Ditemukan 4844 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-10-2014 — Putus : 27-02-2015 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN.Tbk
Tanggal 27 Februari 2015 — NIEL STEYVEN TAMASOLENG Bin REINHARD TAMASOLENG; DARMAWAN SAPUTRA Bin ANDI YAKUP MATTANETE
13295
  • terpenuhi sesuai RKAP dan Nakhoda program;e Cargo crude pemerintah terangkut seluruhnya sesuai permintaan; e Terlaksananya pola trayek dan pengoperasian Kapal milik, time charter, spotcharter, dan COA untuk mengangkut kargo minyak mentah, BBM, NonBBM, danLPG baik nasional maupun internasional sesuai Nakhoda program; e Biaya pengangkutan laut yang efisien; e Tidak terjadi depot kritis yang disebabkan oleh Kapal; e Terpenuhinya KPI dan SLA yang telah disepakati; e Pemenuhan bunker yang termonitor dan terkendali
Putus : 15-11-2016 — Upload : 08-02-2017
Putusan PN KUTACANE Nomor 149/Pid.B/2016/PN-Ktn
Tanggal 15 Nopember 2016 — 1. Terdakwa I dr. PANDI SIKEL Als. SIKEL Bin H. UMUR DESKY (Alm), 2. Terdakwa II ZAINI SELIAN Als. ZEN Bin SANUDIN (Alm), 3. Terdakwa III FAUZI ISKANDAR Als. FAUZI Bin SOPIAN, 4. Terdakwa IV YASIR ARAFAT Als. YASIR Bin BUN ANSARI (Alm), 5. Terdakwa V MUHAMMAD ALI Als. MAMAD Bin MADINKA, dan 6. Terdakwa VI RIDWAN Als. ERWIN Bin CAT (Alm)
24590
  • Pada saatsituasi Sudah tidak terkendali lagi, Saksi korban ZAINUDDIN Als. KUNEKBin SEMADUN, Saksi JAMIDI Als. JUMIDI Bin KAMSIR, SaksiSUDARJO Als. SUDAR Bin MAAN (Alm), Saksi SALIDUN Bin UTARkemudian pergi keluar dari dalam mobil menyelamatkan diri agar tidakterjadi serangan dari Anggota IPK.Selanjutnya pada mobil merek Toyota INNOVA warna hitam BK 1675 DNyang berada di urutan kedua, kemudian dengan tenaga bersamaTerdakwa dr. PANDI SIKEL Als. SIKEL Bin H.
Register : 13-01-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pgp
Tanggal 30 Mei 2017 — SUKARDI bin ARBA’I (alm)
11819
  • kewajibandalam memelihara kehidupan masyarakat yang tertiob dan kondusif;Bahwatijuan dibentuknya tim oleh pemerintah desa adalah agarpembangunan bisa berjalan, keharmonisan kehidupan masyarakat tetapterpelinara, perusahaan pun bisa leluasa dalam beraktifitas dan izin yangHalaman 10 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2017/PN Pgpditerbitkan untuk perusahaan oleh Bupati pun tetap dihormati dan tidakmenjadi gugatan masyarakat;Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tim telah mampu membuat situasimasyarakat lebih terkendali
Putus : 22-06-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1335 K/PID.SUS/2015
Tanggal 22 Juni 2015 — I PUTU SUARJANA, SH, MH;
8957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhanteknis yang disyaratkan ;b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan, serta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintahdaerah; Pasal 12 Ayat (2) Belanja atas beban anggaran belanja negaradilakukan berdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untukmemperoleh pembayaran.
Register : 09-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 24/Pid.B/2021/PN Pdp
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
M. RIKZAN NUARI, S.H.
Terdakwa:
MAIFIRNANDA panggilan NANDA
13358
  • Hendrawan berteriak kepadamassa Malalo dengan berkata tidak ada yang boleh merusak barangbarang orang disini, setelah itu Saksi melihat mereka melepaskan sepedamotor tersebut, Bahwa Saksi berada di depan rumah Saksi Yusman sekitar 10(sepuluh) menit, selama itu Saksi tidak ada melihat pengrusakan danpembakaran sepeda motor dan Saksi juga tidak ada melihat SaksiSuryanto (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Saksi HardiansyahPutra di depan rumah Saksi Yusman, kemudian Saksi melihat massasudah tidak terkendali
Register : 19-05-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pdt.Sus/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 12 Nopember 2015 — Penggugat:
PT.GLOBAL SARANDA PERKASA
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
233145
  • Utr11.12.karenanya dapat menimbulkan konsekuensi harga bawang putih di pasaryang ada akan semakin tidak terkendali.
    Utr184.185.186.187.Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Peraturan IX.E.1) yangmenyatakan bahwa:Perusahaan Terkendali adalah suatu perusahaan yang dikendalikan baiksecara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan.Transaksi afiliasi adalah Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atauPerusahaan Terkendali dengan Afiliasi dari Perusahaan atau Afiliasi darianggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utamaPerusahaan.Lebih jauh, contoh penerapan hubungan afiliasi menurut UU PersainganUsaha
Register : 25-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 17/Pid.B/LH/2021/PN Tjt
Tanggal 8 Juli 2021 — Pidana - Penuntut Umum : AB Silitonga, SH - Terdakwa : Leonardo Dewa Brata anak dari Willy Soepardi mewakili PT Dewa Sawit Sari Persada
12981212
  • dansangat tidak sesuai baik jenis alat maupun jumlahnya karena masih sangatkurangsebagaimana tertuang dalam Permentan Nomor 05 tahun 2018tentang Pembukaan dan/atau pengolahan lahan tanpa membakar dan PPNo. 4 tahun 2001 tentang Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaranlingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan; Bahwa ahli menerangkan PT DSSP tidak menyediakan sarana dan prasaranayang memadai untuk mencegah terjadinya karhutla sehingga menyebabkankebakaran diareal usahanya tidak terkendali
Register : 15-11-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 560 K/TUN/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — MASENAH, DKK VS KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;
2832969 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketika hukum eksis terhadap negaramaka kekuasaan negara menjadi terkendali dan selanjutnya negaraakan dijalankan berdasarkan hukum yang berlaku;Hukum ada karena tiga alasan sebagaimana dinyatakan olehRadbruch yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian serta alasankeempat yaitu kebenaran.
Register : 30-11-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 19-05-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1480/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUSTOFA
Terdakwa:
YOGA SUARDANA Als. MASWADI Als. MASWADY.
240124
  • Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapatmelaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yangterutang (Self assessment), sehingga melalui sistem ini administrasiperpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali,sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajibd.
Register : 06-04-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 17/PID.TPK/2021/PT MKS
Tanggal 5 Juli 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AMBO ASSE Bin H. Dg. MATTERU. Diwakili Oleh : SUTARMIN YAMAN,S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : A. SAIFULLAH, SH
11831
  • yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadidasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab ataskebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktiyang dimaksud;Peraturan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 huruf a,b dan c menyatakan Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkanatas prinsipprinsip: Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yangdisyaratkan; Efektif, teraran dan terkendali
Register : 23-10-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 15-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 749/Pid.B/LH/2018/PN Bpp
Tanggal 11 Maret 2019 — Penuntut Umum:
Ita Wahyuning Lestari, SH.
Terdakwa:
ZHANG DEYI Anak dari ZHANG ZHENQING
1418443
  • Ahli menjelaskan bahwa Proses penurunan rantai jangkar sebelum alurpipa sangat tidak dianjurkan karena bisa menyebabkan rantai jangkartidak terkendali. Ahli Menjelaskan bahwa tugas pandu sebenarnya agar prosesperkapalan bisa terlaksana dengan selamat , dan dia bisa mengetahuirambu rambu yang ada atau tidak ada . dan mengetahui jarak buihyang ada di perairan.
Register : 29-02-2016 — Putus : 14-07-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mnk
Tanggal 14 Juli 2016 — - BASIRUN, SE
13682
  • Pelaksanaan anggaran belanja negaradidasarkan atas prinsipprinsip efektif. terarah dan terkendali sesuaidengan rencana. program/kegiatan. serta fungsi setiapdepartemen/lembaga/pemerintah daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis PenyelenggaraanBahan Bangunan Rumah (BBR) Tunai (Cash Transfer) Melalui Kelompokhalaman 125 dari 159 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2016/PN.MnkMasyarakat Tahun 2012 yang diterbitkan oleh Direktorat Perlindungan SosialKorban Bencana Sosial.
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
19276
  • Bahwa pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarmi Tahun 2019,berlangsung secara serentak pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di142 (seratus empat puluh dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS)yang berada dalam Daerah Pemilihan (Dapil), Dapil Sarmi 1Halaman 13 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRsebanyak 40 TPS, Dapil Sarmi 2 sebanyak 52 TPS dan Dapil Sarmi 3sebanyak 50 TPS, dalam suasana aman, lancar dan terkendali;Bahwa penghitungan perolehan suara
Register : 06-05-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — Ir. FADHILLAH ROHMAN Bin (Alm) MUHAMMAD ASIM
12419
  • pihakke3 dimana Ketua Komite menyetujui dan melepaskan seluruh pelaksanaandilapangan adalah tanggung jawab Bendahara termasuk dalam hal penarikan dana dan pembayaran material; Dan tindakan selanjutnya saksi merekomendasikan kepada pihak Dirjen PSMPuntuk mengganti Ketua dan Bendahara Komite Pembangunan, dikarenakantokoh utama penanggung jawab program di lapangan tidak dapat menjalankankewajibannya dengan baik sehingga dikhawatirkan nantinya prosespelaksanaan pekerjaan akan sangat terganggu dan tidak terkendali
Register : 05-11-2012 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 19-06-2013
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 65 -K / PM.II-10 / AD / XI / 2012
Tanggal 16 April 2013 — - Kapten Cpn Supriyadi 21960098290775 - Lettu Cpn Abdi Darnain 12080103610687
13254
  • terdapat di ekor Helikopter yangdikendalikan oleh Rudder/Pedal) pada saat memantul ke arahkanan landasan.Bahwa Terdakwa 1 = menyatakan = setelah mencobamengendalikan pesawat dan ternyata pesawat tidak bisadikendalikan, pada saat itu juga pesawat/Helikopter terbangtidak beraturan berputar dan turun ke arah kanan landasansehingga posisi pesawat tidak lagi berada di atas landasanmelainkan kearah jurang yang terletak di sebelah kananlandasan.Bahwa Terdakwa 1 menyatakan pesawat /Helikopter terbangtidak terkendali
Register : 07-01-2015 — Putus : 27-03-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 27 Maret 2015 — -LUKMAN APANDI, S.Pd.I Bin ACENG HOLIL -TONI, S.Pd.I bin ADUNG AS;: - DARMADI Bin SUBANI
12324
  • pihakke3 dimana Ketua Komite menyetujui dan melepaskan seluruh pelaksanaandilapangan adalah tanggung jawab Bendahara termasuk dalam hal penarikandana dan pembayaran material; Bahwa tindakan selanjutnya saksi merekomendasikan kepada pihak Dirjen PSMPuntuk mengganti Ketua dan Bendahara Komite Pembangunan, dikarenakan tokohutama penanggung jawab program di lapangan tidak dapat menjalankankewajibannya dengan baik sehingga dikhawatirkan nantinya proses pelaksanaanpekerjaan akan sangat terganggu dan tidak terkendali
Register : 28-11-2011 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 02-07-2012
Putusan PN AMBON Nomor 02/Pid.SUS/2011/PN.AB
Tanggal 23 April 2012 — FRETS NAHUMURY, S.Pd
9060
  • Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dapat dilaksanakansecara tertib, terarah dan terkendali maka penyalurannyadilaksanakan secara bertahap melalui 2 tahapan systempenyaluran.50b.
Putus : 03-06-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1048 K/PID.SUS/2013
Tanggal 3 Juni 2015 — Pemohon Kasasi I : JAKSA/-PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT ; Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Dra. ITA MEGASARI DACHLAN
11267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1048 K/PID.SUS/2013Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara didasarkan atas prinsipprinsipsebagai berikut :a) Hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknisyang disyaratkan ;b) Efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/egiatan serta fungsi setiap Departemen/Lembaga/PemerintahDaerah ;Dan ayat (2), yaitu :"Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran ;Peraturan Menteri Keuangan RI
Register : 09-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 23/Pid.B/2021/PN Pdp
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
M. RIKZAN NUARI, S.H.
Terdakwa:
1.HENDRA FAHMI
2.SURYANTO
3.SUTRISNO PRAKAS ANUGRAH
4.MUSTAFA KAMAL
5.YULIAN DONI AMALO
17680
  • bersama Saudara Nasrul dan SaudaraHendrawan berteriak kepada massa Malalo dengan berkata tidak adayang boleh merusak barangbarang orang disini, setelah itu Saksimelihat mereka melepaskan sepeda motor tersebut,Bahwa Saksi berada di depan rumah Saksi Yusman sekitar 10(sepuluh) menit, selama itu Saksi tidak ada melihat pengrusakan danpembakaran sepeda motor dan Saksi juga tidak ada melihat TerdakwaSuryanto dan Saksi Hardiansyah Putra di depan rumah Saksi Yusman,kemudian Saksi melihat massa sudah tidak terkendali
Register : 09-08-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Yyk
Tanggal 22 Nopember 2016 —
10828
  • berusahamenggabungkan kedua teori tersebut dengan menitikberatkan kepada tujuanpemidanaan dan dengan memahami nilainilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;Menimbang, bahwa selain itu untuk menjatuhkan pidana tersebut MajelisHakim akan memperhatikan dan mempertimbangkan sifat, bentuk serta caracara tindak pidana dilakukan, keadaan keadaan yang meliputi perobuatan yangdihadapkan kepadanya serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, tidakhanya sekadar menerapkan kewenangan sebyektif yang tidak terkendali