Ditemukan 7983 data
622 — 1248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak ada perlakuan eksklusif kKepada Mitsubishi.Tidak Ada Suatu Informasi Rahasia Pesaing dalam PerkaraIni.4.8.1. Tidak ada informasi rahasia LNGEU/LNGI dalamperkara ini;4.8.2. Tidak ada informasi pekerjaan awal LNGI yang dapatdigunakan dalam menyusun proposal proyek dalamproses seleksi calon mitra karena informasi yangdidapat dari proses due diligence sama sekaliberbeda dan tidak relevan dengan proses seleksicalon mitra;4.8.3.
718 — 1075
Djisman Samosir,Hukum Pidana Indonesia, Cet. 1, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 161);Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Supaya orang lainmenyerahkan suatu benda/barang, adalah: Penyerahan benda yang menjadiobyek dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan, bahwa benda tersebutharus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kKepada si penipu, melainkanjuga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada orang suruhan si penipu,dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada orang
65 — 11
Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Hendri Yana selaku BendaharaBadan Perjuangan Migas Natuna melakukan penarikan pembayaran danahibah tahap Il kKepada Badan Perjuangan Migas Natuna sebesar sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada rekening BankRiau Cabang Ranai secara bertahap, pada tanggal 18 Juli 2013 dilakukanpenarikan sebesar Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah),uang sejumlah Rp.160.000.000, (seratus enam puluh juta rupiah)tersebut oleh Hendri Yana diserahkan
180 — 193
pertimbangan staf yang dibuat oleh Kepala BPKKDmengenai permintaan dana komitmen ke Pemkot Pontianak dan oleh saksididisposisi Ssupaya diselesaikan, dengan maksud tentu sesuai dengan ketentuanyang berlaku;Bahwa saksi sebagai Walikota boleh saja menolak pertimbangan staf yang dibuatoleh Kepala BPKKD;Bahwa mengenai pelaksanaan anggaran adalah kewenangan Pengguna anggarandalam hal ini adalah Sekda Kota, jadi saksi tidak perlu tahu secara mendetailmasalah penggunaan keuangan;Bahwa saksi menjaminkan sertifikat kKepada
130 — 43
Cilegon Raya Utama Motor, No : 1001/CRUM/Dir/X/01tanggal 04 oktober 2001,kKepada Kadiv pengadaan Jasa PT.Krakatau steel, hal permohonan penyesuaian tarif kontrakpengelolaan sedan soluna ;Fotocopy, kontrak antara PI. Krakatau steel dengan PT.Cilegon Raya Utama Motor tentang sewa menyewa kendaraanuntuk pejabat kepala divisi PT. Krakatau Steel nomor61/C/DUKS/ KONTR/2000 tanggal 11 Desember 2000 ;Fotocopy, PT. Krakatau Steel Nomor : 265/IF.02.01.tanggal15082001 kepada PT.
1486 — 903
Bahwa benar, menurut para Terdakwa mengapa tidak mintaijin kKepada Ketua Tim Bulsi Saksi47 Sertu Hasmudin maupunKomandan latinan Saksi46 Letkol Inf. Burhannudin, karena paraTerdakwa berpendapat apabila berterus terang meninggalkandaerah latihnan guna mencari kelompok Marcel yang membunuhSertu. Sriyono maka hal tersebut tidak mungkin diijinkan,sehingga para Terdakwa memutuskan untuk tidak meminta ijinPimpinan/Atasannya.39668.
80 — 38
sebesar Rp. 1.000.000, (satu jutarupiah), kepada HARLAN BATUBARA, SH sebesar Rp. 1.000.000, (Satu jutarupiah), kepada AMIR SALEH LUBIS sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)dan kepada JULALIKAN SIREGAR sebesar Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)yang dititipbkan kepada AMIR SALEH LUBIS.Bahwa benar Alasan ASMARA HADI LUBIS sehingga membagikan uang sebesarRp. 1.000.000, (satu juta rupiah) kepada Saksi, kepada AMIR SALEH LUBIS,kepada HARLAN BATUBARA, SH dan kepada JULALIKAN SIREGAR yangdititipkan kKepada
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
270 — 148
dan Ill memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untukmenolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.TERGUGAT II DAN TERGUGAT IIl TIDAK PERNAH MELAKUKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT BAHKANSEGALA SESUATU BERKAITAN DENGAN SPKSPK ADALAHTANGGUNG JAWAB PENGGUGAT DAN TERGUGAT Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat Il dan Tergugat IIl dengan inimenegaskan bahwa Tergugat II dan III tidak pernah melakukan perbuatanmelawan hukum apapun terhadap Penggugat.Tergugat II dan III dengan ini kembali merujuk kKepada
164 — 45
Sedangkan dalam Peraturan Kepala BNPBnomor 16 Tahun 2010 tanggal 29 Nopember 2010tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BantuanSosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi DanRekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 disebutkanbahwa Pengguna Angaran adalah Menteri Keuangan;Dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BantuanSosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi DanRekonstruksi Pasca Bencana Tahun 2010 disebutkan bahwamekanisme pencairan dana dari DIPA tersebut langsungditransfer kKepada Kelompok masyarakat
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
481 — 392
Oleh karena itu, unsur menerima hadiah ataujanji yang dimaksud dalam Pasal 11 UU Tipikor tersebut tidak diuraikansecara cermat, jelas dan lengkap oleh JPU, karena berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa menerimahadiah atau janji, bahkan si pemberi hadiah atau janji yang bernama saksiFikri Salim secara tegas mengatakan tidak pernah memberikan hadiah ataujanji kKepada Terdakwa, dan bahkan tidak pernah bersepakat apapun,sehingga Pasal 11 yang didakwakan tersebut
RHAKSY GANDHY ARIFRAN, SH., MH
Terdakwa:
TAUFIK KUROCHMAN Bin M.H. CHOLID ABDULAH SALEH Alm
176 — 66
Perjanjian PemberianPekerjaan (SP3) Prasarana Lingkungan Nomor 07/S2/NUSP2/SP3/X1/2016 tanggal 01 November 2016, yaitu setelah pekerjaanselesai 100% maka Koordinator BKM Sukakarya menyiapkanLaporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP) 100% danmengajukan secara tertulis kepada PPK NUSP2 Kota Sukabumiuntuk dilakukan proses serah terima pekerjaan sesuai denganpedoman, akan tetapi terdakwa selaku Koordinator BKMSukakarya belum pernah menyiapkan maupun menyerahkan LKPP100% dan mengajukan secara tertulis kKepada
151 — 49
Dari hasil klarifikasitersebut mulailah terungkap tentang riwayat proses pemberiankredit kKepada 50 KPS itu. Menurut Keterangan sdr. EnungKurniawan, yang bersangkutan dipanggil ke ruangan AndiAsdar dan di sana bertemu dengan H. Didi membicarakanpotensi pembiayaan sapi potong kelompok binaan H.
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
281 — 642
Yusuf dengan mengambil data dari suratorderan yang sudah diprint oleh Saksi Yusuf sebelumnya;Bahwa yang memerintahkan Saksi untu menulis nota dan memintatanda tangan tersebut adalah Saksi Yusuf sebagai bendaharapengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan padasaat itu;Bahwa pada saat saat Saksi meminta tanda tangan kepada Toko Ani,Toko Aice dan CV.Multi Ceria Pratama untuk kelengkapan dokumensurat pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan makan minum tersebut,Saksi tidak menyampaikan klarifikasi kKepada
192 — 144
Direktur PDAM Kabupaten PadangPariaman sejak tahun 2011 sampai dengan September 2012, saksi pernahmengusulkan secara tertulis kKepada Bupati Padang Pariaman agar dilakukanPembangunan Prasarana dan Sarana Air Bersih (DPID) pada tahun 2011;Bahwa Saksi tidak ingat lagi lokasi dilakukan Pembangunan Prasarana danSarana Air Bersih (DPID) tersebut;Bahwa Ya, benar barang bukti berupa surat fotokopi Surat Prioritas ProgramPengembangan Pelayanan Air Bersih Tahun 2011 NOMOR25/PDAM.PD.PRM/V2011 tertanggal 13
284 — 229 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sehubungan dengan halhal tersebut di atas, jelas bahwa sangattidak adil dan sangat tidak berdasar hukum, apabila Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding Ill/Tergugat Ill harus ikut secara tanggung rentenguntuk membayar ganti rugi kerugian materiil kKepada Para TermohonKasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat atas dasar perbuatanmelawan hukum yang terbukti tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahuluPembanding IIl/Tergugat III dalam menjalani profesinya sebagai seorangNotaris;Selanjutnya berdasarkan
92 — 25
Mardinas N Syair MMKabupaten Pesisir Selatan sehubungan dengan hasil pemeriksa BPKRI Nomor: 173/S/XVIII.PDG/70/2010 tanggal 23 Juli 2010Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 saudara Rafestria A.Saibimenyetorkan uang sebesar Rp.14.500.000, (Empat belas juta limaratus ribu rupiah) kKepada Bank Nagari untuk setoran pengembalianbiaya tiket perjalanan dinas an.
Tukirin anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatansehubungan dengan hasil pemeriksa BPK RI Nomor: 173/S/XVIII.PDG/70/2010 tanggal 23 Juli 2010Bahwa pada tanggal 30 Maret 2011 saudara Desri Madonamenyetorkan uang sebesar Rp.12.900.000, (dua belas juta sembilanratus ribu rupiah) kKepada Bank Nagari untuk setoran pengembalianbiaya tiket perjalanan dinas an.
153 — 50
PT Likotama Harum tidak dapatdipergunakan untuk kepentingan diluar proyek;Bahwa berdasarkan pemeriksaan Auditor Internal Bank DKI terhadappenyaluran kredit kKepada PT Likotama Harum terdapat kelebihanpembiayaan (overfinancing) oleh Bank DKI, hal tersebut dihitungberdasarkan hasil site visit Team Internal Audit Bank DKI terhadapkemajuan proyek pada masingmasing proyek yang dibiayai oleh BankDKI yang diperhitungkan dengan pembayaran uang muka dan termindari masingmasing pemberi kerja (bowheer) dan
63 — 23
Rohil (fotocopy)1430. 1 (satu) bundel nota pembayaran riil kKepada bengkel las verry tahun 2015(fotocopy).1431. 1 (satu) bundel laporan Hutang H. Jul (kepala UPTD Bagan Batu DinasKebersihan Pertamanan dan Pasar Kab. Rohil. (asli)1432. 1 (satu) bundel nota pembayaran riil kepada bengkel Wahab MotorBaagansiapiapi tahun 2015 (fotocopy.1433. Kwitansi dan nota pembayaran bahan bakar minyak untuk PD SaranaPembangunan Rokan Hilir (SPBU 14.289.672,) periode pencairan bulan Apriltahun 2015.a.
119 — 113
PorOrganisasi kemasyarakatan dapat mengajukan permohonan usulanhibah secara tertulis kKepada Bupati sebelum dilakukan pembahasanKUA dan PPAS oleh TAPD; 13. Saksi ANOM SUROTO, SE. Bahwa saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kab.
901 — 1571
struktural (menyesuaikan hasil rapatHal. 283 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana Korupsitanggal 27 Agustus 2014, pencairan (SPJ) bulan agustus2014, dan perubahan jumlah pejabat struktural yangmenjabat pada bulan mei Juni 2014) SK Direktur No. 445/344.a Tahun 2014 Tanggal 3 Juli 2014Tentang Perubahan kelima atas keputusan Direktur RSUDKraton Nomor 445/05.b Tahun 2014 Tentang Penetapansistem Remunerasi bagi pegawai RSUD Kraton denganmencantumkan insentif manajerial kKepada