Ditemukan 8731 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses moruk madur modis mondus madus morus modul
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps
Tanggal 13 April 2016 — Dra. NI LUH NYOMAN HENDRAWATI
183 — 128
  • Frasedalam ketentuan ini kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atauperekonomian negara, menunjukkan tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu, berpotensimerugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian negara ;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 01/Pid.Sus-TPK/2019/PN BDG
Drs. Herry Ismiradi, MM
75 — 24
  • HERRY ISMIRADI ,MM. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasidengan modus yang sama seperti yang dilakukan pada saat menjabat selakuKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KotaBekasi juga telah menerima penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP)sejumlah 100 (seratus) ton yang kemudian bersamasama dengan saksi PERISANTOSO dan saksi AHMAD DUMIYATI bin NIPIN tidak disalurkansebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta juridis berupa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2020 —
791 — 1766
  • GEC untuk menutupi seolaholah terhadap 4 Depositodimaksud masih ada dan belum dicairkan;Bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa yaituTerdakwa dengan tipu muslihat berhasil membuat dana deposito milik PT.PTP senilai Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untukdicairkan dan dipergunakan sebagai pelunasan hutang PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-11-2012 — Upload : 17-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 1 Nopember 2012 — YANUELVA ETLIANA, SE, MT binti ABU HANIFAH
173 — 45
  • ;Benar, modus yang dilakukan adalah pengajuan pembiayaan denganjaminan SPMK dan SPP yang diduga fiktif dan setelah pembiayaanjatuh tempo tidak ada terminj untuk membayar/melunasi sehingga olehAnalis Pembiayaan dan Kasie Usaha diajukan SPMK dan SPP baru (yang juga diduga fiktif ) untuk menutup /melunasi pembiayaan yanglama ;Benar, dinas dinas yang di jadikan jaminan SPP dan SPMK olehterdakwa Yanuelva adalah :1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;2. OTDA Pemprop Jateng Sekda;3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-05-2012 — Upload : 03-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 78/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Mei 2012 — ILHAM MARTUA HARAHAP
161 — 39
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps.
Tanggal 13 April 2016 — IDA BAGUS SUSILA
229 — 185
  • Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu,berpotensi merugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian negara;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan Negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2014 — Putus : 06-03-2015 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Maret 2015 — PIDANA KORUPSI - SETIYO TUHU
209 — 321
  • PST.Undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawanhukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ;bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikianmenjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 19 April 2017 — - RUDDY TONNY LASUT, SE
134 — 21
  • Bila kebenaranmateriil tidak dapat dibuktikan, bisa jadi pemberi dan penerima suapdengancara/modus ini dibebaskan, (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi DiIndonesia, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 92);Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Adami Chazawi, (Adami Chazawi, HukumPidana Korupsi Di Indonesia, PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Dps
Tanggal 13 April 2016 — I GUSTI AYU ARDANI
214 — 149
  • Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu,berpotensi merugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian Negara ;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskansedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2016/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2017 — I GUSTI MADE PATRA, SH, MSi
106 — 35
  • Penuntut Umum, makahal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsur dakwaan berikutnya;Unsur ke2 : Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNo.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi intidelik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukumuntuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksiperbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 06-08-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
384 — 153
  • lapangan harus berubah, misalnya lokasiada yang longsor, kemarin ada kasus lucu, bangun garasi nambahnyabeli kulkas itu tidak nyambung (alasannya mengadangada) kemudianoleh ahli dibatalkan.Syarat lainnya terjadi force majeur.Addendum diperbolehkan apabila ada usulan dari Penyedia, kemudiandirapatkan oleh PPK dan Tim Teknis harganya di nego, pekerjaantambah totalnya tidak boleh dari 10% dari nilai kontrak.Alasannya pekerjaan tambah tidak boleh totalnya dari 10% dari nilaikontrak dikarenakan merupakan modus
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 23-12-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 32/PID.TPK/2020/PT KPG
Tanggal 9 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : STEFANUS SULAYMAN Diwakili Oleh : CHINDRA ADIANO, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
308 — 188
  • Majelis Hakim Kurang teliti dan salah menerapkan hukumnya denganmenggunakan fakta dalam perkara ini yakni dalam hal memahami pasal 14UU Tipikor dengan menggunakan rasionalisasi hukum yakni mengacu padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yangmenyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturanperundanganundangan lain, akan tetapi bila unsurunsur
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
101 — 51
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby
Tanggal 18 Desember 2015 — Dr. Ir. NELSON SEMBIRING, M.Eng KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
181 — 39
  • Oleh penjelasanumum UndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif,yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawanhukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatanyang
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 75
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 11-02-2022 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 11 Februari 2022 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
279 — 444
  • Hal tersebut jelas dinyatakandalam penjelasan umum UU tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuanganNegara atau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, makatindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikanrupa sehingga meliputi perbuatan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianmateriil dan formil.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
289 — 602
  • RIFAI, M.Si; Bahwa selaku Ahli tindak pidana pencucian uang, ahli menjelakan:Dari perspektif tindak pidana pencucian uang, terdapat modus atau tipologi daripelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul hartakekayaan hasil tindak pidana yaitu dengan meminjam atau mempergunakanrekening atas nama orang lain untuk menampung atau menempatkan hartakekayaan hasil tindak pidana dengan tujuan agar harta kKekayaan hasil tindak pidanatersebut sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2016 — Putus : 24-11-2016 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 24 Nopember 2016 — - GATOT PUJO NUGROHO, ST.,M.Si (TERDAKWA)
256 — 70
  • dengangubernur;Bahwa Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) adalah untuk gubernur 200 jtkeatas, wakil gubernur dibawah 151 jt 200jt, 100150 sekda dan 100jtkebawah kepala biro keuangan ;Bahwa ada temuan BPK terhadap SKPD Kesbang Linmaspol 20122013berdasarkan surat teguran tanggal 18 Juli 2013 pertanggungjawabanyang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 14.325.000.000, yangbelum di pertanggung jawabkan Rp. 75.198.784.000, berdasarkanglobal;Khusus Kesbanglinmaspol jumlah item hibah dan bansos 157 item;Bahwa modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
ELFINA RAFIDAH, ST Binti KASMAN.
131 — 82
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 05-03-2018 — Putus : 20-07-2018 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 20 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
TAMIMI LANI, ST Bin ABDUL LANI Alm
110 — 59
  • Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus