didatangi dari tim kecamatan bernama PakMustofa waktu itu Kasi Pemerintahan Kecamatan, Kami besertapanitia menyampaikan apa adanya tapi tidak diberikan tanggapan jawaban, setelah itu Kami diam;: Bahwa Saksi juga dalam surat itu disampaikan bahwa PakMoh Supriyono selaku Penggugat I dalam suratnya menyampaikanbanyak kejanggalan, Saksi membuat surat yang Saksi sampaikanHalaman 99 dari 131 halaman Putusan Nomor : 4/G/2018/PTUN.SMGkepada Ibu Bupati, kepada pihak Inspektorat waktu itu pasbersamaan waktu audensi

FPSI/IX/2019 Tanggal 6 September 2019 Perihal : Undangan(Tindak Lanjut Aspirasi), (fotocopi sesuai dengan asli);Surat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukimanprovinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor: 4991/1.796. 55tanggal 10 september 2019 perihal : undangan, (fotokopi);Notulen Rapat Tanggal 11 September 2019 Dengan AgendaPembahasan Pembentukan Pokja Dan Panitia Musyawarah DiApartemen Gading Resort Residences, (fotokopi);Daftar Hadir Rapat Tanggal 11 September 2019 Dengan AcaraPenerimaan Audensi

Pid.B/2020/PN MglBahwa sudah Terdakwa tanyakan kepada penyidik yudi irwanto akantetapi tidak ada jawaban, dan Terdakwa sudah menanyakan pula kepadaKejaksaan Negeri Tulang Bawang bahwa tidak ada SPDP penyitaanbarang bukti tersebut.Bahwa untuk kuasa yang diberikan kepada Terdakwa adalah pada tahun2015 kuasa untuk menguruskan permohonan Peninjauan Kembali diMahkamah Agung kemudian kuasa untuk menghadap dan berbicaraguna mewakili kepentingan pemberi kuasa yang sudah Terdakwalakukan adalah melakukan audensi

penggugat kerja di PT.lsopanel;Bahwa setahu saksi Para penggugat sudah berhenti kerja diPT.lsopanel ;Bahwa benar PT.Isopanel berbadan hukum ;Bahwa benar PT.Isopanel berproduksi untuk jaringan panel ;Bahwa bukti T4 rekomendasi hasil rapat telah dibenarkan olehsaksi ;Bahwa benar Hakhak para penggugat yang belum dibayarpesangon ,akan tetapi sekitar bulan November 2015 saksikedatangan Sdr.lyus Yandi sebagai Ketua paguyuban HKI ke rumahsaksi dimana sdr. lyus Yandi meminta bantuan kepada saksi untukmelakukan audensi

Taufik Rusdi/Bendahara;

Jalur audensi Bupati dengan masyarakat dalam berbagai macam acara kedinasanBahwa yang mengusulkan bantuan dana bansos dan hibah di Kab. Cirebon adalahmasingmasing Anggota DPRD melalui usulan secara kolektif dalam bentuk daftarnama Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) berikut nilainya yang ditandatanganioleh Pimpinan DPRD, sedangkan usulan dari masingmasing Calon Penerima berupaproposal menyusul kemudian.

Buleleng tidak bisa diselesaikansesuai batas waktu karena Bulan Desember 2013 pekerjaan pengecoranbelum selesai, yang akhirnya saksi bersama bapak kepala Desa atasnama Ketut Budiarta dan lebih kurang 10 orang masyarakat Lemukihmelakukan audensi ke Kantor Dinas PU Kab Buleleng untuk meminta agarsupaya proyek jembatan tersebut segera diselesaikan dan dijawab olehsalah satu pejabat di lingkungan Dinas PU Kab.Buleleng bahwapembangunan itu akan segera dilanjutkan;bahwa pantauan saksi dilapangan terhadap

bulan Nopember 2013 baru mulai dikerjakan sebatas galiansaja, yang lainnya belum dikerjakan oleh Kontraktor, selanjutnya pada akhirbulan Januari 2014, bersama dengan kelian Banjar Buah Banjah KadekArdita, saksi datang ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buleleng untukmelakukan audiensi mempertanyakan dan meminta penjelasanmangkraknya jembatan tersebut dan meminta Kepala Dinas PU saat itu Ketut Yasa, ST untuk segera menyelesaikan proyek tersebut agar dapatdigunakan oleh masyarakat Lemukih;bahwa dalam audensi

menempati rumah dinas Korem 061/SKdengan harga yang tidak memberatkan para prajurit.Halaman 22 dari 101 Halaman Putusan Nomor 360/PDT/2019/PT.BDG.Bahwa pada tanggal 28 Juni 2018, Danrem 061/SKmengeluarkan surat peringatan ketiga untuk dilakukanpengosongan terhadap rumah dinas Asrama Sempur Kidul KotaBogor sebagaimana Surat Nomor B/460/VII/2018.m) Pada tanggal 16 Juli 2018, Danrem 061/SK mengundang parapenghuni rumah dinas Komplek Sempur Kidul Kota Bogorsebanyak 15 (lima belas) orang dalam rangka audensi

Pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp.5.308.636, karena pada saat dilaksanakan kegiatangelar karya SP3 tidak ada sewa tarub, karena kegiatan dilaksanakan didalam gedung danLaporan pertangung jawaban hanya dibuat seolaholah ada penyewaan tenda, namundana tersebut dialihkan pengunaanya ke kunjungan dan penerimaan materi dipusatpemasaran bersama KUKM Koperindag; Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan Bakti Pemudaantar Propinsi (BPAP), salah satu kegiatan yang dilakukan adalah audensi

Rudi Gunawan berkunjung ke PasarLimbangan pada tanggal 25 Pebruari 2014 dalam rangka menepati janjinya sewaktu audensi ; Bahwa, bukti P24 diakui Saksi ; Bahwa, bukti P28 dan P 31 diakui Saksi ; Bahwa, Saksi pernah hadir dalam sosialisasi sebanyak 3(tiga) kali, yaitu : tanggal 11 April 2013, dihadiri oleh hampir semua warga pasar,Muspika, Kadisperindag dan PT. Elva Primandiri; membahas tentang: Pengembang adalah PT.

Bahwa saksi mengaku mencantumkan nama Catur, Dina dan Thom dalamamplop berisi uang; Bahwa perusahaan saksi mengurus perjanjian kerja laut, buku sign off, signon, saksi terlibat dalam kepelautan dan audensi dengan pemerintah, dan saksitidak mengeluarkan biaya. Bahwa puluhan laut terlambat sehingga tidak berlayar karena seluruh bukupelaut ditahan; Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya penambahan biaya pengurusanbuku pelaut (Rp.100.000).

berhuubungan dengan Departemen Perhubungan kalauada masalah yang diminta user/pengguna diLuar Negeri;Bahwa saksi memberi tunjangan kepada tenaga honorer di perhubungan, uangdititipkan kepada Gunawan Parlindungan.Bahwa Pelaut mengurus sendiri buku pelaut dan saksi pernah mengurus bukupelaut secara on line.Bahwa saksi mengaku mencantumkan nama Catur, Dina dan Thom dalam amplopberisi uang;Bahwa perusahaan saksi mengurus perjanjian kerja laut, buku sign off, sign on,saksi terlibat dalam kepelautan dan audensi

: 25/SK/PAN/XI/2010 tertanggal 11 Nopember 2010 ;Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor :W14U19/41/AT.02.05/XI/2010/PN.JMB. tertanggal 09 NopemberTanda Terima Dokumen dari Direktorat Kelembagaan, perihal : JjinOperasional Yayasan Darul Ulum Jombang ; 8 BuktiT8 Fotokopi tanpa asli, Surat dari Direktur Perdata, DirjendAdminitrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.INomor : AHU.2AH.01.017174 tertanggal07 September 2007 .....07 September 2007, perihal : Permohonan Audensi

(fotokopi dari fotokopi);Surat Edaran Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PemberhentianAparatur Sipil Negara yang terkait melakukan Tindak Pidana Korupsitanggal 18 September 2018 (fotokopi dari fotokopi);Notulen Audensi dengan ASN yang Diberhentikan Dengan TidakHormat karena Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, hariSelasa, tanggal 22 Januari 2019 bertempat di Ruang kerja WakilGubernur Kepulauan Bangka Belitung, beserta lampiran.

Bahwa Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.Jawa Timur telah melaporkan hasil audensi Tenaga Honorer K.IIyang telah lulus tes kepada Sekretaris Jenderal KementerianAgama dengan surat nomor : R6403/Kw.13.1/2/PS.00/11/2017,tanggal 17 November 2017 terkait kejelasan Tenaga Honorer K.IIyang belum terbit penetapan NIP nya.11.

tanggal 28 September 2015 Pengurus Pusat FederasiSerikat Buruh Nusantara (PP FSBN) melalui Surat Nomor38/EKS/FSBNKASBI/IX/2015, mengirimkan surat kepada PresidenRepublik Indonesia bapak Joko Widodo, perihal: pengaduan masalahPHK sewenangwenang dan pemberangusan Serikat Buruh;Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Pengurus Pusat FederasiSerikat Buruh Nusantara(PP FSBNKASBI) mengirimkan surat No.43/EKS/FSBNKASBI/IX/2015 kepada Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah(DPRD) Kota Tangerang perihal: Permohonan audensi

tanggal 13Februari 2019, perihal Undangan PembentukanPanitia Musyawarah RUALB (Fotokopi sesuai denganaslinya);Surat Nomor: 016/PPRS MPR/II/2019 tanggal 13Februari 2019, perihal Pemberitahuan dan UndanganPembentukan Panitia Musyawarah (Panmus)(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Nomor: 019/PPRSMPR/II/2019 tanggal 20Februari 2019, perihal tanggapan surat Nomor 872/1.796.71 tanggal 14 Februari 2019 (Fotokopi sesuaidengan aslinya);Surat Nomor: 018/PPRSMPR/II/2019 tanggal 20Februari 2019, hal Permohonan Audensi

M.Suhariadi dan konfirmasi tekait keberadaanDanpussenarhanud karena Letkol Arh Sugirimerupakan staf Danpussenarhanud yang ikutmendampingi saat meninjau satuan baru di CamplongNTT.Bahwa hasil dari konfirmasi apabilaDanpussenarhanud masih berada di Denpasarsedang melaksanakan audensi dengan PangdamIX/Udayana, kemudian Saksi menyampaikan adaorang yang mengaku sebagai Kolonel Arh A.

Hanya keputusan rapat;Bahwa setahu saksi legalisasi untuk regular hanya Rp.2.000,00sedangkan Larasita Rp.25.000,00;Bahwa sebagai panitia saksi tidak menerima honor ;Bahwa saksi bersama dukuhdukuh lainnya belum pernah mengadakanrapat dengan Kejati ;Bahwa tidak ada audensi untuk program larasita dengan Kejari ;Bahwa saksi pernah menanyakan kepada warganya tentang tarikanlebih di Larasita, ternyata dibenarkan oleh warganya.

Yk.Bahwa saksi bersama dukuhdukuh lainnya belum pernah mengadakanrapat dengan Kejati;Bahwa tidak ada audensi untuk program larasita dengan Kejari;Bahwa saksi tidak tahu apakah pak Sagiyo menarik lebih dari yangditetapkan ;Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdakwa diajukan dalam persidanganini.Setahu saksi terdakwa orang baik dan sering mengarahkankebaikan;Bahwa terhadap barang bukti berupa:1.21 (satu) buah buku Notulen rapat 2011 (barang bukti No.34)1 (satu) lembar foto copy Lampiran Peraturan Desa

gecekdi lapangan;Bahwa ketika melakukan pengukuran tanah saksi sering dikasih uangseikhlasnya dari pemohon;Bahwa ketentuan pembagian uang Rp 40.000,00 untuk dukuh Rp.60.000,00 untuk ketua Panitia tidak ada dalam Perdes;Bahwa setahu saksi ada perbedaan untuk legalisasi regular denganLarasita untuk regular hanya Rp.2.000,00 sedangkan LarasitaRp.25.000,00;Bahwa sebagai panitia, saksi tidak menerima honor ;Bahwa saksi bersama dukuhdukuh lainnya belum pernah mengadakanrapat dengan Kejati ;Bahwa tidak ada audensi

Saksi AJAT SUDRAJAT Bin JUNAEDI,Bahwa benar Saksi mengetahui program KPR/KPRS PembiayaanPerumahan dan Permukiman dengan dukungan fasilitas SubsidiPerumahan dari Menteri Perumahan Rakyat RI Tahun 2008 padaakhir tahun 2007 dari sdrBahwa benar Saksi menawarkan program KPR/KPRSPembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan dukunganfasilitas Subsidi Perumahan dari Menteri Perumahan Rakyat RITahun 2008 pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugrahadengan melakukan audensi yang dihadiri oleh Terdakwa SaudGunawan

beberapa persyaratan yang harus dipenuhi olehKoperasi yang tentunya harus dimusyawarahkan dan dipikirkandengan matang, dan Koperasi yang dapat menerima bantuantersebut harus terlebih dahulu memenuhi syarat sebagaiberikut:a. legalitas koperasi.b. buku RAT 2 tahun terakhir.c. surat pengajuan sebagai lembaga penerima KPPRSd.company profilee. neraca yang harus diaudit oleh akuntan publik 2 tahun terakhirf.surat rekomendasi dari kepala daerahg.surat rekomendasi dari dinas Cipta KaryaBahwa benar setelah audensi