tersebut mau dibawa ke tempat penggergajian kayu didusun Dukuh Desa Banaran Wetan Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk tapi belumsampai ke tempat tujuan sudah diamankan oleh petugas Polres Nganjuk;e Bahwa benar kayu rimba sono yang dibawa Terdakwa tersebut tidak dilengkapiketerangan sahnya hasil hutan.Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu terdakwadidakwa dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sedangkandalam dakwaan Kedua melanggar pasal 83 ayat (1) huruf c jo Pasal 12 huruf h Undang Undang RINo. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selanjutnya MajelisHakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkapdipersidangan, yaitu dakwaan Pertama 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sehingga apabila

perlumempertimbangkan hal hal yang memberatkan maupun meringankan terhadap pidana yangdijatuhakan kepada terdakwa ; Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang ; Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan istri; w Mengingat pasal 83 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang Undang RI No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang Undang No 8 Tahun 1981Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ; MENGADILI1.

7arang tersebut sebanyak Rp. 1.800.000, (delapn ratus ribu rupiah). bahwabenar KM Tanpa Nama tersebut telah terdakwa sewa pada hari Rabu tanggalmOl Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib dari Sdr.AWANG KECK Als ATI Bin MYusuf. bahwabenarkapal KM Tanpa Nama tersebut terdakwa sebesar Rp. 1.200.000, (satujuta dua ratus ribu rupiah) perbulan.Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RINo. 18 tahun 2013 Tentang

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Nomor18, tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan danperaturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI.

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan sudahmengerti akan maksud dari dakwaan itu dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas,Penuntut Umum telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan membacakan 3 (tiga)keterangan saksi serta menghadirkan 1 (satu) orang ahli dalam persidangan, yangmasingmasing saksi dan ahli memberikan

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. dengan sengaja;2. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secarabersama surat keterangan sahnya hasil hutan;Ad. 1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan yang dimaksudSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumendokumen yang merupakanbukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Rabutanggal 20 April 2016 sekira pukul 14.10 WIB terdakwa telah ditangkap oleh petugaskepolisian karena kedapatan telah memuat kayu olahan yang berasal dari Kelompok JenisRimba Campuran (RC) sebanyak 325

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi,karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimanadidakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaansecara lisan dari terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman, dansetelah Majelis Hakim mendengarkan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwatersebuttidak menyangkut

Pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan pasalpasal dalam UUNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasalpasal lain dari peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkara ini;Putusan Pidana Nomor 204/Pid.Sus/2016/PN Pbu halaman 21MENGADILI1. Menyatakan terdakwa HADIANSYAH Bin M.

Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana; Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu bersifat Subsidairitasmaka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan KesatuPrimair yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 84 ayat (1) Undangundang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana:;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsuryang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair sebagai berikut :1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana yang unsurunsurnya sebagai berikut :271.

Pasal 55 ayat (1) Ke1KUHPidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurutMenimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbuktimemenuhi seluruh unsurunsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf a Undangundang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana menurut hukum, sedangkan selama berjalannyaproses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar danpemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan

Pasal 51 KUHP yangdapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas,Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undangundang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPidana sebagaimana

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPATAUKEDUABahwa terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanHalaman 4 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN BtgSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya ditempat

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPSUBSIDIAIRPERTAMABahwa terdakwa AHMAD WAHYU Bin AHMAD YUSUF pada hariMinggu tanggal 03 Januari 2019 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2019, atau setidakHalaman 5 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Btgtidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di kawasan hutan jati milikPERHUTANI petak 61B di dukuh Gembyang Desa Kalimanggis KecamatanSubah Kabupaten Batang atau setidaktidaknya

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPidana langsung dakwaan alternatif primer keduaHalaman 14 dari 23 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Btgsebagaimana diatur dalam Pasal yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 56 ke1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif primer kedua;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yangmenuntut terdakwa sebagaimana surat tuntutan pidana Penuntut Umumyang pada pokoknya menuntut terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun dandenda sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuanapabila

Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan DanPemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 56 ke1 KUHPidana danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan DAN keduamelanggar Pasal 83 ayat (1) huruf a jo Pasal 12 huruf d UU RI No. 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat kumulatif,maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruh pasal yang didakwakan kepada terdakwadi mulai dari dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b UU RINo. 18 Tahun 2013

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;3.

Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke2 KUHPyang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Unsur Orang Perseorangan;2 Unsur Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu;3.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telahterpenuhi maka Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan kumulatif;Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukanhalhal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itumerupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, makaperlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dansebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkanpasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkarayang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b UU RI Nomor 18 Tahun

Menyatakan masingmasing Terdakwa SUMARDI alias MAI bin MOMOTdan Terdakwa II RUNAIDI alias UNAI bin MOMOT bersalah melakukantindak pidana secara bersamasama dengan sengaja melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakanSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

danmeringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP sehingga pidanayang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan /udexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 88 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juncto Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut

Menyatakan terdakwa RAMIN bin SUNARDI bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memilikiizin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf b Undangundang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalamDakwaan Kedua ;2.

Pasal 12 huruf a UURI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau keduamelanggar pasal 82 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b UURI No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau melanggar pasal 82 ayat (1) huruf cJo. Pasal 12 huruf c UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, atau melanggar pasal 83 ayat (1) huruf a Jo.

Pasal 12 huruf d UURI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau melanggarpasal 83 ayat (1) huruf b Jo.

Pasal 12 huruf b UU RI No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Orang perseorangan;2.

Pasal 12 huruf b UU RI No. 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:. Menyatakan terdakwa RAMIN Bin SUNARDI tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebanganpohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenangsebagaimana dakwaan alternatif kedua;.

ALI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukanpengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaankesatu melanggar pasal 88 ayat (1) huruf a Jo pasal 16 UURI No. 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua)tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1 Orang Perseorangan.2 Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan KayuHasil Hutan.3 Tanpa memiliki dokumen yang merupakan suratketerangan sahnya hasil hutan.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad.1.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, TentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah terbukti dilakukan olehTerdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa dengan Pidana penjara dan Dendasecara kumulatif, maka kepada Terdakwa selain akan dijatuhi pidana Penjara jugaakan dihukum membayar denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar olehTerdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan pengganti denda.Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana PenuntutUmum yang

PUT.No.443/PID.SUS/2014/P.Jmb.Penuntut Umum, karenanya barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim haruslahdikembalikan kepada saksi pemiliknya melalui Terdakwa.Menimbang, bahwa meskipun dalam penjelasan Pasal 16 UndangUndangNo.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmenjelaskan bahwa alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakanuntuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkanagar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggungjawab

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SAPRI THAMIN Bin M.

bersamasama kedalam mobil Truck Dumptersebut untuk diangkut dan dibawa jalan, sedangkan untuk legalitas kayu jenisulin pacakan (belahan) dan olahan tersebut tidak ada.e Bahwa terdakwa memberikan upah dari terdakwa FAHRUR RAHMI alsANGKING bin KURDI (berkas perkara terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,(emapt juta rupiah) per truck/ per rednya sampai dengan tujuan.Perbuatan terdakwa KHALIS FUADI als ULIS bin SURIANSYAH sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Subsidiair pasal Pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Majelis terlebih dulu membuktikan dakwaan Primair pasal pasal Pasal 83 ayat (1 )huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan dengan unsurunsur sebagai berikut :1.

,Oleh Majelis Hakim akan diperintahkan untuk dipergunakan dalamperkara lain.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biayaperkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.Mengingat ketentuan pasal 83 ayat 1 huruf b UndangUndang Nomor : 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. danPeraturan lain bersangkutan.MENGAODILI1.

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa danmengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan terdakwa KOMEDI Als KAI DONI Bin JUMAR terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengangkut, menguasai atau memilild basil yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Ketemgan Sahnya Hasil Hutan ( SKSHH sebagaimanadimaksud dalam pasal 12 huruf e ", sebagaimana ciiatur dan diancampidana melanggar pasal Pasal 83 ayat (1 ) huruf b UU RI No.18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan daiamsurat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOMEDI Als KAI DONI BinJUMAR dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun penjara dikurangiselama terdakwa ditahan dan tetap ditahan di rumah tahanan Negara dandenda Rp. 700.000.000, (tujuh ratus juta rupiah ) subsidiair 3 ( tiga )bulan penjara.3.

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (2) huruf (b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;M E N G A D I L I Menyatakan Terdakwa WIYONO Bin MARKUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya

Setiap Orang;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 21 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,definisi Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yangmelakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukumIndonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia.

Pid.BLH/2017/PN.AgmAd.2. karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu: Menimbang, bahwa yang dimaksud karena kealpaannya atau karenakelalaiannya adalah sikap yang kurang hatihati, kurang memahami keadaandimana seharusnya kalau ada sikap hatihati, tentu dapat memperkirakanakibatakibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,Pemanfaatan hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, jasalingkungan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta memungut hasil hutan kayudan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakatdengan tetap menjaga kelestariannya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangdimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untukmemanfaatkan

dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatanpenebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengantidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 11 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikanoleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksimelalui kKegiatan pemanenan atau penebangan

, pengayaan, pemeliharaan, danpemasaran.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 12 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalahdokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiapsegmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 13 UU RI Nomor 18Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yangdimaksud dengan Hasil hutan

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 18 tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakimlangsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan faktafakta hukum yaitudakwaan pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yangmengandung unsurunsur sebagai berikut :1. Unsur Setiap Orang ;2.

Pasal 83 ayat (1) huruf b UndangUndang RINomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta pertaturan lain yang berhubungandengan perkara ini ;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa MHD NOR BIN YASIN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja,Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secarabersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;2.

Kemudianpada saat dilakukan pemeriksaan dokumen oleh petugas Dinas KehutananSumba Barat Daya, terdakwa SAVERINUS SAKTY WAINIGHA AliasSAKTI selaku pengemudi truk tidak dapat menunjukkan dokumenpengangkutan hasil hutan yang sah dari pejabat yang berwenang dan DEDIRAKATUPU (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motor;o Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor :18 tahun 2013 tentang Pencegahan

dan Pemberantasan Perusakan Hutan JisPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana:;ATAUKEDUABahwa terdakwa SAVERINUS SAKTY WAINIGHA Alias SAKTI masingmasing bertindak sendirisendiri baik selaku orang yang melakukan, yangmenyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersamasama dengan DEDIRAKATUPU (DPO), pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 sekitar pukul 23.00WITA atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2015 ataupada tahun 2015, bertempat di Kampung Homba Karipit, Desa Homba Karipit,Kecamatan

dokumen oleh petugas Dinas KehutananSumba Barat Daya, terdakwa SAVERINUS SAKTY WAINIGHA AliasSAKTI selaku pengemudi truk tidak dapat menunjukkan dokumenpengangkutan hasil hutan yang sah dari pejabat yang berwenang dan DEDIRAKATAPU (DPO) yang berjanji menunjukkan suratsurat perijinanpengangkutan kayu melarikan diri menggunakan sepeda motor;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12huruf (e) Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undangundang Republik Indonesia nomor18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;0Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.

dengan BeritaAcara Pemeriksaan kayu jati No 08/BAP/Ngr/2014tertanggal 11 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatanganioleh Yusamanto dan Agus Rohmat).e Akibat perbuatan terdakwa Perhutani Desa Plandirejomengalami kerugian sekitar Rp 81.822 (delapan puluhsatu ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah) atausetidaktidaknya lebih dari Rp 250, (dua ratus limapuluh rupiah).wonnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No 18 Tahun2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, atas penyusunan dakwaan Jaksa Penuntut Umumtersebut terdakwa meyatakan mengerti dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya Jaksa PenuntutUmum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dalampersidangan dibawah sumpah yaitu:1.

dibuktikan dengan minimaldua alat bukti yang sah serta didukung oleh keyakinan Hakim;Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka Majelis Hakimmengambil alih halhal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaanperkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang takterpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena itu) Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan tunggalmelanggar pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:a.

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,KUHAP, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI;1.

Pasal 22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana.ATAU:KEDUA:Bahwa Terdakwa SARAPUDIN, S.H. bin H. MUHAMAD MASUD MADAIN padahari Selasa, tanggal 18 Desember 2018, sekira Pukul 10.30 WITA, atau pada suatuwaktu pada bulan Desember 2018, atau masih dalam tahun 2018, bertempat KawasanTaman Nasional Gunung Rinjani yang beralamat di Wilayah Resort Aikmel, lokasi HutanHalaman 4 dari 13 halaman Put.

Pasal 23 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalamSurat tuntutannya yang dibacakan pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2019,menuntut Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri RabaBima yang mengadili perkaraini memutuskan :Setelahn mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.

Pasal 22 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dan peraturan perundangundangan lainnya yangberkaitan dengan perkara ini.MENGADILI> Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.> Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 18 Juni 2019Nomor. 51/Pid.B/LH/2019/PN.Sel. yang dimintakan banding tersebut ;> Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan ;Halaman 12 dari 13 halaman Put.

Pasal 12 Huruf e Undangundang Nomor 18Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimanadiatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e Undangundang Nomor 18tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.

e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana Illegal ogging;Keadaan yang meringankan:e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;e Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebanipula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. pasal 12 huruf e UndangundangNomor 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo.Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubahmenjadi Undangundang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

No. 65/PID.SUS/2014/PT.PALUPerusakan Hutan, sebagimana dalam Dakwaan yaitu Pasal 83 ayat (1)huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undangundang Republik Indonesia Nomor: 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ariyanto Arifin alias Anto denganpidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama Terdakwa beradadalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan,dan denda sebesar Rp. 500.000.000.

Putusan sedemikian rupa tersebut tidak memiliki atau tidak mempunyaidampak jera bagi orangorang tertentu atau dengan kata lain seseorangtidak segansegan melakukan tindak pidana sebagaimana yangdilarang/diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 65/PID.SUS/2014/PT.PALU2.

yang dilakukan olehterdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepadaterdakwa;Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwasecara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalampasal 12 huruf c Jo Pasal 82 ayat (1) huruf c UU No. 18 tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf aUU No. 18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jopasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraalternatif, maka Majelis Hakim untuk runtutnya pembuktian akan langsungmempertimbangkan dakwaan kedua yaitu terdakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf d Jo Pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55ayat (1) ke1 KUHP. yang mempunyai unsurunsur hukum sebagai berikut :1. Unsur Barang Siapa;2.

satu) buah gergaji bajulan dan 1 (satu) unitgerobak/geledekan terbuat dari besi tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan untuk 2(dua) glondong kayu dikembalikan ke Perhutani;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karenaterdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslahdibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amarputusan ini ;Mengingat, pasal 12 huruf d jo pasal 83 ayat (1) huruf a Undang Undang RINo.18 tahun 2013 tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal55 ayat (1) KUHP Undangundang nomor 4 tahun 2004 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan Perundangundangan yang berkaitan ;MENGADILI1.

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang mengandungunsurunsur tindak pidana sebagai berikut :1.

No. 18 tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang dimaksud dengan Suratketerangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitashasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan ;Menimbang, bahwa Pasal angka 16 UndangUndang RI Nomor 18 Tahun2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud Hasilhutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayupacakan yang berasal

dari kawasan hutan.Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 UndangUndang RI Nomor18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu Alatangkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutantelah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain.Hal. 15 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2016/PN.PbuMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 UndangUndang RI Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

Hutan, yang dimaksudSurat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yang merupakan buktilegalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Dengan Sengaja adalahberarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan.

pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan telah terpenuhi dalamperbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu Penuntut Umumtelah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatanTerdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimana teruraidi atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi Dengan sengaja mengangkuthasil hutan yang tidak dilengkapi secara