Ditemukan 2839 data
83 — 33
Suwandi, sertakuitansi pembayaran angsuran ke1 dan ke2, kaplingan tanah Nomor83, dari Mashuri kepada Ach.
Terbanding/Penuntut Umum : M. HERI OKTA SAPUTRO, SH
133 — 44
MADANI.5 (lima) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor83 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill Lingkup DinasKesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 24Juni 2014 an. Sdr.
174 — 29
Bahwa kerugian materiil Para PENGGUGAT REKONPENSI/ ParaTERGUGAT KONPENSI karena in casu) Para TERGUGATREKONPENSI Para PENGGUGAT KONPENSI telah membatalkanJual Beli yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor83/2014 yang dibuat oleh BUDI SANTOSO, SH, Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah di Wonosobo (TURUT TERGUGAT halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Wsb.Dalam Konpensi) sebesar Rp.4.000.000.000,.(empat milyar rupiah);b.
224 — 95
Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR16.Bahwa sesuai dengan faktafakta diatas, menurut Penggugat, bahwatindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor83/Kpts/KPUKab Jpr/030.434090/2017, tanggal 26 Oktober 2017tanpa terlebih dahulu melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI a quotelah bertentangan dengan Pasal 87A ayat 3 dan Pasal 88 huruf ePKPU No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
1.MANATAP SINAGA.SH
2.ARIYANTO NICO PAMUNGKAS, SH
Terdakwa:
ZAKARIAS MAIKA
182 — 127
rupiah), faktanya yang dibelanjakan sebesar Rp.11.700.0000,00(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);Keterangan Saksi Adithia F Rumakat dan Terdakwa dipersidangan yangmembenarkan terdapat bukti nota/dan atau kuitansi yang pembayarannyatidak benar (Mark Up) terhadap penyertaan modal yang tidak terlaksanasebesar Rp.49.003.500,00 (empat puluhsembilan juta tiga ribu lima ratusrupiah), yang telah disita oleh Penuntut Umum sebagaimana PenetapanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor83
2016;11.Asli 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Pajak TA 2017;12.Asli 1 (Satu) bundel bukti kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2015;13.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2016;14.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Alokasi DanaDesa TA 2016;15.Asli 2 (dua) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa danAlokasi Dana Desa TA 2017;Halaman 185 dari 197 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor83
1.ALDI
2.RISTUNI
3.ARLI SANITA
4.MAT SAHRIN
5.SURHAYU
6.LIPIOLIPIAH
7.MOHAMAD SYAMSU
Tergugat:
KEPALA DESA PERAPAU
Intervensi:
1.RUSMAN
2.ANDI PURNAMA PUTRA
3.ERDIANSYAH
4.RIAN YADI
5.IMAM GAZALI
6.AGUS SALIM
163 — 63
Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar olehKepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusankepala Desa;Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa:Pasal 5(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasidengan camat ;(2) Perangkat Desa berhenti karena :a. Meninggal dunia ;b. Permintaan sendiri ; danc.
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
69 — 23
SutomoHalaman 19 dari 89 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PN BywNO.7476, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanyuwangi pada tanggal 15 Maret 2018 dalam Register Nomor83/Pdt.G
83 — 28
OroHalaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGoro Dowo atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik tanggal 10 April 1972 yang tidak pernah dicabutkeberlakuannya oleh instansi yang berwenang, serta tidak terdapatkeadaan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat merupakanpemilik yang sah atas objek perkara sehingga penguasaanTergugat atas objek perkara sah secara hukum.4)Bahwa amar putusan Pengadilan TUN Surabaya Nomor83/G/2014/PTUN.Sby tanggal 15 September 2014 jo
1.BEDY RITAWAN Bin BONARI EFENDI
2.SISWOKO Bin SIDIK
Tergugat:
1.PT. MAKARTI
2.Bupati Banyuwangi
3.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi
4.IKHWAN BUDI SANTOSO
5.NANIK FATONAH
6.SUPARNO WIJAYANTO
7.SUTRISNO
8.LENGGAR SUNARDI
9.SRI MURNI
10.SUTRISNO
11.MUSLIMIN
12.ANDI BUDI HANDOKO
13.M.TOHAR
14.BUDI PRASETYO
15.SLAMET WAHYUDI
16.AGUNG WIYOTO
17.TINING AYU WIDAYANTI
18.ISMAIL
19.ROHMAN KHIMIANI
20.IMAM MUSLEH
21.MAT SUYITNO
22.YULIADI
23.SUGIH WIRYO
24.ABDUL WAHID
25.SUPO
26.MOCH. LAZIM
27.EDI SURYONO
28.DWI TEGUH RAHARJO
29.BUDI ASTONO
30.RIVAL ADI NATA
31.BASUNI
32.SAIFUL HUDA
33.PURNOMO
34.GUNAWAN
35.M. KHOTIB
36.MUCH. JUPRI.S
37.SUGIYONO
38.NUR SALIM
39.MUSAWAROH
40.GATOT SUHARTONO
41.MISDIYANTO
42.MOCHMAD ALFAN
43.MUJIANAH
44.SUNAJI
45.ABD. WAHAB
46.SUYITNO
47.SUPREH SUPRIYADI
48.SUGIONO
49.AGUS PRAYOGI
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi
98 — 12
SutomoHalaman 19 dari 89 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PN BywNO.7476, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanyuwangi pada tanggal 15 Maret 2018 dalam Register Nomor83/Pdt.G
142 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 234 PK/Pdt/201710.11.oleh Tergugat Ill termasuk dalam bidang tanah yang terkena pembebasanproyek Banjir Kanal Timur yang berdasarkan data inventaris Tergugat Illmasuk dalam bidang inventarisir Nomor 65 sesuai Peta Situasi Nomor83/1993 tanggal 19 Maret 1993 (Bukti P 15a);Bahwa berdasarkan hasil pengecekan buku Leter C pada Kelurahan PuloGebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Kantor Walikota JakartaTimur dan telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat III/Tim 9 pada bulanMaret 2005 yang kemudian
112 — 44
OroHalaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGoro Dowo atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik tanggal 10 April 1972 yang tidak pernah dicabutkeberlakuannya oleh instansi yang berwenang, serta tidak terdapatkeadaan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat merupakanpemilik yang sah atas objek perkara sehingga penguasaanTergugat atas objek perkara sah secara hukum.4)Bahwa amar putusan Pengadilan TUN Surabaya Nomor83/G/2014/PTUN.Sby tanggal 15 September 2014 jo
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS.AHMAD FUAD LUBIS,M.SI
149 — 54
Kemudian hasil pertemuan diDirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian KeuanganHal 77 dari 188 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN MdnRI adalah sama bahwa biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan bisadijadikan insentif dan diserahkan kepada Kepala Daerah untukmengaturnya (Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya PemungutanPBB).Bahwa sepulang dari Jakarta saksi Drs.
enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).Bahwa pemungutan PBB sektor perkebunan tidak sesuai denganketentuan dan perundangundangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (1)UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) danHal 85 dari 188 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN MdnSePasal 5 pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Derah danRestribusi Daerah, Pasal 1 pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83
113 — 22
Fotokopi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor83/Pdt.Plw/2009/PN.TK, diberi tanda T.13;14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:11/PENDIS/2013/PTUNBL, diberi tanda T.14;15. Fotokoipi Berita Acara Pengosongan Nomor:(0)1/Deleg/Eks/2009/PN .KLD/13/Eks/2009/PN.TK tanggal 16 September, diberitanda T. 15;16.
131 — 79
., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Mei 2020 yang telah di daftarkan padakepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo padatanggal 20 Mei 2020 dengan Register Nomor83/SK.PDT/V/2020/PN.LBJ. selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 14/Pat.G/2020/PN LbjPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENT ANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.TONNY ROMY LESNUSSA SH
3.RASYID WIRAPUTRA, SH
4.ENDANG ANAKODA, SH
Terdakwa:
ABD. RASID TAKAMOKAN alias AKBAR
164 — 264
rupiah), faktanya yang dibelanjakan sebesar Rp.11.700.0000,00(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);Keterangan Saksi Adithia F Rumakat dan Terdakwa dipersidangan yangmembenarkan terdapat bukti nota/dan atau kuitansi yang pembayarannyatidak benar (Mark Up) terhadap penyertaan modal yang tidak terlaksanasebesar Rp.49.003.500,00 (empat puluhsembilan juta tiga ribu lima ratusrupiah), yang telah disita oleh Penuntut Umum sebagaimana PenetapanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor83
2016;11.Asli 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Pajak TA 2017;12.Asli 1 (Satu) bundel bukti kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2015;13.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2016;14.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Alokasi DanaDesa TA 2016;15.Asli 2 (dua) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa danAlokasi Dana Desa TA 2017;Halaman 185 dari 197 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor83
PT.Jasuka Bangun Pratama
Tergugat:
1.Kelompok Kerja Pengadaan Barang atauJasa Konstruksi dan Konsultansi SNVT, PJPA WS Barito Provinsi Kalsel.
2.Kepala Satuan Kerja Non Vertikal PJPA, WS Barito Provinsi Kalsel.
224 — 79
., Nomor:0406343 anggota Asosiasi Profesi IAKI Nomor: B/00654/TIAKI/2012 yangdilampirkan Penggugat dan sesuai isi penjelasan LPJK Provinsi Jawa Barat,dinyatakan tidak dihapus sehingga tidak berlaku lagi;Bahwa LPJK Provisi Jawa Barat kepada Tergugat sebagaimana surat nomor83/LPJK10/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, perihal Klarifikasi SKA, telahmenyampaikan pada pokoknya kebenaran SKA Ahli Sumber Daya Air atasnama Iwan Kristiawan, ST., pada tanggal 30 November 2017 mengajukanperpanjangan sekaligus
1.Satria Adhitama Sukma
2.Raihan Hudiana
3.Alfian Tegar Prakasa
4.Bimo Maulidianto Putra Bono
Tergugat:
1.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,
2.DR. Bambang PS Brojonegoro
3.Erick Tohir
4.Saleh Husin, S.E., M.SI.
410 — 316
., Ph.D. saat ini merupakan Menteri Keuangan dariKabinet Kerja JokowiJK periode 20142019 berdasarkandengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor83/P/2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri NegaraKabinet Kerja Periode Tahun 20142019;E. Bahwa Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro,S.E., M.U.P., Ph.D seharunya berstatus Tugas di Instansi Laindikarenakan sama halnya dengan Sri Mulyani Indrawati, S.E.
1.Tn. IKHSAN HENDRIYANTO
2.IKHSAN HENDRIYANTO
Tergugat:
1.Kepala Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
2.CAMAT PAKEM
3.Camat Kecamatan Pakem ,Kabupaten Sleman ,Daerah Istimewa Yogyakarta
600 — 311
Mengingat Pasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UndangUndang Nomor30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UndangUndang RINomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83
587 — 639
Azis Saleh) Nomor 194/TARII/CH/VII/67 tanggal 30 Juli 1967 perihal Tanah untuk Bangunan Jakindra;Bukti TII8:Memo Pembantu Umum PPK Yayasan Gelora Senayan kepada General Manager ServiceUmum Yayasan Gelora Senayan Nomor 38/PU/X/67 tanggal 24 Oktober 1967 perihaltanah Gelora Senayan yang dipakai oleh Jakindra;Bukti Til9:Surat Ketua Umum Pembinan Pengurus Harian Yayasan Gelora Senayan (HamengkuBuwono X) kepada Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakyat Nomor83/PPH/XII/67 tanggal 12 Desember 1967perihal
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1225 — 880
, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO(Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83/Cinangka.(10) Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M?, diperoleh dari SAMAN (TurutTergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.(11) Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M?, diperoleh dari NY.AMINATUN (Turut Tergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 24/Cinangka.(12) Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M?
Pdf), Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti Pdg), Sertipikat Hak Milik Nomor913/Cinangka (vide bukti P10 dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka(vide bukti P10 dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhirHak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3/Cinangka telah berakhir tanggal 2761997 (vide bukti P6G=P10cv),Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 2761997 (vide bukti P6j=P10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83
, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO(Turut Tergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83/Cinangka.Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 40136/XII/2004.Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuatdihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.80. Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M?
, diperoleh dari IR;BUDI RAHARDJO(Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83/Cinangka.Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M?, diperoleh dari SAMAN (TurutTergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M?, diperoleh dari NY.AMINATUN (Turut Tergugat 1), berdasarkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 24/Cinangka.Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M?