Ditemukan 9695 data
100 — 38
usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat barudiperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannyakeputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa a quo dan Pasal 53 ayat(1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang UndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Dokrin
102 — 48
Tanggung jawabDireksi dalam Penerapan Good Corporate Governance sesuai denganKeputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal danPembinaan BUMN, Nomor: Kep: 23/MPM.PBUMN/2000 adalah prinsipkorporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam mengelolaPerusahaan yang dilaksanakan sematamata demi untuk menjagakepentingan Perusahaan dalam rangka maksud dan tujuan Perusahaan ;Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenai tanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketiga sebagai akibatPerjanjian
661 — 546
(putusan Mahkamah Agung RINomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standarhukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekatpada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadap gugatan Konpensi, maka8182apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinyagugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima),dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan
Terbanding/Terdakwa : KUMAIDI, S.Ag Als KUMAIDI YUSUF Bin YUSUF
164 — 260
Memperkaya artinya si pelaku dengan sengajadan unsur dengan tujuan artinya sengaja sebagai maksud;Bahwa menyimak pada dokrin tentang mens rea tersebut diatas dandihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yakniadanya musyawarah Desa yang diadakan di Balai Desa Petaling Jaya padatanggal 28 Pebruari 2013 yang diikuti oleh Perangkat Desa, ketua BPDserta perangkat, ketua RT dan ketua Karang Taruna serta tokohmasyarakatdan agenda FGD POLSEK Sungai Gelam yang diadakan dibalai desa Petaling
II Jumadi bin (alm) Ponijan,
III Jumali bin (Alm) Ponijan, dan
IV Agus Santoso
533 — 403
Dalam dokrin ilmu pidana sebagaimana telahdiuraikan diatas bahwa unsur kesengajaan baik itu merupakaan sebagaisuatu maksud, keharusan ataupun kemungkinan selalu dititik beratkan padaakibat yang terjadi sehingga dengan demikian dapat dijabarkan bahwa awalperbuatan sampai dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan awaltersebut memiliki korelasi yang sangat erat dan bukanlah merupakanperbuatan yang berdiri sendiri ;Menimbang, bahwa pembantuan sebagaimana Pasal 56 ayat (2)KUHP memiliki syaratsyarat
![](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/public/frontend/images/doc-48-green.png)
- Alasan kami memilih topik Gadai Saham sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah karena terdapat inkonsistensi putusan pengadilan terkait lembaga hukum Gadai Saham. Selain itu perkembangan kegiatan ekonomi terkait dengan kegiatan usaha ... [Selengkapnya]
kembali yang diberikan oleh debitor/pemberi gadai kepada kreditor/penerima gadai, untuk menjual bendayang digadaikan dengan cara apa pun dan dengan harga berapa pun, telahdikaji oleh Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum UniversitasIndonesia (selanjutnya disebut LKHP).Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham 7 42/13/2010 11:19:33 PM Di halaman 1 butir 3 dan halaman 17 Laporan Penelitian EksekusiGadai, Lembaga Kajian Hukum Perdata Fakultas Hukum UniversitasIndonesia, Pengkajian Literatur/Dokrin
151 — 40
:Pasal 8 : Dewan Kehormatan :Ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap dokrin, kode etik, ikrar, paktaintegritas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaperaturan Organisasi lainnya .Ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup :a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepenguurusan.b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik .c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas .d. Penyalahgunaan kewenangan .e. Pertanggungjawaban keuangan, dan.f.
54 — 44
Setidaktidaknya kesengajaan itu adadua yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahul ); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaan ini berasal.Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1 Teori kehendak ( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukan untukmelakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memang telahdikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
67 — 8
subsidairPenuntut Umum telah terpenuhi, maka berarti Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan subsidair tersebut;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diriTerdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana dalam Nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidakberalasan dan harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
76 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BahwaHalaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/20172.2.menurut dokrin hukum dari Dr. Zainal Arifin Hoesin, S.H., M.H.,dalam Hukum Administrasi Negara surat permintaan tidakmempunyai kekuatan tidak dapat menjadi dasar apabila surat itusendiri bertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka tidak boleh menjadi dasar keputusan.
120 — 46
keputusan tatausaha negara dilain pihak, akan tetapi hak menggugat barudiperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibatditerbitkannya keputusan tata usaha negara (vide Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara dan dokrin
47 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang sebenarnyasecara kasat mata terlihat, terdengar, baik secara langsung maupun tidak bahwatanah tersebut adalah mutlak milik Para Pemohon Kasasi, tidak ada keterangansaksi yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah Termohon Kasasi,Terbanding,Penggugat atau Samit Bin Kibi dan atas dasar itu Keputusan perkara a quoNomor 314/Pdt/2013/PT.DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2013 jo KeputusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 588/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 20Juni 2012 dibatalkan;Bahwa berdasarkan dokrin
70 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 314 K/Pid.Sus/2015hukum pembuktian, dokrin hukum (pendapat hukum) sebagai akibatpenggunaan analogi yaitu untuk membuatperbuatan yang tidaktercantum secara tegas dalam undangundang tetapi adakemiripannya, dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana/delik. Dapatpula analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturanhukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian ;Karena :Fakta Hukum Persidangan :1.
111 — 19
VIIIKuala Kapuas berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/620/HUKUM tanggal 05 April2011, serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal05 Mei 2011, dibawah Nomor: 95/V/2011/SK/PN.PI.R yang mana SYAIFUDIN TAGAMAL,SH selaku kuasa Tergugat II memberikan Kuasa kepada DOKRIN MULIADY, SH ;YULIATI, SH. MH dan PRATHOMO SURYO S, SH beralamat Jalan A.
SEDIHANDI
Tergugat:
BUPATI SELUMA
113 — 41
seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, karenadengan terbitnya Surat Keputusan Objek Sengketa a quo sehinggaPenggugat tidak bisa menjadi Kepala Desa Serian Bandung KecamatanSemidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;Menimbang, bahwa mencermati uraian di atas Majelis Hakimberpendapat Penggugat dalam mengajukan Gugatan telah memenuhiketentuan Pasal 53 Ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara serta Dokrin
68 — 13
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada duayakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupapengetahuan (yangdiketahui); Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan1. Teori kehendak( Wilstheorie) ; 222222 22222 136 Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu memang telah dikehendaki sebelum seseorang ituSungguhsungguh berbuat.
350 — 289
; Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 454 KISipII970 tanggal Maret1971, menentukan bahwa:Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampauibatasbatas materi pokok gugatan den tidak akan merugikanTERGUGAT dalam pembelaan atas gugatan PENGGUGATtersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;Bahwa dengan demikian berdasarkan uralan dan, penjelasan diatas,perubahan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telahsesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yurisprudensi, dokrin
428 — 72
Op.cit. hal. 133) ;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap dipersidangankesengajaan Terdakwa dapat diukur berdasarkan alat bukti yang diajukankepersidangan, yaitu kesengajaan saksisaksi, keterangan terdakwa dansuratsurat ;Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pendapat dan dokrin tersebutdihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan makaMajelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa awalnya saksi Rainita Darmadi selaku financePT.Optimal Kaswall mengirimkan media
126 — 28
berlangsung sampai sebelum putusan dijatunkan dan juga hakimsecara exofficio harus menyatakan diri tidak berwenang , sedangkan untuk eksepsikompentensi kewenangan relatif berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 2 ) RBgdan pasal 159 RBg harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawabanpertama terhadap materi pokok perkara ;Menimbang, bahwa maskipun undangundang hanya menyebut eksepsikompetensi mengadili secara absolut dan relatif, masih banyak eksepsi lain yangdiakui keabsahan dan keberadaannya oleh dokrin
55 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menimbang, bahwa dalam dokrin hukum pidana, pengertianturut serta dikenal beberapa pendapat. Majelis Hakim TingkatPertama mengarahkan Terdakwa sebagai yang melakukan, jugamenyuruh melakukan dan juga yang turut serta melakukan.Artinya jika selanjutnya Majelis Hakim pengadilan TingkatPertama ini tidak jelas mengkualifikasikan Terdakwa sebagaipelaku yang mana?