Dimana6.10Pada Umumnya Pasien akan lebih diutamakan dirujuk di Rumah Sakit TipeC,Bilamana Rumah Sakit Tipe C Tidak mampu memberikan Pelayanan makabaru akan dikirim ke Rumah Sakit Tipe B. dalam hal ini Karena Rumah Sakit SariMutiara Medan merupakan Rumah Sakit Tipe B,Otomatis Kebijakan tersebutmenjadi sangat berdampak. Hal tersbut Mengakibatkan Jumlah PemasukanSemakin menurun dan Aspek Pendapatan Perusahaanpun terdampak denganKebijakan tersebut.

Saksi Elin Fapirasari, menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena pernah satu tempat kerjadengan di Rumah Sakit Sari Mutiara Medan ;Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa Rumah Sakit Sari Mutiara Medan ditutup dengan resmi sejaktanggal 1 Maret 2019;Bahwa Rumah Sakit Sari Mutiara Medan kesulitan uang pada tahun 2018Bahwa sebelum tutupnya rumah Sakit Sari Mutiara Medan, Ketua Yaya san telah mengeluarkan kebijakan memutasi sebagian karyawan

DimanaPada Umumnya Pasien akan lebih diutamakan dirujuk di Rumah Sakit TipeC,Bilamana Rumah Sakit Tipe C Tidak mampu memberikan Pelayanan makabaru akan dikirim ke Rumah Sakit Tipe B. dalam hal ini Karena Rumah Sakit SariMutiara Medan merupakan Rumah Sakit Tipe B,Otomatis Kebijakan tersebutmenjadi sangat berdampak. Hal tersbut Mengakibatkan Jumlah PemasukanSemakin menurun dan Aspek Pendapatan Perusahaanpun terdampak denganKebijakan tersebut.

Hal tersebut Menunjukkan bahwa Tergugat memiliki itikat baikdan Peduli akan Nasip Para Pekerjanya Terkait Kebijakan Perusahaan Menyikapi Masalah KetenagakerjaanMulaiNovember 2017 sampai dengan Maret 2019 Akibat Kesulitan Keuangan seperti yang Tergugat Uraiakan dalam Pointdiatas, Tergugat melihat Perlu langkahlangkah Konkret dalam MenyehatkanPerusahaan.Khususnya terkait Manajemen Ketenagakerjaan.Karena itulahdalam Kurun waktu November tahun 2017 sampai Awal tahun 2019 YayasanSari Mutiara melakukan

Tergugat melihat Jumlah 393 orang Pekerja saat itu sudah tidak ideal lagi atautidak sebanding lagi dengan Jumlah ratarata Pemasukan Perusahaan setiapbulan Karena itulah Kebijakan Mutasi Pegawai Mutlak harus dilakukan.Rincian Jumlah Pekerja yang dimutasi dalam Kurun Waktu. November Tahun2017 sampai dengan Maret tahun 2019 adalah sebagai berikut:e Mutasi ke Universitas Sari Mutiara Medan 13 Orang.Mutasi ke RSU Sari Mutiara Lubuk Pakam 52 orang.e Diperbantukan di Yayasan 3 Orang.

KKSKberfungsi sebagai pembuat kebijakan dan BPPN berfungsi sebagaipelaksana kebijakan.

Sel.9) Sebagaimana PEMOHON jelaskan di atas bahwaBPPN merupakan pelaksana kebijakan yang diambiloleh KKSK.10) Sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun1999 dan Pasal 2 Keppres No. 177 Tahun 1999terdapat perbedaan fungsi dari BPPN dan KKSKdalam penyehatan perbankan. KKSKberfungsisebagai pembuat kebijakan dan BPPN berfungsisebagai pelaksana kebijakan.

BPPN merupakan pihak pelaksana dalamtindakan Penyehatan Perbankan Nasional harustunduk dan atau mengikuti segala perintah danatau kebijakan KKSK tersebut.11) Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas,tindakan BPPN dapat dianggap melawan hukum jikatidak sesuai dengan kebijakan yang dibuat olehKKSK atau membuat kebijakan sendiri tanpapersetujuan KKSK yang bertentangan dengan suatuperaturan perundangundangan. namun jika dilihatdari fakta kasus jelas sekali bahwa tindakanPEMOHON in casu pada saat

(vide: paragraf 5 Penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi).Dengan demikian telah tersurat dan tersadar bahwa kejahatan korupsicenderung akan dilakukan secara terselubung dan tak kasat mata.Penyalahgunaan Kewenangan atau Perbuatan Melawan Hukum dapatbermodus tertentu dengan bersembunyi di balik kebijakan, sepertikebijakan perpajakan, kebijakan pengadaan, kebijakan perbankan, ataubahkan berdalih sebagai relasi hukum perdata.Hakim Praperadilan Yang Terhormat

Stock Beras Nasional, 4.Persiapan Pengakhiran Tugas BPPN yang diterbitkanoleh Sekretariat Kabinet RI.Keputusan Komite Kebijakan Sektor Keuangan Nomor:KEP. 02/K.KKSK/02/2004 tanggal 13 Februari 2014tentang Kebijakan Penyehatan Perbankan danRestrukturisasi Utang Perusahaan Berdasarkan HasilRapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan tanggal 13Februari 2004.Daftar Aset BPPN dalam rangka serah terima keDepartemen Keuangan RI tanggal 27 Februari 2004yang diterbitkan oleh BPPN.Keputusan Komite Kebijakan Sektor

Menyatakan kebijakan Tergugat dan Tergugat Il adalah perbuatanmelawan NUkKUMj 2222 no ne nnn nnn cece nn nnn ccc cecc ence ccc cecs eee. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalamDerkala INI; 222 n enna nnn n nn nn nnn nnn n nn nnn nn nnn n en nne=. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat danTergugat II putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;.

Bahwa juga kebijakan mutasi mengurangi upah yang biasa diterimayaitu dari Rp. 1.840.356,menjadi Rp.1.688.400,;12.Bahwa oleh karna itu sebagaimana telah diuraikan pada point 10 (sepuluh ) tersebut diatas tidak dapat disimpulkan lain sebagai sebuahkerancuan atau lebih tegasnya "sengaja keliru melaksanakan kewajibanmembayar upah Penggugat.

Bahwa Tidak benar Kebijakan mutasi tergugat terhadappenggugat akan mengurangi upah yang biasa diterimapenggugat.Halaman 15Putusan No.21/Pdt.

Bukti T11 : Foto copy SOP kebijakan Managemen PT. Jaya Fermex atasprosedur standar pengeluaran dan pengiriman barang keCustemer poin 1.0 Nomor Dokumen JF04IA02 serta AdministrasiDO (Delivery Order) poin 9.0 nomor dokumen JF041A02 ;12. Bukti T12 : Foto copy surat keterangan dari Supervisor Admin PT.

Jaya Fermex cabang Medan ; Bahwa benar Penggugat menolak kebijakan mutasi ini untukditempatkan/dimutasi kan ke unit kerja Tergugat (PT.

untuk memeriksa danmengadili, baik yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukanperbuatan, secara berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaiankebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatukepadanya atau Supaya memberi hutang, yang dilakukan dengan cara :e Awalnya saksi Sumarni mendapat informasi dari saksi Sri Mulyanah bahwaada pendaftaran CPNS melalui jalur khusus/jalur kebijakan

di BKN (BadanKepegawaian Negara) Pusat Jakarta dimana berkas persyaratannya harusdikirim secara langsung ke BKN Jakarta, dan atas informasi tersebut saksiSumarni tertarik dan bermaksud turut mendaftarkan anaknya yang bernamaAgustina Dwi Kusumaningrum.Bahwa saksi Sri Mulyanah sendiri mendapatkan informasi adanya pendaftaranCPNS tersebut dari teman suaminya bernama Kiswanto yang juga ikutmendaftarkan anaknya menjadi CPNS melalui jalur kebijakan tersebut.e Selanjutnya saksi Sumarni dan anaknya saksi

Pada tanggal 11 September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksiSumarni dan mengatakan kalau untuk floting formasi CPNS masihkurang Rp. 8.000.000, (delapan juta rupiah), kKemudian saksi Sumarnimemberikan uang sebesar Rp. 8.000.000, kepada Terdakwa.10.11.12.13.14.Pada bulan September 2014 Terdakwa datang ke rumah saksi Sumarnidan mengatakan kalau semua diterima CPNS dan anak saksi Sumarnibernama Agustina dibarengkan sekalian melalui jalur kebijakan, semuaada di tangan Terdakwa, dan Terdakwa butuh uang

;Bahwa formasi jalur kebijakan adalah jalur CPNS yang tidak melalui jalur test ;Bahwa kuota formasi jalur kebijakan diambul bila ada peserta test calon CPNSyang diterima ternyata mengundurkan diri atau tidak jadi melengkapi data dataverifikasi ;Bahwa Terdakwa menjadi calo CPNS sudah sejak tahun 2013 ;Bahwa benar yang diurus Terdakwa sudah ada yang berhasil masuk sebagaiCPNS ;Bahwa Terdakwa memang pernah mengirimkan NIP dan SK kepada korbanmelalui email Terdakwa tetapi data tersebut Terdakwa dapatkan

Perbuatan Secara Berlanjut;Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2014 di Rumah makan ayam goreng Suharti: cabang Dewi Sartika Jakarta Timur,Terdakwa bertemu dengan saksiSumarni dan anak saksi Sumarni Terdakwa janjikan bisa masuk sebagai calonCPNS melalui jalur knusus atau jalur kebijakan;Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2014 Terdakwa datang kerumah saksi Sumarni dan meyakinkan saksi Sumarni kalau ia bisamemasukkan anaknya sebagai CPNS jalur kebijakan ;Menimbang, bahwa uang yang saksi Sumarni berikan

Dalam menerimasuatu jabatan atau penugasan dari Citi, masingmasing individu harusbertanggung jawab terhadap perilakunya, termasuk taat kepadahukum, Kode Etik ini, kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yangdimiliki unit usaha dan badan hukum kita masingmasing...DANBagian Pendahuluan Konflik KepentinganKelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkan dalam KodeEtik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta prosedur yang berlakudi unit usaha dan badan hukum Anda dapat mengarah padaTINDAKAN

etikaciticorps yang ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 11 Agustus1995 , secara fakta diketahui bahwa Tergugat selaku karyawan telahmenerima kode etik dan kebijakan etika citicoros dan wajib untukmematuhinya, dan berdasarkan bukti P11C, P11B, P11A dan P11Dsecara fakta diketahui bahwa Tergugat telah berhasil menyelesaikanpembelajaran Kode Etik untuk Karyawan pada tahun 2008, 2010 dan2012, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Tergugat sudahHalaman 39 dari 44 hal.

Putusan PHI No. 114/PHI.G/2013/PN.Jkt.Pst.memahami benar Kode Etik dan kebijakan etika yang diberlakukan olehCitibank terhadap karyawannya yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh seluruh karyawan; Menimbang, bahwa Pendahuluan Kode Etik Citi (vide bukti P8A)pada bagian Konflik Kepentingan pada alinea keempat disebutkanbahwa Kita sebagai karyawan citi atau perwakilannya, diharapkan untukbertindak sesuai standar integritas personal dan profesional tertinggiserta mematuhi semua perundangundangan yang berlaku

, peraturandan kebijakan, standar dan panduan Citi.

Dalam menerima suatu jabatan ataupenugasan dari Citi, masingmasing individu harus bertanggung jawabterhadap perilakunya, termasuk taat kepada hukum, Kode Etik ini,kebijakan Citi serta kebijakan dan prosedur yang dimiliki unit usaha danbadan hukum kita masingmasing, dan dalam alinea selanjutnyadisebutkan bahwa Kelalaian dalam mematuhi kebijakan yang ditetapkandalam Kode Etik ini, kebijakan Citi dan/atau kebijakan serta proseduryang berlaku di unit usaha dan badan hukum Anda dapat mengarah padatindakan

No.2909 K/Pid/2006RSUD/BRSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang antaralain mempunyai :Tugas Pokok : Memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikanserta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatandibidang ke rumah sakitan kepada masyarakat ;Fungsi :a.

No.2909 K/Pid/2006ruang dan gudang farmasi ; Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pengadaan, peracikan,penyimpanan dan penyaluran barang farmasi serta penanggungjawab meresepkan obatobat rekanan telah turut serta dalammembuat kebijakan yang dibuat oleh saksi dr. H.

EMI SUKAEMI, Apt. selaku Kepala InstalasiFarmasi RSUD/BRSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon yangikut serta dalam mengambil penerapan kebijakan yang dibuat olehdr. H. HERTANTIONO KARDIMAN, MARS., tidak dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehinggamemperkaya : Terdakwa Dra.

H.HERTANTIONO KARDIMAN, MARS., pada saat menjadi KepalaRSUD/BRSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, yang antaralain mempunyai :Tugas Pokok : Memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikanserta mengendalikan pelaksanaan pelayanan kesehatandibidang ke rumah sakitan kepada masyarakat ;Fungsi :a.

Pengawasan kegiatan pelayanan dan penggunaan fasilitasruang dan gudang farmasi ;Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana pengadaan, peracikan,penyimpanan dan penyaluran barang farmasi serta penanggungjawab meresepkan obatobat rekanan telah turut serta dalammembuat kebijakan yang dibuat oleh saksi dr. H.

bertentangan dengan peraturan per undangundanganyang berlaku yaitu Undangundang No. 28 Tahun 1999, TentangPenyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi,Dan Nepotisme, Undangundang No. 30 Tahun 2014, TentangAdministrasi Pemerintah serta Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang / Jasa Pemerintah, No. 18 Tahun 2014, TentangDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah ;5Bahwa, keputusan objek sengketa tidak memenuhi apa yang diatur dalamPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pencantuman / pemasukan dalam daftar hitam nasional ;Bahwa kemudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, No. 18Tahun 2014, Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/JasaPemerintah, yang pada pokoknya menyebutkan:Dalam hal PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengetahui/menemukan adanya indikasi perbuatan Penyedia Barang/Jasasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) maka PPK/KelompokKerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pemeriksaan

Melampaui Wewenang,mencampur adukkan Wewenang dan bertindak sewenangwenang tanpadasar kewenangan (Pasal 17 dan 18 Undangundang AdministrasiPemerintahan) dan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan KepalaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah No. 18 Tahun2014 Tentang Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang / JasaPemerintah, sebagaimana bukti surat yang ada pada Penggugat yaituNota Dinas Pejabat Pembuat Komitmen No. 027/025BKKM, tanggal 12Januari 2016, yang ditujukan kepada Tergugat, mengenai

Bahwa, dalam klausul Menimbang huruf c objek sengketa yang isinyaBerita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 027/2924/PK/F/BKKMtertanggal 22 DesemberBahwa dalam Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Daftar Hitam DalamPengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 12, point 4 sudah diaturformat yang benar dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanKepala tersebut, dalam klausul Menimbang tentang Surat PemutusanKontrak dalam hal Surat Keputusan

Adapun alasan Penggugat mendalilkanhal tersebut adalah sebagai berikute Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan per undangundangan, kepatutan, dankeadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara ; Bahwa, objek sengketa diterbitkan dengan pertimbangan yang didasariNota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen yang ternyata cacat hukumkarena telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan olehPeraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah

No. 787 K/Pid.Sus/2011RITA NURLILI sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian bertentangandengan Buku Kebijakan Kredit (BKK) dan Standar Operasional Prosedur(SOP) yang berlaku di Bank Danamon yang seharusnya menjadi pedomanbagi Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memberikan kredit .Bahwa berdasarkan hasil Audit dilapangan yang dilakukan oleh Bank Danamon melalui saksi LATUPEIRISSA DAVY RINALDI dan Sdr.

selaku Cluster Managermengetahui ketentuan yang berlaku dalam Buku Kebijakan Kredit dansudah seharusnya ketentuan dalam Buku Kebijakan Kredit tersebut harusdilaksanakan oleh Terdakwa namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Oktober 2006 sampaidengan Nopember 2007, di mana Terdakwa selaku Cluster Managermengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap sekitar 14 debituryang mengajukan DP200 (kredit diatas 50.000.000) yang menjadi kewenangan terdakwa selaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit(BWMk) yaitu debitur atas nama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTYYANTO, HERI WINDARTO, LILIS SETIYANI, LILYMULYANI, MOH.

No. 787 K/Pid.Sus/2011meminta CCO (Cluster Credit Officer) untuk melakukan survei serta menyerahkan seluruh proses kredit DP200 kepada unit Kragan dan Terdakwa jugatelah dengan sengaja mengabaikan ketentuanketentuan yang berlakudalam Buku Kebijakan Kredit dan Standar Operasional Prosedur (SOP)padahal seharusnya ketentuan dalam Buku Kebijakan Kredit dan StandarOperasional Prosedur (SOP) tersebut harus dilaksanakan dan dijadikanpedoman oleh Terdakwa selaku Cluster Manager dalam memberikanKredit, namun

No. 787 K/Pid.Sus/201 1mengambil kebijakan dalam pemberian kredit terhadap 26 debitur dan dari 26debitur yang dicairkan kreditnya, ada sekitar 14 debitur yang mengajukanDP200 (kredit diatas 50.000.000,) yang menjadi kewenangan Terdakwaselaku Cluster Manager dalam memutuskan kredit (BWMk) yaitu debitur atasnama BAGYO RAHARJO, GAMAL SUWANTORO, HERI SUTIYANTO, HERIWIENDARTO, LILIS SETYANI, LILI MULYANI, MOH. MAHMUD, RITANURLILI, SARWO HARDONO, SUDARTI, SUJIANA, SAFE!

Menurut pengamatan Kami Dewan Pengurus ASPEMBAYA (AsosiasiPedagang dan Pemakai Bahan Berbahaya), Peraturan Menteri PerdaganganRI No. 04/MDAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan BahanBerbahaya, tertanggal : 16 Februari 2006, tidak memiliki payung hukum yangjelas dan telah bertentangan serta telah melangkahi kebijakan hukum atauperaturan perundangundangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggiyaitu :a.

Dengan memperhatikan point 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa PeraturanMenteri Perdagangan RI No. 04/MDAG/Per/2/2006 tentang Distribusi danPengawasan Bahan Berbahaya, tertanggal 16 Februari 2006 :a.Telah bertentangan dengan kebijakan hukum atau peraturan perundangundangan yang ada, yang kedudukannya lebih tinggi dan peraturan inidirasakan sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuan hukum yangberlaku..

Dalam Pasal 43 dan 44 mengaturmengenai Tugas dan Fungsi dari Departemen Perdagangan, dimanaPasal 44 menyatakan: dalam melaksanakan tugas, DepartemenPerdagangan menyelenggarakan Fungsi perumusan kebijakan nasional,kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang perdagangan(Bukti 110). Dengan demikian pengaturan mengenai pengawasanBahan Berbahaya, pengaturan tentang barang serta distribusinyamerupakan kebijakan dan kewenangan Termohon.g.

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2005 tentangUnit dan Tugas Eselon Kementerian Negara Republik Indonesia padaBagian Kedelapan yang mengatur tentang Departemen Perdagangandisebutkan bahwa Departemen Perdagangan terdiri dari unitunit eselon1 yang tugas dan fungsinya melakukan kebijakan pelaksanaan dankebijakan teknis di bidang perdagangan (Bukti T11).

No. 30 P/HUM/2006.umum Pemerintah yang telah ditetapbkan serta memperhatikanwewenang, tugas dan tanggung jawab Menteri Perdagangan daninstansiinstansi lainnya berdasarkan peraturanperaturan yang berlaku(Bukti T12), diantaranya mengeluarkan kebijakan di bidang produksidalam negeri dan/atau produk impor bahan berbahaya.i.

khususdan tambahan tahun 2013 dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .Adapun syaratnya adalah menyerahkan berkasberkas yang dibutuhkandan administrasi berupa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah).

khusus dantambahan tahun 2013 dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .Adapun syaratnya adalah menyerahkan berkasberkas yang dibutuhkandan administrasi berupa uang sebesar Rp 120.000.000,00 (Seratus duaHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 329/Pid.B/2019/PN Stbpuluh juta rupiah).

Penyerahan uang tersebut dapatdibuktikan dengan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) dari ayah saksi korban kepada Terdakwa; Bahwa benar Terdakwa berjanji dapat memasukkan saksi korbanmenjadi PNS di Puskesmas Pangkalan Brandan melalui jalur penyisipandan wajib lulus sSesuai program pemerintah penerimaan CPNS TA 2013dengan kebijakan tanpa ujian diseluruh Indonesia .

khusus dan tambahan tahun 2013dengan jalur kebijakan tanpa mengikuti ujian .

Bahwa dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Payakumbuh, tanggal 5 April2004, Penggugat adalah salah satu Calon Anggota Legislatif yang diajukan olehDPD PAN Kota Payakumbuh dengan Nomor Urut 3 untuk daerah pemilihanPayakumbuh Ill (Kecamatan Payakumbuh Barat) berdasarkan hasil RapatPleno DPD PAN Kota Payakumbuh tanggal 26 Desember 2003 setelah melaluibeberapa tahapan seleksi yang cukup demokratis ;Bahwa selama dalam proses pencalonan sampai dengan terpilinnyaAnggota DPRD~ kota Payakumbuh Tergugat membuat kebijakan

oleh Tergugat I, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannyaPenggugat sebagai Calon Anggota DPRD Kota Payakumbuh Terpilin yangditetapbkan dalam Rapat Pleno KPUD Kota Payakumbuh tanggal 17 Mei 2004dengan tetap berpedoman pada sistem Pemilu Legislatif dengan menggunakanNomor Urut Daftar Calon ;Bahwa atas sikap tegas KPUD Kota Payakumbuh tersebut membuatTergugat menjadi panik dan gusar dan dilain pihak orangorang yangberkepentingan terhadap penggantian Penggugat menjadi penasaran, makadiambillah suatu kebijakan

No. 2261 K/Pdt/2007$/073/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 yang berisi Usulan PengesahanPemberhentian Penggugat dari Partai Amanat Nasional yang ditujukan padaTergugat II dengan alasan bahwa Penggugat tidak patuh pada Kebijakan PartaiAmanat Nasional.

nyatanyata telah melanggar ketentuanketentuanorganisasi dan kebijakan dasar Pimpinan PAN ; Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra namabaik organisasi PAN ;Dari semua kronologis tersebut diatas sangat jelas sekali gugatan Penggugatselurunnya menyangkut permasalahan di internal Partai, sehinggapenyelesaiannya pun haruslah diselesaikan oleh internal Partai itupun sendiri,oleh karena itu sepatutnyalan Pengadilan Negeri Payakumbuh menyatakantidak berwenang mengadili perkara ini

internalpartai yang merujuk kepada AD/ART Partai Amanat Nasional ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut dapat dibenarkankarena Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangansebagai berikut : Bahwa kebijakan internal suatu Partai adalah berbeda denganperundangundangan Pemilu) untuk pencalonan anggotaLegislatif, karenanya kebijakan internal Partai tidak dapatdicampur adukan dengan perundangundangan Pemilu ; Bahwa in casu~ Termohon Kasasi telah melakukantindakan/perbuatan yang

No : KU01/DS200/ 07/2004 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat oleh Direktorat Pengembangandan IT Perum Bulog ;Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Direktorat Pengembangan dan IT PerumBulog Doc.

No : KU01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 pada Bab II Maksuddan Tujuan menyebutkan : " kebijakan umum ini merupakan dasar dan pedomanbagi proses pengajuan, pengesahan, dan pelaksanaan usulan program dalampengembangan usaha bidang komersial dan lainnya yang dapat menghasilkankeuntungan bagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan perusahaan" ;Bahwa dalam rangka pengembangan usaha bidang komersial di Divisi RegionalRiau, Perum Bulog Pusat telah melakukan dropping dana kepada Perum BulogRiau Divisi

No :KU01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 :a Bab II Maksud dan Tujuan menyebutkan : " kebijakan umum ini merupakan dasardan pedoman bagi proses pengajuan, pengesahan, dan pelaksanaan usulan program dalampengembangan usaha bidang komersial dan lainnya yang dapat menghasilkan keuntunganbagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan perusahaan ;b Bab VI Pernyataan Kebijakan, angka 1 tentang Kebijakan Umum, angka 1.7tentang Bentuk Usaha Komersial Dapat Dijalankan dalam berbagai bentuk PolaPengoperasian

No : KU01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004 yang dibuat oleh Direktorat Pengembangan danIT Perum Bulog ; Kebijakan Umum Pengembangan Usaha Direktorat Pengembangan dan IT PerumBulog Doc.

No : KUO01/DS200/07/2004 tanggal 8 Juli 2004, yaitu :a Bab II Maksud dan Tujuan menyebutkan : "kebijakan umum ini merupakan dasardan pedoman bagi proses pengajuan, pengesahan, dan pelaksanaan usulan program dalampengembangan usaha bidang komersial dan lainnya yang dapat menghasilkan keuntunganbagi perusahaan sesuai dengan garis kebijakan perusahaan" ;b Bab VI Pemyataan Kebijakan, angka 1 tentang Kebijakan Umum, angka 1.7.tentang Bentuk Usaha Komersial Dapat Dijalankan dalam berbagai bentuk PolaPengoperasian

Selama bersekolah berdasarkan dari seksi keamanan Pondok Pesantren HM Lirboyo Pemohon diwajibkan untuk mengubah nama menjadi MUHAMMAD karena kebijakan Pondok harus menggunakan nama yang bernuansa Islam;

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

:1) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpenambahan anggaran kepada KementerianKeuangan, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BadanPerencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).2) Sekretaris Mahkamah Agung mengajukanpermohonan pencabutan moratorium pengadaan tanahdan pembangunan gedung pengadilan.Pencairan anggaran bantuan sewa rumah dinas Hakimdengan menggunakan akun kelompok 52 (belanja barang)memerlukan sejumlah persyaratan sehingga perludisederhanakan.Norma/Kebijakan:1) Melakukan kajian agar bantuan sewa

Hakim yang Berada di BawahMahkamah Agung diubah menjadi frasa tunjanganperumahan.2) Melakukan reviu besaran Satuan Biaya MasukanLainnya (SBML) bantuan sewa rumah kepadaKementerian Keuangan sesuai zona wilayah masingmasing satuan kerja.12Pelaksanaan Pengendalian Internal atas PelaporanKeuangan (PIPK) belum terlaksana secara optimal untukseluruh satuan kerja akibat belum tersedianya anggaranyang memadai serta kurangnya sumber daya manusiayang menguasai keahlian dalam bidang PelaporanKeuangan.Norma/Kebijakan

:1) Mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatanPIPK.2) Mengusulkan kepada Badan Penelitian PengembanganPendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan(Balitbangdiklatkumdil) untuk mengadakan pelatihanPIPK.Belum optimalnya pemungutan Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP) di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang Berada di Bawahnya.Norma/ Kebijakan:1) Melakukan sosialisasi secara berkala di lingkunganMahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada diBawahnya.2) Memerintahkan kepada pengelola

:Menyediakan fasilitas/sarana dan prasarana untukmemenuhi kebutuhan masingmasing.Integrasi aplikasi:1) Verifikasi dan Laporan Keuangan Perkara terlambatkarena belum terkoneksinya SIPP dengan KomunikasiData Nasional (Komdanas);2) Belum terkoneksinya aplikasi Sistem InformasiAdministrasi Perkara (SIAP) dengan SistemInformasi Penelusuran Perkara (SIPP) sebagaiSumber data;3) Mahkamah Agung sebagai wali data tidak memilikiakses untuk monitoring dan evaluasi guna menyusunstrategi dan kebijakan.Norma/ Kebijakan

Pendidikan dan Pelatihana.Jadwal pelatihan/ program pelatihan yang telahtersusun berubah sewaktuwaktu. karena kebijakanKelompok Kerja (Pokja) dan/atau Mitra Dialog dan/atau NonGovernment Organization (NGO).Norma/Kebijakan:1) Koordinasi dan transparansi antara Pokja danBalitbangdiklatkumdil terkait kesiapan materi,pengajar, peserta, sarana, dan prasarana pelatihan.2) Sejak dimulainya perencanaan sampai berakhirnyapelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan dandibiayai oleh Mitra Dialog dan/atau Non

;Jabatan : Kepala Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan, AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;3. Nama >: M.LUHULIMA, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;4. Nama : TATTY H. RAHARENG, S.H.;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;5. Nama : M.IRWAN SYAH, S.H.

;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;6. Nama : CANDRAAITONAM, S.H.

;Jabatan : Staf Sub Bagian Fasilitasi Telaahan Kebijakan AdvokasiHukum dan HAM Sekretariat Kota Ambon ;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di Jalan Sultan Hairun No. 1 Kota Ambon, Provinsi Maluku,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/6705/SETKOT, tertanggal 22Agustus 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANNama : HARMAN SAHUPALA, S.E.

Air Mas Dunia KencanaPemangkat memberikan kebijakan 1 (satu) kali Pesangon, PenghargaanMasa Kerja, Penggantian Hak sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kerugianlainnya, dengan perincian sebagai berikut:a. Uang Pesangon 9 x Rp1.650.000,00 = Rp14.850.000,00b. Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x Rp 1.650.000,00 = Rp 9.900.000,00= Rp24.750.000,00c.

Arifin, Yumiarti, Anastasia dan Ferdi Olin, yang padapokoknya mengetahui semua karyawan akan dilakukan mutasi dariPemangkat (Kabupaten Sambas) ke Pontianak (lbukota Provinsi Kalbar),dengan biaya yang ditanggung oleh Tergugat, namun tidak ada saksi yangmenyatakan mutasi dilakukan melalui via telepon;UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (UUK)memang tidak mengatur bahwa salah satu alasan pengunduran diri adalahkarena penolakan kebijakan mutasi oleh perusahaan;Kebijakan mutasi merupakan

hak mutlak dari perusahaan dan merupakansebagai bagian dari syarat perjanjian kerja, namun kebijakan mutasi yangdilakukan bukan dilakukan tanpa pertimbangan hokum.

dilaksanakan berdasarkan asasterbuka,bebas, objektif serta adil dan setara tanpa diskriminasi;(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerjapada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat,minat dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hakasasi dan perlindungan hukum;(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikanpemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuaidengan kebutuhan program Nasional dan Daerah;Selain itu kebijakan

Memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bagian atau unit yang kekurangantenaga kerja tanpa merekrut dari luar;Memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan pekerjaan;Agar tidak terjadi kejenuhan;Motivasi dan kepuasan kerja yang lebih tinggi, berkat tantangan dansituasi baru yang dihadapi;Halhal tersebut di atas sesuai dan sejalan dengan pendapat Simamora(2000:66) terhadap kebijakan pelaksanaan mutasi oleh perusahaan;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatan

Amir Simamora dengan alasan Sdr.Fauzi Kanos itu sudah merupakan Kebijakan saksi (sdr. Fauzi Kanos)saksi sendiri tidak tahu itu merupakan kebijakan siapa yang saksi tahuitu merupakan ucapan dari Sdr. Fauzi Kanos ;Selanjutnya saksi menjawab kalau memang begitu keputusannya saksimeminta untuk dibikinkan Akta Notaris memberi kuasa penuh kepadaSdr.

Ahmad Fauzi Kanos (Kepala Dinas PU PASBAR) ia langsung bicara kepadasaksi proyek 5 unit jembatan ini adalah untuk Amir Simamora kemudian saksijawab tidak bisa saksi yang mengerjakan, dijawab lagi oleh Fauzi Kanos Inimerupakan kebijakan saksi ;Amir Simamora berbicara kepada saksi, Pak Anas kalau memang sudah begitukata Kepala Dinas bermurah hatilah Pak Anas menyerahkan proyek itu kepadasaksi, masalah administrasi dan biayabiaya yang telah bapak keluarkan nantisaksi ganti ;Syofianis, tidak ada berbicara

Nasril Munaf kenapa diberikan pekerjaanpelaksanaan 5 (lima) jembatan di Pasaman Barat kepada orang bernamaAmir Simamora dan suami saksi saat itu tidak bisa menolak permintaantersebut karena yang meminta pekerjaan tersebut Kepala Dinas PekerjaanUmum (Fauzi Kanos) dan itu sudah merupakan kebijakan dan saksi jugatidak tahu tentang kebijakan siapa, setelah itu saksi pergi keluar dari RMMakan Simpang Raya tersebut ;Bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaan saksi dalam perkaradugaan tindak pidana korupsi

Amir Simamora dengan alasan Sdr.Fauzi Kanos itu sudah merupakan Kebijakan saksi (sdr.Fauzi Kanos)saksi sendiri tidak tahu itu merupakan kebijakan siapa yang saksi tahuitu merupakan ucapan dari Sdr. Fauzi Kanos ;Selanjutnya saksi menjawab kalau memang begitu keputusannya saksimeminta untuk dibikinkan Akta Notaris memberi kuasa penuh kepadaSdr.

Sus/2010Amir Simamora dan Suami saksi saat itu tidak bisa menolak permintaantersebut karena yang meminta pekerjaan tersebut Kepala Dinas PekerjaanUmum (Fauzi Kanos) dan itu sudah merupakan kebijakan dan saksi jugatidak tahu tentang kebijakan siapa, setelah itu saksi pergi keluar dari RMMakan Simpang Raya tersebut.Bahwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal22 Oktober 2009 dibawah sumpah sebagai saksi dalam perkara atas namatersangka H.

Judex Facti tidak cermat dan teliti dalam memeriksa dan menilai BuktiT1 berupa temuan piutang Pasien Pos Pengambilan Spesimen (PPS) BITUNG,Bukti T3 berupa Surat keterangan pasien atas nama Fera Pinaria, dan Bukti T4berupa Kronologis Masalah BB (Belum Bayar) Pasien, Bukti T5 berupaKebijakan Sistem BB (Belum Bayar) Perusahaan, keterangan saksi danPerjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Prodia Widyahusada;Bahwa Bukti T1 berupa Temuan Piutang Pasien Pos Pengambilan Spesimen(PPS) BITUNG dihubungkan dengan Kebijakan

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tetap melakukan pekerjaannyadengan baik sebagai STAFF PHLEBOTOMIS di Pos Pengambilan Spesimen(PPS) BITUNG terhitung sejak tanggal 13 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31Mei 2010, tanpa sekalipun melakukan kelalaian atau masalah terkait keuangan;Bahwa Bukti T4 berupa Kronologis Masalah BB (Belum Bayar) Pasien adalahmenunjukkan benar Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengakuikesalahannya dan kelalaiannya menyetor uang lewat waktu dari 7 (tujuh) harisesuai ketentuan Kebijakan

No.112 K/Pdt.Sus/20121212Bahwa Bukti T5 berupa Surat Kebijakan Sistem BB (Belum Bayar) Perusahaanadalah merupakan pedoman tentang sistem pembayaran yang di dalamnyamengatur beberapa hal, antara lain (yang terkait dengan perkara ini): Pertama,bagaimana dan kapan suatu pembayaran dapat dilakukan oleh pasien, kedua,bagaimana dan kapan dilakukan penagihan atau pelunasan piutang pasien, danketiga, siapa yang melakukan pengawasan terhadap kebijakan pembayaran,penagihan atau pelunasan piutang pasien tersebut

Hal ini sesuai dengan Bukti T5 berupa Surat Kebijakan Sistem BBPerusahaan bahwa penyetoran (uang) ke Perusahaan maksimal 7 (tujuh) hari;Bahwa dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi dan Bukti T5 dan T4,maka kelalaian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat hanyalahterhadap Pembayaran BB (Belum Bayar) atas nama EVA O.PONDAAG danFORMIDA NAPITUPULU total berjumlah Rp 95.000,00 (terhitung :sembilan puluh lima ribu Rupiah).

Tetapi pada saat KepalaSeksi sebagai atasan langsung Pemohon Kasasi dahulu Penggugat mengingatkanmasalah piutang tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat langsung segeramembayarkan selisih atau kekurangan pembayaran tersebut;Bahwa sekali lagi, hal tersebut merupakan kelalaian pencatatan dan kesalahandalam menjalankan prosedur kerja, yang selama ini tidak pernah diinformasikansebelumnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat kepada Pemohon Kasasidahulu Penggugat dimana sesuai dengan kebijakan Sistem