PT.TUN.JKT.kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding II masingmasing pada tanggal 27 #4Februari 2013, yang pada pokoknyamenyatakan; e Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 26/G/2012/ptunSRG tanggal 20 Desember 2012 adalah sudah tepat dan benar penerapanhukumnya;e Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudahtepat dan benar, karena obyek yang menjadi sengketa sangat jelas substansipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung

Putusan Nomor : 75/Pat.G/2011/MS.AcehT.2 secara materil adalah sama dengan bukti P.2, oleh karenanya buktitersebut tidak dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti surat para Terbanding berupa T.3 dan T.7tidak mempunyai titik singgung dan tidak relevan dengan perkara ini, olehkarenanya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;Menimbang, bahwa bukti Surat para Terbanding berupa T.4, T.5 danT.6 secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka suraisurat bukti tersebutsecara formil dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdayabukti sempurna dan mengikat yang memben bukti bahwa Penggugat sebagaidokter telah memiliki izin praktek sejak Februari 2011, secara materiil alat buktitersebut tidak memiliki titik singgung terhadap perkara Harta Bersama yangdidalikan Penggugat dalam sural gugatannya. oleh Kkarenanya harusdikesampingkan:Menimbang.

Tapijika orang yang membuat tidak bisa dihadirkan di persidangan maka suratpernyataan tersebut tidak punya kekuatan pembuktian apaapa, SedangkanPenggugat dalam hal ini tidak mengajukan saksi dipersidangan, terlepas dari itusecara Materiil alat bukti tersebut tidak memiliki titik singgung terhadap perkaraHarta Bersama yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya, olehkarenanya harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa alat bukt) P.4 sampal dengan P.16 merupakanInformasi dan Dokumen Elektronik berupa

Tidak diperkenankan misalnya,apabila atas tuntutan yang pertama ia memberikan keputusan meluluskan,sedangkan tuntutan kedua dan ketiga tidak ia singgung sama sekali karenapersoalannya Sulit unpamanya;Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya telahmenyampaikan pengakuan dalam bentuk tertulis, para Tergugat mengaku padahari Selasa tanggal 12 September 2017 benar telah berhutang kepada PT.

Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berakibat pemutusan hubungan kerjadengan Penggugat Rekonvensi;3Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai pekerja juga diikutsertakan dalamAsuransi Kesehatan, dimana biaya pengobatan yang ditanggung PenggugatRekonvensi adalah sebagai berikut:Untuk rawat jalan sebesar Rp. 3.600.000, per tahun;Untuk rawat inap sebesar Rp. 27.500.000, per tahun;untuk perawatan gigi sebesar Rp. 800.000, per tahun;Bahwa sebagaimana telah Penggugat singgung

Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak PidanaKorupsi.Di dalam Pasal 21 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan,Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukanpula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsurpenyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, makaproses pemeriksaan perkara

tertulisP1 dan P2 serta berdasarkan bukti saksisaksi, Majelis Hakim telahmenemukan faktafakta persidangan sebagai berikut:1.Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikahpada tanggal 10 Mei 2015 dan dari perkawinan tersebut Penggugat danTergugat belum dikaruniai anak;2.Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yangdisebabkan Tergugat selalu mempermasalahkan Penggugat yangterlambat pulang dari berobat (operasi) di RS Kota Mataram, dan masalahitu selalu di singgung

Eksepsi Kewenangan Absolut; Alasan Hukumnya yaitu : 220 non non cnn ne nnn non nne sencnnncnnnBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yangdiutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4 dalamHalaman 11 dari 56 halaman, Putusan No. 48/G/2014/PTUNSRGgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang dirasa milik Penggugat, akan tetapi secara

khusus dari Terbanding danTerbanding II, Turut Terbanding dan Turut Terbanding II sebagaimana yangdimaksud dan tertuang dalam Replik Penggugat tanggal 24 Juli 2021;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidak menjelaskandan menunjuk dasar hukum yang digunakan bahwa cacat yuridis berkaitanerat dengan petitum batal dan/atau tidak sah;Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 80/PDT/2021/PT PLKBahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau tidakmempertimbangkan dan menjelaskan dimana letak titik singgung

Bahwa setiap kali Penggugat singgung perihal kenapa Tergugat tidak memberikanPenggugat nafkah bathin tersebut, Tergugat menghindar bahkan pergi dari rumah.Pernah paling lama i1(satu) bulan Tergugat meninggalkan Penggugat. Dankemudian Penggugat lah yang menjemput Tergugat dari rumah orang tuaTergugat. Hal seperti ini sering kali terjadi.

meninggal dunia makamengenai penggantian kedudukan ahli waris menurut hukum waris islamsebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku berdasarkanInpres No. 1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti diatur dalam Pasal 185ayat (1) Ahli waris yang meninggal lebin dahulu dari pada si pewaris, makakedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. maka menurut hemat MajelisHakim perihal tersebut adalah murni merupakan kewenangan absolutepengadilan Agama Bima yang secara formil terdapat titik singgung

tanah tersebut dan selanjutnya pula Terdakwasendiri tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada saksi Simon Sar ;Bahwa terhadap faktafakta tersebut telah terdapat sengketa hak milik,terhadap kebenaran peristiwa hukum tersebut harus dibuktikan lebih lanjutdalam Hukum Perdata untuk menentukan status kepemilikan tanah tersebut ;Bahwa berdasarkan teori hukum dari Van Savigny dalam Bukunya LivingLaw dalam hukum itu dikenal ruang hukum public dan ruang hukum privat.Kedua ruang hukum ini terdapat titik singgung

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung telah menyimpang dari rasakeadilan sebagaimana pula yang telah dilakukan Pengadilan NegeriIndramayu yang dengan sengaja atau tidak memperhatikan sama sekali alatalat bukti tertulis sebagaimana yang sudah Pemohon Kasasi singgung dalampembuktian di tingkat peradilan pertama dan memori banding dalamperadilan tingkat kedua.

KHL, namun Saksi tidak mengetahuiapakah lahan tersebut sudah diganti rugi atau belum karena Saksi tidaktahu dengan pasti apa permasalahannya;Bahwa Saksi melihat adanya kegiatan pemanenan buah kelapa sawit olehmasyarakat tersebut sejak tahun 2017;Bahwa kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh BAPULI dilakukan diblok Q79, ABETMEN berada di blok Q80, SINGGUNG di blok 084 danKUAL di blok 084;Bahwa ketika Saksi melihat kegiatan pemanenan tersebut, Saksi sedangmelakukan patroli bersama dengan Saksi DANIEL

KHL mengalami kerugian namun Saksi tidakmengetahui berapa kerugiannya;Bahwa pada blok yang buah kelapa sawitnya dipanen oleh TerdakwaABETMEN, KUAL dan SINGGUNG, terdapat pondok yang digunakansebagai tempat beristirahat bagi Terdakwa, dimana pondok tersebut yangmembangun adalah Terdakwa;Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa membangun pondoktersebut, namun Saksi baru melihat pondok yang dimaksud pada tahun2017;Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan untuk mendirikanpondok tersebut

KHL V tersebut setelah buah kelapa sawit mulai dipanen;Bahwa Terdakwa BAPULI menguasai blok Q79, ABETMEN menguasaiblok Q80, SINGGUNG di blok 084 dan KUAL di blok 084;Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luasan blok yang dikuasai olehTerdakwa tersebut;Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memanen buah kelapa sawit diblok tersebut, namun Saksi tidak ingat berapa kali Terdakwa memanen;Bahwa Saksi melihat adanya kegiatan pemanenan buah kelapa sawittersebut sejak tahun 2017;Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak

Luka tembak singgung pada sisi dalam paha kiri.c. Korban meninggal patut diduga akibat kekerasan tumpul yangmenyebabkan patahn tulang penyusun wajah dan dasartengkorak yang biasanya disertai kKerusakan jaringan otak.. AGUSTINUS K dengan Nomor VER/09/XII/2018/BIDDOKESditemukan luka sebagai berikut:a. Luka tembak masuk dipundak kanan, menembus otot lenganatas, keluar pada pertengahan sisi luar lengan atas kanan.b.

Luka tembak singgung pada ketiak kiri.c. Korban meninggal patut diduga akibat luka tusuk benda tajampada perut sehingga menimbulkan pendarahan dalam jumlahyang mematikan.10. ANUGRAH dengan Nomor VER/10/X11/2018/BIDDOKESditemukan luka sebagai berikut:a. Bentuk kepala tidak simetris, menceng ke kiri.b. Teraba tulang kepala bagian kiri dan tulang penyusun wajahpatah menjadi beberapa pecahan.c. Rahang atas teraba lepas dari dasar tengkorak dan patahmenjadi beberapa pecahan.d.

Dari hasil pemeriksaan luar ditemukan:Kekerasan tumpul pada kepala menyebabkan patah tulangpenyusun wajah bagian kanan, patah tulang dahi, patah tulangrahang atas.Kekerasan tumpul pada pundak kanan dan kiri lengan yangmenyebabkan lukaluka memar.Luka tembak pada pundak kanan tembus kedepan ketiakkanan.Luka tembak singgung pada sisi dalam paha kiri.c.

Luka tembak singgung pada sisi dalam paha kiri.c. Korban meninggal patut diduga akibat kekerasan tumpul yangmenyebabkan patahn tulang penyusun wajah dan dasartengkorak yang biasanya disertai kKerusakan jaringan otak.9. AGUSTINUS K dengan Nomor VER/09/XII/2018/BIDDOKESditemukan luka sebagai berikut:a. Luka tembak masuk dipundak kanan, menembus otot lenganatas, keluar pada pertengahan sisi luar lengan atas kanan.b.

Titik Singgung Antara Perkara Tata Usaha Negara dan Tindak PidanaKorupsi.Di dalam Pasal 21 UndangUndang No. 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, Pengadilan Tata Usaha Negaraberwenang memeriksa dan memutuskan ada atau tidak ada unsurpenyalahgunaan wewenang yang dilakukan pejabat pemerintahan,Ketika proses perkara Tindak Pidana Korupsi berjalan dan diajukanpula permohonan tentang ada atau tidak adanya unsurpenyalahgunaan wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara, makaproses pemeriksaan perkara

Bahwa, demikian juga prilaku Termohon terhadap kedua orang tuaPemohon sebagaimana Pemohon singgung dalam posita angka (5) diatassungguh diluar kewajaran yang layaknya diperlakukan seperti orang tuasendiri, namun tidak demikian dengan Termohon, hal ini baru Pemohonketahui setelan Orang tua Pemohon menyadari/menceritakan kepadaPemohon saat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidakrukun lagi;8.

TERGUGAT).singgung dalam Poin 7 Alasan Kedua di atas, bahwa sistem BI Checkingyang selama ini berjalan di Bank Indonesia bekerja secara otomatis.Bilamana debitur tidak melaksanakan pembayaran angsuran sampai padawaktu jatuh tempo angsuran pada bulan berjalan, maka secara otomatis(by system) sistem akan langsung menentukan status koletibilitas debiturtersebut.Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2017/PT.MND.4)Bahwa tentu sangat bertentangan dengan logika hukum, pada premispertimbangannya

TERGUGAT)singgung di atas, dimana System BI Checking di Bank Indonesia berjalansecara otomatis bilamana TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) tidakmelakukan pembayaran sebelum jatuh tempo pada bulan berjalansebagaimana yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan48/2013. Jadi ditagorikannya TERBANDING (dhl. PENGGUGAT) dalamstatus Koleltibilitas 2 (Dalam Perhatian Khusus) adalah karena kesalahandari TERBANDING (dhl.

oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalamkeadaan memberakan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwatelah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya haruslah dijatuhipidana yang sesuai tingkat kesalahannya;Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis tidak adamenemukan adanya halhal pembenar atau pemaaf yang dapatmenghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, hal manasebagaimana telah pula di singgung

titiksinggung) karena kewenangan Peradilan pada lingkungan Peradilan tertentuberada didalam satu genus hukum yang sama yaitu hukum perdata dalam artiluas.Selanjutnya dicatat dalam peraktik Peradilan bahwa pokok perkara dalamgugatan perdata yang diterima dan diperiksa di lingkungan Peradilan umumsalah satunya adalah Sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketatanah karena adanya perbuatan melawan hukum ditambah denganpermasalahan tentang muara masalah kewarisan sebagai akibat hukumnya.Bahwa titik singgung

dengan runtutan faktafakta yang telahdikemukakan dalam posita gugatan, maka dari rangkaian uraian posita gugatansehingga terjadinya akumulasi tindakan hukum yang berakibat pada harusditentukannya terlebin dahulu statuta obyek sengketa yang termuat dalampetitum untuk dapat memperlihatkan bahwa adanya rangkaian tindakan yangterakumulasi merupakan sebuah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang akandiajukan dihadapan majelis hakim Judect facti untuk diperiksa kebenaranmatriilnya.Bahwa dengan adanya titik singgung