,tertanggal 31 Oktober 2019. kemudian Penggugat mengajukan keberatan padatanggal 04122019, diterima bagian tata usaha setkab kabupaten Mojokertotanggal 05122019, kemudian Tergugat menjawab dengan suratNo.:183/2306/416012/2019 tanggal 27 Desember 2020 dan diterimaPenggugat tanggal 28122019 melalui kantor pos, selanjutnya Penggugatmengajukan banding kepada Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29122019melalui kantor pos dan tidak ada jawaban.

tanggal 23 Februari 2010 dalamkesimpulannnya menyatakan : Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disampaikan bahwa PegawaiNegeri Sipil yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkanputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannnya dengan jabatan harus diberhentikanHalaman 35 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 44/G/2012/PTUN.JKT36tidak dengan hormat sebagai PNS; Surat Nomor B 187/Setkab

keputusan Pensiun yangbersangkutan;2 Surat Nomor D.2611/V.612/47 tanggal 23 Februari 2010 dalamkesimpulannnya menyatakan Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat disampaikan bahwa PegawaiNegeri Sipil yang telah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannnya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormatsebagai PNS;3 Surat Nomor B187/Setkab

Umum Setkab. Bulungan/ IVa; 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ITBulungan Nomor:821.24/513/PegIII/1999 tanggal 26 April 1999 tentangpengangkatan sebagai Pj.

FATTUROCHMAN, SH, Staf BagianHukum Setkab Kutai Timur berdasarkan Nota Dinas No.180/42/HK/VII/2013 tertanggal 8 Juli 2013. Tergugat IIhadir di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya yangbernama MUHAMMAD IKHSAN, SH. berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 22 Juli 2013.

Umum Setkab. Bulungan/ IVa; 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat ITBulungan Nomor:821.24/513/PegIII/1999 tanggal 26 April 1999 tentangpengangkatan sebagai Pj.

Anak Agung Gde Alit Darmawan, MM, danlampiran Surat dari Kejaksaan Negeri BangliNomor : B1533/P.1.13/Fd.1/11/2015, tanggal6 Nopember 2015 tentang BantuanPemanggilan Saksi ; Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dariKepala Biro Kepangkatan dan PensiunSekretariat Kabinet RI kepada Penggugat,Nomor : B. 1096 / Setkab / KP / VII / 2010,tanggal 13 Juli 2010, tentang Penyampaianasli dan Fotokopi Petikan Keputusan Presiden;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Surat dariKepala Ombudsman Perwakilan Provinsi

Setelah itu baru diterbitkan SPP (SuratPerintah Pembayaran) dari Dinas Kesehatan yang ditanda tanganiBendahara dan PPTK. kemudian terbit SPM (Surat PerintahMembayar), yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan.Selanjutnya diserahkan kepada Bagian Keuangan Setkab Kutai Barat13untuk dibuatkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan dibawake Bank BPD untuk pencairannya ;Bahwa saksi menandatangani SPP nya, padahal mobilnya belum adakarena sudah ada Beriita Acara Pemeriksaan Barangnya ;Bahwa Bendahara

Bahwa nomor rekening dalam SP2D sesuai dengan nomor rekeningdalam ringkasan kontrak;e Bahwa setelah terbit SP2D saksi tahu bahwa barangnya belum ada;e Bahwa saksi tahu barang belum ada karena saat melakukanpengecekan barangnya belum ada;e Bahwa benar SP2D tersebut diantar ke BPD lalu dilakukanpemblokiran ;27e Bahwa saksi mendengar dari cerita orangorang kalau uangpembayaran tahap II sudah ditarik oleh saksi EKA FATMASARI istridari saksi VICTORIUS HENDRI;e Bahwa SP2D dibuat oleh bagian keuangan Setkab

KasubagKeuangan untuk diverifikasi, namum banyak juga dokumen langsungdiserahkan ke Saksi selaku bendahara pengeluaran, tapi tetap Saksiserahkan lagi kepada Ibu EMI selaku Kasubag Keuangan untukdilakukan verifikasi terlebih dahulu, selanjutnya setelah dokumenlengkap baru Saksi menandatangani kwitansi pembayaran,selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada kepala dinasselaku Pengguna Anggaran untuk menandatangani SPMLS,selanjutnya SPMLS ditandatangani dokumendokumen tersebutdibawa ke bagian Keuangan Setkab

AGUSTINUS HULUI terkadang juga staf padamasingmasing bidang dapat mengantar dokumen tersebut kebagian keuangan Setkab;Bahwa sepengetahuan Saksi dokumen pencairan tersebut langsungdiberikan kepada Sdri.

VERONIKA HURAI selaku verifikator padabagian Keuangan setkab Mahakam Ulu;Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selaku Pengguna Anggaranmengetahui bahwasanya Kegiatan Pembangunan Jembatan BetonSungai Tikah (14m x 8m) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab.Mahakam Ulu TA. 2015 akan dicairkan dananya 100% walaupunbeliau mengetahui kegiatan tersebut belum selesai 100%;Halaman 35 dari .....

Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2018/PN Smrkekurangan dan Saksi diminta mengembalikan ke SKPD untukdiperbaiki;Bahwa Saksi memverifikasi SPM untuk dinas/ bagian : Bagian Keuangan Setkab Mahakam Ulu, Dinas Pendidikan, Kecamatan Long Hubung;Bahwa dokumen yang harus dilampiri untuk Saksi verifikasi antaralain : Surat Pengantar SPM/SPP dari SKPD yangditandatangani Pengguna Anggaran;Kontrak,PHO,BA Pembayaran,Potongan Pajak yang ada di SPM,XK N NNNDokumentasi:;Bahwa yang menjabat Bendahara Umum Daerah/ Kuasa

Terima Barang/Pekerjaan, tanggal 16 Maret 2018 yang menyerahkan DJUMONO,ST selaku Direktur CV ASTRIA CIPTA NUANSA dan yang menerima ISWADI selaku Kepala Desa Senambah;

Muara Bengkal No. 002/Perl.APBD/XI/2019 tanggal 13 November 2019;

Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Masa SidangII tahun 2005;T.22. foto copy Laporan Penyidikan dan PelatihanSistim Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala DaerahLangsung Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota;T.23. foto copy Kwitansi pembayaran atas kegiatanPelatihan Pilkada tanggal 68 Mei 2005 atas 11(sebelas) orang anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara yang tidak mengikuti Pelatihan Pilkadatanggal 68 Mei 2005;T.24. foto copy Buku Kas Umum (BKU) yang dibuat olehBendahara Setkab

peraturandaerah.Selanjutnya, situs JDIH yang dikelola oleh BPHN menyediakaninformasi peraturan perundangundangan yang meliputi UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri.268Selain itu, situs JDIHN ini juga menyediakan informasi mengenaiperaturan daerah.Perbedaan jenis peraturan yang disediakan pada masingmasingsitus tersebut adalah: Jenis Peraturan Situs Situs Situs Situs Setkab

Misakan, KementerianPerumahan Rakyat dalam fitur peraturan perundangundanganmenyediakan data/informasi peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan pengaturan sektor perumahan rakyat.Demikian juga dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral,dalam situsnya menyediakan data/informasi bidang energi,sumber daya dan mineral.Jadi untuk pengaturan yang sifatnya umum, akses peraturanperundangundanganya dapat dilakukan melalui situs Setneg,Setkab, Ditjen PP, dan JDIHN.

pencarian yangdapat dilakukan, yaitu: Apabila peraturan perundangundangan yang dicarimerupakan peraturan yang diundangkan dalam lembarannegara atau berita negara, maka pencari dapat menghungilangsung Ditjen PP yang mempunyai kewenangan untukmelakukan pengundangan untuk meminta naskahperaturan perundangundangan yang dimaksud; atau272 Apabila peraturan perundangundangan yang dicarimerupakan bentuk peraturan perundangundangan yangditetapkan atau disahkan oleh Presiden, pencari dapatmenghubungi Setneg atau Setkab

ParaPenggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:Halaman 20 dari 45 Putusan perkara perdata gugatan Nomor 115/Pdt.G/2021/PN Sby10.11.12.13.14.15.16.Surat Keterangan bertempat tinggal Nomor 471.21/385/402.95.01/1994,tanggal 26 April 1994, dari Kecamatan Genteng Pemerintah KotamadyaDati Il Surabaya, diberi tanda P.101;Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 303/PWI Tahun1996, tanggal 5 Juni 1996, diberi tanda P.102;Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B308/Setkab

B.1679/Setkab/Dep.Hkn/XII/2009, tentang Penyampaian Salinan Peraturan Presiden RI Nomor :60 Tahun 2009 (Fotocopy sesuai salinan);Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, Tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan (Fotocopy sesuai salinan ) ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 29 Tahun 2010 ,tentang Organisasi dan Tata Kerja ISI Padangpanjang ( Fotocopy sesuaisalinan) ; Surat dari Drs.

Umum Setkab. Bulungan/ IVa; 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Bulungan Nomor:821.24/513/PegIII/1999 tanggal 26 April 1999tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Umum Setwildatingkat II Bulungan/eselon IV.a; 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Panitia Pengadaan dan PembebasanTanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk pelaksaan pembangunandi Kab.

SUGIONO; 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Bulungan Nomor :821.24/016KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 Tentang KenaikanPangkat Jabatan Baru sebagai Kabag Pembangunan Setkab Bulungan / III.aatas nama Drs. SUGIONO, M.Si; 1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor: 101/K Tahun 2009 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17Desember 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Pembina UtamaMuda (IV/c) atas nama Drs. H.

Umum Setkab. Bulungan/ IVa; 1 (satu) lembar copy Petikan Keputusan Bupati Kepala Daerah TingkatII Bulungan Nomor:821.24/513/PegI11/1999 tanggal 26 April 1999tentang pengangkatan sebagai Pj. Kepala Bagian Umum Setwildatingkat II Bulungan/eselon IV.a; 1 (satu) lembar copy Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 441 tahun2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Panitia Pengadaan dan PembebasanTanah, Bangunan, dan Tanam Tumbuh untuk pelaksaan pembangunandi Kab.

., Jabatan KepalaBagian Hukum Setkab KutaiKartanegara ;HJ. ASNANI, S.H.,M.H., Jabatan Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum Setkab KutaiKartanegara ; DEDDY WAHYUDI, S.H., Jabatan Staf BantuanHukum pada Bagian Hukum SetkabKutai Kartanegara ; A. FAISAL NURALAM, S.H., Jabatan StafBantuan Hukum pada Bagian HukumSetkab Kutai Kartanegara ; SURATNO, S.H., Jabatan Staf Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Setkab KutaiKartanegara ; H.

peraturandaerah.Selanjutnya, situs JDIH yang dikelola oleh BPHN menyediakaninformasi peraturan perundangundangan yang meliputi UndangUndang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang,Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden,Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri.268Selain itu, situs JDIHN ini juga menyediakan informasi mengenaiperaturan daerah.Perbedaan jenis peraturan yang disediakan pada masingmasingsitus tersebut adalah: Jenis Peraturan Situs Situs Situs Situs Setkab

Misakan, KementerianPerumahan Rakyat dalam fitur peraturan perundangundanganmenyediakan data/informasi peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan pengaturan sektor perumahan rakyat.Demikian juga dengan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral,dalam situsnya menyediakan data/informasi bidang energi,sumber daya dan mineral.Jadi untuk pengaturan yang sifatnya umum, akses peraturanperundangundanganya dapat dilakukan melalui situs Setneg,Setkab, Ditjen PP, dan JDIHN.

pencarian yangdapat dilakukan, yaitu: Apabila peraturan perundangundangan yang dicarimerupakan peraturan yang diundangkan dalam lembarannegara atau berita negara, maka pencari dapat menghungilangsung Ditjen PP yang mempunyai kewenangan untukmelakukan pengundangan untuk meminta naskahperaturan perundangundangan yang dimaksud; atau272 Apabila peraturan perundangundangan yang dicarimerupakan bentuk peraturan perundangundangan yangditetapkan atau disahkan oleh Presiden, pencari dapatmenghubungi Setneg atau Setkab

M.Si;Jabatan : Kabag Hukum Setkab. Malinau;2. SLAMET RIYONO, SH;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;3. HERMAN KONDO SIRIWA, SH, M.H;Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;4.

Ahmad Hasan, MM Nomor:590/26/Pem-Setkab/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 perihal Permohonan Pengukuran. 15} Peraturan Bupati Majene Nomor:3 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Bupati no 8 tahun 2009. 16} Kwitansi Pemerintah Kabupaten Majene no.BKU : 3849, pembayaran biaya proses persertifikatan senilai Rp 12.352.880,- dari bendahara pengeluaran Setda Kab. Majene kepada Drs.

ASLI1 (satu) lembar surat Surat Bupati Pasir Nomor787/T.Praja.1/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006 perihal akte jualbeli/oelepasan hak tanah yang dibebaskan, kepada :Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir.Camat Tanah GrogotCamat Batu EngauCamat Long KaliCamat Muara Komam9 29 5 Camat Batu SopangPanitia Pengadaan Tanah Kab. Pasir(tanpa disertai lampirannya). ASLI1 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik No. 280 an.HERMANSYAH.

Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir.b. Camat Tanah Grogotc. Camat Batu Engaud. Camat Long Kali10.11.12.13.14.68e. Camat Muara Komamf. Camat Batu Sopangg. Panitia Pengadaan Tanah Kab. Pasir(tanpa disertai lampirannya). ASLI1 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik No. 280 an. HERMANSYAH. ASLI1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah olehARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathyef, M.Si (an. PemerintahKab. Pasir) tanggal 30 Nopember 2006. ASLI dengan dilampiri fotokopi KTPan.

Umum Setkab. Pasir,Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali, PanitiaPengadaan Tanah Kab. Pasir Nomor:646/T.Praja.1/Vl/2006tanggal 19 Juli2006 perihal Akte Jual Beli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan.FOTOKOPI.1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal 13Juni 2006 perihal : penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali. ASLI KETIKAN KOMPUTER.1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH.

Kepala Bagian Umum Setkab. Pasir.Camat Tanah GrogotCamat Batu EngauCamat Long KaliCamat Muara KomamCamat Batu Sopangey ws & bPPanitia Pengadaan Tanah Kab. Pasirtanpa disertai lampirannya). ASLI10.11.12.13.14.251 (satu) bendel sertifikat tanah hak milik No. 280 an. HERMANSYAH.ASLI1 (satu) lembar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah olehARDIANSYAH yang diterima oleh Drs. Helmy Lathyef, M.Si (an.Pemerintah Kab. Pasir) tanggal 30 Nopember 2006. ASLI dengandilampiri fotokopi KTP an.

Umum Setkab. Pasir,Camat Tanah Grogot, Camat Tanjung Harapan, Camat Long Kali,Panitia Pengadaan Tanah Kab. PasirNomor:646/T.Praja.1/VlV2006tanggal 19 Juli 2006 perihal Akte JualBeli/Pelepasan Hak Tanah Yang Dibebaskan. FOTOKOPI.1 (satu) lembar Surat dari AHMADSYAH. A kepada Bupati Pasir tanggal13 Juni 2006 perihal : penawaran lokasi rencana Puskesmas Long Kali.ASLI KETIKAN KOMPUTER.1 (satu) lembar surat dari AHMADSYAH.