Ditemukan 2046 data
1.M. Haikal Hafidh, S.H
2.Fauzan Machmud, S.H
3.Henry Satria Gagah Pratama Margono,S.H
5.Reinaldo Sampe, S.H., M.H
Terdakwa:
ABDULLAH RUMAIN
118 — 0
Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 3 November 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 Khusus Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : SPM 26/SPM-GU/POL-PP/2020, tanggal 12 Oktober 2020 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dari Kuasa BUD dengan Nomor : 2450/SPDP
GEDE MAULANA, SH
Terdakwa:
IR. DEDI HERDIANSAH SUJAYA BIN H. ODJO SUDJADJA
102 — 24
;Bahwa tidak ada pengesahan dari Rektor dan Yayasan mengenai RKATuntuk program profesi ners tahun akademik 2016/2017;Bahwa uang pendaftaran Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) masuk kedana tidak tetap dan masuk ke rekening Fakultas Ilmu Kesehatan (Fikes) ;Bahwa tidak ada pengajuan dari Fikes ke Rektorat dan Yayasan untukmembuka rekening Bukopin;Bahwa laporan keuangan untuk program profesi ners tahun akademik2016/2017, tidak bisa dilaksanakan karena buktibukti tidak ada ;Bahwa harusnya ada SPDP
144 — 56
Pada tanggal 5 Desember2013, kemudian pada tanggal, 6 Desember 2013 dikeluarkan SPDP (Surat PerintahDimulainya Penyidikan) dan Surat Perintah Penyidikan oleh Sdr.
4.Reinaldo Sampe, S.H., M.H
5.Fauzan Machmud, S.H
6.Henry Satria Gagah Pratama Margono, S.H
Terdakwa:
ABDUL GAWI WAYABULA
103 — 0
Bagian Timur;
- 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 3 November 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 Khusus Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : SPM 26/SPM-GU/POL-PP/2020, tanggal 12 Oktober 2020 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dari Kuasa BUD dengan Nomor : 2450/SPDP
92 — 21
Pada saat di SPDP dikirim kalau ditanganioleh Jaksa ENDANG dan Jaksa ZAINAL, lalu kordinasi formil127sampai 1 (satu) bulan digantung, sampai turun lagi dariPolda memeriksa ;Bahwa setahu saksi sebagai Penyidik Pembantu' terhadapberkas perkara ini bolak balik ke Kejaksaan NegeriSukabumi sekitar 2 (dua) bulan, padahal aturannya tidakboleh karena hanya 1 (satu) minggu saja ;Bahwa setahu saksi berkas perkara ini banyak BAP yangberupa foto copy saja, yang seharusnya berkas BAP tersebutaslinya ;Bahwa setahu
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
125 — 39
Di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dariHal 209 Put.
179 — 84
Bag.Bahwa saksi pernah memberikan keterangan terkait proses hukumpidana sejak penyelidikan sampai dakwaan, kewenangan KPK menuntutdan mendakwa ;Bahwa berdasarkan pengalaman saksi sebagai hakim, prosedur perkarapidana diawali dari SP Dik, SPDP dan setelah penyidik menemukanminimal 2 alat bukti maka ditetapkan tersangka kemudian gelar perkaraapakah layak di ajukan ke penuntutan ;Bahwa selanjutnya perkara dilimpahkan ke Pengadilan.
160 — 82
, pekerjaan dari penyidik itu selesai pada saatpenyerahan tahap kedua diaman sampai P21 dan diikuti penyerahan terdakwadan barang bukti dan perkaranya maka pekerjaan penyidik selesai;Bahwa Pasal 138 itu menyangkut pra penuntutan, jadi kalau perkara tersebutsudah dibaca dan sudah selesai maka segera diserahkan, tapi kalau belumselesai maka harus mengembalikan kepada penyidik diikuti dengan petunjukpetunjuk bahkan pada pasal 30 UU kejaksaan yang baru, tahap pra penuntutanitu dimulai saat diterima SPDP
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
235 — 283
didalam Perkap Nomor 10 tahun 2009 dimana ada syaratsyarat formaldan syaratsyarat teknik untuk memeriksa tandatangan, syaratformalnya itu seperti Surat permintaan yang ditujukan kepada kabesLabfor, LP sprint gas, sprint sita, BA sita, berita acara dokumenpembanding, pembanding ini diterima oleh siapa, itu untuk otentikasikami kemudian berita acara pemutusan barang bukti, berita acarapemutusan dokumen pembanding dan resume atau Lapju (LaporanPengaju), kKemudianada penetapan dari pengadilan sama SPDP
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
H. SUGIJANTO, S.H.
133 — 28
Di dalam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan(SPDP) dari Polresta Surabaya selaku Penyidik kepada Kepala Kejaksaan NegeriSurabaya selaku Penuntut tertanggal 22 Juli 2016 yang merupakan tanggaldimulainya Penyidikan, oleh karena itu Kedaluwarsanya perkara a quo adalah padatahun 2019 karena tepos delictienya terjadi pada tahun 2001 yaitu ditambahperiode selama 18 tahun;Menimbang, bahwa terhadap pledoi/nota pembelaan Terdakwa danPenasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam tindak pidanapenyertaan
201 — 87
melanggar ketentuan Pasal 105 dan Pasal 107 KUHAP, makaMajelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Bahwa apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebutwalaupun dimasukkan di dalam pembelaan yang seharusnya disampaikanpada waktu tanggapan atau eksepsi namun oleh karena penjelasan sudahdisampaikan pada pokok perkara dan berdasarkan fakta di persidangan dariketerangan saksi Dasmi yang menjadi penyidik PPNS Pajak yang melakukanpenyelidikan dan penyidikan terhadap Terdakwa dan dari BAP (SPDP
RIyang dalam arti Penyidik PPNS harus berkoordinasi dengan Penyidik POLRIsehingga dalam pelaksanaan Penyelidikan maupun Penyidikan terhadapsuatu perkara baik itu mengenai Hukum Acara maupun mengenai materiHalaman 315 dari 294 Putusan Nomor 394 /Pid.sus/2015/PN Pig.316tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan terhadap suatu perkara karenatanpa adanya koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 KUHAP dengan dibuktikan secaraformil adanya pemberitahuan berupa SPDP
483 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya terhadapseluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh PenuntutUmum baik terhadap barang bukti berupa dokumen maupun barangbukti berupa alat berat dan kendaraan roda 4, Penuntut Umummemohon agar semua barang bukti tersebut dipergunakan dalamperkara lain (Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai SPDP Nomor:B/127/XI/2015/Ditreskrimsus Polda Jabar tanggal 16 Desember 2014),tetapi Judex Facti memutus lain.
PT. SANGO CERAMICS INDONESIA
Tergugat:
1.LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT
2.OLIVIA SVASTI HIDAJAT
3.STEPHANIE ASTU HIDAJAT
Turut Tergugat:
1.TJAHAJANINGSIH
2.LUHUR WIBOWO HIDAJAT
3.ANGELAWATI
4.ROOSILAWATI HIDAJAT
5.SURJO LUHUR HIDAJAT
6.SAPTO UTOMO HIDAJAT
7.BAMBANG WALUJO HIDAJAT
8.ALEXANDER HIDAJAT
9.JASON HIDAJAT
10.LEONARD HIDAYAT
11.DANIEL HIDAJAT
12.DEBORAH HIDAJAT
13.PAMELA HIDAJAT
14.TAN BIAN TJONG SH
144 — 32
Agus Salim No. 7 Semarang, terlaporLoekito Rahardjo Hidajat, diberi tanda bukti P80 ;Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)dari Kasat Reskrim Polretabes Semarang kepadaKepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang, dugaantindak pidana pemalsuan surat pasal263 ayat (1)KUHP, dengan terlapor Loekito Rahardjo Hidajat, diberitanda bukti P81 ;Surat dari Kasat Reskrim Polretabes Semarang kepadaDirektur Utama PT.
72 — 62
investigatif ditemukan bukti bahwapekerjaandilaksanakan oleh terdakwa bersama pihak lain ;Bahwa berdasarkan audit investigatif maka kerugian negara adalah sebesarRp. 597.832.500,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tigapuluh dua ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari 9 (sembilan) paketpekerjaan ;Bahwa seharusnya pembayaran dalam proyekproyek tersebut adalahmenggunakan sistem pembayaran langsung kepada pihak ketiga atau rekanan;Bahwa pembayaran langsung kepada rekanan dilakukan melalui SPDP
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum V : Reinaldo Sampe, S.H., M.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. Haikal Hafidh, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Fauzan Machmud, S.H
Terbanding/Penuntut Umum III : Henry Satria Gagah Pratama Margono,S.H
169 — 73
Bupati Seram Bagian Timur Nomor 26 Tahun 2020, tanggal 3 November 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2020 Khusus Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seram Bagian Timur;
83. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana dengan Nomor : SPM 26/SPM-GU/POL-PP/2020, tanggal 12 Oktober 2020 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja dari Kuasa BUD dengan Nomor : 2450/SPDP
77 — 49
SPDP Nomor : 41/lV/2016/RESKRIMTanggal 19 April 2016;1. Menetapkan supaya terdakwadibebani membayar biayaperkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana, Penasehat Hukum terdakwamengajukan pembelaan secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
58 — 71
penyidikan perkara ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB(BAP saksi: Andri Yusandra, ST,MUM tanggal 26 Nopember 21012, koranSuara Pulau Sumbawa dari Terdakwa) adalah sah walau pun pernah disidikoleh Polres Dompu tetapi dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Dompu kepadaPolres Dompu dengan petunjuk menggunakan Pasal 372 dan Pasal 378KUHPidana (Surat Kepala Kejaksaan Negeri Dompu kepada KepalaKepolisian Resor Dompu, Juni 2011), hal ini dapat disimpulkan dari SuratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum VI : PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : ROLLY MANAMPIRING, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : YE AL MAHDALY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : REINALDO SAMPE, SH.MH
Terbanding/Penuntut Umum V : HUBERTUS TANATE, SH
138 — 0
015/SPM-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan jumlah yang diminta Rp1.105.340.600,- (satu milyar seratus lima juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus rupiah) ;
- Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 015/SPTJM/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Barang Dan Jasa Nomor 015/SPP-LS/DPUPR-KB/III/2017 tanggal 07 Maret 2017 dengan lampiran dokumen pencairan ;
- Satu lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPDP
SIH KANTHI UTAMI, SH, MH.
Terdakwa:
1.SAFRIL BATUBARA ALS UCOK
2.RAHUDIN ALS JAMALUDIN
152 — 62
Ghandar Oil Refinery nomor 461/36/SPDP/Ds2001/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019;
- 2 (dua) lembar Print Out Surat Keterangan Domisili Perusahaan CV. Ghandar Oil Refinery nomor 503/36/SSDT/Ds2002/XII/2019, tanggal 2 Desember 2019;
- 1 (satu) bundel Akta Notaris Liza Priandhini, S.H. pendirian CV.
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
498 — 392
FikriSalim; Bahwa saksi sebagai pelapor mendapatkan Surat PemberimengetahuianPerkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat PemberimengetahuianDimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama sdr. Sonny Priadi; ketika diamankan oleh kami di Kantor DPKPP Kabupaten Bogor, sdr. SonnyPriadi sedang sendiri;Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan:1. Bahwa jarak dari pintu ke ruangan Terdakwa tidak 10 (sepuluh) meter;2.