Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-06-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2014 — Terdakwa : ARIFIN AHMAD
12434
  • S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihalRevisi DIPA TA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama besertalampiran DIPA TA 2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.18.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat PendidikanMadrasah Direktur Pendidikan Islam TA. 201019.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.20.
    S5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504. 1/2010.17.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 201018.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DuJ.1/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.19.
Register : 19-05-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 26 September 2016 — ADAHAM NASUTION Bin ABDUL MAAD NASUTION
8435
  • Seruyan TA.2014 tidak sesuai dengan Perjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PJDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014 dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014tanggal 23 Juli 2014 antara lain Saksi KASMADIYANSAH tidak pernahmeminta ijin atau mendapatkan ijin dari Saksi AGUS SETIYADI, ST selakuPengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)untuk menggunakan peralatan dan tenaga Ahli/tekhnis selain dari yangtertera dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.
    Seruyan TA. 2014 tidak sesuai denganPerjanjian/Kontrak Nomor : 620/27/VI/PUDKBM/2014 tanggal 02 Juni 2014dan Adendum Nomor : 620/56.a/VII/BM.2014 tanggal 23 Juli 2014 antara lainSaksi KASMADIYANSAH tidak pernah meminta ijin atau mendapatkan ijindari Saksi AGUS SETIYADI, ST selaku Pengguna Anggaran maupun selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis selain dari yang tertera dalam dokumen kualifikasi dandokumen penawaran dari PT.
Putus : 28-12-2017 — Upload : 20-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor '100/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Mks
Tanggal 28 Desember 2017 — - JPU Vs. - H.HAMKA, S.H. dan HARTAWAN TAHIR, S.H
850
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
Register : 01-02-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.BUDI MULIA, SH.,MH.
2.RUDI VERNANDO, SH
Terdakwa:
Achmad Ridho
12080
  • 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;
  • 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020;
  • 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah;
  • 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus;
  • 48 lembar (asli) Rekapan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua);
  • 4 lembar Foto Copy Petunjuk tekhnis
Putus : 30-06-2014 — Upload : 25-11-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 55/PID.SUS/TPK/2014/PN.SBY
Tanggal 30 Juni 2014 — Drs. KUNDARTO, M.Si. KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO
5413
  • Bojonegoro TA 2012 dimana dana DAK bersumber dari APBNselanjutnya masuk dulu ke rekening kasda Pemkab Bojonegoro.Bahwa kegiatan Pengadaan Meubelair di Dinas Pendidikan Kab.Bojonegoro untuk dana bantuan DAK Tahun 2012 di KabupatenBojonegoro pelaksanaannya mengacu pada Petunjuk Tekhnis dari MenteriPendidikan dan Kebudayaan RI yaitu Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Tehnis PenggunaanDana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA 2012 untuk SekolahDasar/
Register : 31-05-2013 — Putus : 09-09-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 19/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Tanggal 9 September 2013 — KHAIRIL SALEH, S.Sos.
6820
  • Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala BalaiPengelolalan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh Nomor : 20 / KPA /BPDASKA / 2010 tanggal 7 Juli 2010 serta Surat Koordinator WilayahKepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Propinsi Aceh berdasarkanKeputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.01/Korwil/BPDAS KA/ 2011tanggal 03 Januari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran (BA) 29 Tahun Anggaran2011 Pada Satuan Kerja Lingkup Unit Pelaksana Tekhnis
Register : 12-09-2012 — Putus : 26-04-2013 — Upload : 21-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 39/PID.TIPIKOR/2012/PN.AB
Tanggal 26 April 2013 — MOKSIN POLHAUPESSY, ST Tempat lahir : Sirisori Islam Umur/tgl.lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1964. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : BTN Manusela Blok C. Nomor 5 Kebun Cengkeh Ambon A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik) Terdakwa II Nama Lengkap : WALGITO, ST Tempat lahir : Purworejo Umur/tgl.lahir : 55 Tahun / 28 Mei 1956. Jenis Kelamin : Laki-Laki. Kebangsaan : Indonesia Tempat tinggal : Perumahan Pondok Permai RT.005/RW.05 Desa Hative Kecil A g a m a : Islam Pekerjaaan : Wiraswasta Pendidikan : S1 (Sarjana Teknik)
205189
  • Pada evaluasi administrasi 1 peserta dinyatakan gugur.Pada evaluasi tekhnis ini 6 peserta dinyatakan gugur, sehingga hanya tersisa1 peserta lelang saja yaitu PT. Kevins Pratama Jaya. Selanjutnya padaevaluasi harga PI. Kevins Pratama Jaya dinyatakan lolos dan padaevaluasi kualifikasi PT.
Register : 18-02-2013 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 19 Juni 2013 — Ir.ANDI ABDUL MALIK,MM
16722
  • rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi SumateraBarat 30 September 2009 bidang perumahan tahap IT untuk memvalidasi rumah yangterkena gempa harus mengisi form yang dilakukan dan ditandatangani oleh fasiliatatorKelurahan yang di SK kan oleh PJOK Kota Padang diketahui dan ditandatangani olehTim Pendamping Masyarakat/TPM daerah yang bersangkutan serta ditandatangani olehCamat ;Bahwa dalam proses administrasi dalam melakukan pendataan kepada rumah pendudukyang terkena gempa tidak berdasarkan petunjuk tekhnis
    kesepakatan Terdakwa dengan warga bahwa bagi warga yang mendapatkanbantuan Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah ) untuk rusak berat menyumbang untuk mushalaNurul Islam sebanyak Rp 8.000.0000 ( delapan juta rupiah ) sehingga warga mendapatkan Rp7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) dan untuk warga yang mendapatkan bantuan Rp 10.000.000( sepuluh juta ) menyumbang untuk mushala Rp 3.000.000 ( tiga juta rupiah) sehingga semuawarga menerima Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah );Menimang, bahwa sesuai Petunjuk Tekhnis
Register : 16-07-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 14/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 9 Desember 2021 — Penggugat:
SITI ZUBAIDAH
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
2.Kantor Regional VII BKN Palembang
356225
  • Terhadap alasan gugatan Penggugat angka 2 huruf gbahwa tidak benar Tergugat menjelaskan kepada Penggugatmelalui surat yang menjelaskan SK a quo menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan teknis dari Tergugatll yang menyatakan bahwapenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakan memilikimasa kerja kurang dari 10 tahun pada saat menjadi PNS.Faktanya yaitu Tergugatl tidak pernah menyatakan bahwaPenggugat tidak mendapatkan hak pensiun dikarenakanpertimbangan tekhnis
Register : 02-08-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 25 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Odyssey Papua Perkasa. Diwakili oleh Tuan Ricky Rekmon WirajayaTuan
Tergugat:
POKJA PEMILIHAN PENYEDIAAN BARANG JASA PPSPKKUP BANDAR MARINDA WRA PADA BLPPBMN, SEKJEND KEMENHUB
Intervensi:
PT. AKAM
345195
  • Raja Ampatpada saat proses lelang, maka hal tersebut tidak dapat diartikansebagai pelanggaran prosedur dalam hal evaluasi tekhnis yangdilakukan Tergugat, karena syarat yang sama tidak hanya diberlakukanbagi Tergugat II Intervensi saja tetapi syarat itupun berlaku bagi semuaperserta lelang termasuk berlaku pula bagi Penggugat;Sekalipun demikian, Tergugat II Intervensi telah mampu menunjukankesiapan dan kemampuannya untuk langsung melakukan pekerjaanbandara dimaksud, sesaat setelah menandatangani kontrak
Register : 02-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
Muhammad Harharah
Tergugat:
1.PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq. SEKERTARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) NUSA TENGGARA BARAT
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK BARAT
6.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
7.BUPATI LOMBOK BARAT
211132
  • SuratRekomendasi Nomor : 43/Rekomendasi/PT.PLNJaringan/VIII/2016tanggal 11 Agustus 2016;5, Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sama sekali tidakberdasar dan beralasan hukum karena berdasarkan kewenangan yangdimiliki, Turut Tergugat dan Turut Tergugat VII berwenang memberikanrekomendasi kepada Tergugat dan Tergugat II sepanjang syaratsyaratyang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku diIndonesia dipenuhi oleh Tergugat dan Tergugat II yang kemudian disertalpula dengan beberapa arahan tekhnis
Register : 12-05-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
Sumarsih, Dkk.
Tergugat:
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
558710356
  • tiga kasus tersebut telah terjadi kejahatan terhadapkemanusiaan, berupa pembunuhan dan perbuatan tidak berperikemanusiaan,yang berlangsung secara sistematis, meluas dan ditujukan kepada masyarakatsipil (linat bukti P14), akhirnya dalam rapat pleno Komnas HAM memutuskanmenyerahkan laporan akhir KPP HAM TSS kepada Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, T7, T13A s/d T13 terbuktibahwa proses penyelidikan dugaan Pelanggaran berat peristiwa TSS masihberjalan dan terkendala oleh permasalahan tekhnis
Putus : 30-05-2018 — Upload : 19-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — TOTO SUGIANTO, S.Sos.,Msi
316566
  • Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;76. Surat PT.Indah Utama Jaya Mandiri Nomor:02/Termin-75/PT.IUJM / Puskesmas Pamarayan/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 75 % (Asli) ;77.
    (anggota)o>,*o,~~Halaman 3 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
    ;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanPT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
    (anggota) ;oe>>,*Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan KotaTangerang Selatan No.810 / 0256.D / Dinkes / Il / 2010 tgl 26 Maret 2010tentang Revisi Penetapan Pejabat Pelaksanana Tekhnis Kegiatan APBDDinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2010, sdr. ASEPSOPARI, SKM.
    ;Bahwa pada tanggal 2 Juli 2010 Panitia Pengadaan barang/jasamengumumkan hasil evaluasi dokumen administrasi dan tekhnis menyatakanHalaman 26 dari 452 Putusan No.1/PID.SUSTPK/2018/PT.BIN.PT CAKRA BUANA, CV. ARIA CIPTA FORTUNA dan CV. CIPTA BAHAGIAsebagai peserta yang memenuhi syarat sedangkan PT. LONG PRAYATNApeserta yang memiliki harga penawaran terendah baik untuk pengadaansumber dana APBN maupun APBD menjadi gugur/tidak memenuhi syarat.
Putus : 28-12-2017 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 98/Pid.Sus-TPK/2017/PN MKS
Tanggal 28 Desember 2017 — - JPU Vs. - Hj. ANDI NUZULIAH.SH
10645
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal 12 April
Register : 01-02-2024 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Afina Mariza, S.H., M.H.
2.IMAM YUDHA NUGRAHA, S.H., M.H.
3.M. YUDHI GUNTARA EKA PUTRA, S.H.
4.TEGAR PRASTYA, S.H.
6.ZEPY TANTALO, S.H, M.H
7.AFINA MARIZA, S.H.,M.H.
8.BUDI MULIA, SH.,MH.
9.RUDI VERNANDO, SH
10.FRANSICA, SH.,MH.
Terdakwa:
Munzir, S.E.
10987
  • 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;
  • 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020;
  • 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah;
  • 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus;
  • 48 lembar (asli) Rekapan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua);
  • 4 lembar Foto Copy Petunjuk tekhnis
Register : 16-06-2020 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
SAUT MULATUA.SH.MH
Terdakwa:
ANDI SUMARDIN, AM,SE,MM BIN H. ANDI HASRUDDIN.
156129
  • 3 (tiga) Lembar Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto No : 2/DPU/BM/IV/2016, Tanggal 14 April 2016 tentang penunjukan pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas pekerjaan Umum Kab. Jeneponto Tahun anggaran 2016 dan 1 (satu) lembar lampiran Keputusan kepala Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 02 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016.
Register : 15-02-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bjm
Tanggal 6 Juni 2018 — Penuntut Umum:
RADEN ARRY VERDIANA, SH
Terdakwa:
Sugeng Tri Hudoyo Sp M Si Bin Alm Muhamad Saleh
11649
  • 1 (satu) buah foto copy buku Petunjuk Tekhnis Pengembangan Karet Dana APBD Kabupaten Tapin TA. 2012.
  • 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Nomor : 821.2/017-Bang.2/BKD, tanggal 08 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tapin.
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mks
Tanggal 2 Juli 2021 — Penuntut Umum:
I NYOMAN SUGIARTHA, SH.,MH.
Terdakwa:
Drs. MUSLIHIN MATTAU.
1176
  • Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
  • 1 (satu) eksamplar asli petunjuk teknis Pengendalian dan Pelaporan Neighborhood Upgrading And Shelter Project Phase-2 NUSP-2;
  • 3 (tiga) lembar surat perintah tugas HENDRIK,ST.MSP dengan nomor :073/WGA-JKT/NUSP-2/IX/2015, selaku Kordinator Kota pelaksanaan pekerjaan Neightborhood Upgrading and Shelter Project (Phase 2) ADB Loan No.3122-INO;
  • 1 (satu) eksamplar asli surat edaran Nomor : 63/SE/DC/2016 tentang Petunjuk Tekhnis
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 April 2014 — AHMAN RUKMAN, SP. Bin SUMARJA
13357
  • Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis
    ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
18471781 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah (PP) Nomor 99Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, saya masihmenjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan KementrianHukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;Sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia (PP) Nomor 99 Tahun 2012, Direktur JenderalPemasyarakatan dan Unit Pelaksana Tekhnis