Ditemukan 10639 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1959 1019 1979 1989 1991 1969
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-11-2017 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 836/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penggugat:
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
Tergugat:
1.Negara Republik Indonesia cq Kementerian Kesehatan Republik Indonesia cq Menteri Kesehatan RI
2.Negara RI cq Kepala Daerah Gubernur Prov.DKI Jakarta cq WaliKota Adm.Jakarta Selatan
Turut Tergugat:
Negara Republik Indonesia cq Kepala Daerah Gubernur Provinsi DKI Jakarta
99 — 53
  • atau kurang hatihatinya.Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdataterdapat unsurunsur sebagai berikut :e Harus ada perbuatan;e Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;e Harus ada unsur kesalahan;e Harus ada kerugian yang diderita;e Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian yang ditimbulkan.Unsurunsur tersebut bersifat kKumulatif, hal ini berarti apabilasalah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidakdapat dikatakan perbuatan melawan hukum.Sejak tahun 1919
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 02-12-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 237/Pdt.G/2020/PN Plk
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
1.RULIDAE
2.ARLANSYAH SYUKUR
3.FRY ARKELLA RINGKIN
4.UCUT ANTANG
5.ROSA VALENTIEN KRISTIAN
6.MUHING LUPER AGAU
7.BOHOISON
Tergugat:
1.TIKIL JUNI SAERANG, SH
2.ALPIAN NONO Alias NONO
Turut Tergugat:
YAYASAN “KALANG INDAH PERMAI”
110 — 22
  • Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdatatelah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesiadidasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara LindenBaun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriterianperbuatan melanggar hukum yaitu :1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku .2. Melanggar hak subyektif orang lain.3. Melanggar kaidah tata susila.4.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 12-03-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 20-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 232/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : HURIYAH Binti DJAMSARI
Pembanding/Penggugat II : BAINAH Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat III : Hj. NOVIANA Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat IV : UCE ARIANTI Binti TJETJEP ANWAR
Pembanding/Penggugat V : YANTO Bin TJETJEP ANWAR
Terbanding/Tergugat I : MUSTOFA
Terbanding/Tergugat II : Dra. SRI ISWARTINI Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat III : HERMAN DARMAWAN
Terbanding/Tergugat IV : FAIRUZ FAIZON Bin FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat V : DINA PURNAMA SARI Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat VI : PT. BANK CENTRAL ASIA UNIT BISNIS KREDIT CONSUMER KANTOR PUSAT
Terbanding/Tergugat VII : RYAN FERDI KUSUMA Bin INDRA KUSUMA
Terbanding/Tergugat VIII : INDAH RIAWINA Binti FANDI WIJAYA
Terbanding/Tergugat IX : HARTOJO, SH
Terbanding/Tergugat X : LURAH Kelurahan Kebon Kacang
Terbanding/Tergugat XI : CAMAT Kepala Kecamatan Tanah Abang
Terbanding/Tergugat XII : KANTOR PERTANAHAN JAKARTA PUSAT
58 — 34
  • kehatihatian yang diamanatkan Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998tentang Perbankan, dan tindakan pembebanan hak tanggungan tersebut adalahkewajiban hukum yang harus dilakukan sebagai upaya untuk mengambil langkahlangkah yang tidak merugikan dan atau mengamankan usaha Tergugat VI maupunTergugat sebagai nasabah;Bahwa dengan demikian sehingga perbuatan dan/atau tindakan Tergugat VI tidakmemenuhi kriteria untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Arrest tahun 1919
Pengadilan PN KASONGAN Pidana Khusus
Register : 30-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Ksn
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
Drs. H. JAINUDIN SAPRI
Termohon:
PEM. NEGARA R.I. Cq. KEJAKSAAN R.I. JAKSA AGUNG Cq. KEJATI KALTENG Cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KATINGAN
388 — 720
  • ;Bahwa perbuatan melawan hukum dalam rumusan pasal 2 ayat (1) UUTipikor sebagaimana dalam beberapa putusan MKRI, tidak berlaku dalamarti luas (Arres 1919), namun terbatas dalam konteks asas legalitassebagaimana sifat perbuatan melawan hukum perbuatan pidana (Vide:Meljatno, ASasasas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h. 140147) dan tentang akibat (kerugian negara) juga dinyatakan sebagai delicmateril (akibat) bukan formil sesuai yang dirumuskan dalam UU Tipikor(Vide:Halaman 26 dari 82 Putusan
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab
Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
139 — 11
  • daad atau dalam bahasa Perancis disebut Abus De Droit yang mengadungpengertian suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun dalam perkembangannyapengertian Perbuatan Melawan Hukum semakin luas bukan hanya perbuatan yangbertentangan dengan hukum (Peraturan Perundangundangan) saja tetapi juga perbuatan yangmelanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku, perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan maupun azasazas pergaulan kemasyarakatan ( Hoge Raadtahun 1919
    tanggal 31 Januari 1919), sejalan dengan pengertian perbuatan melawan hukummenurut Hoge Raad di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tetapnyatelah memberi cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengankewajiban pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kaedahtata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitihan dan kehatihatian ;Menimbang, bahwa dalam literaturliteratur ilmu hukum, para ahli hukum membagiperbuatan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
167 — 116
  • diwajibkan membuktikan peristiwaperistiwa itu.Pedoman umum pembuktian :Seseorang membuktikan bahwa dia mempunyai hak (Pasal 163 HIR);Faktafakta yang telah diketahui oleh umum (fakta notoir) tidak perlu dibuktikanlagi (Pasal);Karena yang perlu dibuktikan adalah masalah yang dipersengkatan, yang tidakdisangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.Perbuatan Melawan Hukum menurut doktrin dan yurisprudensi Sejak peristiwaperkara LindenbaumCohen (HR 31 Januari 1919
    , N.J. 1919, 161) :1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
318 — 82
  • Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017;
  • asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar;
  • Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;
  • Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Hal. 8 dari 161 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg129. Asli Surat Peringatan Ill nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar;asli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 28-10-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
JUPRI WANDY BANJARNAHOR,SH
Terdakwa:
BENNI BR SITINJAK ALIAS BENI
209 — 38
  • Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
    1. Uang tunai senilai Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
    1. Uang tunai Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
    1. Uang tunai sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
    1. 1 (satu) buah handphone merk vivo 1919
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-07-2018 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Klk
Tanggal 8 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
140 — 100
  • bisamenyerahkan Tanah secara sukarela.BAHWA DAPAT DILIHAT DENGAN JELAS BAHWA TINDAKAN PARATERGUGAT DI ATAS PATUT DIDUGA MERUPAKAN SUATU KONSPIRASIATAU PERMUFAKATAN YANG PENUH DENGAN ITIKAD BURUK ANTARAPARA TERGUGAT UNTUK MENGUASAI TANAH YANG DIMILIKI OLEHPENGGUGAT SECARA MELAWAN HUKUM.Bahwa tindakan Para Tergugat tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatanmelawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang Hukum Perdata.Bahwa setelah putusan Hoge Raad der Nederlanden tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-06-2014 — Putus : 01-07-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 319/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel
Tanggal 1 Juli 2015 — 1. NY. TUTY RIDWAN TJANDRA, 2. NG CRISTINE NUSA, 3. TARUNODJOJO, 4. WIRJATIN NUSA, 5. TARUNO HARTO, Lawan 1. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA TINDAK PIDANA KHUSUS, 2. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, 3. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEJAKSAAN AGUNG cq. KOORDINATOR SATUAN TUGAS KHUSUS PENYELESAIAN BARANG RAMPASAN DAN BARANG SITAAN EKSEKUSI, 4. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN, cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 5. DAVID NUSA WIJAYA, 6. PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH PROPINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,
139 — 54
  • Cohen Arrest (1919) terhadap kriteria barumengenai Perbuatan Melawan Hukum yaitu : suatu perbuatanyang walaupun tidak bertentangan dengan hukum apabilaternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulanmasyarakat;b. Harus ada kerugian yang diderita, kerugian yang disebabkanoleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian maiteriilmaupun kerugian nonmateriil yang nyatanyata diderita dankeuntungan yang seharusnya dapat diperoleh.
Pengadilan PA GIRI MENANG Perdata Agama
Register : 11-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
144 — 107
  • perbuatan melawan hukummaka haruslah dipenuhi adanya unsurunsur yaitu adanya perbuatan yang bersifatbertentangan dengan hukum, adanya kerugian yang timbul, suatu kesalahan dankelalaian dan adanya hubungan kausal/ sebab akibat antara perbuatan dengankerugian;Menimbang, bahwa selain harus memenuhi unsurunsur perbuatanmelawan hukum seseorang baru dapat dikatakan bertentangan dengan hukumsebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi Hoge Raad sejak tahun 1999(Arrest Lindenbaum Vs Cohen, tanggal 31 Januari 1919
Pengadilan PN SAUMLAKI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-06-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 17-04-2017
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 32/Pdt.G/2016/PN sml
Tanggal 16 Februari 2017 — - WILZON LAYAN (Penggugat) melawan - AYUB SABONO FIDLELA (Tergugat) - APOLOS TUTUL FIDLELA (Tergugat) - WEMPI FIDLELA (Tergugat)
117 — 40
  • Perbuatan tersebut harus melawan hukum;Menimbang, bahwa sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara LindenbaumCohen pada tanggal 31 Januari 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawanhukum, yaitu:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;2. Melanggar hak subyektif orang lain;3. Melanggar kaidah tatasusila;Halaman 72 dari 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Sml4.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 26-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 394/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
93 — 163
  • ., Hukum Pidana Khusus (KUHPbuku II), Alumni Bandung, 1979, him. 37).Menurut Munir Fuady menyatakan:Bahwa perbuatan yang dilakukan haruslah melawan hukum, sejaktahun 1919, unsur meiawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut:a.Perbuatan yang melanggar undanguMang yang berlaku.b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
121 — 98
  • Bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalamperkara Cohoen v. Lindenbaum, yang diperkuat dan dipertegas olehpendapat ahli hukum antara lain R.
Pengadilan PT AMBON Perdata
Register : 30-03-2015 — Putus : 19-06-2015 — Upload : 27-05-2019
Putusan PT AMBON Nomor 11/PDT/2015/PT AMB
Tanggal 19 Juni 2015 — Pembanding/Tergugat : NEGERI SAWAI SEBGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI, CQ. PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI SAWAI. Diwakili Oleh : M. AMIN TANGKE
Terbanding/Penggugat : NEGERI WAHAI SEBAGAI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, CQ. KEPALA PEMERINTAH NEGERI WAHAI, CQ. PENJABAT KEPALA PENERINTAH NEGERI WAHAI. Diwakili Oleh : HAMZA MAUDY MAUSSA, SH
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) MINA SERAM LESTARI
Turut Terbanding/Tergugat : PT. (PERSERO) WAHANA LESTARI INVESTAMA.
251 — 1104
  • , dimana obyeksengketa a quo merupakan tanah adat peninggalan dari datukdatuk/leluhurSOA MARAWALIHITU, SOA LAULAMA LAMAKARI dan SOA ROLATUROUPESSY sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Negeri Wahai yangdikuasai secara turun temurun dan tidak terputus oleh Penggugat sebelumTurut Tergugat melakukan pembukaan lahan di atas obyek sengketa a quopada tahun 1994, juga berdasarkan pada perspektif kewilayahan (territorial)sebagaimana dikukuhkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam DutchSketch Map dated 1919
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-01-2013 — Upload : 22-10-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 316/Pdt.G/2012/PN.SBY
Tanggal 23 Januari 2013 — TAN WAN LAN melawan PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk Dkk
229 — 145
  • Mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalamketentuan Pasal 1365 KUHPerdata maupun Keputusan Hoge Raad tanggal 31Januari 1919, dan Tergugat I akan membuktikan bahwa Tergugat I tidakmelakukan perbuatan melawan hukum menurut KUHPerdata maupunKeputusan Hoge Raad; Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa TJiapperbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 24-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 220/PDT/2017/PT PBR
Tanggal 16 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : SUPONO
Terbanding/Tergugat I : PT LINDUNG ALAM BATAM
Terbanding/Tergugat II : PT ARSIKON GROUP
Terbanding/Tergugat III : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
61 — 32
  • Perbuatan itu melawan hukum;Menurut Standaard Arest Tahun 1919, berbuat atau tidak berbuatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum jika: Perbuatan melanggar undangundang Perbuatan melanggar hak orang lain yang dilindungi hukumc. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum di pelaku, istilahkewajiban hukum ini yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajibanyang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulismaupun tidak tertulis.d.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 20-11-2012 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 11 /Pid.Sus/TIPIKOR/2012/PN.Bjm.
Tanggal 20 Nopember 2012 —
33 — 6
  • ;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Pengadilan PN JEMBER Perdata Waris
Putus : 12-08-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN JEMBER Nomor 108/Pdt.G/2009/PN.Jr
Tanggal 12 Agustus 2011 — SITI AMSIYAH.Dkk. melawan: NANIK ISLAH AL NADIROH.Dkk.
114 — 28
  • Adanya hubungan kausalitet atau sebab = akibat antarahubungan Pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatanyang telah dilakukan oleh TergugatMenimbang ,bahwa kriteria perbuatan melawan hukumsebagaimana yang lazim dimuat dalam yurisprudsensi HIR sejaktahun 1919 telah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia danmenjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ,sehinggapengertian perbuatan melawan hukum diartikan secara luas , yangterdiri dari 4 ( empat ) kategori perbuatan yaitu1.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Tanah
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 578/Pdt.G/2014/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2015 — VREDDY Lawan 1. MASIM, 2. ARIFIN WIJAYA, 3. AMSORI HARDYANTO, SH, Mkn, PPAT, dan 4. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANGERANG
134 — 35
  • KUHPerdata yang menegaskan halhalsebagai berikut:Setiap orang yang mendalilkan bahva ia mempunyai sesuatu hak,atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatuhak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkanmembuktikan adanya hak atau peristine tersebut.Bahwa seiring dengan adanya pergeseran atau perubahan nilainilai dannormanorma kehidupan masyarakat, pengertian perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad) tersebut diatas kKemudian diperluas sesuaidengan ketentuan arrest Hoge Raad 1919