
Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE Binti SUHARSO KISMO WIJOYO (Alm)
334185
  • terhadap kebijakan akuntansi dan peraturanperusahaan dan perundangan;e Menyusun catatancatatan atas objek dan waktu pemerikaan, penyampaikan usulanuntuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;e Menyusun laporan berkala atas kegiatan satuan pengawas internal danmenyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan dengan baik semuakegiatan pemeriksaan dan pengawasan;e Memantau perkembangan penyelesaian kreditkredit bermasalah terutama dalam haladanya penugasan khusus untuk itu (task force
Putus : 29-11-2012 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 16/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 29 Nopember 2012 — SYAFRI ARSYAD, S.Sos
10278
  • Sedangkanberdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yang diterbitkanoleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada Tahun 2005, yang dimaksuddengan kerugian keuangan negara adalah berkuranganya kekayaan negarayang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force majeur);e Bahwa, datadata yang digunakan untuk menghitung
Putus : 27-11-2013 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 99/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 27 Nopember 2013 — SRIYATUN, SE binti SUHARSO KISMO WIJOYO
23892
  • terhadap kebijakanakuntansi dan peraturan perusahaan dan perundangan;Menyusun catatancatatan atas objek dan waktu pemerikaan, penyampaikanusulan untuk mengatasi kekeliruan atau penyimpangan kepada unit terkait;Menyusun laporan berkala atas kegiatan satuan pengawas internal danmenyampaikan kepada Direksi serta mengadministrasikan dengan baiksemua kegiatan pemeriksaan dan pengawasan;Memantau perkembangan penyelesaian kreditkredit bermasalah terutamadalam hal adanya penugasan khusus untuk itu (task force
Register : 23-06-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 24/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY
Tanggal 14 Agustus 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ADRI SIWU
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LILIK INDAHWATI, SH
261493
  • ACTN atas isiperjanjian bukan karena kesalahan Terdakwa melainkan karena adanyamusibah (force majeur);Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukankontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 dan kontra memori banding tanggal 19 Juni 2020 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkaraini, adapun alasanalasan mengajukan kontra memori banding padapokoknya adalah sebegai berikut:Bahwa Terdakwa bukan orang yang punya akses untukmenempatkan atau mengambil uang dari OCBC dan juga sebagaimarketing
Register : 23-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
1460443
  • Bahwa pipa patah karenabeban luar (external force) dan berdasarkan pengamatan internal padapipa tidak memperlihatkan adanya kegagalan akibat proses korosi;Ahli menerangkan bahwa Semakin Panjang Pipa , Pipa itu Semakinlentur.Ahli menerangkan bahwa masa pakai pipa bisa diukur melalui ketebalanpipa , makin tipis pipa maka makin tida bisa dipakai .94 Ahli Menerangkan bahwa material pipa menggunakan karbon biasa dansangat berpotensi mengalami karat.
Register : 20-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 22-03-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
JUSAK E. AYOMI, S.H., M.H.
Terdakwa:
1.MELKIANUS AYAL alias EKI
2.ROY HENDRY SIWABESSY
8150
  • danpasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Register : 16-09-2020 — Putus : 13-11-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PT AMBON Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT AMB
Tanggal 13 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : FARRAHDHIBA JUSUF, S.H.,M.H.,alias FARA Diwakili Oleh : EDWARD DIAS, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VIII : ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : AGUS EKO PURNOMO, SH.,M.Hum
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum IV : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : AWALUDIN, SH
Terbanding/Penuntut Umum VI : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VII : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum X : WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
Terbanding/Penuntut Umum XI : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
468273
  • kreditkolektibilitas 1 dan 2 (Sesual kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    sesuai kewenangan).Halaman 103 dari 467 halaman Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2020/PT AMB(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
    AMBkolektibilitas 1 dan 2 (Sesuai kewenangan), dan kreditrestrukturisasi (sesuai kewenangan).(3) Aktivitas pemasaran/penjualan kredit konsumtif (Sesuaidengan kewenangan).(4) Melakukan ekstensif dan intensif marketing.(5) Berkoordinasi dengan unit terkait di Kantor Wilayah (PCR)terkait kebutuhan identifikasi potensi ekonomi/bisnis regionaldalam mendorong pencapaian target bisnis secara terarahdan efisien.(6) Terlibat dan berpartisipasi aktif dalam aktivitas sinergi,koordinasi dan coaching terhadap Sales Force
Register : 20-11-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 188/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 7 Maret 2016 — Drs.H.ADING SUHERMAN
8923
  • maupunlalai.Menurut Surat Edaran Deputi Bidang Investigasi Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : SE32/D6/2003 tanggal 21Januari 2003 yang telah disempurnakan dengan SE.320/D6/2003 tanggal 2Juni 2003, Pengertian Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
Register : 29-08-2018 — Putus : 13-12-2018 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk
Tanggal 13 Desember 2018 — Penuntut Umum:
abdi rezafachlewi junus SH.MH
Terdakwa:
1.Ir. JOHANES PIETER AURI, M.M.
2.FREDY WARER
184250
  • ;halaman 67 dari 113Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.MnkBerdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force majore);Bahwa ahli
Register : 25-11-2015 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 227/Pid.B/2015/PN.Smd
Tanggal 23 Februari 2016 — Febrianda Perdana Putra,S.Kom Als.Putra Als.Febi Als.Febri Bin Sapri Salim sebagai Terdakwa
10715
  • Training selama 6 Bulan dari tanggal 25Oktober 2010 sampai dengan tanggal 25 April 2011 dan mulai efektif pertanggal 01 Juli 2011 menjadi CMO UMCY Ro Tanjungsari, pada tanggal01 Oktober 2011 Terdakwa di angkat menjadi karyawan tetap PT.AdiraFinance Cab.Sumedang, pada tanggal 01 Agustus 2014 dikarenakanHalaman 37 dari 148 Putusan Nomor 227/Pid.B/2015/PN.Smd.kebutuhan jabatan terdakwa berubah jabatan menjadi MO (MarketingOfficer) UMCY RO Tanjungsari bertugas:1.2.4.5.Melakukan pendekatan dengan sales force
Register : 20-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bna
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Fakhrul Rozi Sihotang,SH.,MH
Terdakwa:
1.SOFYAN SURY, S.Pdi. M.Sc. Bin Alm. USTADIN AFANI.
2.RAHMAT ASHARI, SE Bin Alm. LUKMAN LAMPOH
11535
  • Peranan dan tangungjawab masing masing pihak dikaitkandengan resiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasamamaupun setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.(2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dantujuan,subyek,bentuk dan lingkup kerjasama,wilayah,jangka waktu,jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, Keadaan memaksa (force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihnan arbitrasi, perpajakan, masa berlakunyaperjanjian
Register : 03-07-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 129/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 30 September 2015 — -TARDI bin ATMA -HOLIS Bin KARIMAN
7512
  • berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai, sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yangada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang danatau disebabkan oleh keadaan diluar Kemampuan manusia (force
Register : 14-07-2017 — Putus : 24-10-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg
Tanggal 24 Oktober 2017 — SULAIMAN MARINUS LOUK
11851
  • Oleh karena itubuktibukti pengeluaran bersifat fiktif sebagai pertanggungjawaban tidakmungkin menggambarkan pengeluaran Negara/Pemerintah Daerahsehingga buktibukti pengeluaran fiktif tidak dapat dibenarkan;Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/Kekayaan Negara karena suatu' perbuatanmelanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.Berkurangnya asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karenauang yangseharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan
Register : 23-09-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kp
Tanggal 21 Januari 2020 — Jaksa Penuntut Umum Terdakwa Penasehat Hukum
230100
  • Terdakwa selaku PPK pernah meminta uang fee sebesar 17,5% dariManajemen Konstruksi;Bahwa mengenai fee tersebut sudah Terdakwa terima lebih kurangRp140.000.000,00 dari Saksi Ferry Jons Pandie yang Terdakwa terimasebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa terhadap pekerjaan ini Terdakwa pernah meminta pendapat dariLKPP dan diberikan pendapat bahwa pelaksanaan Pekerjaan PembangunanNTT Fair dapat dilanjutkan akan tetapi pertimbangannya menggunakanPeraturan Presiden 16 Tahun 2018;Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan ada force
    majeure akibat badaisehingga pelaksanaan pekerjaan sempat terhambat;Bahwa sampai dengan bulan Maret 2019 sampai dengan PHK, escalatorbelum bisa sampai ke Kupang karena barang berupa escalator belum bisadikirim dari China karena Saksi Linda Liudianto baru membayar 65%;Halaman 225 dari 330 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN.KpgBahwa hasil pemeriksaan Politeknik Negeri Kupang diperoleh progres fisikpekerjaan 54% dan sisa 45%;Bahwa sampai dengan saat ini pembangunan fisik Kawasan Pameran NTTFair belum
Putus : 16-09-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 05/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 September 2013 — HANSEN
344122
  • Bahwa Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau230bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force majeure).
Register : 04-06-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 19-02-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 16 September 2015 — TAUFIK, S.Sos.,M.Si Bin H. IBRAHIM
7524
  • PER1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012, padahalaman 4 angka 17, yang menyatakan bahwa kerugian keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).e Standar Akuntansi Basis Acrual
Register : 20-05-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
SURYANI ALAWIYAH, SH.
Terdakwa:
Nur Azizah Putri Utami
38477
  • puluh lima juta rupiah), namapengirim : ERIKSON HALOHO, saksi menerangkan telah menerimauang sejumlah tersebut dari sdr ERIKSON MHALOHO untukmengganti biaya perjalanan dinas pak SUBARDJO ke China.Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai perencanaan danpengangaran kegiatan pengadaan Peralatan Sistem MonitoringPrekursor Gempabumi, Peralatan Penelitian Geofisika Terpasang di 2Lokasi pada Pusat Penelitian dan pengembangan Badan MeteorologiKlimatologi dan Geofisika TA 2014.Bahwa saksi ikut dalam tim task force
    Tim task force tahun2014 ini untuk penyusunan anggaran tahun 2015, dan untukHalaman 213 Putusan No.66/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Jkt.Pst.anggaran tahun 2014 di penyusunan anggaran di bantu oleh tim taskforce Tahun 2013.Bahwa saat dipersidangan ketika saksi menjadi terdakwa, PenuntutUmum memperlihatkan foto Slip setoran Uang bank BNI tanggal 16Desember 2014 dengan pemilik rekening WAHYU WIDIYANTOnomor rekening 0293236702 uang sejumlah Rp21.972.000,00dengan penyetor Bpk.
Register : 07-07-2010 — Putus : 21-03-2012 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 470/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel
Tanggal 21 Maret 2012 — PT SWEET INDOLAMPUNG, PT INDOLAMPUNG PERKASA, PT GULA PUTIH MATARAM, PT INDOLAMPUNG DISTILLERY, PT GARUDA PANCAARTA M E L A W A N PT. MEKAR PERKASA, MARUBENI CORPORATION, ARMAN LANY, SH, MARUBENY EUROPE PLC (dahulu bernama MARUBENI UK PLC) SUMITOMO TRUST BANKING Co. Ltd Singapore Branch, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION,
484336
  • The terms and conditionsof the existing Guaranty Facility Agreement which are NOT amended,varied, overridden and supplemented herein, shall remainUNCHANGED and IN FULL FORCE EFFECT.