Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 26-03-2019 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 20 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
196 — 28
  • dalam memberikan keterangan tersebut.Hlm. 109 Putusan No. 50/Pid.Sus/TPK/2019/PN.SbySaksi sebagai kepala bidang pendapatan diDinas Pendapatan danPengelolaan keuangan kota Surabaya, sesuai dengan SK WalikotaSurabaya dengan Nomor: 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11 Juli2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu Sdri TRIRISMAHARINI.Sesual dengan Peraturan Walikota Surabaya denganNomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas KotaSurabaya sebagai berikut:1) Pemprosesan tekhnis
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : Putra Iskandar
Terbanding/Terdakwa : Budi Rachmat Kuriawan
239 — 144
  • Hutama Karya (Persero);Bahwa setelah dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) olehPanitia Pengadaan,jadwal pelelangan untuk pengadaan proyek IPDNRokan Hilir dilaksanakan lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Juli 2011.Panitia melakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelahdilakukan evaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita AcaraHasil Evaluasi Teknis Nomor 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26Juli 2011 PT. Hutama Karya (Persero) dinyatakan lulus denganperingkat I, PT.
    Adhi Karya hanya akanmenjadi pendamping saja sehingga dokumen penawarannya akandibuatkan oleh PT.HK;Bahwa setelah dilakukan penjelasan pekerjaan (aanwijzing) olehPanitia Pengadaan, jadwal pelelangan untuk pengadaan proyek IPDNRokan Hilir dilaksanakan lebih dahulu yaitu pada tanggal 20 Juli 2011.Panitia melakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelahdilakukan evaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita AcaraHasil Evaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26Juli 2011 PT
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 27-09-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
494 — 277
  • termuat dalamberita acara penyidikan;Saksi agak lupa berapa jumlah IUP khusus pertambangan mineral logam diProvinsi Sulawesi Tenggara saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;Mekanisme persetujuaan RKAB adalah adanya permohonan kepada DinasESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yang bersangkutan yakni bidangminerba selanjutnya pihak ESDM mengundang instansi lain untuk menghadirirapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapat yang dilampirkan dalam rapatRKAB adalah dokumen RKAB baik dokumen rencana tekhnis
    dan non tekhnis;Pelaksanaan RKAB tahun 2019 disetujui olen Saksi dengan rentan waktukurang lebih 1 bulan;Sebelum melakukan persetujuan dokumen RKAB pemegang IUP, Saksi selalumempertanyakan kepada bidang lain sebelum melakukan persetujuan RKABdan sebelum saksi tandatangan draft persetujuan RKAB sudah adatandatangan pemeriksa, kepala seksi, kepala bidang dan selanjutnya saksiyang bertandatangan;Evaluasi yang Saksi lakukan dalam persetujuan RKAB adalah dalam halproduksi dan penjualan sehingga Saksi
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
IDARMAN ZILIWU ALS DARMAN
208 — 34
  • ., (Anggota P2S dan tidak mengetahuiperannya sebagai apa);;o 20 5Bahwa acuan saksi dalam melakukan giat tersebut selaku yang dihunjuksebagai Ketua P2S adalah petunjuk tekhnis (Juknis) yang diterbitkan olehDinas Pendidikan Kab.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
105 — 38
  • SusTPK/2018/PN.Sby4722015 karena berdasarkan pasal 109 angka 7 Perpres nomor 4 tahun 2015bahwa apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 peserta pemilihan penyediadilanjutkan dengan dilakukan negosiasi tekhnis dan harga/biaya.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
RAMLI HASAN, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. HASAN
310 — 136
  • lagi dianggarkan untuk pengurusanayam, misalnya membeli pakan, egg tray, obatobatan dan yang lainnya,untuk kebutuhan itu diambil dari hasil penjualan telur sebab jika ayam petelurtidak dirawat maka akan mati; Bahwa Qanun yang mengatur tentang restribusi yaitu Nomor 2 tahun 2016,bahwa pada saat tersebut didalam Qanun 2016 belum diatur tentang hargajual telur namun seingat saksi harga telur diatur dalam Qanun tahun 2017; Bahwa dalam penentuan harga telur Terdakwa mengikuti harga pasar dimanasecara tekhnis
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2011 — Putus : 21-05-2012 — Upload : 16-07-2013
Putusan PN MEDAN Nomor 23/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 21 Mei 2012 — - Ir.GATOT SUHARIYONO, MT
136 — 98
  • prakualifikasi terjadilah proses lelang tersebutmulai dari proses penjelasan aaweizing dari LKS, LKK kemudian kamiajukan penawaran.Bahwa KAK itu diterbitkan oleh Pengada/Pemberi Jasa atau pemberitugas dinamai Panitia Pelelangan, kami mengikuti persyaratanpelelangan yang ditentukan.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani KAK tetapi panitiayang membuat yang mengeluarkan ke kami sebagai peserta lelang.Bahwa di dalam KAK itu disebutkan persyaratan apa yang dimintaterdapat dalam proposal usulan, tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 08-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 55/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm.
Tanggal 8 Januari 2015 — YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA.
52 — 6
  • Pencairan Bantuan Sosial Tahap , Il, Ill tidak sesuai dengan PedomanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2013, yaitu penetapan kelompok penerimamanfaat bantuan sosial dilakukan tanoa melalui seleksi dan verifikasi calonpenerima dan calon lokasi oleh tim Tekhnis Bantuan Sosial KegiatanPengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan rawaPasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2013;5.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 05-01-2015 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 53/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bjm.
Tanggal 5 Januari 2015 — HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMAD HATTA
126 — 7
  • Pencairan Bantuan Sosial Tahap , ll, Ill tidak sesuai dengan PedomanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan SosialKementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013, yaitu penetapan kelompokpenerima manfaat bantuan sosial dilakukan tanpa melalui seleksi danverifikasi calon penerima dan calon lokasi oleh tim Tekhnis BantuanSosial Kegiatan Pengembangan Pemasangan Fiber pada PetakanTersier TAM di Lahan rawa Pasang Surut/Lebak di Kabupaten BanjarProvinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2013;3.
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-11-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 20-09-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2017/PT JMB
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. H. ROSMANSYAH, MM. Bin SYAHRIL
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARNOLD SAPUTRA H
120 — 82
  • Keputusan Walikota Jambi Nomor 1257 Tahun 2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2014;
  • Fotokopi Peraturan Walikota Jambi Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman dan Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas di Lingkunga Pemerintah Kota Jambi tanggal 27 Januari 2014;
  • Fotokopi Keputusan Walikota Jambi Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
488 — 226
  • Dari hasil koordinasitersebut diketahui bahwa secara tekhnis pekerjaan perencanaan sudahselesai akan tetapi untuk administrasi belum sehingga kemudian Saksimerinci apa saja yang belum dipenuhi lalu Saksi melakukan fotocopyHalaman 86 dari 235 Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2020/PN Pgpberkas, melakukan penjilidan berkas, scan berkas untuk file soft copy laluSaksi serahkan kepada Saksi Rahmat Hasan selaku PPK;Bahwa setahu Saksi tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawaslapangan dalam kegiatan peningkatan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plg
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
AHMAT THOHA, SE. Bin ABIDIN
245 — 152
  • Mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di WebsiteLPSE;Menilai Kualifikasi penyedia barang/jasa melalui Pasca Kualifikasi;Melakukan Evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadapOupenawaran yang masuk ;Menjawab sanggahan bila ada sanggahan;Menetapkan pemenang Penyedia Barang /Jasa;Menyampaikan hasil pemilinan penyedia Barang/Jasa;10.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-01-2015 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BANJARMASIN Nomor - 55/PID.Sus.TPK/2014/PN.Bjm
Tanggal 8 Januari 2015 — - YAHYA ALIAS SAYED YAHYA ASSEGAF ALIAS HABIB YAHYA
150 — 18
  • Pencairan Bantuan Sosial Tahap , Il, Ill tidak sesuai dengan PedomanPengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2013, yaitu penetapan kelompok penerimamanfaat bantuan sosial dilakukan tanpa melalui seleksi dan verifikasi calonpenerima dan calon lokasi oleh tim Tekhnis Bantuan Sosial KegiatanPengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di Lahan rawaPasang Surut/Lebak di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan TahunAnggaran 2013;5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
679 — 406
  • Sby.dengan sekarang saksi selaku kasubdit pemantauan kepatuhan perizinanperusahaan sector primer dan tersier di derektorat pemantauan kepatuhanperizinan berusaha, deputi bidang pelayanan penanaman modal, yangdipimpin oleh bapak Huzein Maulana sebagai deputi bidang pelayananpenanaman modal;Bahwa tugas saksi sebagai kasubdit pemantauan kepatuhan perizinanberusaha melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaankebijakan tekhnis, norma, standart, prosedur, dan kreteria di bidangpemantauan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Nopember 2016 — DEDEN ERWIN FATH HERMAWAN, ST
147 — 28
  • DIDISURYADI, S.Pd,MM membicarakan tentang pembuatan HPS dantekhnispembuatan spek serta dokumen tekhnis untuk pelelangan, dimana pertama yangdibahas adalah harga seragam dan sepatu yang ada dalam DPA PendidikanDasar, yaitu :a. Seragam Rp. 75.000,00.b. Sepatu Rp. 50.000,00.Benar bahwa terdakwa melakukan cek harga di internet melalui web.site WWW.SERAGAMSEKOLAHMURAH.Com dengan hasil sebagai berikut : BAHAN SERAGAM HARIAN/REGULER KETERANGAN Halaman 139 dari 381Putusan No. 70/Pid.
    Untukpenghapusan nilai kontruksi karena pada saat lelang pertama para peserta lelanggugur pada tahap evaluasi tekhnis karena persyaratan spek yang ditawarkangugur pada nilai kontruksi, dan untuk nilai toleransi komposisi dirubah dari + 3%menjadi maksimum dan minimum.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-08-2013 — Putus : 16-01-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 16 Januari 2014 — Pidana Korupsi - BUDI SUSANTO
272 — 111
  • (Barang Bukti No. 113) 114.1 (satu) bendel spesifikasi teknis simulator mengemudi roda empat(R4) (driving simulator) (Barang Bukti No. 114) 115.1 (satu) bundel asli Spesifikasi Tekhnis Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R2 No. SPJB/02/II/2011 tanggal 25 Februari 2011beserta lampirannya.
    (BB No. 113) 113.1 (satu) bendel spesifikasi teknis simulator mengemudi roda empat (R4)(driving simulator) (BB No. 114) 114.1 (satu) bundel asli Spesifikasi Tekhnis Driving Simulator Uji KlinikPengemudi R2 No. SPJB/02/II/2011 tanggal 25 Februari 2011 besertalampirannya.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 22-01-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 24 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
250 — 148
  • TegoehSudarmanto.Bahwa setelah pemberhentian pembangunan tersebut, saya tetap bekerjanamun dalam posisi On Call.Bahwa selama dalam keadaan On Call, saksi bekerja untuk menyelesaikanadministrasi di rumah Pak Asikin Anmad.Bahwa saksi lupa kapan kantor PT PDM ditutup.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan cukup.Saksi 19 : INDRA GUNAWAN, ST : Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik danketerangan saya tersebut benar.Bahwa saksi sebagai orang yang menyusun RABBahwa saksi staf Tekhnis
Pengadilan PTA PADANG Perdata Agama
Register : 28-10-2022 — Putus : 15-11-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PTA PADANG Nomor 54/Pdt.G/2022/PTA.Pdg
Tanggal 15 Nopember 2022 — Pembanding/Tergugat : Dedi Eka Putra bin Ali Nuzar Diwakili Oleh : Zamri,SH
Terbanding/Penggugat : Devi Itriani binti Putra Irsyad
119 — 10
  • 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian (Penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (Tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat sebelum melakukan perceraian;

    Menimbang, bahwa bila tidak terpenuhinya maksud Peraturan Pemerintah di atas, sementara gugatan sudah didaftar di Pengadilan, maka harus mempedomani petunjuk tekhnis

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
MULIADI SITORUS, ST
232 — 104
  • RUSMAWATY SIMANJUNTAK dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan a.n. DARMAN, S.Sos.
  • Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00333/1.14.01/SPM/LS/IV/2016 Tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos.
  • Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen tanggal 19 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh KPA a.n. JULIANSYAH, S.Sos dan MULIADI (selaku Direktur CV. SAIDINA CONSULTANT).
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan PN SERANG Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg
Tanggal 11 Januari 2016 — MEI SARTIKA SITORUS, SE Dkk
98 — 72
  • ., MM, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa sebelumnya oleh pihak Penyidik danketerangan yang diberikan sudah benar semua;Bahwa Saksi pada tahun 2012 Saksi sebagai Kabid Kelautan, Tupoksinya : membantu secara tekhnis Bidang Kelautan;Bahwa seingat Saksi pada saat pengadaan Saksi sebagai pejabatpenandatanganan SPM;Bahwa Sumber Dana pekerjaan Pembangunan Kapal Perikanan Kayu >30 GT berasal dari Tugas Pembantuan dari Direktur Jendral PerikananTangkap Kementrian