Ditemukan 4438 data
Pembanding/Tergugat II : Rio Mulyadi Bin Tazarmin Diwakili Oleh : PERA CANDRA
Terbanding/Penggugat : ELIMAWARTI WAHAB BINTI WAHAB
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi cq Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh
79 — 65
Domeinverklaring untuk Sumatera tersebut dalam pasal 1 dariStaatsblad 1874 No. 94f;12. Domeinverklaring untuk keresidenan Menado tersebut dalampasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;13. Domeinverklaring untuk residentie Zuider en Oosterafdeling vanBorneo tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 58;3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 No. 117)dan peraturan pelaksanaannya;4.
ENJANG SLAMET, SH.
Terdakwa:
NAJIB, S.Sos
177 — 200
- Asli 1 (satu) bundle dokumen keuangan pencairan TU-II, SP2D Nomor : 1874/2018 tanggal 30 Mei 2018.
- Asli 1 (satu) bundel dokumen keuangan pencairan TU-III, SP2D Nomor : 1873/2018 tanggal 30 Mei 2018.
- Asli 1 (satu) bundel dokumen keuangan pencairan TU-IV, SP2D Nomor : 1877/2018 tanggal 30 Mei 2018.
- Asli 1 (satu) bundel dokumen keuangan pencairan TU-V, SP2D Nomor : 1872/2018 tanggal 31 Mei 2018.
KonselAsli 1 (satu) bundle dokumen keuangan pencairan TUl, SP2D Nomor : 1439/2018tanggal 19 April 2018.Asli 1 (Satu) bundle dokumen keuangan pencairan TUIl, SP2D Nomor : 1874/2018tanggal 30 Mei 2018.Asli 1 (satu) bundel dokumen keuangan pencairan TUIIl, SP2D Nomor : 1873/2018tanggal 30 Mei 2018.Asli 1 (satu) bundel dokumen keuangan pencairan TUIV, SP2D Nomor : 1877/2018tanggal 30 Mei 2018.Asli 1 (Satu) bundel dokumen keuangan pencairan TUV, SP2D Nomor : 1872/2018tanggal 31 Mei 2018.Asli 1 (Satu)
KonselAsli 1 (satu) bundle dokumen keuangan pencairan TUl, SP2D Nomor : 1439/2018tanggal 19 April 2018.Asli 1 (Satu) bundle dokumen keuangan pencairan TUII, SP2D Nomor : 1874/2018tanggal 30 Mei 2018.Asli 1 (satu) bundel dokumen kKeuangan pencairan TUIIl, SP2D Nomor : 1873/2018tanggal 30 Mei 2018.Asli 1 (satu) bundel dokumen kKeuangan pencairan TUIV, SP2D Nomor : 1877/2018tanggal 30 Mei 2018.Asli 1 (Satu) bundel dokumen keuangan pencairan TUV, SP2D Nomor : 1872/2018tanggal 31 Mei 2018.Asli 1 (satu
67 — 53
Sisum Kwala tersebut ;Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perkara a quo surat penyerahan tanahdengan ganti rugi dari Sisum Kwala kepada Daut dan Nurlela tanggal 9 Januari1995 adalah akta di bawah tangan (disingkat ABT), hal mana menurutketentuan Pasal 1874 KUHPerdata, Pasal 284R.Bg, ABT adalah tulisan atauakta yang ditanda tangani dibawah tangan tidak dibuat dan ditanda tanganidihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri elehseseorang atau para pihak seperti Suratsurat, registerregister
Terbanding/Terdakwa : Drs. Syamsul Huda, MH
156 — 120
Berkas Desa Luas Luas NomorPermohonan Hasil IndentifikasiUkur Bidang Halaman 50 dari 99 Perkara Nomor 99/PID.SUSTPK/2017/PT SBY 1 522/2010 Junrejo 43044 41562 015032 524/2010 Junrejo 13544 10580 014943 525/2010 Junrejo 2700 154 014354 526/2010 Junrejo 2660 6919 015005 528/2010 Tlekung 2240 412 010286 529/2010 Tlekung 1909 662 010637 530/2010 Tlekung 2740 1208 010578 531/2010 Tlekung 2780 1773 010619 532/2010 Junrejo 2420 2/767 0149710 533/2010 Junrejo 1874 8427 0149811 534/2010 Junrejo 8310 4030
69 — 32
dari Keluarga Drs.Dahlan Moh.Gau yaitu Ny.Nuraeni Dahlan Moh.Gau, Ir.HidayatDahlan, Ir.Taufik Dahlan, Ir.Nafriwati Dahlan, dan Alif Surya Firman Dahlan kepada Nurhayati(Tergugat VIII);Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan alat bukti surat bertandaT.VIII7 tersebut menilai bahwa bukti tersebut bersifat sepihak atau dibuat sendiri oleh pihakyang memberikan pernyataan dalam bukti surat dimaksud, sehingga berdasarkan ketentuanPasal 1874 KUH Perdata jo.
110 — 58
M.Saleh Marhat dengan jual beli bawah tanganbukan merupakan akta Otentik Walaupun kemudian di warmeeking pada NotarisSumitro,SH.Mkn sehingga terhadap kepemilikan dan jualbeli atas tanah tersebutharuslah dibuktikan terlebih dahulu;Sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata, yaitu Yang dianggap sebagai tulisandi bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat,daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisan yang lain yang dibuattanpa perantaraan seorang pejabat umum;32Pasal 1868 KUHPerdata
Drs. MISBACHUL MUNIR
Termohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
72 — 44
Bukti T14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Suratdari Kepala Bagian Tata Usaha Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Timur tanggal 11Maret 2016 Nomor : Kw.15.1/2/Kp.00.3/1874/2016 Hal:Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Tenagahonorer Kategori II;15.
298 — 86
Terang dan tunai artinya penyerahanhak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang,dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannyadilakukan secara tunai dan bersamaan, AJB harus dibuat dengan keadaanyang sebenarnya;> Bahwa ahli menerangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuattidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umun, tetapicukup oleh pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan 1874 KUHPerdata;> Bahwa ahli menerangkan prosedur Pembuatan
Terang dan tunai artinya penyerahanhak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang,dalam hal ini Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta pembayarannyadilakukan secara tunai dan bersamaan, AJB harus dibuat dengan keadaanyang sebenarnya bahwa pihakpihak itu benar;Bahwa ahli menerangkan akta dibawah tangan adalah akta yang dibuattidak dilakukan oleh dan atau di hadapan pejabat pegawai umun,, tetapicukup oleh pihak yang berkepentingan saja, sesuai dengan 1874 KUHPerdata;Bahwa ahli menerangkan
Terbanding/Tergugat I : FADHLURRAHMAN
Terbanding/Tergugat II : MANJURIA M.AMIN
Terbanding/Tergugat III : Effendi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat Jalan Bebas Hambatan Dan Perkotaan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh Cq Sekretaris Panitia Ganti Rugi Dan Pengadaan Tanah Provinsi Aceh pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
Terbanding/Turut Tergugat I : M. DAHLAN AR
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Cq Gubernur Provinsi Aceh Cq Bupati Kabupaten Aceh Besar Cq Camat KEcamatan selimum Cq Geuchik Menasah Baro
Terbanding/Turut Tergugat III : JULIANI MUKHTAR, S.H, M.Kn
50 — 21
sebagaiketerangan yang dikehendaki, artinya isinya mengikat diri penandatangan,dengan demikian akta dibawah tangan mengikatnya tidak memilikipembuktian keluar (harus dianggap benar sepanjang tidak ada bukti lainyang sah dapat menggugurkannya) dan berdasarkan ketentuan kalauSurat itu merupakan pernyataan sepihak harus ditandatangani oleh yangmembuat pernyataan dan apabila merupakan kesepakatan kedua belahpihak mesti ditandatangani kedua belah pihak syarat penandatanganan,ditegaskan dalam Pasal 1869 dan Pasal 1874
88 — 19
wewenang untukmemindahtangankan barang yang dibebani itu ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1171 KUH Perdata ,Hipotek hanya dapat diberikan dengan akta otentik kecuali dalam hal laindengan tegas ditunjuk oleh undangundang dan pemberian kuasa atashipotek harus dibuat dengan akta otentik ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkanbeberapa bukti surat dari kuasa hukum Para Penggugat yang menurutMajelis Hakim merupakan akta bawah tangan (ABT) ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1874
199 — 70
CPCLP &PARTNERS, beralamat di Jalan Teuku Umar No. 121, KomplekPertokoan INVESTAMA Blok V, Denpasar, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor :39/LOMA/VII/2020 tanggal 25 Juni 2020,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri DenpasarRegester Nomor 1874/Da/2020, pada tanggal 27 Juli 2020,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Halaman 1 dari 101 Putusan Perdata Nomor 131/PDT/2020/PT DPSDanPT Bank Pembangunan Daerah Bali Bpd Bali Kantor Cabang Klungkung
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RADEN HAIRUL SUKRI,SH
177 — 73
laporan 15/02/18 (transaksi dana masuk dari BNPB).71)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/05/16 31/05/16,tanggal laporan 14/02/1872)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/06/16 30/06/16,tanggal laporan 14/02/1873)1 (satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.Rekening : 554401000185304, periode transaksi 01/07/16 31/07/16,tanggal laporan 14/02/1874
1291 — 1114 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak ... [Selengkapnya]
BankDuta Nomor 4 tanggal 2 April 1990 dari Notaris Abdul Latif di Jakarta;33 (tiga puluh tiga lembar) lembar fotocopy Akta Notaris Abdul LatifNomor 1874 tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. BankHal. 114 dari 253 hal. Put. No. 743 K/PID.SUS/2016133.134.135.136.137.138.139.140.Duta;1 (satu) bundel Akta Notaris Abdul Latief nomor 57 tahun 1982 AktaPerubahan Perseroan Terbatas PT. Graha Sarana Duta;1 (satu) bundel Akta Notaris Tahjawati nomor 135 1981 Akta PerseroanTerbatas PT.
No. 743 K/PID.SUS/2016132.133.134.135.136.137.138.139.140.33 (tiga puluh tiga lembar) lembar fotocopy Akta Notaris Abdul LatifNomor 1874 tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT.Bank Duta;1 (satu) bundel Akta Notaris Abdul Latief nomor 57 tahun 1982 AktaPerubahan Perseroan Terbatas PT. Graha Sarana Duta;1 (satu) bundel Akta Notaris Tahjawati nomor 135 1981 AktaPerseroan Terbatas PT.
Graha Sarana Duta ke Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Raja Ampat tanggal 4 Desember 2007 beserta FakturPajak Standar 1 (satu) lembar;131) 7 (tujuh) lembar fotocopy akte Perubahan Anggaran Dasar PT.Bank Duta Nomor 4 tanggal 2 April 1990 dari Notaris Abdul Latif diJakarta;132) 33 (tiga puluh tiga lembar) lembar fotocopy Akta Notaris Abdul LatifNomor 1874 tahun 1990 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT.Bank Duta;133) 1 (satu) bundel Akta Notaris Abdul Latief Nomor 57 Tahun 1982Akta Perubahan Perseroan
51 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2009 sampaidengan tanggal 08 September 2009 ;12.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09September 2009 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2009 ;13.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1873/2009/S.905.Tah.Sus/PP/2009/MA tanggal 10 Nopember2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh)hari, terhitung sejak tanggal 06 Nopember 2009 ;14.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo. 1874
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ITO MARLIZA, S.H,
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : RADEN HAIRUL SUKRI,SH
141 — 65
Rekening :554401000185304, periode transaksi 01/07/16 31/07/16, tanggal laporan14/02/1874) 1 (Satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No. Rekening :554401000185304, periode transaksi 01/08/16 31/08/16, tanggal laporan14/02/1875) 1 (Satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No. Rekening :554401000185304, periode transaksi 01/09/16 30/09/16, tanggal laporan14/02/1876) 1 (Satu) lembar laporan transaksi DSP BPBD SOLSEL TH 2016 No.
129 — 81
II Kohir Nomor 1874 atasnama Irawati dengan batas-batas sebagai berikut :
- Tanah sawah di Dusun Sambileren RT.02 RW016 Desa Purwoasri, Kecamatan Gumuk Mas, Kabupaten Jember, Luas 880 m2 Persil 70 Blok S.
Utara : Sawah Mugeni;
Timur : Sawah Irawati;
Selatan : Rel Lori;
Barat : Sawah Damanhuri, Mashuri;
1.GREGORIUS WILHELMUS
2.YOHANES NONG YAN
3.ANTONIUS TESEN
5.THERESIA OKO
6.ANASTASIA FLORIDA D
7.GREGORIUS WILHELMUS alias ARI
Tergugat:
1.SUSO SUHAMI YULIANTI
2.HANDOKO WIJAYA
3.PETRUS POLIKARPUS FERNANDES
4.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Bupati Sikka
5.Pemerintah RI Cq. Kementerian Agraria Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan ATR Kabupaten Sikka
98 — 117
tanpa upacara adat, pengangkatan anak Tidak Sah; karena itu tidak mengakibatkan kedudukan hukumsebagai anak angkat, meskipun secara nyata telah dipeliharasejak kecil;Dalam perkara a quo, proses pengangkatan anak oleh Bapak Haiadan Mama Theresia Nona atas diri Tergugat dilakukan denganupacara adat WIHI TA*IN TEMO DULAK dan diumumkan kepadakhalayak ramai maka Pengangkatan Anak tersebut Sah, dankarenanya mengakibatkan kedudukan hukum sebagai anak angkat;2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1874
1.UCU SYAMSUL HUDA
2.DIRAYAH BINTI UMAR HASAN
3.NUNUNG
4.SALAHUDIN UMAR HASAN
5.DURORUL BAHIYAH
6.MULHAH
7.AGUS MUKTI UMAR
8.M. CHUMAEDI
Tergugat:
1.PT. MAJU SUKSES SENTOSA
2.HO HARIATY
3.H. A. KADIR USMAN, SH
4.NOVITAWATI YUDHIANINGSIH, SH
Turut Tergugat:
1.DZATIL HIKMAH, SH., MKn
2.MUHAMMAD RAWI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG BPN ATR KABUPATEN BEKASI
203 — 247
Sedangkan akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari seorangHalaman 73 dari 91Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PN CkrPejabat dimana Pasal 1874 KUHPerdata menyatakan bahwa yang dianggapsebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawahtangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisantulisan yang lainyang dibuat tanpa perantaraan seorang Pejabat Umum.
1.AGUSTUPEL
2.NETANYA
Tergugat:
1.SINGKAPSON
2.PAHAN
3.SENDONG S. LAMBUNG
Turut Tergugat:
SENDONG S. LAMBUNG
96 — 28
tersebut sebagai berikut, bahwa sebuah surat pernyataan, jika mengacupada KUH Perdata, bukan merupakan akta autentik sebagaimana diaturdalam Pasal 1868 KUH Perdata, yaitu suatu akta yang dibuat dalam bentukyang ditentukan undangundang oleh atau di hadapan pejabat umum yangHalaman 89 dari 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2020/PN PIkberwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, melainkan, surat pernyataantersebut merupakan akta yang ditandatangani di bawah tangan sebagaimanadiatur dalam Pasal 1874
127 — 28
Akta di bawah tangan adalah sebagai tulisantulisan di bawah tangandianggap aktaakta yang ditandatangani di bawah tangan, suratsurat,registerregister, suratsurat urusan rumah tangga dan lainlain tulisanyang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum" (Pasal 1874 ayat (1)KUH Perdata);Bahwa berdasarkan bentuk formil surat kuasa khusus, dapat berupa:Halaman 69 Putusan No. 30/Pdt.G/2013/PN.DUM1.