Ditemukan 6227 data
67 — 17
Sumedang, Saksi belum memilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Saksipernah 2 (dua) kali mengikuti Pembinaan Tekhnis (Bintek) PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSumedang dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi belumlulus hingga Saksi belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; Bahwa Dasar Hukum yang digunakan untuk pengadaan barang,pekerjaan sipil, dan jasa dalam Pelaksanaan Proyek SAFVER padaDinas
124 — 57
Bahwa benar sebagai Sekretaris KPU Kota Depok memiliki tugas dantanggung jewel sebagai berikut:Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan tekhnis adminsitrasi; Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kotaselenggarakan Pemilu; Membantu distribusi perlengkapan penyelengaraanPemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemiluPresiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi; Membantu rumuskan dan susunan rancangan dankeputusan KPU Kota Depok; Memfasilitasi
112 — 24
pertanian, perikanan dankehutananPemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang penyuluhanpenyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananPembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang penyuluhanpertanian, perikanan dan kehutananPenyelenggaraan Administrasi KesekretariatanPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya;Bahwa adapun untuk uraian tugas selengkapnya berdasarkan PeraturanBupati Majalengka Nomr 8 tahun 2011 tentang rincian tugas pokok danfungsi lembaga tekhnis
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
176 — 50
melakukan pemeriksaan terhadap keadaanatau. kondisi kelengkapan barang/jasa/kontruksi/oangunan sebelumdipasang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yangberlaku pada kegiatan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015;Bahwa Saksi sejak ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaantidak pernah merasa berkompeten untuk tugas tersebut dan Saksi maumenandatangani berita acara karena menurut PPTK pekerjaan tersebutsudah diperiksa oleh Tim Pengawas, Tim Tekhnis
578 — 191
Dimana pembangunan yang dilakukan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:Pasal 7 ayat (1) setiap bangunan gedung harus memenuhipersyaratan administrative dan persyaratan tekhnis sesuaidengan fungsi bangunan gedungPasal 7 ayat (2) Persyaratan administrative bangunan gedungsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratanstatus hak atas tanah, status kepemilikan bangunan
1.AHMAD BAGIR, S.H.
2.YAN ASWARI, S.H., M.H.
Terdakwa:
MARTHIN CHARLES KAIBA, S.E.
128 — 89
- 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati kaimana No. 05 Tahun 2012 tanggal.....Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, pejabata Penatausahaan dan bendahara-bendahara di lingkungan Pemerintah Kab.Kaimana.
192 — 514
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan perencanaan danpersiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dan supervisi, sertapelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengadaan tanahpemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Khusus, namun mempunyai keahlian pengadaan tanahmelekat karena jabatan yang Ahli pegang;Ahli sudah 4 (empat) kali memberikan keterangan sebagai Ahli yang berkaitan denganmonogeHal 168Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.55/Pid.SusTP
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
84 — 45
pembayaran programprogam kegiatan yang dilaksanakanpada TA 2014, yaitu untuk program upaya pelayanan kesehatan, programpelayanan administrasi perkantoran dan program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan Pustu sertajaringannya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2014.Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 35.555.800.161, yang telah dilakukanrealisasi penyaluran oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Aceh Utara melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis
144 — 149
pendiriannya saksi tidak tahu dan tahunya sebagai Badan Usaha MilikDaerah berkantor di Pangkalan Bun.Bahwa hubungan kemitraan didasari adanya kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai program pengembanganjagung hibrida pada tahun 2009, selaku Dinas Teknis melakukan pencariandan inventarisasi terhadap calon petani / calon lokasi (CP/CL) dari hasil dataCP/CL yang diperoleh dibuat Surat Keputusan oleh Bupati Kotawaringin Baratdan Dinas Pertanian melakukan pendampingan tekhnis
136 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Krakatau SteelNomor 32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal dalam poin 2.11ditetaokan bahwa Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan dapatmelakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung apabila memenuhi kriteria kKebutuhan darurat / mendesak danditinjau secara tekhnis maupun ekonomis masih memungkinkandilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung.
72 — 15
MineralKabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentangpenunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBDTahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 sedangkan Tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten JeparaNomor : 050/256/2010 tentang penunjukan PimpinanProgram/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
143 — 53
kepadakhalayak umum, Melakukan Proses aanwijzing, Melalukan Proses Pendaftaranpeserta lelang, melakukan Proses pemasukan dokumen penawaran dari parapeserta Lelang, melakukan Proses pembukaan dokumen penawaran dari parapeserta lelang, Pembuatan berita Acara Hasil Pelelangan, pengumumanPemenang Lelang , Panitia Lelang menunggu apakah ada sanggahan dansanggahan banding dari peserta lelang melakukan Proses evaluasi dokumenpenawaran dari para peserta lelang yang terdiri dari :> Evaluasi administrasi;> Evaluasi tekhnis
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
93 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
97 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
151 — 24
Dilakukan evaluasi Penawaran oleh Pejabat Pengadaan, apabilamemenuhi syarat kriteria administrasi,tekhnis dan harga maka akanditunjuk sebagai pemenang dan dapat dipertanggungjawabkan.e.
127 — 63
Berdasarkan uraian tersebutpermohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkandenngan syarat: Penggugat telah memenuhi persyaratan tekhnis,yuridis dan administrativeBahwa jelas dalam dalilnya Penggugat telah mengakui bahwa Penggugatbaru menyelesaikan persyaratan teknis dan adminsitratif, sementarapersyaratan yuridis termasuk pelepasan hak dan ganti rugi dari pemeganghak belum dilakukan.4 Hal itu bersesuaian pula dengan dalil Penggugat yangmenyatakan: bahwa Hak Guna Bangunan atas 7 (enam
91 — 17
Tasikmalaya sebagai dasar untuk menyusun anggaran kegiatan,tahun 2012 UPTD wilayah Tasikmalaya menganggarkan pengembanganPLTMH di Desa Harumandala di Dusun Cibuluh dan pada tahun tersebutdilaksanakan proses pembangunannya.e Bahwa benar dalam hal pembangunan PLTMH tersebut saksi tidak terlibat,saksi hanya mengetahui adanya pembangunan PLTMH tersebut, dalamdiskusi masalah PLTMH secara keseluruhan saksi memang sering diskusikarena saksi pernah mengikuti diklat PLTMH dan saksi hanya melakukanbimbingan tekhnis
121 — 74
Pihak kedua(PT.Surya Barokah) memberikan pertanggungjawaban kepada pihakpertama (KUD Rukun Mas dan KUD Sumber Indah)apabila terjadikesalahan tekhnis yang dilakukan oleh pihak kedua (PT.Surya Barokah) ;Bahwa pemberian/pencairan dana kredit (KKPA) tersebut dilakukan secarabertahap atau tidak sekaligus ;Bahwa sumber dana kredit KKPA tersebut dari KLBI :Bahwa yang diperlukan/dilampirkan dalam pencairan kredit (KKPA) untukpencairan selanjutnya adalah Laporan perkembangan / kemajuanperkebunan tersebut
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
149 — 69
Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis pencairannya setelah saksi mengajukan permohonan lalu danakegiatan tersebut dimintakan ke bagian keuangan yang kemudian menerbitkan SPPdan
73 — 24
Kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh saksiKASMADIYANSAH Bin MASKUR yang tanpa menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis sebagaimana yang dimasukkan di dalam dokumenkualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.