Ditemukan 7983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sebagaimana sebagimana sebegaimana sebagaaimana sebagaimanaa
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-01-2017 — Putus : 02-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2017/PN Yyk
Tanggal 2 Mei 2017 — WALUYO RAHARJO Bin KASIMUN WARDOYO
89 — 49
  • dilakukan langsung sebagaimanadimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan tanoa melaluitahapan penyelenggaraan pengadaan taah yang diaturdalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum danperaturan pelaksanaannya4) Instansi yang memerlukan tanah dapat menggunakan hailpenilaian jasa penilai dalam menentukan nilai jual beliatau tukar menukar atau cara lain yang disepakati keduabelah pihakHalaman 78 dari 131 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2017/PN Yyk5) Pengadaan tanah sebagiamana
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
149 — 147
  • Bahwa dalil point 5 s/d 8 Penggugat adalah kebohongan belaka dankeliru, sebab Penggugat bukanlah pemilik tanah yang terdapat didalamobjek sengketa namun secara melawan hukum Penggugat bersamasama dengan ayah kandung maupun abang kandungnya menguasai danmengusahai tanah a quo sehingga pemilik tanah sebagiamana termaktubdalam alas hak objek sengketa I.c Para Tergugat II Intervensi pun TIDAKBISA mendapatkan haknya hingga sat ini, bahkan Penggugat denganberaninya melawan hukum menggunakan surat palsu
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 03-11-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 3 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat II : PT. DHARMA PUTRA KARSA Diwakili Oleh : Dadang Idris Soeanda, SH
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat I : BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. CAHAYA ENERGI MANDIRI,
631 — 551
  • Bahwa dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut,dapat mengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana dalam Pasal1335 KUHPerdata menyebutkan: Suatu peranjian tanpa sebab, atauyang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan.Selanjutnya dalam memaknai sebab yang terlarang dapat mengacukepada ketentuan pasal 1337 KUHPerdata yang menyebutkan : SuatuHalaman 7 dari 126 Putusan No. 173/PDT/2020/PT SMRsebab adalah terlarang, apabiladilarang oleh undangundang
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 01-04-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN MANOKWARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
SARAH ,E BUKORSYOM, S.H.
Terdakwa:
NIKEN NURHALIA RAMADHANTI
158 — 79
  • peranan menagih, mengumpulkan,mencatat dan menyerahkan dana taktis yang dipungut dari PPAT di KotaSorong, dimana daftar (list) tagihan meskipun tidak dibayar tidak akanmempunyai dampak berkas akan dipersulit atau dipermudah pelayanannya,namun dari sisi PPAT/NOTARIS memiliki pemikiran bahwa jika tidak membayar /memberikan dana taktis maka ada kekhawatiran terhadap kepentingan kliennya;Menimbang, bahwa Majelis telah mendalami terhadap dana taktis yangdipungut aparatur BPN Kota Sorong secara sistemik, sebagiamana
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-06-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
MARJEK RAVILO, SH
Terdakwa:
Drs. HERIYADI Bin Alm ABI SERUN
182 — 152
  • September 2015 Rp.6.425.0006 (22 Oktober 2015 Rp.22.050.0007 (22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 (22 Oktober 2015 Rp.70.525.0009 24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 (2 November 2015 Rp.39.400.00011 (12 November 2015 Rp.44.560.20012 12 November 2015 Rp.8.568.75013 16 November 2015 Rp.6.037.50014 15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp.750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGAN DPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
    (22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 22 Oktober 2015 Rp.70.525.0009 (24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 2 November 2015 Rp.39.400.00011 12 November 2015 Rp.44.560.20012 12 November 2015 Rp.8.568.75013 (16 November 2015 Rp.6.037.50014 (15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp.750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGAN DPPA Rp.8.839.800 Halaman 111 dari 415 Putusan No 19/Pid.SusTPK/2020/PN.BglBahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
    September 2015 Rp.6.425.0006 22 Oktober 2015 Rp.22.050.0007 (22 Oktober 2015 Rp.52.500.0008 22 Oktober 2015 Rp.70.525.0009 (24 Oktober 2015 Rp.22.500.00010 2 November 2015 Rp.39.400.00011 12 November 2015 Rp.44.560.20012 (12 November 2015 Rp.8.568.75013 (16 November 2015 Rp.6.037.50014 (15 Desember 2015 Rp.7.620.00015 31 Desember 2015 Rp.750.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200DPPA Rp.340.277.000JUMLAH PENCAIRAN Rp.331.437.200SELISIH PENCAIRAN DENGAN DPPA Rp.8.839.800 Bahwa perhitungan pencairan dana sebagiamana
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 29 Juni 2016 — ADE AZIZ SUJADI Bin DARDJA
78 — 23
  • Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menurut dokirin tidak semua orang bisa menjadi subyekhukum dalam perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagiamana dimaksud dalamunsur ke 3( tiga) dakwaan subsidair tersebut, tetapi yang dapat menjadi subyek hukumhanyalah orangorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 13 September 2017 — TATANG Bin ECEP
69 — 23
  • Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yangseharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tapi telahmenggunakan prosedur lain agar terlaksana;Menimbang, bahwa menurut doktrin tidak semua orang bisa menjadi subyekhukum dalam perbuatan menyalahgunakan wewenang sebagiamana dimaksud dalamunsur ke 3( tiga) dakwaan subsidair tersebut, tetapi yang dapat menjadi subyek hukumhanyalah orangorang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 24-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1292/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. Sejuk Estates Property Management
Tergugat:
1.PT. Nusa Komodo Indah
2.PT. Nusa Flores Bella
3.Aan Handayani
4.Fanni Lauren Christie
5.Mauro Tacconelli
6.Valerio Tocci
7.Vicenzo Pecoraro
8.Notaris Eddy Nyoman Winarta
194 — 111
  • subyekperjanjian, yang mana jika syarat subyektif tersebut tidak terpenuhi makaperjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar), sedangkan terhadap keduasyarat terakhir dikualifikasikan sebagai syarat obyektif, yang mana jika syaratobjektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum dan tidakmempunyaikekuatan hukumsemenjakperjanjian itu dibuat (vanrechtswege nietig, null and void).Bahwa dalam memaknai unsur suatu sebab yang halal tersebut, dapatmengacu ketentuan hukum yang diatur sebagiamana
Pengadilan PN BOGOR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-06-2014 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.BGR
Tanggal 26 Juni 2014 — ahli Waris MANGSOER H. DALAM Lawan : YAYASAN WIRANATA Dkk
304 — 119
  • Bogor yang juga Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Kecamatan Kedung Halang sekarang KecamatanSukaraja, Kabupaten Bogor (Turut Tergugat I);29.Bahwa sebagiamana telah diuraikan tersebut diatas, dimana setelahdilakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap Akta Pengganti Akta IkrarWakaf, tanggal 16111990 No.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Umum Penganiayaan
Register : 21-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN BENGKALIS Nomor 725/Pid.B/2016/PN.Bls
Tanggal 9 Mei 2017 — DENI YANZULNY O.P
128 — 107
  • DENI telahmelakukan perbuatan kekerasan secara bersamasama sebagiamana dimaksuddalam Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP Jo Pasal 351 ayat (1) dan ayat (8)sebagaimana surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya.Bahwa di dalam surat dakwaan Sdr.
Pengadilan PA JAKARTA TIMUR Perdata Agama Perceraian
Register : 19-06-2009 — Putus : 21-07-2010 — Upload : 06-05-2011
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1185/Pdt.G/2009/PAJT
Tanggal 21 Juli 2010 — Pemohon melawan Tergugat
160 — 64
  • Bahwa terhadap harta sebagiamana didalilkan penggugatrekopensi ./ termohon konpensi butir 22 angka / tandapanah ke 6 dan ke 7 dalam rekopensi jawabannya,tergugat rekopensi / pemohon konpensi mensoomerpenggugat rekopensi / termohon konpensi untukmembuktikannya.14.Bahwa mengenai harta dalam butir 22 angka / tandapanah ke 8 dan ke 9 dalam rekopensi jawabannya, bukanmilik tergugat rekopensi / pemohon konpensi, melainkanmilik orang lain yaitu. yang bernama Aryani Marlina.Begitu. juga terhadap harta dalam
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-11-2017 — Putus : 30-07-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 764/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 30 Juli 2018 — Penggugat:
1.Dr. Tjokro Hadikusumo
2.Henry Junaedi
3.Lauw Frans
4.Alwi Susanto
5.Sutanni
6.Tsui Cheong Wai
7.Ariyani Tjo
8.Karlinah Umar Wirahadikusumah
9.Gusno Wijaya
10.II Wati Lowis
11.Martono
12.Tjia Meliany
13.Mira Amahorseya
Tergugat:
1.Esther Pauli Larasati
2.PT. Reliance Sekuritas, Tbk, dahulu bernama PT. Reliance Securities, Tbk
3.PT. Magnus Capital
4.Hosea Nicky Hogan
5.Hendri Budiman
Turut Tergugat:
1.Otoritas Jasa Keuangan OJK
2.PT. Bank Mandiri, Tbk Cabang Bursa Efek Indonesia
3.PT. Bank Central Asia Cabang Bursa Efek Indonesia
278 — 253
  • Keuangan.19.Berdasarkan Pasal 40 Peraturan OJK Nomor: 1/POJK.07/2013menyebutkan sebagai berikut:(1) Konsumen dapat menyampaikan pengaduan yang berindikasisengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan Konsumen kepadaOtoritas Jasa Keuangan.Hal 67 dari 120 halaman Putusan No.764/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.(2) Konsumen dan/atau masyrakat dapat menyampaikan pengaduanyang berindikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangundangan di sektor jasa kKeuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.(3) Pengaduan sebagiamana
Pengadilan PN KENDARI Perdata Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Kdi
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
SYAMSUL
Tergugat:
PT. INTAN SEJAHTERA UTAMA
215 — 87
  • Penggugat mengutip UndangUndang Nomor.11tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV pasal 78 ayat 2 dan Pasal66 ayat 2 sebagai dasar hukum, sehingga antara peristiwahukum dan dasar hukum tidak memiliki relevansi, mengingatUndangUndang 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja baru berlakusetelah diundangkan pada tanggal 02 November 2020 sehinggaregulasi ini tidak bisa menjadi dasar hukum peristiwaperistiwadan hubungan hukum yang berlaku sebelum tanggal 02November 2020 (asas non retroaktif atau tidak berlaku surut)sebagiamana
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 106/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Pembanding/Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Terbanding/Penggugat : Ir. DJOESIANTO LAW
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
455 — 133
  • terbatasadalah modal yang disetor dan ditempatkan oleh Para Pemegang Saham.Alihalih menemukansolusi atas keterlambatan/ketidakmampuanTerbanding I/Penggugat untuk = memenuhi kewajiban kepadaPembanding Il/TergugatIV, Terbanding I/Penggugat justrumengaburkanhukumdan praktikbisnis bahwaTerbanding/Penggugat pada dasarnya dapat melakukan penambahan modalperseroan oleh para pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal41 ayat (1) UU Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar PerusahaanTerbanding I/Penggugat.Faktanya, sebagiamana
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 08-06-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 416/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat II : PT ANEKA TAMBANG disebut juga PT ANTAM Tbk UNIT BISNIS PENGOLAHAN Dan PEMURNIAN LOGAM MULIA Diwakili Oleh : Fernando Siagian, S.H
Terbanding/Penggugat : DANIEL KRISTANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
Turut Terbanding/Tergugat I : BUTIK EMAS ANTAM DI SURABAYA GEDUNG MEDAN PEMUDA
821 — 985
  • Bahwa terkait keterangan Saksi SaksiPembanding/dahulu Tergugat II dan/atau Turut Terbanding I/dahuluTergugat I, sebagiamana dalil memori banding dari PembandingButir 24 adalah Terbukti Tidak Benar (bertolak belakang denganFakta Persidangan, terlebih memperhatikan Kuasa HukumTerbanding BUKAN yang langsung hadir saat pemeriksaan dipersidangan), bahkan beberapa tidak tercatat dengan baik dalamBerita Acara Persidangan;8.4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 16-10-2015 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 10-05-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 219/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 April 2016 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN APARTEMEN SLIPI ; KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, dkk
103 — 65
  • Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 347/Pid.B/2013/PN.JKT.BRT tersebut diatas, juga tidak ada satupun AktaAkta tersebut yangdimohon batal oleh pihak manapun atau dibatalkan oleh Pengadilan yangberwenang serta hal ini dapat diequivalensikan dengan Keputusan PejabatTata Usaha Negara (Beschiking) yang tetap dianggap sah sebelum diputussebaliknya oleh Pengadilan yang berwenang dengan mengedepankan asaspraesumptio justae causa;Halaman 41 dari 162 halaman Putusan Nomor :219/G/2015/PTUNJKT.49.50.51.Bahwa, sebagiamana
Pengadilan PN SUKOHARJO Pidana Khusus
Register : 10-12-2015 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skh
Tanggal 8 Juni 2016 — IRAWAN ANDRY SUMAMPAUW
319 — 497
  • tanggal 21 November 2013 merupakan bentuk Pelanggaran P.IIsebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) point 5 huruf c SuratKeputusan Direksi PLN nomor :1486.K/DIR/2011 tanggal 27 Desember 2011Halaman 117 dari 131 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2015/PN Skhtentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik tersebut. yaitu adanya upayamempengaruhi alat pengukur dan /atau perlengkapnnya, dengancara :Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi, dengan cara memutusrangkaian arus CT atau tegangan PT, sebagiamana
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-09-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 453/Pdt.G/2014/PN.SBY
Tanggal 30 September 2015 — PT. PESEROAN DAGANG L’AUTO NV melawan WALIKOTA PEMERINTAH KOTA SURABAYA dkk
192 — 84
  • GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :Bahwa, sebagiamana yang telah Penggugat ketahui, kepemilikan tanah danbangunan oleh TERGUGAT I yang kemudian diserahkan kepada TERGUGAT IIIadalah didasarkan pada Akta Jual Beli Tanah dan bangunan antara Johan KeplerPanggabean cq. Perseroan Terbatas Handelmaatschappij LAuto dengan Ir.Mohamad Dachlan cq.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 29-06-2016 — Putus : 20-04-2017 — Upload : 27-11-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 423/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 20 April 2017 — RINALDI NUR RAMLI Lawan 1.PT MODULAR ALKESINDO 2.AISHA SEAN JURNALIS 3.Ir. DIAN SUSILAWATI Msi 4.Dr. JOSE RIZAL JURNALIS 5.Ir. ACHMAD HANIEF M.M dan NOTARIS VIDHYA SHAH, SH
492 — 283
  • tidak mau dicantumkan adalah hal tidak benar danmengadaada.Bahwa TERGUGAT WV tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaanTERGUGAT , hanya saja kebetulan TERGUGAT IV kenal denganPENGGUGAT dan membuat suatu perusahaan yang akan dijalankan olehkeluarga TERGUGAT IV, hal tersebut pun terbukti tidak adanya namaTERGUGAT WV dalam aktifitas perusahaan TERGUGAT dan perusahaanTERGUGAT dijalankan oleh TERGUGAT Il, TERGUGAT Ill danPENGGUGAT berdasarkan tugas kewajibannya sesuai dengan porsiposisinya masingmasing sebagiamana
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2011 — Putus : 17-11-2011 — Upload : 11-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 21/PID.SUS/2011/PT-MDN
Tanggal 17 Nopember 2011 — H.HADI ASHARI NST,SOS.MM
62 — 28
  • Undangundang NO.4 tahun 2004, Undangundang Nomor 8 tahun 2004 dan UndangundangNo. 2 tahun 1986 serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIe Menerima permintaan banding dari pembanding / terdakwa dan penuntutumum tersebut ;e Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 15 September2011 Nomor : 313/Pid.Sus/2011/PNPsp. yang dimintakan banding tersebutsebatas mengenai pembayaran uang peagganti yang harus dibayar olehterdakwa kepada negara sebagiamana tersebut