Ditemukan 10629 data
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
162 — 168
sejalan dengan penjelasan dari perbuatan melawan hukumPutusan Nomor 464/Pdt.G/2016/PN Jkt.Brt. halaman 20 dari 104berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewayjibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut, pada perkembangan doktrin hukum = danyurisprudensi pengertian tentang perbuatan melawan hukum sudahdiperluas dalam peradilan kita sebagaimana putusan arrest HogeRaad tertanggal 31 Januari 1919
123 — 61
dengan kehatihatianyang pantas ada dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan diri oranglain atau barang milik orang lain;(Diterjemahkan dari: "dat under onrechtmatige daad is to verstaan eenhandelen of nalaten, dat of inbreuk maakt op eens anders recht, of in strijdis met des daders rechtsplicht, of incintischt, hetzij tegen de goede zeden,heizij tegen de zorgvuldigheid, weike in het maatschappelijk verkeerbetaamt ten aanzien van eens andesr persoon of goed, H.R. 31 Januari1919, W. 10365, N.J. 1919
94 — 54
unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnyayaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum (BMH) dengan kata lain bahwa semua unsur yangada dibelakang dilakukan oleh si pelaku menyadari dan menginsafiatas tindakanya dan atau akibatnya.Dan yang dimaksud dengan melawan hukum berarti si pelaku(Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengankewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang di lindungi olehhukum.Menurut azas HR tanggal 31 Desember 1919
117 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Hukum Gugatan Perbuatan Melawan Hukum1.Berdasarkan buku "Proyek Pengembangan Teknis Yustisial MahkamahAgung RI", tentang Penemuan Hukum dan Pemecahan masalah HukumReader Ill, Jilid , Penerbit Tim Penguji Hukum Mahkamah AgungRepublik Indonesia, 1991, halaman 121, yang mengutip pendapatSetiawan, telah dinyatakan sebagai berikut (kutipan) :Sejak dijatunkannya putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen padatahun 1919, terdapat 4 kriteria perouatan melanggar hukum.Keempat kriteria tersebut adalah:1.
1.HJ. ARYATINI Alias TINI Binti H. KOESASI
2.ERZANIE FAHMI Bin ABDURRACHMAN
3.IKHSANA FAJERIN Bin ABDURRACHMAN
Tergugat:
1.NURLAILA
2.TAUFIKURRAKHMAN
3.BAYU SAPUTRA
4.M. FARKHAN
5.RENDANG ADI
6.YANDI KAMITONO
7.SARI RAHMAWATI
Turut Tergugat:
1.KEPALA DESA MAKMUR MULIA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TANAH BUMBU
112 — 35
Yurisprudensi Arrest31 Januari 1919 sebagai berikut :a. Perbuatan itu melanggar hak subjektif orang lain (dat of inbreuk maaktof een anders recht);b. Bertentangan dengan kewajiban hukum Pembuat/TERGUGAT (instrijdis met des daders recht);c. Bertentangan dengan kesusilaan (hetzij tegen degoede zeden);d.
195 — 89
Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa sejak tahun 1919, sejak putusan Hoge Raad dalam perkaraLindebaum Cohen, perbuatan melawan hukum diartikan secara luassebagai berbuat atau tidak berbuat vang bertentangan dengan ataumelanggar :1)2)Hak subyektif orang lainPerbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk opeens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarangoleh Pasal 1365 KUH Perdata.
Tanggapan Tergugat: dalil ini Tergugat tolak sepenuhnya karenaperbuatan Tergugat tidaklan memenuhi unsur berbuat Sesuatumaupun tidak berbuat sesuatu dimana Tergugat belum membayaruang pertanggungan karena Penggugat sama sekali tidakmenanggapi sSuratsurat Tergugat mengenai akan dibayarkannyauang pertanggungan, bukan tidak membayar sama sekali.Perbuatan tersebut melawan hukumBahwa sejak tahun 1919 sejak putusan Hoge Raad dalam perkaraLindebaumCohen, perbuatan melawan hukum diartikan secaraluas sebagai
47 — 5
;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ASEPTE GAULLE GINTING, SH.MH
105 — 34
Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanTanggal 2 September 2019 Nomor 34/Pid.SusTPK/1919/PN Mdn, denganmengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
113 — 102
Dari ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetoboek, dapat dipahami bahwaperbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar(bertentangan) dengan hak (subyektif) kKetentuan hukum tertulis atau UndangUndang;Namun sejak Arrest 1919, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatanmelanggar hukum, tidaklah terbatas hanya pada perbuatan yang melanggarhak (subyektif) Ketentuan hukum tertulis atau UndangUndang, namuntermasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut :1.
GAGAN HERTAWAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS
32 — 14
Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuaidengan Hukun berintikan : merusak hak subyektif Seseorang menurutundangundang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengankepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanHukum si Pelaku menurut undangundang; atau Melakukan
154 — 2
Hal ini mengandung arti bahwa setiapkegiatan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan harus disertai dan dilengkapi surat izin yang sah sebagai bukti dari pejabatyang berwewenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diaturdengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diaturdalam undangundang ini dan apabila tanpa dilengkapi haltersebut di atas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawanHukum karena bertentangan dengan undangundang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919,
65 — 16
untuk bertindak secarapatut, teliti dan hatihati (patina) pada orang lain, pada jiwanya, padakehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya dari niat jahat dirisendiri atau orang lain (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993,halaman 429 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 padahari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam ArrestCohenLindenbaum 1919
E. S. J. Wahju Widajati, S.H.
Terdakwa:
Galuh Arifianto
136 — 61
Namun jika yang diperas itu memang dirugikan makahal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut:Him. 54 dari 72 Him.
JUPRI WANDY BANJARNAHOR,SH
Terdakwa:
BENNI BR SITINJAK ALIAS BENI
187 — 38
Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Uang tunai senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk vivo 1919
daad atau dalam bahasa Perancis disebut Abus De Droit yang mengadungpengertian suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun dalam perkembangannyapengertian Perbuatan Melawan Hukum semakin luas bukan hanya perbuatan yangbertentangan dengan hukum (Peraturan Perundangundangan) saja tetapi juga perbuatan yangmelanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku, perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan maupun azasazas pergaulan kemasyarakatan ( Hoge Raadtahun 1919
tanggal 31 Januari 1919), sejalan dengan pengertian perbuatan melawan hukummenurut Hoge Raad di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tetapnyatelah memberi cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengankewajiban pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kaedahtata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitihan dan kehatihatian ;Menimbang, bahwa dalam literaturliteratur ilmu hukum, para ahli hukum membagiperbuatan
diwajibkan membuktikan peristiwaperistiwa itu.Pedoman umum pembuktian :Seseorang membuktikan bahwa dia mempunyai hak (Pasal 163 HIR);Faktafakta yang telah diketahui oleh umum (fakta notoir) tidak perlu dibuktikanlagi (Pasal);Karena yang perlu dibuktikan adalah masalah yang dipersengkatan, yang tidakdisangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.Perbuatan Melawan Hukum menurut doktrin dan yurisprudensi Sejak peristiwaperkara LindenbaumCohen (HR 31 Januari 1919
, N.J. 1919, 161) :1.
Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017;
- asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar;
- Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;
- Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Hal. 8 dari 161 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg129. Asli Surat Peringatan Ill nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV.
Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar;asli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Mahkamah AgungRepublik Indonesia mensitir tentang Kriteria Perbuatan melanggarhukum berdasarkan Yurisprudensi tetap Hoge Raad NegeriBelanda Tahun 1919, terdapat 4 kriteria Perbuatan Melawan Hukumyaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku ;2. Melanggar Hak Subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;4.
;Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgBerkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum (unrechtsmatig) di dalam hukum perdatasebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
(Satochid Kartanegara, ibid); Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum lebih berkembang lagisejak adanya Lindenbaum Cohen Arrest tanggal 31 Januari 1919 tentangpengertian onrechtmatigdaad adalah perbuatan yang mempekosa hakhakOrang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangandengan tata kesopanan dan bertentangan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat Matschappelijke betamelijkeheid.
133 — 11
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
158 — 113
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
291 — 82
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI DJIWASRAJA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
Terbanding/Tergugat III : J.N. SIREGAR, SH
Turut Terbanding/Penggugat II : NY. DRA. MED. LILIA IBRAHIM
Turut Terbanding/Penggugat III : NY. NATALIA IBRAHIM
73 — 51
48 — 7
139 — 82