Bahwa saksi tidak tahu, namun setahu saya pada tahun 2017 sebelum BPMDmengeluarkan rekomendasi ke DPKAD, BPMD pernah menyuruh kepala desa,sekretaris desa dan bendahara desa Majiko Tongone untuk ke inspektorat gunameneliti LPJ dan pada saat itu inspektorat mengeluarkan rekomendasi ke BPMDbahwa ada dokumen yang belum di lengkapi oleh Desa Majiko Tongone. Bahwa saksi tidak mengetahu dokumen apa saja yang belum dilengkapi oleh desaMajiko Tongone.

WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 7.432.570.620,- ( Tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah );

WINDU AJI KENCANA senilai Rp. 4.751.971.380,- ( Empat milyar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah);

AGROTAMA MANDIRI, Kabag Perekonomian,Kepala Dinas DPKAD, Staf dari Dinas Kelautan dan Perikanan yangmengerti masalah pakan ikan dan Staf dari Dinas Pertanian danPeternakan, serta 1 (Satu) orang penyuluh lapangan, Ir.

denganpinjaman daerah dengan terlebih dahulu BUD memberitahukan hal tersebutkepada Bupati dan jika disetujui maka proses selanjutnya dilaksanakan olehBUD sebagaimana wewenangnya untuk menyiapkan pelaksanaan pinjamandan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;Bahwa surat permohonan peminjam yang ditanda tangani oleh Terdakwaselaku Kabag Ekonomi tidak dapat digunakan untuk melaKukan pinjamanDaerah di Bank Aceh dan yang menandatagani seharusnya Bupati AcehUtara;e Bahwa sejak saksi menjabat Kadis DPKAD

Bahwa mekanisme pencairan dana desa ( DD) dan alokasi dana desa(ADD) saksi tidak tahu akan tetapi saksi hanya tahu bagaimanamekanisme pencairan alokasi dana desa Paku Haji dan hanya sebatasmengambil SP2D dari DPKAD beserta dengan kepala Desa kemudianSP2D tersebut di bawa menuju ke Bank Bengkulu Cabang Karangtinggi untuk dilakukan pencairan dan Yang melakukan pencairanAlokasi dana desa Paku Haji adalah sdr.

selaku PPTK pekerjaan Pembangunan pagar rumah sakitdaerah Kota Subussalam tahun anggaran 2015 ini;Bahwa yang mengangkat sdr.saksi menjadi kuasa bendahara umumdaerah kota Subussalam adalah Walikota Subussalam tanggal 2 Januari2015 dengan Nomor SK : 188.45/03/2015;Bahwa acuan sebagai dasar sdr.saksi dalam melaksanakan tugassebagai kuasa bendahara umum daerah adalah Permendagri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danregulasi lainnya;Bahwa benar SP2D ada dikeluarkan oleh DPKAD

Kota Subussalam tahun anggaran 2015 ini;Halaman 59 dari 133 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2019/PNBna Bahwa yang mengangkat sdr.saksi menjadi kKuasa bendahara umumdaerah kota Subussalam adalah Walikota Subussalam tanggal 2 Januari2015 dengan Nomor SK : 188.45/03/2015; Bahwa acuan sebagai dasar sdr.saksi dalam melaksanakan tugassebagai kuasa bendahara umum daerah adalah Permendagri Nomor 13tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah danregulasi lainnya; Bahwa benar SP2D ada dikeluarkan oleh DPKAD

Klarifikasiterhadap Kepala Dinas dan Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR tidak dapatdilakukan karena keduanya tidak datang; Bahwa Klarifikasi kepada Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR Ahli anggappenting dikarenakan posisi Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR seharusnyamenjadi filter pertama kalinya, dengan dibayarnya SP2D tersebutdikarenakan Terdakwa WILLEM PIETER MAYOR tidak melakukan tugasnyasebagaimana seharusnya; Bahwa Ahli berpendapat pencairan SP2D pada tahun 2010, belum adaanggarannya, yang saat dilakukan klarifikasi Ke DPKAD

Blora sebagaimana telah diubahdengan Peraturan bupati Blora Nomor 42 tahun 2012 tentang Perubahanatas peraturan Bupati Blora Nomor 8A tahun 2012.4) Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Hibah kepada Masyarakatbidang Pertanian dan Peternakan di Kabupaten Blora TA. 2014.Bahwa setahu saksi anggaran untuk Bantuan dana hibah kepada masyarakatbidang Pertanian dan Peternakan Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakandan Perikanan Kabupaten Blora Tahun 2014 adalah sebesarRp.6.320.000.000, melekat di DPA DPKAD

Banggai.Selaku Pengguna Anggaran, jika dari PPK (Pejabat Verifikasi Keuangan)sudah memberikan persetujuan untuk pencairan uang dalam bentuk parafkemudian selaku Pengguna Anggaran menyetujui untuk permintaanproses pembayaran ke DPKAD (Dinas Pendapatan Keuangan dan AsetDaerah). Setelah ada persetujuan dalam bentuk SP2D (Surat PerintahPencairan Dana) kemudian uang itu diterima oleh Bendahara Pengeluarandi Setda Kab. Banggai.

proses administrasi melalui panitia itu berdasar SuratHalaman 130 dari 261 Putusan No 5/Pid.SusTPK/2017/PN PalKuasa dari IMRAN USMAN yang kemudian diperkuat dengan akta notaris.Bahwa saksi tidak tahu dalam bentuk apakah uang yang diserahkansaudara ISNAENI LAREKENG, SH, M.Hum selaku PPTK sewaktumelakukan pembayaran atas ganti rugi tanah kepada TerdakwaHASANUDIN DATU ADAM sebesar Rp.973.000.000,(Sembilan ratustujuh puluh tiga juta rupiah), karena setelah selesai proses permintaanpembayaran kepada DPKAD

Madina (DPKAD Kab. Madina). Bahwa benar saksi menerangkan keterangan pada BAP sudah benar.Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan.Drs. M. YUSUF, M.Si. Lahir di Medan tanggal 15 Juni 1964, 51 Tahun, Lakilaki,Indonesia,Jalan Suka Maju No. 40 Kel. Dalan Lidang Kec. Panyabungan Kab.Madina, Islam, Pensiunan PNS (Pegawai Negeri Sipil), S2, No. KTP:1213011506640002, tanggal 15 Juni 2012, No. HP : 0811625664.

Mandailing Natal dan setelah itu diajukanRKA atas permintaan DPKAD dan setelah itu terbitlah DPA yang dibuat olehDinas Keuangan Kab. Mandailing Natal dan ditanda tangani oleh PejabatPengolah Keuangan Daerah Kab. Mandailing Natal dan setelah itu saksimembuat laporan realisasi kKemajuan fisik dan pembangunan atas permintaanBapeda Kab.

Mandailing Natalsetiap bulan dan triwulan dan setelah akhir tahundibuatkan Laporan Kinerja Intansi Permerintah (LAKIP) atas dasar permintaanBagian Hukum dan Organisasi Kab, Mandailing Natal dan setelah itu dibuatlahLaporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan disampaikan ke DPKAD danatas permintaan dari Tata Pemerintahan (Tapem) Kab.

bertanya kepada terdakwa tentangdana yang tidak saksi terima karena saksi takut ;Bahwa saksi membuat laporan rangkap 4 (empat) yangdikirim ke Camat, Inspektorat, Pemerintah Kabupaten danarsip ;Bahwa BPD tidak diberi laporan ;Bahwa yang merancang APBDes adalah saksi ;Bahwa tugas saksi sebagai koordinator PTPKD adalahmengawasi tetapi tidak pernah difungsikan dan hanyadikantor Saja ;Bahwa mekanisme pencairan dan ADD dan DD adalahmembuat rancangan penggunaan anggaran yang diajukan keDPKAD yang selanjutnya DPKAD

Bahwa pekerjaan rabat gang dikerjakan oleh CV TamboraJaya ;Bahwa tidak ada lelang karena di Desa Doropeti hanya adasatu rekanan yaitu CV Tambora Jaya ;Bahwa perencanaan AD/ADD melibatkan elemen masyarakatBahwa tidak benar terdakwa tidak membagi tugas kepadaaparat dan tidak benar kalau aparat desa tidak dilibatkandalam kegiatan ;Bahwa pencairan dana melibatkan Kepala Desa, bendaharadan Sekretaris;Bahwa pekerjaan tahun 2015 sudah diselesaikan ;Bahwa mekanisme pelaporan dokumen dilaporkan keCamat, DPKAD

AHK;Bahwa saksi mengetahui mengenai penggunaan alat berattersebut berdasarkan dokumentasi yang ada saja, namunmengenai buktibukti persewaan alat berat tersebut saksi tidaktahu;e Bahwa saksi belum pernah melihat KAK (kerangka acuan kerja)dan saksi tidak tahu apakah KAK tersebut ada dibuat atau tidak;e Bahwa dalam pekerjaan yang di swakelolakan ada kewajibanuntuk membayar Pajak PPn, PPh Galian Gol C yang menghitungpajak tersebut adalah DPKAD atau ESDM, PPn 10% dan PPh1.5%;e Bahwa sepengetahuan saksi

Daerah Kabupaten Kupang memproseshasil pajak dan retribusi daerah) Tahap Tahun 2016, denganmenerbitkan surat: PenandatangananJabatan Uraian Nomor NilaiNama SPPpembayaran bagi hasil pajakretibusi dan belanja bantuankeuangan desa tahap TA.2016SPP0109/LS/PPKD/1.20.5.2/2016 644.942.220,00 Marselinus Kehik, SE Bendahara Pos Bantuan SPMpembayaran bagi hasil pajakretibusi dan belanja bantuankeuangan desa tahap TA.2016SPM0109/LS/PPKD/1.20.5.2/2016644.942.220,00Krispinianus PatmawanPenggunaAnggaran/Kadis DPKAD

SPM : 0055/SPMLS/DPKAD/2009 tanggal 04 September 2009, 3 (tiga) Lembar (Asli) ;Satu set Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karo Nomor :900/4222/DPPKAD/2009 tanggal 04 September 2009 (asli) ;Satu set Surat Keterangan Pengajuan SPPLS Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

ULPterkait pengangkatan saksi sebagai sekretaris Pokja pada paket lelangpembangunan peningkatan puskesmas non perawatan menjadi puskesmasperawatan Bobolio TA. 2016 lalu diserahkanlah dokumen lelang kepadapanitia Pokja dari ULP untuk selanjutnya dilakukan pembukaan pendaftaranpelelangan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kab.Konawe Kepulauan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai pada bulanAgustus tahun 2016, bertempat di Langara menggunakan media internetjaringan wifi pada kantor DPKAD

Barang Bukti dari Saksi HARTONO, S.Kom dengan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor : 137/Pen.Pid/2012/PN.TJT tanggal 13 Desember 2012, berupa 5) 4 (empat) lembar asli surat keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor : 1 tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang pembentukan panitia pemeriksa pengadaan barang / jasa pemerintah Tanjung Jabung Timur TA.2011.6) 1 (satu) lembar asli surat keterangan dari Dinas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 70 /DPKAD

/2012/ tanggal 12 Februari 2012 yang ditandatangani Pelaksana Tugas kepala DPKAD Agus Pirngadi.

S.sos.7) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah nomor :110/DPKAD/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani Pelaksana Tugas DPKAD Agus Pirngadi. S.sos.8) 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor : 06100011 atas nama Kas Umum Daerah Tanjab Timur, alamat Komplek Perkantoran Tanjab Timur periode 1 Januari 2012 s/d 31 Januari 2012.hh.

APBD Perubahan Tahun 2018.Bahwa persyaratan penyaluran hibah uang untuk organisasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, adalah :e Proposal atau Permohonan Pencairan dari Ketua Umum danSekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) KotaTasikmalaya.e Nota Dinas dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.e Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( DPKAD

Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg Bahwa persyaratan penyaluran hibah uang untuk organisasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, adalah :Proposal atau Permohonan Pencairan dari Ketua Umum danSekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) KotaTasikmalaya.Nota Dinas dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( DPKAD

Pimpinan DPKAD dimanaTerdakwa bekerja mengusulkan Terdakwa menduduki jabatan bendahara. Terdakwatidak tahu alasan pimpinan mengusulkan jabatan tersebut mungkin karena Terdakwa dikantor juga sebagai bendahara;Bahwa Terdakwa menduduki jabatan bendahara KONI Sleman sejak tahun 2010 sampai dengan 2014;Bahwa susunan ke pengurusan KONI tahun 20102014 adalah : Ketua Umum : Mujiman ;Wakil Ketua : 1. Triyana, SPd ;2. Andi Hirawan3. Prof.Dr.SukadiyantoSekretaris : Joko PurwantoWakil sekretaris : 1.

., sesuaidengan SPM (Surat Perintah membayar), disamping itu SP2D yangmenerbitkan Bendahara Umum Daerah (DPKAD);Bahwa SID hanya sebagai referensi bukan satusatunya dalampersyaratan yang tertuang dalam KAK;Bahwa Progresnya sudah mencapai 84,628% sesuai hasil laporankonsultan pengawas, dihentikan pada saat hasil rapat koordinasidengan pelaksana, konsultan pengawas, PPTK dan PA di kantorBPBD sebagai tindak lanjut dan tanggapn LKPP Jakarta, saatmenghentikan setelah ada tanggapn dan LKPP yang diantaranyabisa