dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik KomisiPemberantasan Korupsi, keterangan saksi dalam BAP penyidikansudah benar sebelumnya sudah saksi baca kemudian ditandatangani;Bahwa saksi bekerja di Sekretariat Pemda Musi Banyuasin jabatansaksi sebagai Sekretaris Daerah dalam penyusunan APBD saksiselaku Ketua Tim Anggaran Penyelenggaraan Daerah (TAPD);Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Kepala DinasPengelolaan Aset Daerah (DPKAD

APBD Perubahan Tahun 2018.Bahwa persyaratan penyaluran hibah uang untuk organisasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, adalah :e Proposal atau Permohonan Pencairan dari Ketua Umum danSekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) KotaTasikmalaya.e Nota Dinas dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.e Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( DPKAD

Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg Bahwa persyaratan penyaluran hibah uang untuk organisasi KomiteOlahraga Nasional Indonesia ( KONI ) Kota Tasikmalaya, adalah :Proposal atau Permohonan Pencairan dari Ketua Umum danSekertaris Komite Olahraga Nasional Indonesia ( KONI ) KotaTasikmalaya.Nota Dinas dan Rekomendasi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga,Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tasikmalaya.Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD ) yang ditanda tanganioleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah( DPKAD

ULPterkait pengangkatan saksi sebagai sekretaris Pokja pada paket lelangpembangunan peningkatan puskesmas non perawatan menjadi puskesmasperawatan Bobolio TA. 2016 lalu diserahkanlah dokumen lelang kepadapanitia Pokja dari ULP untuk selanjutnya dilakukan pembukaan pendaftaranpelelangan melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kab.Konawe Kepulauan yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai pada bulanAgustus tahun 2016, bertempat di Langara menggunakan media internetjaringan wifi pada kantor DPKAD

Bahwa mengenai kerugian Negara sekitar Rp. 55.000.000, (lima puluh limajuta) kemudian dana sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) saksiperintahkan kepada Ali Rahman disetor ke Pemda yaitu ke Dinas PengelolaanPutusan Nomor 41/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm Hal 118 dari 183Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) untuk penetapan anggaran danpenetapan APBD tersebut bukan rahasia umum lagi, sedangkan terhadap sisadana Rp.25.000.000, Terdakwa tidak mengetahuinya karena bendahara tidakmenyebutkan dikemanakan

bertanya kepada terdakwa tentangdana yang tidak saksi terima karena saksi takut ;Bahwa saksi membuat laporan rangkap 4 (empat) yangdikirim ke Camat, Inspektorat, Pemerintah Kabupaten danarsip ;Bahwa BPD tidak diberi laporan ;Bahwa yang merancang APBDes adalah saksi ;Bahwa tugas saksi sebagai koordinator PTPKD adalahmengawasi tetapi tidak pernah difungsikan dan hanyadikantor Saja ;Bahwa mekanisme pencairan dan ADD dan DD adalahmembuat rancangan penggunaan anggaran yang diajukan keDPKAD yang selanjutnya DPKAD

Bahwa pekerjaan rabat gang dikerjakan oleh CV TamboraJaya ;Bahwa tidak ada lelang karena di Desa Doropeti hanya adasatu rekanan yaitu CV Tambora Jaya ;Bahwa perencanaan AD/ADD melibatkan elemen masyarakatBahwa tidak benar terdakwa tidak membagi tugas kepadaaparat dan tidak benar kalau aparat desa tidak dilibatkandalam kegiatan ;Bahwa pencairan dana melibatkan Kepala Desa, bendaharadan Sekretaris;Bahwa pekerjaan tahun 2015 sudah diselesaikan ;Bahwa mekanisme pelaporan dokumen dilaporkan keCamat, DPKAD

;Bahwa yang menandatangani pengajuan pembayaran CV.ViefarMediatama adalah Terdakwa ;Bahwa pengajuan pembayaran diajukan kepada saksi Dr.Toha ,M.Pdselaku PPK, kemudian diserahkan kepada saksi selaku PPTK untukdiperiksa kelengkapannya ,apabila lengkap diserahkan kepadaBendahara ;Bahwa kemudian Bendahara mengeluarkan SPP,kemudian diterbitkanSPM untuk ditandatangani saksi Dr.Toha ,M.Pd selaku PPK kemudianke DPKAD untuk diterbitkan SP2D kerekening CV.Viefar Mediatama ;Bahwa seingat saksi ada 22 (dua puluh

Daerah Kabupaten Kupang memproseshasil pajak dan retribusi daerah) Tahap Tahun 2016, denganmenerbitkan surat: PenandatangananJabatan Uraian Nomor NilaiNama SPPpembayaran bagi hasil pajakretibusi dan belanja bantuankeuangan desa tahap TA.2016SPP0109/LS/PPKD/1.20.5.2/2016 644.942.220,00 Marselinus Kehik, SE Bendahara Pos Bantuan SPMpembayaran bagi hasil pajakretibusi dan belanja bantuankeuangan desa tahap TA.2016SPM0109/LS/PPKD/1.20.5.2/2016644.942.220,00Krispinianus PatmawanPenggunaAnggaran/Kadis DPKAD

SPM : 0055/SPMLS/DPKAD/2009 tanggal 04 September 2009, 3 (tiga) Lembar (Asli) ;Satu set Surat Pernyataan Pengajuan SPPLS Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karo Nomor :900/4222/DPPKAD/2009 tanggal 04 September 2009 (asli) ;Satu set Surat Keterangan Pengajuan SPPLS Pengguna Anggaran DinasPendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab.

Bone Bolango untukmenyusun RKASKPD yang tidak di bahas terlebin dahulu oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) serta dalam pembuatan RKA Bantuan Sosial padaSKPD Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten BoneBolango tahun 2011 tidak berdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosialyang seharusnya ditetapkan oleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 45 ayat (2) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi: Bantuan

Bahwa dalampembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidak berdasarkankepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapkan olehKeputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2)Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang berbunyi : Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memilikikejelasan

Bahwadalam pembuatan RKA Bantuan Sosial pada SKPD Dinas Pengelolaan Keuangandan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bone Bolango tahun 2012 tidakberdasarkan kepada Daftar Penerima Bantuan Sosial yang seharusnya ditetapkanoleh Keputusan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2)Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang berbunyi: Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memilikikejelasan

puluh enam juta tigaratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yangmerupakan kompilasi bunga deposito dari beberapa bulan sebelumnya, tapisetelah itu tidk ada lagi;Bahwa ada 3 lembar bilyet deposito itu dipegang oleh terdakwa dengan nilaimasingmasing 2 (dua) lembar Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah)dan 1 (satu) lembar Rp.15.000.000.000, (lima belas milyar rupiah)kemudian saksi minta kepada terdakwa dan selanjutnya saksi yangmemegangnya, tapi sekarang yang saksi (DPKAD

Daerah yang ada di Bank Kalimantan Tengah ke rekening giroyang ada di BTN, tapi berapa kali transfernya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa pembukaan rekening giro di BTN oleh terdakwa atas nama PemdaKabupaten Katingan adalah saran dari BTN, Katanya buka dulu giro barumasuk ke deposito, sehingga pembukaan rekening giro itu. dimaksudkanuntuk menampung transfer dana dari rekening Pemda Katingan di BankKalimantan Tengah, tapi kemudian beberapa kali ditarik oleh PT.ZanasfarMandiri; Bahwa saksi selaku DPKAD

Persetujuan Dewan.Setelah diteliti lengkap, kemudian dibuat SPP (Surat PermintaanPembayaran) kepada Pengguna Anggara (PA/Sekda) melalui PPK(Pejabat Penatausahaan Keuangan/Kasubag Keuangan Sekda), untukselanjutnya dibuat SPM (Surat Perintah Membayar) ke DPKAD(Bendahara Umum Daerah/BUD), kemudian dibuatkan SP2D ditujukankepada Bank BJB.

;Bahwa proses pencairan Dana bantuan Dana Desa Tahap 1,2 dan 3Pada Tahun 2018 Sub Bidang Belanja Daerah Bidang PerbendaharaanBadan Keuangan dan Aset Daerah di DPKAD Kab. Majalengka khususnyauntuk Desa. Werasari Kec. Malausma Kab. Majalengka yaitu sebagaiberikut :a.

dugaan tindakpidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA pada SKPDDinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten MalukuBarat Daya Tahun Anggaran 2012;Bahwa saksi mengerti untuk diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan perkaradugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunankonstruksi runway Bandara Moa Tiakur yang dibiayai dari APBD KabupatenMaluku Barat Daya Tahun 2012;Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan AsetDaerah (DPKAD

SusMaluku Barat Daya Nomor :021.2.02 tanggal 27 Januari 2009 dan tupoksi sertakewenangan sebagai Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kabupaten Maluku Barat Daya berdasarkan ketentuan UndangUndangNomor 1 Tahun 2004 dalam pasal 9 jo pasal 20 huruf (a,b,c,d dan e) tentangPerbendaharaan adalah :Sesuai pasal 9 ayat (2) yakni ;1. Menyiapkan kebijakan dan pedomanpedoman pelaksanaan APBD;2. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;3. Melakukan pengendalian pelaksaan APBD;4.

SPP (Surat Permintaan Pembayaran) setelah berkasberkas sudahlengkap dibuatkan SPP tersebut dengan ditandatangani oleh PPTK (PejabatPelaksana Teknis Kegiatan) dan bendahara pengeluaran setelah SPP terbitdibuatkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh KuasaPengguna Anggaran (KPA) setelah SPP dan SPM terbit kemudian rekanananmengantar SPP dan SPM ke Dinas PKAD (Pendapatan Pengelolaan keuangandan Asset Daerah) Pemkab Banjar kemudian SPP dan SPM diverifikasi oleh stafbagian keuangan DPKAD

persidangan di bawahsumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SANADJIHITU SANGADJI, SUNARTISETYANINGSIH, dan JUDI TETRAHASTOTO.Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SANADJIHITUSANGADJI, SUNARTI SETYANINGSIH, dan JUDI TETRAHASTOTO.Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa SANADJIHITU SANGADJI membawa tas.Bahwa Pada tahun 2019 Saksi bertugas sebagai ajudan Bupati SAIFUL ILAH.Bahwa Bahwa Saksi sebagai ajudan sejak tahun 2011 sampai dengan SKterakhir DPKAD

Hal itu Saksiketahui dari hasil evaluasi secara periodik Bagian Pengadaan dan DPKAD saatekspose pengadaan.Bahwa Perkembangan lelang di ekspose periodik juga ke Bupati Sidoarjo danSaksi selaku Sekda sehingga Saksi pun mengetahui perkembangan lelang dilingkungan Pemkab Sidoarjo.

Kali Anget No. 158 Tanjung Perak Surabaya ) jenis bahan tambang, biji mangan, biji timbal ; Bahwa saksikenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kab Lumajang sejak Pebruari 2012 sampai dengan sekarang ; Bahwa tugas saksisebagai Kepala DPKAD antara lain : e Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; e Melaksanakan fungsi BUD ; e Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD ;Bahwa DPKAD mendapat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan umumKab.

milyar dua ratus empatpuluh lima juta delapan ratus empat puluh dua riburupiah ) ;Yang menunjuk panitia pengadaan barang adalahPPK (Pejabat Pembuat Komitmen ;Setahu saksi anggaran yang sudah dicairkan yaituuang muka 30% dari nilai kontrak sebesar Rp.373.752.600. dan termin Il yaitu 70 % dari nilaikontrak sebesar Rp. 498.336.800,Bahwa syaratsyarat administrasi dalam pencairandana/anggaran dan lengkap baru dilakukanpengajuan surat perintah pembayaran (SPP) keDinas pendapatan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD

Saksi NYAMEI TUMBAI : dibawah janji yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa ;" Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Dinas PendapatanDaerah Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2014 2015,sekarang saksi Kadis Dukcapil ; Bahwa tugas pokok saksi selaku Kepala DPKAD adalah melakukanintensifikasi dan eksistensi pendapatan dan membantu KepalaDaerah dalam bidang pendapatan daerah ; Bahwa wewenang saksi adalah

Sukabumie Setelah ada SK bupati sukabumi, kKemudian DPMD mengundang desadesa penerima bantuan keuangan tersebut untuk melakukanpemberkasan proposal permohonan pencairane Kemudian setelah desa mengajukan permohonan pencairan bantuankeuangan tersebut, dan diteliti kKelengkapannya sesuai perbup 58/2011oleh DMPD, maka proposal pencairan tersebut disampaikan ke BPKADe Dari DPKAD selanjutnya mentransfer anggaran tersebut ke rekeningdesa penerimaan bantuan keuanganSedangkan untuk bantuan keuangan jawa barat