Ditemukan 8757 data
Urut Berdasarkan
Register : 22-10-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 40/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
414 — 245
Terbanding/Terdakwa I : Hadi Sutrisno
Terbanding/Terdakwa II : Jumari
Terbanding/Terdakwa III : Muhammad Naim Fahmi
414 — 245
menurut Hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakartasetelah memperhatikan permohonan terdakwa sebagai Justice Collaborator,akan mempertimbangkan syaratsyarat untuk ditetapkan sebagai JusticeCollaborator apakah memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung nonor 4Tahun 2011;Menimbang bahwa salah satu syarat untuk dapat ditetapkan sebagaiJustice collaborators adalah terdakwa yang diajukan kepersidangan bukansebagai pelaku utama;Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan dan modus
Register : 17-04-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 22/PIDSUS.TPK/2017/PN.KPG Tanggal 1 Agustus 2017 — MUANA DEDU
103 — 58
103 — 58
Bahwa modus penyalahgunaan kewenangan dan jabatan yang dilakukanTerdakwa MUANA DEDU berupa:a.Membayarkan honor kepada penerima tidak sepenuhnya berdasarkankuitansi;b.Memark up biaya misal untuk biaya rapat, ATK dan biaya perjalanan dinas;c.Membelanjakan biaya bantuan pupuk dan bibit ternak namun tidakseluruhnya diberikan dan ada yang mencatut nama warga desa tanpamenyampaikan bantuan dimaksud;d.Membeli bahan bangunan untuk gedung desa namun diberikan kepadakerabatnya misal pasir;e.Membayar yang tidak
Putus : 07-11-2017 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2140 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 7 Nopember 2017 — SUKIMAN TOSUGI, S.Sos., M.Si., alias SUKIMAN bin SURATMAN PAGALA
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si Nomor 209 Tahun 2012, dan tugasTerdakwa selaku Bendahara Pengeluaran adalah menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana yangdikelolanya;Bahwa unsur melawan hukum tersebut haruslah dilihat dari hukum materiildan hukum formiil, apabila dikaitkan dengan peran dan perbuatan Terdakwaselaku Ketua KPUD maka dapat terlihat modus operandi penyimpangankeuangan Negara dan perekonomian Negara yang dilakukan Terdakwa.Berpedoman pada asas hukum das sein das sollen Terdakwasebagaimana
Register : 19-12-2014 — Putus : 04-08-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN AMBON Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb Tanggal 4 Agustus 2015 — NIRWATI, SKM. alias NIR
123 — 69
123 — 69
penyedia barang/jasa, namun batasan keuntungan tersebut hanya untukmenyusun HPS ; Kewenangan membatalkan lelang ada pada Pokja ULP atau panitia pengadaan, PAatau KPA menteri/kepala lembaga/Kepala Institusi (psl 83 Perpres 54 tahun 2010 ) Bahwa dalam struktur pasar, jelas bahwa masingmasing tingkatan menjual dengannilai yang berbeda, contohnya suplaier menjual barang pasti lebih mahal daridistributor, karena memperhitungkan keuntungan dan itulah hukum pasar ; Bahwa yang biasa ahli temui dalam praktek, modus
Putus : 10-04-2018 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smr Tanggal 10 April 2018 — ADI WIJAYA Bin H. M. IDRUS
212 — 49
212 — 49
Bunga Arafat yang berasal dari BantuanKeuangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2014 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Barat, berdasarkandata/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianDaerah Kalimantan Timur.Oleh karena itu, pihakpihak yang diduga terlibat, modus operandidan unsur melawan hukum atas penyimpangan yang terjadimenjadi tanggung jawab Kepolisian Daerah Kalimantan Timur.Data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik KepolisianDaerah Kalimantan Timur telah
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 869/Pid.Sus/2020/PN Sby Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
568 — 406
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
568 — 406
memiles PT Kam and Kam tidak memiliki perizinanusaha di bidang perdagangan (2) adanya kegiatan member get memberdalam menjalankan usahanya melalui Memiles (3) adanya kegiatan pemberianrewatd yang nilainya terlalu tinggi sehingga tidak wajar (4) tidak ada kegiatanriil/nyata perdagangan barang/jasa yang dijual sebagai kegiatan perdagangan(5) bonus dan komisi yang diberikan kepada member berdasarkan jumlahkeanggotaan yang mendaftar di memiles (6) kegiatan top up iklan di aplikasimemiles hanya sebagai modus
Register : 23-08-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 12-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 857/Pid.Sus/2017/PN JKT.SEL Tanggal 11 Januari 2018 — Penuntut Umum:
ARYA WICAKSANA, SH
Terdakwa:
INDRA UTAMA NASUTION
432 — 1092
ARYA WICAKSANA, SH
Terdakwa:
INDRA UTAMA NASUTION
432 — 1092
Jkt.Sel.kekayaan, dimana berdasarkan keterangan penyidik, bahwa terdakwa INDRA UTAMA NASUTION; Melakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai(uang kartal: menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana; Melakukan transaksi tunai (Uang kartal) menggunakan sumber danayang berasal dari hasi tindak pidana; Bahwa benar Ahli berpendapat modus pencucian uang yangdigunakan oleh terdakwa INDRA UTAMA NASUTION MelaluiMelakukan transaksi dengan cara penarikan atau penyetoran tunai
Register : 29-11-2018 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 115/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 18 April 2019 — Alam Rahadian Muharam
81 — 35
81 — 35
Dealdeal tersebut merupakan sesuatu yang tidak wajar danmerupakan modus/indikasi perobuatan melawan hukum.Bahwa apabila rangkaian pelaksanaan pemberian hibah tidak sesuai denganaturan, maka ada kerugian negara, termasuk orangorang yang mendapat danahibah tersebut.Bahwa menurut Ahli para pihak yang mendapat dana tersebut pasti mengetahuibahwa uang yang diterima melalui rekening tersebut berasal dari dana hibah.Bahwa auditor harus berdasarkan fakta dan informasi awal kerugian negara bisasaja sudah
Register : 15-04-2016 — Putus : 26-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg Tanggal 26 Agustus 2016 — MUHAMMAD WALDI ( Terdakwa)
99 — 22
99 — 22
yangdiajukan oleh Terdakwa selaku pihak penyedia jasa.Menimbang, bahwa mencermati rangkaian kegiatan yang telahdilakukan oleh Saksi USMAN TAUFIQ selaku PPK dan TerdakwaMUHAMMAD WALDI selaku Kontraktor Pelaksana dalam kegiatanpengadaan seragam Linmas lapangan lengkap Kabupaten/Kota di ProvinsiKepulauan Riau Tahun Anggaran 2014, Majelis mendapati bahwa telahterjadi adanya persamaan kehendak yang saling mendukung antarakeduanya untuk memperoleh keuntungan dari keuangan Negara yangdikelolanya dengan modus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
192 — 99
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
192 — 99
dengankegiatan usaha.b) Mengkreditkan Faktur Pajak tidak sah yaitu Faktur Pajak yangtidak ada transaksinya (fiktif).c) Menambahkan daftar Pajak Masukan fiktif SPT Masa PPNtanpa dilengkapi Faktur Pajak.2) Memperkecil Pajak Keluaran yaitu, antara lain :a) Memperkecil Dasar Pengenaan Pajak untuk perhitunganPajak Keluaran.b) Dalam transaksinya tidak menerbitkan Faktur Pajak ataumenerbitkan Faktur Pajak tetapi tidak dilaporkan dalam SPTMasa PPN.c) Melaporkan penjualan dalam negeri sebagai ekspor.Bahwa Modus
Putus : 29-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 173 K/PID.SUS/2016 Tanggal 29 Maret 2016 — ANDIANTO SETIABUDI, JULIA SRI REDJEKI, YULINDA TJENDRAWATI SETIAWAN, CECE KADARISMAN, S.E
468 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
468 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para Terdakwamenggunakan nama Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, namunsecara formal dan materil bukan kegiatan usaha dalam bentuk Koperasikarena sama sekali tidak mengacu pada ketentuan tentang Perkoperasian;Para Terdakwa menggunakan modus operandi Koperasi sebagai investasiguna menarik nasabah dengan imingiming bunga dan janji uang akandikembalikan apabila terjadi kerugian usaha, akan tetapi sesungguhnyaHal. 213 dari 229 hal. Put.
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ;
KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
97 — 31
97 — 31
Oleh penjelasan umumUndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitusuatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapijika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
103 — 68
103 — 68
Hal ini disebabkansangat beragamnya modus operandi kasuskasus penyimpangan/korupsi terjadi.
Putus : 01-12-2016 — Upload : 04-01-2017
Putusan PN PAGAR ALAM Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.PGA Tanggal 1 Desember 2016 — MY.SUMARTO Bin A.GUNO MARTOYO
251 — 103
251 — 103
Secara umum modus yang sering dilakukan dan kemudianmenjadi sebuah tipologi dalam tindak pidana pencucian uang dalam145perkaraperkara narkotika dan psikotropika antara lain sebagaiberikut :e (1).Pelaku tindak pidana membuat KTP atau identitas palsuuntuk membuka rekening di Penyedia Jasa Keuangan.e (2).Pelaku tindak pidana menyuruh orang lain biasanya kuriratau keluarganya untuk membuka rekening di Penyedia Jasakeuangan, selanjutnya buku serta ATM pemilik di rekeningdikuasai oleh pelaku untuk menampung
Register : 06-09-2018 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN MANADO Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 23 Mei 2019 — - ABRAM MOKODOMPIT
155 — 106
155 — 106
Dalamketentuan ini, kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomiannegara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaituadanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatanyang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit,
Register : 02-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr Tanggal 1 Juni 2016 — 1.HIDAYAT TAGOR NASUTION, SH Alias TAGOR Bin KEMAL CHAZALI NASUTION
2.RISMAYENI S.Pd Binti NAZARUDIN MUNCANG P
122 — 54
122 — 54
denganketerangan saksi dan keterangan para terdakwa maka sepanjang mengenaijati diri para terdakwa telah lengkap dan jelas, sehingga terbukti bahwa paraterdakwa sebagaimana tertulis dalam identitas diatas inilah yang didakwamelakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari dakwaan tersebutdiancam dengan pidana, dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;Ad.2.Unsur Secara Melawan Hukum.Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukumdalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm Tanggal 10 Februari 2012 —
45 — 10
45 — 10
bahwa terhadap sifat melawan hukum dalam artian materiilyang tercantum dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 UU No. 31 tahun 1999 tersebutberdasarkan Putusan Mahkamah konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli2006 dipertimbangkan bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga yang akandipertimbangkan oleh majelis dalam putusan ini hanyalah sifat melawan hukumsecara formil saja.Menimbang bahwa unsur melawan hukum~ adalah merupakanisntrtumen/modus
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
RAJAB, S.Pd. Bin AIYUB
109 — 72
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
RAJAB, S.Pd. Bin AIYUB
109 — 72
dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus
Register : 24-07-2012 — Putus : 09-10-2012 — Upload : 31-10-2012
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 127-K/PM.I-01/AD/VII/2012, 09-10-2012 Tanggal 9 Oktober 2012 — SERTU ABDUL HARIS SIMAMORA
153 — 66
153 — 66
Menjelang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini terungkap, Terdakwa telahmencoba mengajukan permohonan pembiayaan dengan modus yang sama hinggasebesar Rp.5.000.000.000,(lima milyar rupiah), namun tidak berhasil.
Register : 13-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bna Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
HASAN BASRI Bin A. JALIL
84 — 29
FERDIANSYAH, SH
Terdakwa:
HASAN BASRI Bin A. JALIL
84 — 29
dipidana ;Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas melawan hukumsecara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga untukmenentukan apakah perbuatan terdakwa dalam perkara ini termasuk kategorimelawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturanperundangundangan yang dilanggar oleh Para Terdakwa .Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalampasal ini merupakan penegasan cara atau modus