Ditemukan 10620 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 10-07-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 34/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 3 Januari 2019 — Penggugat:
1.ANUR
2.RAMALAH
3.RAHMAN
4.ASNIR
5.RATNA WILIS
6.EDISON
7.ASMIRA
Tergugat:
1.SYAFRI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
5720
  • Para Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya dengan alatbukti baik bukti Surat maupun bukti Saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, pokok permasalahan pada point/angka kedua yaitu. apakahTergugat 1 dan Tergugat 2 ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok permasalahan yang kedua, akan menjelaskan tentang perbuatan melawanhukum, yaitu sejak Tahun 1919
Putus : 26-07-2017 — Upload : 31-07-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 64/PDT/2017/PT.DPS
Tanggal 26 Juli 2017 — 1. HAJI SYAHRIL HS sebagai Pembanding I 2. I MADE WIARTANA ( ahli waris almarhum I MADE GELAR), sebagai Pembanding II; 3. AZIS HUSIN sebagai Pembanding III; M e l a w a n 1. ABDUL AZIZ ALAMUDI Bin HUSIN ALAMUDI sebagai TERBANDING 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG sebagai Turut Terbanding
12366
  • ,Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), sertaberpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukumberdasarkan kaidah yurisprudensi baik sebelum maupunsesudah Arrest 1919, maka tindakan Made Gelar (PewarisTergugat ), Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut di atasadalah merupakan perobuatan melawan hukum, karena telahmelanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangandengan kewajiban hukum Made Gelar (Pewaris Tergugat ),Tergugat Il dan Tergugat
Register : 01-01-2015 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 01-07-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 42-K/PM.III-12/AD/ IV/ 2016
Tanggal 24 Mei 2016 — -KUSNANDAR, Kopda NRP. 31960152460474
15945
  • Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
Register : 15-01-2010 — Putus : 18-01-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2010
Tanggal 18 Januari 2011 — Adelin Lis
444371 Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundangundangan yang bersifat lex generalis maupun yang bersifat lex specialistidak memberikan sanksi pidana atas penebangan di luar RKT (dalamwilayah izin HPH dan juga tidak memberikan sanksi pidana atasketidakpatuhan terhadap peraturan TPTI;"Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruannyata karena salah menerapkan hukum dalam menentukan unsur melawanhukum dalam tindak pidana korupsi yaitu unsur melawan hukum dalampengertian perdata (Jurisprudensi perkara LindenbaumCohen 1919
    Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan faktafakta tersebut di atas, bahwa ternyata Judex Facti keliru dalammenilai unsur secara melawan hukum, karena denganmemperhatikan, bahwa sejak yurisprudensi perkara LindenbaumCohen tahun 1919, pengertian melawan hukum sudah diperluasmeliputi:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tala susila;4.
    termasuk dalam kwalifikasibertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakansalah satu kriteria suatu perobuatan melawan hukum, sehinggadengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum";Bahwa Majelis Hakim Kasasi melakukan kesalahan & kekhilafanfatal seperti terbukti dari pertimbangan hukum Majelis HakimKasasi seperti dikutip di atas yang menerapkan unsur melawanhukum berdasarkan asas kepatutan (Jurisprudensi LindenbaumCohen tahun 1919
    No. 6 PK/Pid.Sus/2010mengelola hutan sampai tahun 2049 dan unsur melawan hukumini sangat dominan dalam hukum pidana, karena tiadakesalahan tanpa adanya unsur melawan hukum (cgeen schuldzander wederrechtelijke), dan tiada hukuman tanpa kesalahan(cgeen straft zander schuld);Karena Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membuktikan unsurmelawan hukum dan agar supaya Terdakwa dijatuhi hukumanmaka unsur melawan hukum ini direkayasa melalui putusanHoge Raad tanggal 31 Desember tahun 1919, yang terkenaldengan
Register : 27-11-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 15-01-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 572/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Penggugat : AMIRUDDIN HARAHAP Diwakili Oleh : JULFAN ISKANDAR, S.H.
Terbanding/Tergugat : S.H.WESLY PANGARIBUAN
Terbanding/Intervensi I : Posma Napitupulu
4458
  • Adanya kesalahan Schuld ;Bahwa selain itu menurut Putusan Pengadilan Negeri Belanda atau HogeRaad sebelum Tahun 1919 (i.c. kasus Cholen),yang dimaksud denganPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig)adalah : Termasuk setiapPerbuatan ataupun Tidak Berbuat yang telah melanggar Hak Subjektif OrangLain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, ataupunbertentangan dengan tata susila, ataupun bertentangan dengan nilaikepatutan, ketelitian, dan sikap hati hati.
Register : 05-12-2012 — Putus : 21-03-2013 — Upload : 13-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 273-K/PM.II-09/AD/XII/2012
Tanggal 21 Maret 2013 — Nasib Sihombing, Serda / 31970749860576 dan Karmen Sitanggang, Serka / 3920005270170
205108
  • yangdirugikan.Yang dimaksud Secara melawan hukum disini adalah suatuperbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tersebutmelanggar hak atau kepentingan orang lain sehingga merugikanorang lain, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sama jugapengertian dengan sengaja dan tidak ada penjelasan ataupenafsiran dalam KUHP karena itu pengertian dengan sengaja( dolus ) di peroleh dari pendapat pakar hukum pidana danyurisprudensi Menurut Arrest HR 31 Desember 1919
Register : 06-11-2019 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Blg
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Dugar Candra Siahaan
2.Evendi Siahaan
3.Dugar Candra Siahaan Ahli Waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan
4.Evendi Siahaan Ahli Waris Ompu Pagar Saendam Siahaan
Tergugat:
1.Linda Heriaty Siahaan
2.Betty Rospita Siahaan
3.Dolores T. Br Siahaan
4.Adriana Tonggo Siahaan
5.Frangky Oloan Siahaan
6.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara
6256
  • melanggar dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku, dan asas kepatutan dalam masyarakat, melanggar hak subjektifPara Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara dan bertentangandengan kewajiban hukumnya dan karenanya merupakan suatu perbuatanmelawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Sesuai Pasal1365 KUHPerdata jo arrest HR tanggal 31 Januari 1919
Register : 04-06-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 26-K/PMT-II/AD/VI/2018
Tanggal 27 September 2018 — ARRY SUNDORO, S. Sos, Letkol Inf
13833
  • Yang di maksud dengan melawan hukum menurutasas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurutUU.c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengankepatutan masyarakat.
Register : 14-08-2017 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 409/Pdt.G/2017/PN Jkt Utr
Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD ALI AKBAR
Tergugat:
1.Tuan ALOY RAHMAT
2.Tuan DILIP RUPO CHUGANI
3.Tuan DEEPAK RUPO CHUGANI
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
5.PT. BALAI LELANG HARMONI
6.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
14376
  • Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian.Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdatatidak menentukan secara tegas, apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelanggar hukum, maka kita harus melihat dalam praktek peradilan/Yurisprudensi maupun pendapat para sarjana hukum.Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi berdasarkan putusan dalamperkara Linder Boun Cotton di Negeri Belanda, Hoge Raad 31 Januari 1919,maka pengertian melawan hukum (Onrecht matigedaad) telah ditentukan
Register : 29-06-2016 — Putus : 23-01-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN BOGOR Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Bgr
Tanggal 23 Januari 2017 — HENDRY RANAWIJAYA (Penggugat) 1.Drs. ALI NASSER ASRY 2.AINAWA NASERU ASRY 3.ELLA NARULITA ASRY 4.ELLIZA ASMAWEL, SH, Notaris 5.HUSNA DARWIS, SH Notaris. 6.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Bogor
16336
  • sepantasnya gugatan Penggugat Rekonpensi sudahsepatutnya ditolak atau setidak nya tidak diterima.Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengantegas apa yang diutarakan oleh Penggugat Rekonvensi pada angka 4,5halaman 10 yang menyatakan adanya kerugian yang ditimbulkan akibatdari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TergugatRekopensi.Bahwa sebagaimana Unsurunsur Perbuatan melawan hukum diaturdidalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan dihubungkan PutusanPerkara.LindenbaumCoben (Arrest 1919
Putus : 31-05-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan DILMIL I 05 PONTIANAK Nomor 19-K / PM I-05 / AD /II/ 2016
Tanggal 31 Mei 2016 — Mundofar Sertu NRP 31940596000772
4725
  • dimaksud dengan hak menurut pengertianbahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan,milik, kepunyaan atas sesuatu.Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal iniTerdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untukmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatubarang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Putus : 13-04-2010 — Upload : 19-09-2011
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor PUT/23-K/PM I-02/AD/II/2010
Tanggal 13 April 2010 — HERMANSYAH CHANIAGO, PANGKAT PRATU NRP 31040503010982
2413
  • dijual, menyalurkan,menjual, membeli , menyerahkan, menerima, menjadiperantara dalam jual belli Narkotika Golongan harusdisertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagaibukti dari pejabat yang berwewenang = dari MenteriKesehatan Rl, yang diatur dengan Keputusan MenteriKesehatan sebagaimana diatur dalam Undangundang ini danapabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, makadinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karenabertentangan dengan Undang undang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919
Register : 10-09-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 176-K/PM.II-08/AU/IX/2020
Tanggal 20 Januari 2021 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
M. Ichwan Akbar
8429
  • sendiri ataupun untuk keuntunganorang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan haksubjektif orang lain dan bertentangan dengan Hukum.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum berarti siPelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban Hukumnya, menyerang kepentingan orang lainyang dilindungi Hukum.Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor 176K/PM II08/AU/IX/2020MenimbangBahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
Register : 13-01-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 04-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 7 April 2016 —
11981
  • Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum;Menimbang, bahwa *melawan hukum dalam lapangan Ilmu HukumPidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atausecara tanpa hak bertentangan dengan hukum, dimana menurut istilahterjemahan literatur belanda "Wederrechtelijke sebagai Onrechtmatig denganpengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hooge Raad tanggal 31Januari 1919 yaitu berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan denganUndangundang
Register : 23-11-2016 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 30/Pdt.G/2016/PN Pmn
Tanggal 22 Juni 2017 — AMSAR, DKK - berlawanan dengan - YULIATAR, DKK
9215
  • SudiknoMertokusumo, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 65) ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu sejak Tahun 1919 di Negeribelanda, demikian juga di Indonesia (ketika itu disebut Hindia Belanda),pengertian perbuatan melawan hukum diartikan luas, yakni apabilaHalaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2016/PN Pmnperbuatan itu mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagaiberikut :a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;b.
Putus : 30-03-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3580 K/Pdt/2016
Tanggal 30 Maret 2017 — PT. FRUIT LAND VS PT. KOREA WORLD CENTER INDONESIA, dk
207152 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa menurut Setiawan, SH, dalam bukunya yang berjudul AnekaMasalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, terbitan Alumni, Bandung,1992, halaman 250251, disebutkan bahwa sejak dijatunkannya putusandalam perkara perdata Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4kriteria Perbuatan Melawan Hukum, dimana keempat kriteria tersebutadalah sebagai berikut :a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;b Melanggar hak subjektif orang lain;c.
Register : 13-05-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 103-K/PM.I-01/AD/V/2014, 17-07-2014
Tanggal 17 Juli 2014 — T1 : KAPTEN ARH PASKALISPARNINGOTAN PANJAITAN T2 : PRADA ARI MULIADI T3 : PRATU HERMANTO
3115
  • Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.Dengan demikianYang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa yang dimaksud dengan Memaksa dalam unsur ini adalah menyuruh orang lain untukmemberikan barang sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya .Bahwa yang dimaksud Dengan kekerasan
Register : 19-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 29-K/PM.I-06/AD/XI/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — Hendra
18690
  • Yang dimaksud dengan :tanpa hak~ dalam unsurini adalah bahwa terhadap diri seseorangpelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapatkekuasaan atau kewenangan untuk memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakansesuatu barang, dalam hal ini adalah NarkotikaGolongan I.Hal 46 dari 79 hal Putusan 29K/PM.IO6/AD/X1/2018Bahwa yang dimaksud dengan melawanhukum, menurut Yurisprudensi (Arrest HoogeRaad tanggal 31 Desember 1919) adalah :Melanggar undangundang ; atau Merusak haksubjektif seseorang menurut undangundang
Register : 23-07-2020 — Putus : 30-12-2020 — Upload : 05-01-2021
Putusan PA SELONG Nomor 765/Pdt.G/2020/PA.Sel
Tanggal 30 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
16988
  • tidak cukup buktisehingga tergugat 3, 4 dan 5 merasa dicemarkan nama baiknya, dengan dalilgugatan Penggugat karena dianggap perbuatan melawan hukum, justrudengan perbuatan Penggugatlahn yang melakukan perbuatan melawanhukum yang membuat tergugat 3, 4 dan 5 tidak senang dan merasa dicemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui hogeraad dalamkasus Lindenbaun Cohen pada tahun 1919
Putus : 09-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 9 April 2015 — VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL
7558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 314 K/Pid.Sus/2015jalan KedukulBalai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengansurat perjanjian kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05Juli 2012 ;Sedangkan penafsiran secara luas, sejak tahun 1919, dari kasusLindenbaum dan Cohen, Hooge Raad telah menetapkanperumusan luas untuk perbuatan melawan hukum. Sejak arrest1919 tersebut, perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum,apabila :1. Melanggar hak orang lain/hak subjektief recht, atau2.