Ditemukan 168 data
144 — 33
Pasal 42 Ayat (1) : bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang, antara lainyaitu :Huruf c : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda danPeraturan Perundang undangan lainnya, Peraturan KepalaDaerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalammelaksanakan program pembangunan daerah dan kerja samainternasional di daerah.Huruf h : Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalampenyelenggaraan pemerintahan daerahb.
80 — 11
Sedangkan tugas dan tanggung jawab Badan Anggaran adalah :a) Memberikan saran dan pendapat berupa pokokpokok pikiran DPRDkepada Kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaranpendapatan dan belanja daerah selambatlambatnya 5 bulamsebelum ditetapbkannya anggaran pendapatan belanja daerahb) Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepadakomisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasanrancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plaponanggaran sementarac) Melakukan
Terbanding/Terdakwa : H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H., M.AP, M.H Bin Alm GT. MUHAMMAD FARID
141 — 71
Pasal 1 ayat 18 Bendahara Pengeluaran adalah orangyang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untukkeperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaanAPBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerahb.
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
503 — 679
Memberikan mantaat bagi perkembangan perekonomian Daerahb. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanpelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidupmasyarakat; danc. Memperoleh laba dan/atau keuntunganPasal 7 ayat (4)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengantujuan:a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atasair minum;b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitasdengan harga yang terjangkau;c.
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
556 — 857
Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerahb. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaanpelayanan air minum yang bermutu untuk pemenuhan hajat hidupmasyarakat; danc. Memperoleh laba dan/atau keuntunganPasal 7 ayat (4)SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengantujuan:a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atasair minum;b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitasdengan harga yang terangkau;c.
HERYA SAKTI SAAD, SH.
Terdakwa:
MOH. TEGUH AVIANTARA, S. Pi Bin H. HASANUDDIN Alm
126 — 13
Menerima, menyimpan dan menyalurkan bareang milik daerahb. Meneliti, dan menghimpun dokumen pengadaan barang yangditerimac. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengandokumen pengadaand. Mencatat barang milik daerah yang diterima kedalam buku /kartubarange. Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan ;danf.
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
MARAHALIM HARAHAP, S.SOS
168 — 47
KepalaSeksi pada Bidang Akuntan si, BidangAnggaran dan Perbendaharaa n, Bidang 11,00%Pengelolaan Aset Daerahh) Staf pada Bidang Pendapatan 29,75%i) Staf pada Sekretariat, Bidang Akuntasi,Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, 17,00%Bidang Pengelolaan Aset Daerahj) Pegawai tidak tetap (kontrak) pada 3,50%Bidang PendapatanHalaman 149 dari 334 Nomor 51/Pid.SusTPK/2020/PNMdnk) Pegawai tidak tetap (kontrak) padaSekretariat, Bidang Akuntasi, BidangAnggaran dan Perbendaharaan, Bidang 8,00%Pengelolaan Aset Daerahb
106 — 24
Pendapatan asli daerahb. Dana Perimbanganc. Lainlain pendapatan daerah yang sahBahwa secara teknis tidak tahu tentang pagu sebesar Rp. 7.958.600.000,untuk pembangunan Gedung Perawatan RSUD Rembang TA 2012tersebut;Bahwa sesuai dengan catatan atas laporan keuangan pertanggungjawabanAPBD Kab.
295 — 86
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerahb. Bantuan Transportasi dalam Kota Bangkinang Rp. 17.600.000,c. Perjalanan Dinas Luar Kota Bangkinang Rp. 310.000.000,8. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daeraha. Ke Ibu Kota Provinsi Rp. 31.000.000,b.
83 — 25
Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawabanpejabat lembaga Negara baik di tingkat Pusat maupun Daerahb.
59 — 19
Halhal yang memberatkan : Terdakwa sebagai pejabat BUMN telah melakukan tindakan yang kontraproduktif dengan upaya pemerintah dan negara dalam rangka memberantastindak pidana korupsi Terdakwa sebagai pejabat pemerintahan, seharusnya memberi contoh danteladan yang baik kepada bawahan maupun kepada pejabat pemerintahanyang lain, tetapi yang dilakukan terdakwa justru sebaliknya.253 Terdakwa sebagai aparat pemerintahan mengabaikan asas kehatihatian(asas prudential), bahkan abai dalam mengelola keuangan daerahb
60 — 37
Naskah Perjanjian Hibah Daerahb. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.Cc. Proposal /dokumen lain yang disamakan.d.
101 — 52
Membuat peraturan daerahb. Membahas dan mengesahkan APBD bersamasamaeksekutifCc. Menerima Aspirasi Masyarakat antara lain masalahPertanahan, Perizinana dan Pendidikan.Tugas saksi di Komisi Bidang Pemerintahan yaitue Melakukan rapat kerja dengan SKPD yaitu BKD, Kantor Perizinan,Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, bagian Pemerintahan (Asda !)
288 — 62
Pasal 1 ayat 18 Bendahara Pengeluaran adalah orang yangditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untukkeperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaanAPBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerahb. Pasal 18:Halaman 75 dari 342 Putusan Nomor 19/Pid. SusTPK/2019/PN.
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
263 — 91
Fotokopi pembayaran pajak daerahb&. Fotokopi jaminan kesehatan bidang ketenagakerjaanO1. Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan termin kesatuoO. Berita acara serah terima penyerahan pertama (PHO)Hal 52 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.kemudian diterbitkan SP2D dengan nomor : 10326SP2DLS.BANPR/2.05.01/12/2014 tanggal 23 Desember 2014 sebesar Rp.198.200.000, dipotong PPN sebesar Rp.18.018.182, dan PPH sebesar Rp.3.603.636, sisa sejumlah yang ditansfer ke rekening CV.
81 — 30
PP dan Lembaga Lain Daerah.Pasal 3 berbunyi :Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2, Setda menyelenggarakan fungsi :a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerahb. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, BadanPerencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, LembagaTeknis Daerah, Satpol PP dan Lembaga Lain;c. pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah, pemerintahanumum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah danpersandian;d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
125 — 520
Pegawai Badan Penanggulangan Bencana DaerahB. Team Relawan :1. ABDILLAH, 2. ABDUL ROHMAN, 3.ABDULLAH SYAFEI, 4. ADE DASIMAN, 5. ADE RAHMAT,6. ADITYA DWI P, 7. AGUSTIAN ST,8. AGUNG PS, 9.AHMAD SAIMAN, 10. AIDIL F, 11. ANDI ABI S, 12. ARISMUNANDAR, 13. ASNAN ATANI, 14. AYADIN, 15.DASMUN, 16. DEDI EKO, 17. DIAS ARYA, 18. ENDISUHENDI, 19. ENDRA JUANDA 20. FERI FADLI 21. GANUNUGROHO 22.HARTONO 23. H. ACANG 24. HARUN ALRASYID, 25. IBNU CHOIRI 26. IBNU SYAHRUL 27. IPALBARGO 28. ISMAIL MARZUKI 29.
113 — 29
Merancang, merevisi dan membahasPeraturan Daerahb. Membahas usulan Peraturan Daerah yang diajukan oleh PemerintahDaerahc. Menilai Keputusan atau Peraturan Gubernur DKI Jakarta.2. Fungsi Anggaran, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :a. Merancang, membahas dan mengesahkan APBD, yang secara teknisdibahas antara Badan Anggaran DPRD DKI dan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD)3. Fungsi Pengawasan, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :a.
125 — 9
Berada dalam penguasaan, pengurusan,dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara. baik di tingkat pusatmaupun di daerahb.
200 — 55
Pendapatan Asli Daerahb. Dana Perimbanganc. Lainlain Pendapatan Daerah yang sah. Untuk PAD terdiri atas :a. Pajak DaerahHalaman 237 dari 419Putusan No. 42/Pis.Sus/TPK/2016/PN.Badgb. Retribusi daerahc. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkand.