Ditemukan 10620 data
1.ANUR
2.RAMALAH
3.RAHMAN
4.ASNIR
5.RATNA WILIS
6.EDISON
7.ASMIRA
Tergugat:
1.SYAFRI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
57 — 20
Para Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya dengan alatbukti baik bukti Surat maupun bukti Saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, pokok permasalahan pada point/angka kedua yaitu. apakahTergugat 1 dan Tergugat 2 ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok permasalahan yang kedua, akan menjelaskan tentang perbuatan melawanhukum, yaitu sejak Tahun 1919
123 — 66
,Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), sertaberpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukumberdasarkan kaidah yurisprudensi baik sebelum maupunsesudah Arrest 1919, maka tindakan Made Gelar (PewarisTergugat ), Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut di atasadalah merupakan perobuatan melawan hukum, karena telahmelanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangandengan kewajiban hukum Made Gelar (Pewaris Tergugat ),Tergugat Il dan Tergugat
159 — 45
Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
444 — 371 — Berkekuatan Hukum Tetap
perundangundangan yang bersifat lex generalis maupun yang bersifat lex specialistidak memberikan sanksi pidana atas penebangan di luar RKT (dalamwilayah izin HPH dan juga tidak memberikan sanksi pidana atasketidakpatuhan terhadap peraturan TPTI;"Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekhilafan atau suatu kekeliruannyata karena salah menerapkan hukum dalam menentukan unsur melawanhukum dalam tindak pidana korupsi yaitu unsur melawan hukum dalampengertian perdata (Jurisprudensi perkara LindenbaumCohen 1919
Menimbang bahwa menurut Mahkamah Agung berdasarkan faktafakta tersebut di atas, bahwa ternyata Judex Facti keliru dalammenilai unsur secara melawan hukum, karena denganmemperhatikan, bahwa sejak yurisprudensi perkara LindenbaumCohen tahun 1919, pengertian melawan hukum sudah diperluasmeliputi:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tala susila;4.
termasuk dalam kwalifikasibertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakansalah satu kriteria suatu perobuatan melawan hukum, sehinggadengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruhunsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum";Bahwa Majelis Hakim Kasasi melakukan kesalahan & kekhilafanfatal seperti terbukti dari pertimbangan hukum Majelis HakimKasasi seperti dikutip di atas yang menerapkan unsur melawanhukum berdasarkan asas kepatutan (Jurisprudensi LindenbaumCohen tahun 1919
No. 6 PK/Pid.Sus/2010mengelola hutan sampai tahun 2049 dan unsur melawan hukumini sangat dominan dalam hukum pidana, karena tiadakesalahan tanpa adanya unsur melawan hukum (cgeen schuldzander wederrechtelijke), dan tiada hukuman tanpa kesalahan(cgeen straft zander schuld);Karena Majelis Hakim Kasasi tidak dapat membuktikan unsurmelawan hukum dan agar supaya Terdakwa dijatuhi hukumanmaka unsur melawan hukum ini direkayasa melalui putusanHoge Raad tanggal 31 Desember tahun 1919, yang terkenaldengan
Terbanding/Tergugat : S.H.WESLY PANGARIBUAN
Terbanding/Intervensi I : Posma Napitupulu
44 — 58
Adanya kesalahan Schuld ;Bahwa selain itu menurut Putusan Pengadilan Negeri Belanda atau HogeRaad sebelum Tahun 1919 (i.c. kasus Cholen),yang dimaksud denganPerbuatan Melawan Hukum (onrechtmatig)adalah : Termasuk setiapPerbuatan ataupun Tidak Berbuat yang telah melanggar Hak Subjektif OrangLain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku, ataupunbertentangan dengan tata susila, ataupun bertentangan dengan nilaikepatutan, ketelitian, dan sikap hati hati.
205 — 108
yangdirugikan.Yang dimaksud Secara melawan hukum disini adalah suatuperbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tersebutmelanggar hak atau kepentingan orang lain sehingga merugikanorang lain, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sama jugapengertian dengan sengaja dan tidak ada penjelasan ataupenafsiran dalam KUHP karena itu pengertian dengan sengaja( dolus ) di peroleh dari pendapat pakar hukum pidana danyurisprudensi Menurut Arrest HR 31 Desember 1919
1.Dugar Candra Siahaan
2.Evendi Siahaan
3.Dugar Candra Siahaan Ahli Waris dari Ompu Batu Tahan Siahaan
4.Evendi Siahaan Ahli Waris Ompu Pagar Saendam Siahaan
Tergugat:
1.Linda Heriaty Siahaan
2.Betty Rospita Siahaan
3.Dolores T. Br Siahaan
4.Adriana Tonggo Siahaan
5.Frangky Oloan Siahaan
6.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir
7.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara
62 — 56
melanggar dan bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku serta Asas Asas UmumPemerintahan Yang Baik adalah telah bertentangan dengan ketentuan hukumyang berlaku, dan asas kepatutan dalam masyarakat, melanggar hak subjektifPara Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara dan bertentangandengan kewajiban hukumnya dan karenanya merupakan suatu perbuatanmelawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Sesuai Pasal1365 KUHPerdata jo arrest HR tanggal 31 Januari 1919
138 — 33
Yang di maksud dengan melawan hukum menurutasas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuaidengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengankewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurutUU.c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengankepatutan masyarakat.
MUHAMMAD ALI AKBAR
Tergugat:
1.Tuan ALOY RAHMAT
2.Tuan DILIP RUPO CHUGANI
3.Tuan DEEPAK RUPO CHUGANI
4.PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
5.PT. BALAI LELANG HARMONI
6.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
143 — 76
Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian.Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdatatidak menentukan secara tegas, apakah yang dimaksud dengan perbuatanmelanggar hukum, maka kita harus melihat dalam praktek peradilan/Yurisprudensi maupun pendapat para sarjana hukum.Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi berdasarkan putusan dalamperkara Linder Boun Cotton di Negeri Belanda, Hoge Raad 31 Januari 1919,maka pengertian melawan hukum (Onrecht matigedaad) telah ditentukan
163 — 36
sepantasnya gugatan Penggugat Rekonpensi sudahsepatutnya ditolak atau setidak nya tidak diterima.Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak dengantegas apa yang diutarakan oleh Penggugat Rekonvensi pada angka 4,5halaman 10 yang menyatakan adanya kerugian yang ditimbulkan akibatdari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TergugatRekopensi.Bahwa sebagaimana Unsurunsur Perbuatan melawan hukum diaturdidalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan dihubungkan PutusanPerkara.LindenbaumCoben (Arrest 1919
47 — 25
dimaksud dengan hak menurut pengertianbahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan,milik, kepunyaan atas sesuatu.Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsur iniadalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal iniTerdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untukmemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sesuatubarang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I.Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
24 — 13
dijual, menyalurkan,menjual, membeli , menyerahkan, menerima, menjadiperantara dalam jual belli Narkotika Golongan harusdisertai dan di lengkapi surat ijin yang sah sebagaibukti dari pejabat yang berwewenang = dari MenteriKesehatan Rl, yang diatur dengan Keputusan MenteriKesehatan sebagaimana diatur dalam Undangundang ini danapabila tanpa dilengkapi hal tersebut diatas, makadinyatakan tanpa Hak dan melawan Hukum karenabertentangan dengan Undang undang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
M. Ichwan Akbar
84 — 29
sendiri ataupun untuk keuntunganorang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan haksubjektif orang lain dan bertentangan dengan Hukum.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum berarti siPelaku/Terdakwa telah melakukan tindakan yang bertentangandengan kewajiban Hukumnya, menyerang kepentingan orang lainyang dilindungi Hukum.Hal 48 dari 66 hal Putusan Nomor 176K/PM II08/AU/IX/2020MenimbangBahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919
119 — 81
Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum;Menimbang, bahwa *melawan hukum dalam lapangan Ilmu HukumPidana secara umum sering dipandang dengan istilah tanpa wewenang atausecara tanpa hak bertentangan dengan hukum, dimana menurut istilahterjemahan literatur belanda "Wederrechtelijke sebagai Onrechtmatig denganpengertian yang luas seperti diuraikan dalam Arrest Hooge Raad tanggal 31Januari 1919 yaitu berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan denganUndangundang
92 — 15
SudiknoMertokusumo, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal 65) ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu sejak Tahun 1919 di Negeribelanda, demikian juga di Indonesia (ketika itu disebut Hindia Belanda),pengertian perbuatan melawan hukum diartikan luas, yakni apabilaHalaman 63 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 30/Pat.G/2016/PN Pmnperbuatan itu mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagaiberikut :a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;b.
207 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa menurut Setiawan, SH, dalam bukunya yang berjudul AnekaMasalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, terbitan Alumni, Bandung,1992, halaman 250251, disebutkan bahwa sejak dijatunkannya putusandalam perkara perdata Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4kriteria Perbuatan Melawan Hukum, dimana keempat kriteria tersebutadalah sebagai berikut :a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;b Melanggar hak subjektif orang lain;c.
31 — 15
Menurut Arret HR 31 Desember 1919 tentangpasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.Dengan demikianYang dimaksud dengan Secara melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerangkepentingan yang dilindungi oleh hukum.Bahwa yang dimaksud dengan Memaksa dalam unsur ini adalah menyuruh orang lain untukmemberikan barang sesuatu yang berlawanan atau bertentangan dengan kehendaknya .Bahwa yang dimaksud Dengan kekerasan
186 — 90
Yang dimaksud dengan :tanpa hak~ dalam unsurini adalah bahwa terhadap diri seseorangpelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapatkekuasaan atau kewenangan untuk memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakansesuatu barang, dalam hal ini adalah NarkotikaGolongan I.Hal 46 dari 79 hal Putusan 29K/PM.IO6/AD/X1/2018Bahwa yang dimaksud dengan melawanhukum, menurut Yurisprudensi (Arrest HoogeRaad tanggal 31 Desember 1919) adalah :Melanggar undangundang ; atau Merusak haksubjektif seseorang menurut undangundang
169 — 88
tidak cukup buktisehingga tergugat 3, 4 dan 5 merasa dicemarkan nama baiknya, dengan dalilgugatan Penggugat karena dianggap perbuatan melawan hukum, justrudengan perbuatan Penggugatlahn yang melakukan perbuatan melawanhukum yang membuat tergugat 3, 4 dan 5 tidak senang dan merasa dicemarkan nama baiknya, perbuatan mana dapat dikwalifikasikan sebagaiperbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);Pengertian perbuatan melawan hukum diperluas melalui hogeraad dalamkasus Lindenbaun Cohen pada tahun 1919
75 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 314 K/Pid.Sus/2015jalan KedukulBalai Sebut Kabupaten Sanggau TA. 2012 dengansurat perjanjian kerja Nomor : 027/46/BM/DPU/2012, tanggal 05Juli 2012 ;Sedangkan penafsiran secara luas, sejak tahun 1919, dari kasusLindenbaum dan Cohen, Hooge Raad telah menetapkanperumusan luas untuk perbuatan melawan hukum. Sejak arrest1919 tersebut, perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum,apabila :1. Melanggar hak orang lain/hak subjektief recht, atau2.