Ditemukan 9198 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 45/pid.sus/2015/pn msb Kasrim Bin Karoro Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Mengangkut Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Surat Sahnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 22-09-2014 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 PK/Pdt/2013
Tanggal 22 September 2014 — PHOENIX COMMODITIES PVT.LTD, ; KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA, DKK
87 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subrogation:The Assured Shall upon payment of a daim hereundertransfer to Underwiters as they direct all rights relating to theinterest in respect of which a daim has been paid so thatUnderwiters are subrogated to such rights;Terjemahannya:Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan (oleh ParaPenggugat Intervensi) Tertanggung (Standard Chartered)harus menyerahkan kepada Para Penanggung (ParaPenggugat Intervensi) secara langsung seluruh hak dankepentingan Tertanggung yang melekat pada klaimselanjutnya
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-09-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bna
Tanggal 13 Februari 2014 — Ali Akbar Bin Alm. Iskandar Acek
71 — 11
  • SH Panitera Pengganti dengan dihadiri Penuntut Umum pada KeyjaksaanNegeri Suka Makmu dan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;Hakim Anggota, Hakim Ketua,dto dtoSYAIFUL HAS ARI, SH SYAMSUL QAMAR, SH.MHdtoZULFAN EFFENDI, SHPanitera PenggantidtoMUHARIRSYAH, SHUntuk Salinan Yang SamaPanitera Pengadilan Negeri Banda Aceh,A AR, SH. Nip. 196304241982031002
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus
Register : 23-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Trt
Tanggal 31 Agustus 2020 — Pemohon:
PETRUS SABUNGAN HIRAS FREDY ARITONANG RADJAGUKGUK
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI HUMBANG HASUNDUTAN
55 — 12
  • berhak atasjJaminanjaminan minimal dibawah ini secara penuh, yaltu:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan terinci dalambahasa yang dimengerti tentang sifat dan alasan tuduhanyang dikenakan terhadapnya@ Pasal 2 angka 3 huruf a dan b (mengenai janji negara untukmenjamin pemulihan hak yang dilanggar):Each State Party to the present Covenant undertakes:to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy,notwithstanding that tho violation has
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 06-12-2017 — Putus : 28-02-2018 — Upload : 16-03-2018
Putusan PN RANAI Nomor 54/Pid.Sus/2017/PN Ran
Tanggal 28 Februari 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMAD BAYANULLAH
2.RIESKI FERNANDA, SH
3.NATANIA OKTARIANI ZULIROYANA, SH
4.Ade Suganda, SH
Terdakwa:
MAROLOP SANTOSA SAGALA
426 — 432
  • Bahwa terkait video dan gambar yang diperlihatkan oleh penyidik danberdasarkan has ail digital forensik terhadap beberapa perangkat, dapatAhli nilai memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Karena gambar danvideo tersebut menampilkan aktivitas seksual, ketelanjangan danmemperlihatkan alat genital dari si korban. Terkait muatan lain yaitu didugapemerasan atau pengancaman haruslah dinilai oleh ahli yang berkompetenyaitu ahli bahasa;.
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 26-11-2019 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 10 September 2020 — Penggugat:
ZULHAMIDI
Tergugat:
1.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA dahulu bernama PT Caltex Pasific Indonesia
2.PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral ESDM
2.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak Riau
5.Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral
6.Kementrian AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL(BPN),
7.Badan Pertanahan Nasional(BPN) Kabupaten Siak Riau
109 — 61
  • Ettective Date, whether or not such: equipment has then been. fullydepreciated, arid will be used in Petroleum Operations here=under. Equipment purchased, by Coxt?TRACTOR pursuant to.the Work Program becomes the property of Prerranriwa.when landed at the Indonesian ports of import and will, beused in Petroleum Operations heretinder. Rental paymentsto PERTAMINA o1t equipment as: defined in Exhibit C,?
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2013 — Upload : 21-01-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Mei 2013 — Ir. BUNI AMIN, M.Agric.Sc Bin Alm TGK MUSA
75 — 23
  • Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PenuntutHalaman 105 dari 106 halaman Putusan No. 36/PID.SUS/2012/P.TIPIKORBNA106Umum pada Kejaksaan Negeri Calang dan Terdakwa yang didampingi PenasihatHukumnya.Hakim Anggota,ABU HANIPAH, SH.MH.SYAIFUL HAS ARI, SH.106Hakim Ketua,H.TASWIR,SH,MH.Panitera Pengganti,SANUSLSH.
Pengadilan PTUN SERANG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 20-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 12/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 20 Juni 2017 — TUKIMIN, DKK MELAWAN: GUBERNUR BANTEN
122 — 80
  • Rasukan, Saksi Suratman,Saksi Deni Rohdiani, Saksi Has Daniel yang menerangkan pada pokoknyabahwa dalam pembahasan rumusan nilai besaran Upah MinimumKabupaten Tangerang Tahun 2017 tidak lagi melakukan rapat plenosurvey KHL ke pasarpasar di Kabupaten Tangerang, dikarenakan adanyaaturan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan yang penilaian KHL dalam penetapan Upah Minimumnyatidak menggunakan survey KHL yang terdiri dari 60 Komponen, Namunhanya mengacu pada formula perhitungan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-10-2015 — Putus : 27-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 127 /Pid.Sus/TPK /2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 27 Januari 2016 — Pidana Korupsi - AMIR FAUZI
387 — 225
  • Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 22.1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk nomor628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015.Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yangmemiliki MD5 Has : 3923fa213ecO0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilaiSHA1 Hash : fae2d15a7a7555499dc1e9ea2254867a78de8bi5dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpankedalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yangberisi rekaman CCTV sbb :1.
    Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 22.1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record) untuk nomor628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015.Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yangmemiliki MD5 Has : 3923fa213ecO0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilaiSHA1 Hash : fae 2d 15a 7a7 555 499 dc1 e9ea 2254 867a78de8bf5dihitung dengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpankedalam DVD Logo KPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yangberisi rekaman CCTV sbb :1.
    Majapahit Permai Blok B123 No. 18 20 22.1 (satu) bundel print out CDR (Call Data Record)628161902088 dari bulan April 2015 sampai dengan Desember 2015.Data rekaman CCTV dengan nama file "CCTVBANDARA.iso" yangmemiliki MD5 Has : 3923fa213ec0d8f53d1f77daed5b24cf, dan nilai SHA1 Hash fae2d15a7a7555499dc1e9ea2254867a78de8bi5 dihitungdengan aplikasi Gizmo Manager V2.7, yang disimpan kedalam DVD LogoKPK dengan S/n: MAPA02RD25031632 5. Yang berisi rekaman CCTVsbb :1.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 19/PID.SUS/2017/PT SBY
Tanggal 30 Maret 2017 — WINARTI UTAMI, SH
91 — 60
  • Halaman 68 dari 126 Putusan NOMOR 19/PID.SUSTPK/2017/PT SBY 1 (satu) berkas Kredit Nomor register 45413 atas namaEKAWATI. 1 (satu) berkas Kredit Nomor register 45414 atas nama SUYITNO.1 (satu) berkas Kredit Nomor register 45725 atas namaMIRSHA AMELIA. 1 (satu) berkas Kredit Nomor register 45093 atas nama RIDADEWI HAS TUTL. 2272 = 22222 21 (satu) berkas Kredit Nomor register 47523 atas namaSHINTA NINGTIAS. 1 (satu) berkas Kredit Nomor register 45953 atas nama RITAWAHYUNI. 1 (satu) berkas Kredit Nomor
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 2 Mei 2012 — SULAIMAN NYAK AHMAD
56 — 16
  • ., selaku Ketua Majelis Hakimserta SYAIFUL HAS ARI, SH. dan HAMIDI DJAMIL, SH., masingmasing sebagaiHakim Ad Hoc, meskipun Hakim Ad Hoc HAMIDI DJAMIL, S.H tidak sependapatdengan musyawarah ini dan akan memberikaan pendapat sendiri, dalam dissentingopinion dan putusan ini diucapkan pada hari RABU tanggal 02 Mei 2012 dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, di hadiri olehmasing masing Hakim Anggota dan dibantu MUHARIRSYAH, SH., selaku PaniteraPengganti.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/PID.SUS/2012/PN-BNA
Tanggal 4 Juni 2013 — SYARIFAH UMI KALSUM, SE BINTI SAID USMAN
50 — 21
  • TASWIR,SH.MH.d.t.oSYAIFUL HAS ARI, SH.Panitera Pengganti,d.t.oMUAMMAR MAULITS KADAFI, S.H.Untuk salinan yang samaWAKIL PANITERA PENGADILAN TIPIKORBANDA ACEHDrs. EFENDI, SHNIP. 196612261990031003.Hal. 125 dari 116 Hal. Put No. 02/Pid.Sus/20 12/P.TipikorBNA126
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 28-03-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 2153/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt
Tanggal 28 Maret 2013 — ACHMADI Als MADI Bin Alm. SUKYAN
40 — 9
  • Menetapkan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.000, (dua ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari : SELASA, tanggal 26Maret2013, oleh kami: HAS WAND I, SH.MHum. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. MARATUA RAMBE, SH.MH. dan ADI ISMET, SH. masingmasingsebagai Hakim Anggota.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 01/PID.SUS-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 27 Mei 2016 — Drs. M. ISA, M.Pd. bin MUHAMMAD AJI;
74 — 15
  • AINAL MARDHIAH, SH.MH.Hakim Ad Hoc/Anggota,SYAIFUL HAS ARI, SH.Panitera Pengganti,SURATYA, SH.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 118/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 9 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT CULAMEGA PERKASA dan PT SURYA KARYA CIPTA Diwakili Oleh : MOH. DJARKASIH,SH,DKK.
Terbanding/Tergugat I : PT PERTAMINA EP
Terbanding/Tergugat II : PT MIURA INDONESIA
97 — 48
  • Businesspeople typically mean not to be bound by a letter of intent, and courtsordinarily do not enforce one, but courts occasionally find that acommitment has been made...Dengan terjemahan bebasnya:Suatu pernyataan tertulis yang menjabarkan pemahaman awal pihakyang berencana untuk masuk ke dalam kontrak atau perjanjian lainnya,suatu tulisan tanpa komitmen/tidak menjanjikan suatu apapun sebagaiawal untuk kesepakatan.
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN BONTANG Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Bon
Tanggal 7 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
373 — 2523
  • A defective will is one that has not beenproperly drawn up, has been obtained by unlawful means, or does notcomply with a particular law.
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 29 Desember 2021 — Penggugat:
1.A. KADIR OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Kepala Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
2.HASAN BASRI OHORELLA, dalam kedudukan sebagai Sekretaris Matarumah Parentah Bangsa Roho Ohorella
Tergugat:
1.BUPATI MALUKU TENGAH
2.Kepala Kecamatan Salahutu Camat Salahutu
3.Pejabat Pemerintah Negeri Tulehu
4.Saniri Negeri Tulehu yang dipimpin oleh Usman Umarella
5.Panitia Pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu
Intervensi:
Dr. H. Ibrahim Ohorella
208 — 134
  • NegeriTulehu, selalu ditunjuk dari dan oleh Matarumah / Keturunan Bangsa RohoOhorella, untuk menjalankan roda pemerintahan, sekaligus menjadi pimpinanpersekutuan adat istiadat di Negeri Tulehu.Bahwa diakui sungguh, NegeriNegeri di Pulau Ambon, Seram dan SaparuaLease pernah berobah namanya dari negeri menjadi desa, dan Pemerintahnegeri yang bergelar Raja berubah namanya menjadi Kepala Desa,kemudian beberapa perangkat negeri seperti Saniri Negeri, kewang,matarumnah parentah, Soa dan beberapa ciri has
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-07-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 91/Pdt.G/2015/PN Jkt.Utr
Tanggal 24 Juli 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR), baik yang dihasilkan oleh Musyawarah Nasional (Munas) VIII Partai Golkar di Pekanbaru tanggal 5 s.d. 8 Oktober 2009, maupun yang dihasilkan oleh Munas IX Partai Golkar di Bali tanggal 30 November s.d. 4 Desember 2014; Dalam hal ini diwakili oleh: 1. Ir. ABURIZAL BAKRIE selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Ketua Umum DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; 2. IDRUS MARHAM selaku Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2009-2015 maupun Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Periode 2014-2019; Beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.; 2. Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.; 3. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.; 4. Gamal Resmanto, S.H.; 5. Widodo Iswantoro, S.H.; 6. Samsudin, S.H.; 7. Kristian Masiku, S.H.; 8. Justinus Tampubolon, S.H.; 9. Janter Manurung, S.H.; 10. Eggar Duara Prabhowo, S.H.; 11. Yudha Rangga, S.H.; 12. Mansur Munir, S.H.; 13. Arfa Gunawan, S.H.; 14. Gousta Feriza, S.H.; 15. Sururudin, S.H.; 16. Rozy Fahmi, S.H.; 17. Nur Syamsiati Duha, S.H.; 18. Eddi Mulyono, S.H.; 19. Deni Aulia Ahmad, S.H.; 20. Adria Indra Cahyadi, S.H.; 21. Bayu Nugroho, S.H.; 22. Yuri Kemal Fadlullah, S.H., M.H.; 23. Gugum Ridho Putra, S.H.; 24. Rubhen Emerson Alfredho, S.H.; Masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam TIM KUASA HUKUM PARTAI GOLKAR dari Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Kav. 88, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2015; L A W A N 1. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, masing-masing selaku Panitia MUNAS ANCOL tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, dan masing-masing serta berturut-turut selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Golkar Hasil MUNAS Ancol tanggal 6 s.d. 8 Desember 2014, beralamat di Kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; 34. Fahmi Hanafiah, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 2. MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, masing-masing selaku Wakil Ketua dan Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Jakarta Utara, yang mengatasnamakan dirinya selaku Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Jakarta Utara, yang turut serta menghadiri dan berpartisipasi dalam MUNAS IX Partai GOLKAR tanggal 6 Desember 2014 s.d. tanggal 8 Desember 2014 di Ancol, beralamat di Kantor DPD Partai Golkar, Jalan Walang Baru No. 12 Jakarta Utara, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II; MUHAMMAD BANDU dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. J.S. Simatupang, S.H.; 4. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 5. Taufik Irawan, S.H.; 6. Horas M.T. Siagian, S.H.; 7. Saut Lumbanraja, S.H.; 8. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 9. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 10. Alexander Laka Duma, S.H.; 11. Irwan, S.H.; 12. Ichwan Setiawan, S.H.; 13. Linda Sugianto, S.H.; 14. Pither Singkali, S.H., M.H.; 15. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 16. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 17. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 18. Jannes L. Toruan, S.H.; 19. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 20. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 21. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 22. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 23. Simon Manurung, S.H.; 24. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 25. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 26. Iskandar, S.H., S.E., M.H.; 27. Nana Sumarna, S.H.; 28. Adi Satria Nofi, S.H.; 29. Daniel Tonapu Masileu, S.H.; 30. Vincen Rautealo, S.H.; 31. Duma Barrung, S.H., M.H.; 32. Elyas M. Situmorang, S.H.; 33. Muhammad Yusuf Sahide, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2015; PRIYONO JOKO ALAM dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lawrence T.P. Siburian, S.H., M.H., LLM; 2. Purwoko J. Soemantri, S.H., M.Hum.; 3. Victor W. Nadapdap, S.H., M.BA., M.M.; 4. J.S. Simatupang, S.H.; 5. Maruahal Efendi Manurung, S.H.; 6. Taufik Irawan, S.H.; 7. Horas M.T. Siagian, S.H.; 8. Saut Lumbanraja, S.H.; 9. M. Jaya Butar-Butar, S.H., M.H.; 10. Andre M. Uniputty, S.H., M.H.; 11. Alexander Laka Duma, S.H.; 12. Irwan, S.H.; 13. Ichwan Setiawan, S.H.; 14. Sangga Sinambela, S.H., M.H.; 15. Linda Sugianto, S.H.; 16. Yusman Arifin, S.H.; 17. Yanda Zaihifni Ishak, S.H., M.Sc., Ph.D.; 18. Supriadi Syarif, S.E., S.H., M.H.; 19. Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H.; 20. Abdul Fakhridz, S.H., M.H.; 21. Drs. Firmansyah, S.H., M.H.; 22. Jannes L. Toruan, S.H.; 23. Rudolf Valentino Djoe, S.H.; 24. Partogi Baringin Manurung, S.H.; 25. M. Hekki Mikhail, S.H., M.Kn.; 26. Endhiza Yoza Hidayat, S.H.; 27. Simon Manurung, S.H.; 28. Rezky Danaya S. Manurung, S.H.; 29. Pither Singkali, S.H., M.H.; 30. Nikson Gaus Lalu, S.H.; 31. Daniel Tunapa M, S.H.; 32. Vinsensius H.R., S.H.; 33. Adi Satria Noer, S.H.; Masing-masing Advokat, Konsultan Hukum dan Asisten Advokat dari TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR (TAHPG), dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor DPP Partai Golkar yang berkedudukan di Jalan Anggrek Nelly Murni XI-A, Slipi, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2015; 3. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini YASONNA H. LAOLY, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selaku PLT. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015; DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada: 1. Tehna Bana Sitepu, S.H., M.Hum.; Direktur Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 2. Baroto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Hukum Tata Negara Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 3. Nur Yanto, S.H., M.H.; Kepala Seksi Pendaftaran Partai Politik Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 4. Ani Turbiana, S.H.; Kepala Seksi Analisa dan Pertimbangan Hukum Sub Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 5. Josi Besar Sugiarto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Pewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 6. Agus Riyanto, S.H., M.H.; Kepala Sub Direktorat Kewarganegaraan Sub Direktorat Pewarganegaraan Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 7. A. Ahsin Thohari, S.H., M.H.; Kepala Seksi Penyelesaian Pewarganegaraan Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 8. Tjasdirin, S.H., M.H.; Kasubbag Tata Usaha Direktorat Hukum Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 9. Oryza, S.H.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 10. Ahmad Gelora Mahardika, S.I.P.; Analis Pertimbangan Hukum dan Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 11. Imam Choirul Muttaqin, S.H., M.H.; Analis Pertimbangan Hukum pada Direktorat Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; 12. Dharmawan Hendarto, S.H.; Dokumentasi Hukum pada Subdit Hukum Tata Negara Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 Maret 2015;
494 — 1497
  • anggota Majelis Mahkamah Partai atasnama Jasri Marin dan Andi Matalata yang pada intinya mengabulkanpermohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPPPartai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinanAgung Laksono merupakan pendapat dari 2 (dua) orang anggota MajelisMahkamah Partai tersebut, bukan merupakan kesatuan pendapat dari 4(empat) Anggota Majelis Mahkamah Partai yang tentunya berbedadengan pendapat 2 (dua) orang anggota Majelis Mahkamah Partai atasnama Muladi dan HAS
    tidak tercela (PDLT), dengan tugasutama melakukan konsolidasi partai, mulai dari Musda tingkatKabupaten/Kota, tingkat provinsi, dan Munas Partai Golkar selambatlambatnya tahun 2016, serta secara simultan melakukan konsolidasi padaalatalat kelengkapan partai lainnya,Menimbang, bahwa hal tersebut diatas adalah merupakan pendapatdari Anggota Majelis Mahkamah Partai Golkar atas nama Jasrin Marin danAndi Mattalata yang berbeda pendapat dengan Hakim Majelis MahkamahPartai Golkar lainnya yaitu Muladi dan HAS
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-11-2012 — Putus : 11-11-2013 — Upload : 25-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 663/ PDT.G/ 2012 / PN. JKT SEL.
Tanggal 11 Nopember 2013 — M E L A W A N EMPEROR MINES LIMITED INTERPID MINES LIMITED BRADLEY AUSTIN GORDON VANESSA MARY CHIDRAWI PT. INDO MULTI NIAGA ANDREAS REZA NAZARUDDIN MAYA MIRANDA AMBARSARI
212 — 195
  • Alliance Agreement secara tegas mengatur hal berikut:Alliance Termination Date means the earlier of:(a) the date on which the parties execute the Transaction Documents; or(b) the date that is 30 days after Emperor has given notice of its intention toterminate this agreement; or(c) the Expiry Date.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 153/Pid.Sus/2021/PN Pdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.MEILYA TRISNA, SH. MH
2.IRA YOLANDA, SH. MH
Terdakwa:
SUZILA Pgl. ZILA BINTI ARSAL
143 — 51
  • Oleh karenaitu Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut:(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan,pentrasferan, pembayaran, hibah, Ssumbangan, penitipan, penukaranatau mengunakan harta kekayaaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan has!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2021
Tanggal 28 Oktober 2021 — SUBOWO, DKK vs PRESIDEN RI;
1734 — 1689 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • secara onrechtmatig menyisipkanketentuan pemberian remisi dan pembebasan bersyaratyang disertai pembebanan persyaratan prosedural yangsama sekali tidak diatur oleh aturan pokok, UndangUndangNomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Pembebanan Persyaratan Prosedural dimaksuddiberlakukan bagi narapidana tertentu yang dipandangsebagai pelaku kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).Pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 bagaimengayun bendul lonceng terlalu jauh (the pendulum of theclock has