Menyusun laporankeuangan ke DPKAD Kab. Sijunjung;Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;Hal 49 dari 102 Putusan Nomor 40/Pid.SusTP K/2020/PN PdgBahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa menempati rumah dinas dari Januarihingga Desember 2018;Bahwa Rumah dinas di mana posisinya saksi tidak tahu;Bahwa Yang saksi tahu, sekitar bulan Septemper 2017 Kabag Umummenyampaikan pimpinan DPRD Kab.

Subussalam tahun anggaran 2015 ini;Halaman 57 dari 131 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN Bna Bahwa yang mengangkat sdr.saksi menjadi kKuasa bendahara umumdaerah kota Subussalam adalah Walikota Subussalam tanggal 2 Januari2015 dengan Nomor SK : 188.45/03/2015; Bahwa acuan sebagai dasar sdr.saksi dalam melaksanakan tugassebagai kuasa bendahara umum daerah adalah Permendagri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danregulasi lainnya; Bahwa benar SP2D ada dikeluarkan oleh DPKAD

denganpinjaman daerah dengan terlebih dahulu BUD memberitahukan hal tersebutkepada Bupati dan jika disetujui maka proses selanjutnya dilaksanakan olehBUD sebagaimana wewenangnya untuk menyiapkan pelaksanaan pinjamandan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;Bahwa surat permohonan peminjam yang ditanda tangani oleh Terdakwaselaku Kabag Ekonomi tidak dapat digunakan untuk melaKukan pinjamanDaerah di Bank Aceh dan yang menandatagani seharusnya Bupati AcehUtara;e Bahwa sejak saksi menjabat Kadis DPKAD

denganpinjaman daerah dengan terlebih dahulu BUD memberitahukan hal tersebutkepada Bupati dan jika disetujui maka proses selanjutnya dilaksanakan olehBUD sebagaimana wewenangnya untuk menyiapkan pelaksanaan pinjamandan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;Bahwa surat permohonan peminjam yang ditanda tangani oleh Terdakwaselaku Kabag Ekonomi tidak dapat digunakan untuk melaKukan pinjamanDaerah di Bank Aceh dan yang menandatagani seharusnya Bupati AcehUtara;e Bahwa sejak saksi menjabat Kadis DPKAD

hanya menerima namanama CV saja untuk pertanggung jawaban sesuai dengan Permendagri No.13/2005tentang bentuk pertanggung jawaban.Bahwa pertanggung jawaban konsultasi terlebih dahulu dengan Ketua , yangdimaksud dengan ketua yaitu Pak Sopian (Terdakwa) dimana Pak Ketua (Terdakwa)menghendaki supaya SPJ sesuai dengan ketentuan, yang ada PPK (Arif Budiman)sarannya buat pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan ;Bahwa saksi Sebelumnya tidak pernah menjadi PK dan tahu caracara bikin kontraklihat di DPKAD

, jadi saksi melihat dokumen di DPKAD Bangka Selatan seperti itudimana disetiap kontrak ada tanda tanganBahwaJumlah Fee keseluruhan sebesar Rp 58.000.000, lebih bunganya 2,5 % darinilai kontrak sebesar Rp 2.350.000.000 sedangkan Fee yang dilaporkan hanya Rp54.000.000, yang menyerahkan uang fee adalah Koordinator Konsumsi ;Bahwa Jaminan penawaran sebesar Rp 90.000.000, lebih sumber uang dipinjamdari Karantina setelah selesai kegiatan uangnya ditarik kembali dan dibayarkankepada Katering, uang jaminan

jaminanpenawaran dan jaminan pelaksanaan Sebelumnya saksi sebagai PK Konsultasidengan Penatausahaan keuangan yang waktu itu dijabat oleh Arif Budiman, yangbersangkutan menyarankan supaya membuat jaminan penawaran dan Jaminanpelaksanaan kemudian ditanya kepada Pak Sopian selaku Ketua Koni, bukan dariPejabat Penata usahaan keuangan dibuat jaminan Penawaran dan jaminanPelaksanaan dari Sopian;e Bahwa yang mengangkat saksi sebagai PK diangkat oleh Ketua Koni, SK dari KetuaKoni waktu itu saksi PNS di DPKAD

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011disebutkan bahwa KONI masih menanggung hutang padapihak ketiga sebesar Rp. 8.221.094.520.Bahwa benar berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19Tahun 2011 tanggal 19 April 2011 dalam Bagian IV tentangBantuan Keuangan dalam Pasal 8 ayat (9) disebutkanDalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,Penerima Bantuan Keuangan wajib menyampaikan laporanpertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangankepada Bupati cq Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangandan Asset Daerah (DPKAD

WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- ( Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah );

WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- ( Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

Madina (DPKAD Kab. Madina). Bahwa benar saksi menerangkan keterangan pada BAP sudah benar.Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.Drs. M. YUSUF, M.Si. Lahir di Medan tanggal 15 Juni 1964, 51 Tahun, Lakilaki,Indonesia,Jalan Suka Maju No. 40 Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab.Madina, Islam, Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), S2, No. KTP:1213011506640002, tanggal 15 Juni 2012, No. HP : 0811625664.

Mandailing Natal dan setelah itu diajukanRKA atas permintaan DPKAD dan setelah itu terbitlah DPA yang dibuat olehDinas Keuangan Kab. Mandailing Natal dan ditanda tangani oleh PejabatPengolah Keuangan Daerah Kab. Mandailing Natal dan setelah itu saksimembuat laporan realisasi kKemajuan fisik dan pembangunan atas permintaanBapeda Kab.

Mandailing Natalsetiap bulan dan triwulan dan setelah akhir tahundibuatkan Laporan Kinerja Intansi Permerintah (LAKIP) atas dasar permintaanBagian Hukum dan Organisasi Kab, Mandailing Natal dan setelah itu dibuatlahLaporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan disampaikan ke DPKAD danatas permintaan dari Tata Pemerintahan (Tapem) Kab.

Blora sebagaimana telah diubahdengan Peraturan bupati Blora Nomor 42 tahun 2012 tentang Perubahanatas peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012.4) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakatbidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.Bahwa setahu saksi anggaran untuk Bantuan dana hibah kepada masyarakatbidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakandan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah sebesarRp.6.320.000.000, melekat di DPA DPKAD

Klarifikasiterhadap Kepala Dinas dan Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR tidak dapatdilakukan karena keduanya tidak datang; Bahwa Klarifikasi kepada Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR Ahli anggappenting dikarenakan posisi Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR seharusnyamenjadi filter pertama kalinya, dengan dibayarnya SP2D tersebutdikarenakan Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR tidak melakukan tugasnyasebagaimana seharusnya; Bahwa Ahli berpendapat pencairan SP2D pada tahun 2010, belum adaanggarannya, yang saat dilakukan klarifikasi Ke DPKAD

bertanya kepada terdakwa tentangdana yang tidak saksi terima karena saksi takut ;Bahwa saksi membuat laporan rangkap 4 (empat) yangdikirim ke Camat, Inspektorat, Pemerintah Kabupaten danarsip ;Bahwa BPD tidak diberi laporan ;Bahwa yang merancang APBDes adalah saksi ;Bahwa tugas saksi sebagai koordinator PTPKD adalahmengawasi tetapi tidak pernah difungsikan dan hanyadikantor Saja ;Bahwa mekanisme pencairan dan ADD dan DD adalahmembuat rancangan penggunaan anggaran yang diajukan keDPKAD yang selanjutnya DPKAD

Bahwa pekerjaan rabat gang dikerjakan oleh CV TamboraJaya ;Bahwa tidak ada lelang karena di Desa Doropeti hanya adasatu rekanan yaitu CV Tambora Jaya ;Bahwa perencanaan AD/ADD melibatkan elemen masyarakatBahwa tidak benar terdakwa tidak membagi tugas kepadaaparat dan tidak benar kalau aparat desa tidak dilibatkandalam kegiatan ;Bahwa pencairan dana melibatkan Kepala Desa, bendaharadan Sekretaris;Bahwa pekerjaan tahun 2015 sudah diselesaikan ;Bahwa mekanisme pelaporan dokumen dilaporkan keCamat, DPKAD

Rajawali Mitra Persada untuk Pembayaran Tagihan Uang Muka 30 % atas Pembangunan Gedung Kantor Badan Dinas Pemerintahan ;

Barang Bukti dari Saksi HARTONO, S.Kom dengan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 137/Pen.Pid/2012/PN.TJT tanggal 13 Desember 2012, berupa 5) 4 (empat) lembar asli surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 1 tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang / jasa pemerintah Tanjung Jabung Timur TA.2011.6) 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 70 /DPKAD

/2012/ tanggal 12 Februari 2012 yang ditandatangani Pelaksana Tugas kepala DPKAD Agus Pirngadi.

S.sos.7) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor :110/DPKAD/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani Pelaksana Tugas DPKAD Agus Pirngadi. S.sos.8) 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor : 06100011 atas nama Kas Umum Daerah Tanjab Timur, alamat Komplek Perkantoran Tanjab Timur periode 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012.hh.

Daerah Kabupaten Kupang memproseshasil pajak dan retribusi daerah) Tahap Tahun 2016, denganmenerbitkan surat: PenandatangananJabatan Uraian Nomor NilaiNama SPPpembayaran bagi hasil pajakretibusi dan belanja bantuankeuangan desa tahap TA.2016SPP0109/LS/PPKD/1.20.5.2/2016 644.942.220,00 Marselinus Kehik, SE Bendahara Pos Bantuan SPMpembayaran bagi hasil pajakretibusi dan belanja bantuankeuangan desa tahap TA.2016SPM0109/LS/PPKD/1.20.5.2/2016644.942.220,00Krispinianus PatmawanPenggunaAnggaran/Kadis DPKAD

Banggai.Selaku Pengguna Anggaran, jika dari PPK (Pejabat Verifikasi Keuangan)sudah memberikan persetujuan untuk pencairan uang dalam bentuk parafkemudian selaku Pengguna Anggaran menyetujui untuk permintaanproses pembayaran ke DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan AsetDaerah). Setelah ada persetujuan dalam bentuk SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) kemudian uang itu diterima oleh Bendahara Pengeluarandi Setda Kab. Banggai.

proses administrasi melalui panitia itu berdasar SuratHalaman 130 dari 261 Putusan No 5/Pid.SusTPK/2017/PN PalKuasa dari IMRAN USMAN yang kemudian diperkuat dengan akta notaris.Bahwa saksi tidak tahu dalam bentuk apakah uang yang diserahkansaudara ISNAENI LAREKENG, SH, M.Hum selaku PPTK sewaktumelakukan pembayaran atas ganti rugi tanah kepada TerdakwaHASANUDIN DATU ADAM sebesar Rp.973.000.000,(Sembilan ratustujuh puluh tiga juta rupiah), karena setelah selesai proses permintaanpembayaran kepada DPKAD

AHK;Bahwa saksi mengetahui mengenai penggunaan alat berattersebut berdasarkan dokumentasi yang ada saja, namunmengenai buktibukti persewaan alat berat tersebut saksi tidaktahu;e Bahwa saksi belum pernah melihat KAK (kerangka acuan kerja)dan saksi tidak tahu apakah KAK tersebut ada dibuat atau tidak;e Bahwa dalam pekerjaan yang di swakelolakan ada kewajibanuntuk membayar Pajak PPn, PPh Galian Gol C yang menghitungpajak tersebut adalah DPKAD atau ESDM, PPn 10% dan PPh1.5%;e Bahwa sepengetahuan saksi

tahun20042005 antara lain menerima, mencatat, dan melaporkan pendapatandaerah dan pengeluaran daerah pada Kas daerah Kabupaten Sragen;Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi selaku Kepala Bidang Pemegang KasDaerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD/DPPKAD) tahun20052006 antara lain menerima, mencatat, dan melaporkan pendapatandaerah dan pengeluaran daerah pada Kas daerah Kabupaten Sragen sertamenandatangani SPMU (Surat Perintah Membayar Uang);Bahwa pinjaman daerah yang dilakukan oleh Kepala BPKD/DPKAD

dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KomisiPemberantasan Korupsi, keterangan saksi dalam BAP penyidikansudah benar sebelumnya sudah saksi baca kemudian ditandatangani;Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Pemda Musi Banyuasin jabatansaksi sebagai Sekretaris Daerah dalam penyusunan APBD saksiselaku Ketua Tim Anggaran Penyelenggaraan Daerah (TAPD);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala DinasPengelolaan Aset Daerah (DPKAD

APBD Perubahan Tahun 2018.Bahwa persyaratan penyaluran hibah uang untuk organisasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, adalah :e Proposal atau Permohonan Pencairan dari Ketua Umum danSekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) KotaTasikmalaya.e Nota Dinas dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.e Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( DPKAD

Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg Bahwa persyaratan penyaluran hibah uang untuk organisasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, adalah :Proposal atau Permohonan Pencairan dari Ketua Umum danSekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) KotaTasikmalaya.Nota Dinas dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( DPKAD

AHK;Bahwa saksi mengetahui mengenai penggunaan alat berattersebut berdasarkan dokumentasi yang ada saja, namunmengenai buktibukti persewaan alat berat tersebut saksi tidaktahu;e Bahwa saksi belum pernah melihat KAK (kerangka acuan kerja)dan saksi tidak tahu apakah KAK tersebut ada dibuat atau tidak;e Bahwa dalam pekerjaan yang di swakelolakan ada kewajibanuntuk membayar Pajak PPn, PPh Galian Gol C yang menghitungpajak tersebut adalah DPKAD atau ESDM, PPn 10% dan PPh1.5%;e Bahwa sepengetahuan saksi

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelahberkasberkas sudah lengkap dibuatkan SPP tersebut denganditandatangani oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) danbendahara pengeluaran setelah SPP terbit dibuatkan SPM (Surat PerintahMembayar) yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)setelah SPP dan SPM terbit kemudian rekananan mengantar SPP danSPM ke Dinas PKAD (Pendapatan Pengelolaan keuangan dan AssetDaerah) Pemkab Banjar kemudian SPP dan SPM diverifikasi oleh stafbagian keuangan DPKAD