Berdasarkan undangundang yang berlaku(UUPT), Akta Pendirian yang dimaksud oleh Penggugat dalamGugatannya sudah tidak valid karena sudah tidak sesuai denganketentuan yang berlaku saat ini, sehingga tidak bisa dijadikansebagai dasar hukum.

Halini jelas melanggar ketentuan peraturan yang ada terkait perseroanterbatas mulai dari Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHD),Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT);Pasal 7 ayat (2) UUPT telah tegas menyatakan:Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham padaHalaman 23 dari 39 hal. Put.

Nomor 3570 K/Pdt/2015saat Perseroan didirikan;Pasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa:Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dandisetor penuh;Pasal 33 ayat (2) UUPT selanjutnya menyatakan:Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang sah;Menjadi pertanyaan kemudian apakah Penggugat benarbenartelah melakukan penyetoran modal dan apa buktinya?

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menggugat TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyalahi atau melakukan perbuatan menyimpangdengan tidak melaksanakan ketentuan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 52tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris James Herman Rahardjo,S.H., yang merupakan manifestasi/perwujudan dari ketentuan UUPT, dimanaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelaskan sebagai berikut:a.

Perbuatan Tergugat Rekonvensiyang tidak menyetorkan modalnya ini jelasjelas melanggar ketentuan Pasal33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUPT;b. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yangseolaholah bertindak selaku pemegang saham yang sah pada PT NLTGasket Mfg, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara melawanhak telah menikmati pembagian keuntungan (deviden) yang diterimasebelum tahun 2006.

Bahwa senada dengan halhal tersebut di atas, ayat (5) dan ayat (6) Pasal92 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) telah menyatakan dengan tegas mengenai:(5)Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih,pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggotaDireksi ditetapbkan berdasarkan keputusan RUPS;Halaman 9 dari 154 Hal.

);b. memperlihatkan Rencana Kerja pada TURUT TERGUGAT periodetahun 2018 dan periode tahun 2019 (vide: Pasal 63 UUPT);Halaman 13 dari 154 Hal.

);Bahwa selain halhal tersebut di atas, TERGUGAT juga telah melalaikankewajibankewajiban hukumnya sebagaimana telah ditentukan secarategas dalam Pasal 100 dan Pasal 101 UUPT, yang antara lain:a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, danrisalah rapat Direksi pada TURUT TERGUGAT ;Halaman 23 dari 154 Hal.

Utr.69.70.71. tidak memuat waktu RUPS / RUPS lainnya yang jelas sebagaimanatelah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun yang menyebutkan mengenai tempatRUPS / RUPS lainnya sebagaimana telah diwajibkan dalam UUPT; tidak memuat satu butir pun frasa pokok pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS / RUPS lainnya tersedia di kantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS / RUPS lainnyasampai dengan tanggal RUPS / RUPS lainnya diadakan sebagaimanatelah diwajibkan dalam

UUPT (vide: Pasal 82 ayat (3) UUPT);Sehingga oleh karenanya, sudah merupakan suatu kepatutan bagiPENGGUGAT untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agarberkenanlah untuk menyatakan batal demi hukum, tidak berkekuatanhukum, tidak sah dan tidak mengikat dengan segala akibat hukumnyaterhadap diri PENGGUGAT beserta dengan TURUT TERGUGAT SuratNo.: 001/001/PT.KISOJITEI/VIII/2018 tertanggal 12 November 2018,berjudul UNDANGAN RAPAT UMUM LUAR BIASA yang dibuat danditandatangani oleh TERGUGAT ;Bahwa

acara kilat (Kort geding) ditetapkan satuPUTUSAN PROVISI yang memutuskan dan menetapkan memerintahkanKepada Tergugatll untuk menunda eksekusi/sita/lelang atas segala bentukasset Penggugat sampai Putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatanhukum tetap ;Bahwa Perbuatan Tergugatl seperti yang tersebut pada butir 9 tersebutdi atas tidak mengikat perseroan sehingga menjadi tanggung jawab Tergugatlsecara pribadi hal ini dapat dilihat dalam Pasal 85 ayat (1) UndangUndangNo.1 tahun 1995 tentang Perseroan (UUPT

) yang menyatakan sebagai berikut :"Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawabmenjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan"Sebelumnya, dalam Pasal 84 ayat 1 huruf b UUPT dinyatakan bahwa :"anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yangbertentangan dengan kepentingan perseroan"Dengan demikian berdasarkan pasalpasal UUPT ini tugas dan kewajibanDireksi dalam melakukan kepengurusan dan

perwakilan perseroan harusdijalankan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentinganseperti yang tersebut dalam Pasal 82 UUPT dan tujuan perseroan atau untukkepentingan dan usaha perseroan seperti tersebut dalam Pasal 85 ayat (1)Hal. 10 dari 28 hal.

Anggota Direksi yang yang melanggar ketentuan Pasal dan Pasal 85ayat (1) UUPT atau prinsip ultra vires bertanggung jawab penuh secara pribadiatas kerugian yang diderita perseroan.Dalam Pasal 85 ayat (2) UUPTditentukan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secarapribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnyasesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)UUPT ;Bahwa adapun yang dimaksud dengan "standar kehatihatian" itu, antaralain misalnya

tiap klasifikasi, hakhak yang melekatpada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan DewanKomisaris;penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentiananggota Direksi dan Dewan Komisaris;i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.Selain itu dalam UUPT, mengenai perubahan anggaran dasar,disebutkan bahwa ada perubahan anggaran dasar yang harusmendapatkan persetujuan Menteri (vide Pasal 21

ayat (1)Putusan Nomor 1063/Padt.G/2020/PN Sby Hal.17UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukan kepadaMenteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuanMenteri meliputi: (vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbukaatau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggarandasar hanya perlu diberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajibdicantumkandengan jelas dalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegangsaham dan susunan pengurus PT.

mendapatkan persetujuanMenteri (vide Pasal 21 ayat (1) UUPT) dan ada yang hanya perlu diberitahukankepada Menteri(vide Pasal 21 ayat (3) UUPT)Perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri meliputi:(vide pasal 21 ayat (2) UUPT)nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;abc. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya modal dasar;e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. status Perseroan yang tertutup menjadi

Perseroan Terbuka atau sebaliknya.Lain daripada yang disebutkan di atas, perubahan anggaran dasar hanya perludiberitahukan kepada Menteri.Selanjutnya berdasarkan pasal 19 UUPT menyatakan:(1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.(2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkandengan jelasdalam panggilan RUPS.Berdasarkan uraian tersebut diatas, perubahan susunan pemegang saham dansusunan pengurus PT.

Diratamatertanggal 28 Agustus 2017 Nomor 001/RUPSCV.DRTM/VIII/2017 diKecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, maka Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan Undangundang, sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 82 UUPT, yaitu sebagai berikut:Pasal 82 UUPT (kutipan):(1). Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengantidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2).

Pasal 98 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang pada intinya bahwadireksi mewakili kepentingan perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan,Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN. Ambnamun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1)UUPT yang menyatakan : anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroanapabilaa. Teradi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota direksi yangbersangkutan ;b.

Pasal 832 BW, namun jikalau obyek warisnya adalahsaham maka secara kontekstual tidak terlepas dari suatu perseroan, yangdalam UUPT telah diatur didalam Pasal 57 yang mengatur mengenaipersyaratan pemindahan saham sebagai berikut :Ayat (1) : Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu :a. Keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham denganklasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya ;b.

Pasal 832 BW, sehinggaterkait pemindahan saham yang berkenaan dengan kewarisan harus tundukpada UUPT tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang diajukan keduabelah pihak, Majelis hakim berpendapat pemindahan saham milik Ny. CorneliaChristiena Sitanala kepada Tergugat dan Tergugat Il karena kewarisan adalahHalaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 163/Pat.G/2016/PN.

Ambbertentangan dengan hukum karena belum ada persetujuan terlebih dahulu dariinstansi yang berwenang ;Menimbang, bahwa UUPT tidak memberikan penjelasan lebih lanjutmengenai instansi mana yang berwenang memberi persetujuan tersebut,namun menurut pendapat ahli DR.

Cornelia Christiena Sitanala olen Tergugat dan Tergugat Ilsecara sepihak dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UUPT diatasadalah suatu) perbuatan melawan hukum dan sekaligus menjawabpermasalahan kedua perkara a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatupetitum gugatan penggugat sebagai berikut :Menimbang, bahwa sebagaimana telah diertimbangkan sebelumnyabahwa oleh karena lahirnya Akta Perubahan dan Akta Pembetulan PT.

Brent Ventura pada bulan Juni 2013 s/d bulan Juni 2014 ,yang sebelumnya di jabat oleh Ferdinand Djeki Dumaispengangkatannya tidak melalui RUPS sebagaimana di atur dalam pasal94 ayat (1) (7) UUPT tetapi hanya di tunjuk oleh TERGUGAT , ( sebagaiPemilik dan Pengendali tunggal Perseroan ) dan kemudian TERGUGAT I,menunjuk Ferdinand Djeki Dumais Sebagai Direktur PT.

dari masyarakat digunakan oleh TERGUGAT , untuk menggoreng Saham ), sebagianuntuk membeli asset dan saham dari beberapa perusahaan lainnya .Halaman 15 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar43.44.45.DALAM POSITA :Bahwa berdasarkan keterangan dan uraian di atas sangat jelas apa yangdi lakukan oleh TERGUGAT , dalam hal bertindak sebagai DirekturUtama Perseroan telah menyalahi dan melanggar peraturan dalamUndang undang Perseroan Terbatas sebagaimana di atur dalam pasal97 ayat (3) UUPT

UUPT, Dalam hal iniTERGUGAT , sebagai Direktur Utama Perseroan dan Pemilik , wajibmempertanggung jawabkan secara Pribadi sampai Harta Pribadinyauntuk melunasi utangnya.Bahwa TERGUGAT I, dalam bertindak sebagai Pemegang sahamMayoritas telah nyata dan sah melanggar Pasal 3 ayat (2) UUPT/ UU No: 40 tahun 2007 berbunyi : (a) persyaratan Perseroan sebagai badanhukum belum atau tidak terpenuhi, (ob) karena sebagai pemegang sahamyang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan etiketburuk memanfaatkan

XIll.Halaman 16 dari 33Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Kar46.47.48.49,Bahwa Dalam hal pasal 3 ayat (2) UUPT tidak berlaku dalam halPemegang Saham tidak terpenuhi atau di langgar oleh pemegang saham( TERGUGAT ) maka pemegang saham yang bersangkutanBERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI atas perikatan yang di buatatas nama perseroan sehingga dalam hal ini TERGUGAT , dapat dituntut Secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan,sebagaimana di atur dalam UUPT sebagaimana di maksut

Brent Ventura ( TERGUGAT VI ) tidak pernahmenyampaikan Laporan keungan Perseroan kepada Akuntan Publikuntuk di audit sebagaimana di atur dalam pasal 68 ayat (a), (b), (d), (e),(f) UUPT , UU No: 40 Tahun 2007, terbukti dalam melakukan aktifitasnyasebagai penghimpun uang / dana dari Masyarakat, TERGUGAT ,sebagai pemilik Perseroan telah berulang kali berbuat Semaunya sendiri ,hal tersebut di kuatkan oleh Direksi PT.

BahwaParaTergugatdalampelaksanaanRUPStanggal0108201 2yangselanjutnyadituangkan kedalam Akta Nomor ; 01 tersebut telah MelakukanPerbuatanMelawanHukumkhususnyaterhadapUndangUndangNo.40Tahun2007tentangPerseroan Terbatas(UUPT )yangmenimbulkankerugianbagi Para Penggugat,yangsecaraterperincidanjelassertaterangbenderangdijelaskansebagaiberiku t:A. TENTANGACARARAPATTELAHTIDAKSESUAIDENGANAGENDARAPATDALAMUNDANGANRAPAT.5.

,yaitusebagaiberikut:Pasal79Ayat(2),(3),(6),(7),dan(9)UUPT (kutipan):(2).PenyelenggaraanRUPSsebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatdilakukanataspermintaan:a. 1(satu)orangataulebihoemegangsahamyang bersama sama mewakili 1/10(satu persepuluh) atau lebih dari Jumlahseluruhsahamdenganhaksuarakecualianggarandasarmenentukansuatujumlahyanglebihkecil;ataub.

AgendadalamundanganRUPStentangHallainlainBerdasarkanketentuanyangterdapatdalamPasal75Ayat(3)dan (4)UUPT,bahwadalammataacararapatiainlaintidakdapatdiambilkeputusanapabilaseluruhpemegang sahamtidakhadirdanmenyetujuiadanyamataacararapattersebut.Pasal75Ayat(3)dan(4)UUP T(kutipan):(3).

Bahwaselaindaripadaitu,SuratUndanganRUPStertanggal 01082012 tidak pernahada dan hal itu tentunyabertentangandenganUUPT, PemanggilanRUPSdalamhalinimelaluiSuratUndanganRUPStidakdapathanyadilakukanolehseorangKomisaris,karenaketentuan UUPT mensyaratkanbahwa pemanggilan harus dilakukan oleh Dewan Komisaris.Halinisesuaidenganketentuan Pasal79Ayat(5)dan(6) UUPT,yaitusebagaiberikut:Pasal79Ayat(5)dan(6)UUP T(kutipan):(5).Direksinajiomelakukanpemanggilan RUPSdalamjangkavaktu palinglambat15(limabelas) hariterhitungsejaktanggal

Menyetujui susunan pengurus.Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dikatakan bahwa PerseroanTerbatasadalahbadan hukum yang merupakanpersekutuan modal dan didirikanberdasarkanPerjanjian. Dan berdasarkan Pasal 7 UUPT dikatakan bahwaPerseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yangdibuat dalam Bahasa Indonesia.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Para Penggugatmempunyai hubungan hukum dan hak untuk mengajukan gugatan ini,dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalamHalaman 5 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKB.Pasal 61 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (Selanjutnya mohon cukup disebut UUPT), yaitu sebagaiberikut :Pasal 61 UUPT (Kutipan) :1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatanterhadap Perseroan ke Pengadilan negeri apabila dirugikan

Bahwa Para Tergugat dihadapan Turut Tergugat menyatakantelah terjadi RUPSLB tanggal 4 April 2012 bertempat di Yogyakarta yangkemudian dituangkan kedalam Akta No. 29/2013, bahwa pernyataantersebut adalah tidak benar dan bertentangan serta melanggar tata caraRUPS yang benar sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT ExpraMotor serta UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), dikarenakan :A.

Hal ini sesuai denganketentuan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 ayat(1) UndangUndang Perseroan, yaitu sebagai berikut :> Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan):Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan No.11/PDT/2020/PT YYKDalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenaipemindahan hak atas saham, yaitu:a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepadapemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegangsaham lainnya;b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari Organ Perseroan

; dan/atauCc. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahuludari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang undangan.> Pasal 58 Ayat (1) UUPT (kutipan):(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegangsaham penjual menawarkan terlebih dahulu sahamnyakepada pemegang saham klasifikasi tertentu ataupemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh hari) terhitung sejak tanggal penawaran dilakukanternyata) pemegang saham tersebut tidak membeli,pemegang saham penjual

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 40 tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan :Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2020/PN PalPasal 98 ayat 1 UUPT : Direksi adalah organ Perseroan yang mewakiliPerseroan baik didalam maupun diluar Pengadilan.Pasal 103 UUPT telah memberikan kewenangan tambahan kepadaDireksi untuk memberikan kuasa kepada Karyawannya atau oranglain, guna bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukansuatu perbuatan hukum tertentu.Bahwa

mencermati ketentuan dalam UUPT tahun 2007 TentangPerseroan Terbatas tersebut, maka Penggugat dalam gugatannyaseharusnya menyebutkan legalitas PT.

Pasal 1 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(untuk selanjutnya disebut sebagai UUPT) menyatakan bahwa DewanKomisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasansecara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta member!nasihat kepada Direksi.c. Selain daripada itu Pasal 108 jo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, UUPT mewajibkan agar DewanKomisaris Perseroan melakukan pengawasan terhadap Perseroan dan kinerjaDireksi Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas kepada keadaan keuanganPerseroan dan laporan rugi laba, sehingga berdasarkan hal tersebut DewanKomisaris Perseroan dapat mencegah terjadinya kesalahan pengelolaankeuangan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi.

Bahwa Penggugat seharusnya lebih mencermati ketentuan yang lebih tinggidari Anggaran Dasar milik Penggugat yaitu Undangundang 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dimana kewenangan bertindak untukatas nama dan mewakili Perseroan secara umum seharusnya mengacukepada ketentuan Pasal 98 UUPT.c. Pada Pasal 98 ayat (1) UUPT, jelas disebutkan bahwa Direksi berwenangmewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan.d.

Pada Pasal 98 ayat (2) UUPT, mengatur bahwa dalam hal anggota Direksiterdiri lebih dari 1 (Satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perseroanadalah setiap Direksi. Lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT,menyatakan bahwa UUPT menganut sistem perwakilan kolegial yang berartitiaptiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan. Ketentuan Pasal 98ayat (2) UUPT merupakan prinsip umum terkait kewenangan bertindakanggota Direksi dalam mewakili Suatu Perseroan Terbatas.e.

Hal demikian dalampenjelasan Pasal 98 ayat (2) UUPT merupakan penerapan sistem perwakilankolegial yang dianut dalam UUPT.Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 733/Pdt.G/2020/PN Dps12.13./.

2008, ternyata Tergugat menyatakan akan melunasi tunggakanDR, PSDH dan Dana hibah atas nama PT Katingan Jaya Perkasa;Menimbang, bahwa dalam argumentasi di atas, terlihat Tergugat telahlalai selaku Direktur dan kemudian selaku kuasa direktur untukmenjalankan amanat sebagaimana yang tersebut dalam surat kuasatertanggasl 21 Agustus 2007 dan Akta Kuasa Nomor 125 tertanggal30 Juni 2008 (vide bukti P5) sehingga berdasarkan ketentuanperundang undangan yang berlaku, yaitu UndangUndang PerseroanTerbatas (UUPT

Menurut Undang Undang Nomor40 Tahun 2007 (UUPT), hakhak pemegang saham adalah sebagai berikut:im mengajukan gugatan terhadap PT ke Pengadilan Negeri, apabiladirugikan karena tindakan PT yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris (Pasal 54 ayat (2)UUPT);2.

Atas nama PT, apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)bagian dari jumlah seluruh Saham dengan hak suara yang sah dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi atauKomisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugianpada perseroan (Pasal 85 butir 3 dan Pasal 98 butir 2 UUPT);3.

UUPT);4. 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suarayang sah dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri setempatagar membubarkan PT (Pasal 117 butir 1.0 UUPT);2. Bahwa pengurusan piutang negara atas nama debitur PT. Katingan JayaPerkasa yang telah dilakukan oleh pihak Turut Tergugat Il sebagaiPanitia Urusan Piutang segara kepada Tergugat (PT.

Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab penuh terhadapPerseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroanserta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilansesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Bahwa selanjutnya yang bertanggungjawab penuh terhadapPerseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dalam Pasal 1 angka 5UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang menyebutkan Direksi suatu Perseroan berwenang danbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentinganPerseroan, sesual dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakiliPerseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai denganketentuan anggaran dasar.

Menurut GunawanWidjaya dalam bukunya Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis oleh PenerbitKencana Tahun 2014 Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian KuasaDalam Sudut Pandang KUH Perdata halaman 149 disebutkan bahwa :Direksi merupakan salah satu organ Perseroan yang vital, yangbertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untukkepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan (pasal 98 ayat (1) UUPT).

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaruyang merujuk pada Pasal 97 ayat (3) UUPT bersesuaian dengan Surat KuasaDirektur PT. Brahmakerta Adiwira No. 67 tertanggal 20 Januari 2016 (Bukti P2 dan T 2) dan keterangan saksi di persidangan. Hal mana sudah menjaditanggung) jawab PEMBANDING/TERGUGAT secara pribadi untukmenyelesaikan permasalahan yang timbul karena kelalaian ;7.

Maka atas sisa porsi tunai tersebut akandibayarkan dengan Obligasi Wajib Konversi/MandatoryConvertible Bonds (MCBB) Perseroan yang berjangkawaktu 2 tahun dengan tata cara dan harga pelaksanaankonversi minimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modalyang berlaku dan ketentuan UUPT;9) Untuk menghindari keraguankeraguan.

dana untuk membayar Sisa UtangDengan Jaminan, dan setelah akhir tahun ke5 sebagaimanadimaksud pada butir 7) di atas masih terdapat Sisa UtangDengan Jaminan yang belum terbayarkan, maka atas SisaUtang Dengan Jaminan tersebut akan dibayarkandenganObligasi Wajib Konversi/Mandatory Convertible Bonds(MCBB) Perseroan yang berjangka waktu 2 tahun yangditerbitkan oleh Perseroan dengan tata cara dan hargapelaksanaan konversi konversi minimal sesuai denganketentuan Pasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

;9) Kreditur atas Utang Dengan Jaminan diberikan hak opsi untukmeminta pembayaran Utang Dengan Jaminan dengan konversimenjadi Saham Baru Perseroan sesuai nilai amortisasi danjadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada butir 3) diatas dengan tata cara dan harga pelaksanaan/konversi sahamminimal sesuai dengan ketentuan Pasar Modal yang berlakudan ketentuan UUPT;10)Konversi saham pada Perseroan dilaksanakan denganperhitungan mata uang rupiah dengan nilai tukar mata uangawal Utang Dengan Jaminan sesuai

akan memberikan bunga atas Porsi Tunai 4%(empat persen) per tahun yang akan dibayarkan denganmengikuti jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud padaklausul VII. 1) diatas;70% (tujuh puluh persen) dari sisa Utang Akibat Derivatif akanditukar dengan Obligasi Wajib Konversi/Mandatory ConvertibleBonds (MCBA) berjangka waktu 10 tahun yang diterbitkan olehPerseroan pada Tanggal Efektif dengan harga pelaksanaankonversi Rp200,00/saham, dengan memperhatikan ketentuanPasar Modal yang berlaku dan ketentuan UUPT

Keterlambatan penerbitan Obligasi WajibKonversi/Mandatory Convertible Bonds (MCB) dan Saham Barusesuai waktu yang telah ditetapbkan yang dikarenakan oleh harusdipenuhi dahulu ketentuan Pasar Modal, UUPT, dan peraturanundangundang lainnya tidak dianggap sebagai kegagalanpelaksanaan Rencana Perdamaian ini;Setiap ketentuan dan syaratsyarat dalam Rencana Perdamaian inidan ketentuan serta syaratsyarat dalam Perjanjian Perdamaian,yang merupakan Rencana Perdamaian yang telah disetujui olehHalaman 56 dari

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut, jugadiatur kembali dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang:Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007), sebagai berikut:Pasal 138 ayat 1 UUPT 2007, pada pokoknya mengatur tentangpemeriksaan terhadap perseroan terbatas dalam hal terdapat dugaanperbuatan melawan hukum, yaitu termaktub dalam kutipan berikut:"Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untukmendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat

Kejaksaan untuk kepentingan umum;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat 3 butir a UUPT 1995 junctoPasal 138 ayat 3 butir a UUPT 2007, kepemilikan saham Penggugat yangberjumlah 60% telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan untukdilakukannya pemeriksaan terhadap Turut Tergugat kepada PengadilanNegeri setempat;Bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat 1 butir b UUPT 1995 juncto Pasal 138ayat 1 butir b UUPT 2007, dugaan Penggugat terhadap Tergugat , telahmerekayasa pencatatan dalam pembukuan atas

1995);Bahwa Pasal 110 ayat 1 UUPT 1995, pada pokoknya mengatur tentangpemeriksaan terhadap perseroan terbatas dalam hal terdapat dugaanperbuatan melawan hukum, yaitu. termaktub dalam kutipan berikut:Halaman 61 dari 145 Hal.

Bahwa ketentuan mengenai pemeriksaan dalam UUPT 1995 tersebut, jugadiatur kembali dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UUPT 2007), sebagai berikut:i.

PASAL88 UUPT, DIMANA KUORUM DAN ATURAN RUPS DALAM ANGGARANDASAR TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN UUPT.Halaman 35 dari 130 Putusan Nomor 85/Pdt/2019/PT DPSN. TUNTUTAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSURUNSURPERBUATAN MELAWAN HUKUM (PASAL 1365 KITAB UNDANGUNDANG HUKUM PERDATA / KUHPERDATA), SEHINGGASEPATUTNYA UNTUK DITOLAK SELURUHNYA.O. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN YANG DITUNTUT OLEHPENGGUGAT TIDAK BERDASAR.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut dilakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan anggaran dasarperusahaan dan UUPT.63.

hukum yang berlaku (UUPT) dan tidakbertentangandengan kewajiban hukum siapapun.

Hasil RUPSLB sebagaimana tertuang dalam Akta No. 01tanggal 2 Oktober 2017 justru sejalan dengan UUPT, termasuknamun tidak terbatas Pasal 15 ayat (2) jo. Pasal 88 UUPT. Selain itupembagian Deviden yang belum bisa dilakukan juga telah sesuaidengan ketentuan Pasal 71 UUPT dimana untuk PT. Hitakra belumada saldo laba positif sehingga tidak dimungkinkan untuk pembagianDeviden.Demikian juga halnya segala pinjaman dana yang dilakukan olehPT.

Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan konversi sebagianpiutang milik Tergugat 3 menjadi saham di dalam Tergugat 1berdasarkan hasil keputusan RUPSLB tanggal 2 Oktober 2017sebagaimana dituangkan dalam Akta No.01 tanggal 2 Oktober 2017,maka pada faktanya konversi tersebut diiakukan dengan sah secarahukum karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalamanggaran dasar perusahaan dan UUPT.54.

Organ Perseroan berdasarkan Pasal 1 angka (2) UUPT adalahRapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan DewanKomisaris;c.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan Pasal 1angka (4) UUPT adalah organ perseroan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segalawewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewankomisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undangundangini dan/atau anggaran dasar;Halaman 63 dari 99 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2020/PN MtpDireksi berdasarkan Pasal 1 angka (5) UUPT adalah Organperseorangan yang berwenang dan bertanggung jawab penuhatas pengurusan perseroan untuk kepentingan

Jadi semua jenismodal ini haruslah terpenuhi secara komulatif, apabila pihak pembelitidak dapat menyampaikan bukti setor yang sah sebagaimana diaturkhsus dalam UUPT, maka dapat dikatakan Pembeli telah Wanprestsi.Sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUPT(2) Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.Penjelasan:Ayat (2)Yang dimaksud dengan bukti penyetoran yang sah, antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atas namaPerseroan

Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak bolehdilakukan.Karena ini adalah Jual beli saham, maka ketentuan khusus dalamtata cara ini diatur tata cara dan persyaratannya dalam UUPT danaturan pelaksanaya.

Maka apabila tidak terpenihinya tata cara jualbeli saham yang diatur dalam Pasal 33 UUPT oleh Pembeli maka,Akibat hukum dalam pasal 48 UUPT, dimana terkaitKepemilikan Saham/ Pengakuan Kepemilikan Saham, akantetapi tidak memenuhi sebagaimana yang di syaratkan dalamPeraturan Per Undang undangan yang telah di sebutkan/ diuraikan di atas...

GUGATAN PENGGUGAT KABUR, TIDAK JELAS (OBSCUURLIEBEL)1.Bahwa Penggugat (KIM DAE HYUN) dalam lIdentitasgugatannya, mengajukan gugatan wanprestasi terhadapTergugat dalam kedudukannya selaku inside director untukmewakili HYUN INTERNATIONAL CO, LTD, (PerseroanTerbatas di Indonesia) sedangkan diketahui berdasarkan hukumPerusahaan di Indonesia (UUPT), Perseroan terbatas adalahsuatu badan hukum yang dapat bertindak didalam hukum,sedangkan dalam perkara aquo HYUN INTERNATIONAL CO,LTD selaku Perusahaan (Perseroan

;Bahwa jika berdasarkan UUPT di Indonesia HYUNINTERNATIONAL CO.LTD adalah suatu Perseroan Terbatas,maka tentunya selaku badan hukum dapat bertindak di dalamhukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat disampingKIM DAE HYUN selaku inside director, oleh karenanya didalamperkara aquo Penggugat selaku inside director telah mencampuradukkan HYUN INTERNATIONAL CO.LTD selaku badan hukumdan KIM DAE HYUN selaku Inside director mewakili HyunInternational Co.Ltd dalam mengajukan gugatan wanpretasiterhadap

,LTD., dalam mengajukan gugatan wanpretasi terhadapTergugat telah mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (tidak jelas)Obscuur liebel, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagai berikut:Bahwa dalam UndangUndang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (UUPT) dikenal Organ Perseroan yang terdiri dari RapatUmum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, dan memang benardalam UUPT tidak

terdapat penafsiran normatif mengenai inside director,sehingga dalam hal ini apakah benar inside director dapat dipersamakandengan Dewan Komisaris dalam hukum perusahaan di Indonesia (UUPT);Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjawab pertanyaantersebut, mengutip tulisan Dr.

Sjawie, S.H., LL.M., M.M, dalambukunya Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban PidanaKorporasi, hal. 96, yang mengatakan bahwa pola organ perseroan yangditerapbkan UUPT No. 40 Tahun 2007 berbeda dengan yang diterapkan padasistem common law, yang tidak mengenal organ dewan komisaris. Yangdikenal hanya direksi (board of directors) dan RUPS (General Meeting ofShareholders).

Truly Anugerah Retailindo(PT TAR) dengan janji komposisi saham 65% Penggugat dan 35%Tergugat yang tertulis dan dituangkan dalam Akta Pendirian;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 (UUPT), berbunyi:Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut (Perseroan), adalah badanhukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian,melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagidalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undangundang

Truly Anugerah Retailindo sendiri sebagaiperwujudan entitas badan hukum yang memiliki kekayaan yangterpisah dengan kekayaan para pemegang sahamnya (separatelegal entity) sebagaimana diatur dalam UndangUndang RepublikIndonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT),yang akibatnya sejak tanggal dimana perseroan PT.

AH.01.01 Tahun 2015 tanggal 29September 2015 (vide Pasal 7 ayat (4) UUPT), maka terhitung sejaktanggal pengesahan tersebut para pendiri/pemegang sahamperseroan PT.

Truly Anugerah Retailindo belum memperoleh statussebagai badan hukum dan/atau kondisi lainnya yang diatur dalamPasal 3 ayat (2) UUPT yang kita kenal dengan prinsip Piercing theCorporate Veil, dalam keadaan demikianlah baru dapat dibenarkanbahwa kerugian perseroan terbatas menjadi tanggung jawab pribadipara pemegang saham.

Pasal 157 ayat (1)UUPT dengan tegas mengatur bahwa keberlakuan anggaran dasarperseroan tidak boleh bertentangan dengan Undang UndangPerseroan Terbatas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakahMoU tertanggal 16 Februari 2016 dan Anggaran Dasar PT. TrulyAnugerah Retailindo mengatur bahwa pemegang saham wajib ikutbertanggung jawab secara tanggung renteng sebesar sahamterhadap kerugian perseroan, sebagaimana yang berulangkaliPenggugat dalilkan dalam posita butir 29 halaman 8 gugatan a quo?

PTP) berkedudukan di Desa Gempol,Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.Bahwa berkaitan dengan gugatan ini, Penggugat mempunyai hak untukmengajukan gugatan terhadap Para tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuanyang terdapat dalam Pasal 61 UUPT (kutipan), yaitu :(1).

pada dasarnya telahbertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,yaitu sebagai berikut :Penggugat tidak pernah diundang baik secara lisan maupun tertulis akandiselenggarakannnya RUPS tersebut dan dapat dilihat dari Akta No. 23Tanggal 22 Desember 2017 tidak pernah diundang sebagai Komisarismaupun undangan rapat.Bahwa berdasarkan ketentuan UU PT, RUPS yang diselengarakan tidakmemenuhi unsurunsur yang disyaratkan oleh Undang Undang sebagaiman yangtercantum dalam Pasal 82 UUPT

Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimandimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan panggilan tidak sesuaidengan ketentuan ayat (3), keputusan RUPS tetap sah jika semuapemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPSdan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulatBahwa di dalam Pasal 82 Ayat (5) UUPT tersebut disebutkan KeputusanRUPS tetap sah walaupun tidak memenuhi unsurunsur yang harus adadalam surat undangan degan syarat seluruh Pemegang Saham hadir ataudiwakili

Hal ini Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 Ayat (2)Anggaran Dasar jo Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 58 Ayat (1) UUPT, yaitu sebagaiberikut : 18.19.Pasal 7 Ayat (2) Anggaran Dasar (kutipan) :Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harusmenawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain denganmenyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepadadireksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.Pasal 57 Ayat (1) UUPT (kutipan) :Dalam anggaran dasar

Keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yangberwenang sesuai dengan ketentuan perarturan perundangundangan.Pasal 58 Ayat Ayat (1) UUPT (kutipan) :(1).