Elektronik tanggal 3 Maret2011 41063 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:471/306/IK perihal Laporan Perkembangan danPermasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP Elektroniktanggal 4 Maret 2011, yang ditandatangani oleh IR.SUGIHARTO, MM 41071 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:471.13/681/SJperihal Laporan Perkembangan danPermasalahan Barang/Jasa KTP Elektronik tanggal 7 Maret2011, yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI 41084 (empat) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:B.13/Menko

Permasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP ElektronikMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hukum dan KeamananRepublik Indonesia Nomor : B = /Menko/Polhukam/3/2011bulan Maret 2011 kepada Wakil Presiden RI. 41112 (dua) lembar fotokopi surat Dirjen Dukcapil Nomor:471.13/2367/MD tanggal 19 April 2011 perihal PermintaanInformasi Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan PenerapanKTP Elektronik Tahun 2011 s/d 2012 kepada Sestama LKPP. 41124 (empat) lembar fotocopy legalisir notulen rapatpembahasan perkembangan dan permasalahan

Elektronik tanggal 3 Maret2011 41063 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:471/306/IK perihal Laporan Perkembangan danPermasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP Elektroniktanggal 4 Maret 2011, yang ditandatangani oleh IR.SUGIHARTO, MM 41071 (satu) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:471.13/681/SJperihal + Laporan Perkembangan danPermasalahan Barang/Jasa KTP Elektronik tanggal 7 Maret2011, yang ditandatangani oleh GAMAWAN FAUZI 41084 (empat) lembar fotokopi dokumen berupa surat nomor:B.13/Menko

ditandatangani olehDJOKO SUYANTO selaku Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan 41091 (satu) lembar copy Laporan Perkembangan danPermasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP ElektronikSekretariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden Nomor :B.417/Seswapres/03/2011 tanggal 30 Maret 2011 kepadaMenteri Dalam Negeri. 41104 (empat) lembar copy Laporan Perkembangan danPermasalanan Pengadaan Barang/Jasa KTP ElektronikMenteri Koordinator Bidang Hukum, Hukum dan KeamananRepublik Indonesia Nomor : B = /Menko

PST.Eman dan jajaran Dishub lainnya mendampingi Gubernur DKI Jakartadan Menko Perekonomian Hatta Rajasa melihat turunya bus gandengarticulated yang diadakan oleh PT. Mobilindo Armada Cemerlangsebanyak 12 unit di pelabuhan Tanjung Priok secara simbolik.Bahwa saksi pernah menyerahkan foto copy kontrak pengadaanBusway articulated TA 2012 atas perintah sdr. Andreas Eman, SHselaku Kasubag Umum, dan sdr.Drajad Adhyaksa selaku SesDishubkepada Tim Perencana BPPT salah satunya sdr.

Sekretaris Menko Kesra yang ditandatangani Sugihartatmo Nomor: UND379/KMK/SES/IIV2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal RakorPersiapan Penyelenggaraan PON XVIII Riau. (BB I735); 1 (satu) lembar Asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A. Hamid Batubara kepada Bapak H.M RusliZainal Nomor: 0202/JKT/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihalSerah Terima Gedung Balai Chevron Tanjak Laksamana KomplekSport Center Rumbai.

Sekretaris Menko Kesra yangditandatangani Sugihartatmo Nomor: UND 379/KMK/SES/IIV2012tanggal 20 Maret 2012 perihal Rakor Persiapan PenyelenggaraanPON XVIII Riau. (BB I735);1111) 1 (satu) lembar Asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yang ditandatangani A. Hamid Batubara kepada Bapak H.M Rusli ZainalNomor: 0202/JKT/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Serah TerimaGedung Balai Chevron Tanjak Laksamana Komplek Sport CenterRumbai.

Sekretaris Menko Kesra yang ditandatangani Sugihartatmo Nomor: UND379/KMK/SES/IIV2012 tanggal 20 Maret 2012 perihal RakorPersiapan Penyelenggaraan PON XVIII Riau. (BB I735); 1 (satu) lembar Asli Surat dari Presiden Direktur Chevron yangditandatangani A. Hamid Batubara kepada Bapak H.M RusliZainal Nomor: 0202/JKT/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihalSerah Terima Gedung Balai Chevron Tanjak LaksamanaKomplek Sport Center Rumbai.

(vide Surat Keputusan Menko Ekuin Nomor Keputusan :10/M.Ekuin/08/1999 tanggal 19 Agustus 1999 jo. Surat KeputusanMenteri BUMN Nomor : 23/MPM.BUMN/2000 tentang PengembanganPraktik Good Governance dalam Perusahaan Perseroan).Tugas ini menurut Pemohon Kasasi telah dilaksanakan secara seksamadan beritikad baik, selaku Dewan Komisaris. Hal inilah yang tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.9.

Terdakwamembenarkan keterangan Hermin Yosepine yang telah menjadi faktapersidangan ;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa akhir oktober 2006 pengirimanalkes masih dilakukan ;Bahwa Terdakwa kenal Nuki Syahrun, Yurida Adlaini dan Dewi R Widayadan berkenalan dengan ketiganya pada akhir 2006, pertama kali bertemudengan Nuki ketika bersama Budiarto Maliang yang meminta ikut proyekpengadaan di Menko Kesra, sedangkan dengan Yurida dan Dewi bertemudan diperkenalkan oleh Nuki Syahrun untuk pertemuan dengan

H. .ADNAN MAHMUD selaku Ketua DPRD kepada WalikotaMakassar;2 (dua) lembar copy surat Kementerian Koordinator BidangPerekonomian Republik Indonesia Nomor S151/D.V.M.EKON/ XIV2006 tanggal 01 Desember 2006, perihal:Petunjuk Pelaksanaan Rencana Kerjasama PerusahaanDaerah dengan Pihak Ketiga, ditandatangani olehSUYONO DIKUN selaku Deputi Menko PerekonomianBidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;3.

ADNANMAHMUD selaku Ketua DPRD kepada Walikota Makassar.2(dua) lembar copy surat Kementerian KoordinatorBidangPerekonomian Republik Indonesia Nomor:S151/D.V.M.EKON/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006, perihal: PetunjukPelaksanaan Rencana Kerjasama Perusahaan Daerah denganPihak Ketiga, ditandatangani oleh SUYONO DIKUN selakuDeputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah.3(tiga) lembar copy Amandemen Memorandum KesepahamanNo.0981/B.3d/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentangKerjasama

ADNANMAHMUD selaku Ketua DPRD kepada Walikota Makassar.ah. 2 (dua) lembar copy surat Kementerian Koordinator BidangPerekonomian Republik Indonesia Nomor:S151/D.V.M.EKON/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006, perihal: PetunjukPelaksanaan Rencana Kerjasama Perusahaan Daerah denganPihak Ketiga, ditandatangani oleh SUYONO DIKUN selakuDeputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah.al. 3 (tiga) lembar copy Amandemen Memorandum Kesepahamanaj.No.0981/B.3d/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005

ADNANMAHMUD selaku Ketua DPRD kepada Walikota Makassar.ah. 2 (dua) lembar copy surat Kementerian Koordinator BidangPerekonomian Republik Indonesia Nomor:S151/D.V.M.EKON/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006, perihal: PetunjukPelaksanaan Rencana Kerjasama Perusahaan Daerah denganPihak Ketiga, ditandatangani oleh SUYONO DIKUN selakuDeputi Menko Perekonomian Bidang Infrastruktur danPengembangan Wilayah.ai. 3 (tiga) lembar copy Amandemen Memorandum KesepahamanNo.0981/B.3d/X/2005 tanggal 19 Oktober 2005 tentangKerjasama

JEROWACIK, SE untuk keperluaan mengadakan Kunjungan Kerja keDenpasar Bali dalam rangka /aunching visa on board Denpasar Jepang Denpasar dan mendampingi Menko Kesra KunjunganKerja ke Kabupaten Karang Asem yang ditandatangani oleh IR.JERO WACIK, SE.1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas IR. JEROWACIK, SE bulan Februari 2010.e 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor Bukti 0037 tanggal 4 Februari2010 sejumlah Rp2.790.000,00 untuk perjalanan dinas dari: JakartaHal. 512 dari 1707 hal. Put.

ruteJakarta Denpasar (PP) atas nama JERO WACIK.1 (satu) lembar fotokopi tagihan hotel Discovery Kartika PlazaHotel Bali sejumlah Rp11.500.000,00.2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Nomor : 14/SPPD/DN/DKP10 tanggal 29 Januari 2010.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor05/SPT/DN/MKP10 tanggal 29 Januari 2010 yang menunjuk IR.JERO WACIK, SE untuk keperluan mengadakan KunjunganKerja ke Denpasar Bali dalam rangka launching visa on boardDenpasar Jepang Denpasar dan mendampingi Menko

JEROWACIK, SE untuk keperluaan mengadakan Kunjungan Kerja keDenpasar Bali dalam rangka /aunching visa on board Denpasar Jepang Denpasar dan mendampingi Menko Kesra KunjunganKerja ke Kabupaten Karang Asem yang ditandatangani oleh IR.JERO WACIK, SE.1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas IR.

JEROWACIK, SE untuk keperluan mengadakan kunjungan kerja keDenpasar Bali dalam rangka launching visa on board Denpasar Jepang Denpasar dan mendampingi Menko Kesrakunjungan kerja ke Kabupaten Karang Asem yangditandatangani oleh IR. JERO WACIK, SE;1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas IR.

Alwi Shihab (Mantan Menko Kesra KabinetIndonesia Bersatu Jilid 1), yang isinya menerangkan bahwasemasa mengenal Jero Wacik yang samasama dipemerintahan, tidak pernah melihat dan menemukan adanyahalhal yang dapat mengarah perbuatan yang negatif;Testimoni dari KRMT Roy Suryo, isinya antara lainmenerangkan bahwa ketika samasama duduk dipemerintahan Roy Suryo banyak belajar dengan Jero Waciktentang relasi dengan Sang Pencipta, meskipun agama JeroWacik berbeda dengan agama yang dianut Roy Suryo;Pernyataan

JEROWACIK, SE untuk keperluan mengadakan kunjungan kerja keDenpasar Bali dalam rangka /aunching visa on board Denpasar Jepang Denpasar dan mendampingi Menko Kesra kunjungankerja ke Kabupaten Karang Asem yang ditandatangani oleh IR.JERO WACIK, SE;1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas IR.

JEROWACIK, SE untuk keperluan mengadakan kunjungan kerja keDenpasar Bali dalam rangka launching visa on board Denpasar Jepang Denpasar dan mendampingi Menko Kesrakunjungan kerja ke Kabupaten Karang Asem yangditandatangani oleh IR. JERO WACIK, SE;1 (satu) lembar fotokopi Laporan Perjalanan Dinas IR.

Alwi Shihab (Mantan Menko Kesra KabinetIndonesia Bersatu Jilid 1), yang isinya menerangkan bahwasemasa mengenal Jero Wacik yang samasama dipemerintahan, tidak pernah melihat dan menemukan adanyahalhal yang dapat mengarah perbuatan yang negatif;Testimoni dari KRMT Roy Suryo, isinya antara lainmenerangkan bahwa ketika samasama duduk dipemerintahan Roy Suryo banyak belajar dengan Jero Waciktentang relasi dengan Sang Pencipta, meskipun agama JeroWacik berbeda dengan agama yang dianut Roy Suryo;Pernyataan

mengartikan revisi perda adalah dana revisi, lalu saksimenyampaikan sebagaimana yang disampaikan Rahmat Syahputra kepada saksikalau uang baru ada setengah dari Rp.900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah) ,sementara sisanya masih diupayakan;103 Bahwa Lukman Abbas menghubungi saksi saat itu sekitar pukul 10 atau 11malam;104 Bahwa tanggal 3 April 2012 Lukman Abbas menghubungi saksi sekitar jam06.45 dan saat itu Lukman Abbas menyampaikan kepada saksi kalau hari itu akan319320pergi bersama Gubernur ke Menko

Ayu Sari Wulandari) dan saksi bertangungjawab terhadappenembangan bisnis dan kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan kredit .Bahwa pembagian kewenangan antara Wakil Pemimpin I Divisi USK dengan WakilPemimpin II Divisi USK adalah Masingmasing wakil membawahi SKC.Bahwa KUR adalah merupakan program pemerintah dengan untuk membantu pertumbuhanekonomi rakyat.penyaluran KUR oleh BNI didasarkan pada Surat Kementrian BUMN, yang secara lisandisampaikan oleh menko Perekonomian supaya disalurkan.Bahwa saksi

Untuk itu maka Edward Seky Soeryadjayakemudian berniat agar PT Sugih Energy, Tok memiliki blok lemangkarena pada saat itu ada himbauan dari Menko Hatta Rajasa agar pihakasing dibatasi kepemilikannya di blok minyak.Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut maka dipakai cara backdoorlisting yaitu PT Sugih Energy, Tok melakukan right issue sebanyak 2,4milyar lembar saham dengan HMETD 1:60 dengan standby buyerGolden Hill Energy Fund.Bahwa ada saat pelaksanaan right issue PT Sugih Energy pada Tahun2012, Golden

ruteJakarta Denpasar (PP) atas nama JERO WACIK.1 (satu) lembar fotokopi tagihan hotel Discovery KartikaPlaza Hotel Bali sejumlah Rp11.500.000; 2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Nomor : 14/SPPD/DN/DKP10 tanggal 29 Januari 2010;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 05/SPT/DN/MKP10 tanggal 29 Januari 2010 yang menunjuk IR.JERO WACIK, SE untuk keperluan mengadakankunjungan kerja ke Denpasar Bali dalam rangka launchingvisa on board Denpasar Jepang Denpasar dan609mendampingi Menko

tagihan hotel Discovery KartikaPlaza Hotel Bali sejumlah Rp11.500.000;2 (dua) lembar asli Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)Nomor : 14/SPPD/DN/DKP 10 tanggal 29 Januari 2010; 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 05/SPT/DN/MKP10 tanggal 29 Januari 2010 yang menunjuk IR.JERO WACIK, SE untuk keperluan mengadakankunjungan kerja ke Denpasar Bali dalam rangka launchingvisa on board Denpasar Jepang Denpasar danHal. 1239 dari Hal 1598 Putusan No. 36/PID/TPK/2016/PT.DKI12401240mendampingi Menko

(BB1027);1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen yang terdiridari (BB1028) :a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat WalikotaSabang Nomor 0050/1452 tanggal 9 Mei 2005kepada Menko Perekonomian dan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, perihalDukungan Terhadap Usulan Anggaran BelanjaTambahan BPKS Tahun 2005;Halaman 1377 dari 1698 halaman Putusan No. t1/PID/TPK/2015/FT.DKI.1166.1167.1168.1169.1170.b. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat WalikotaSabang

Nomor 050/1453 tanggal 9 Mei 2005kepada Menko Perekonomian dan Menteri NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBappenas dan Menteri Keuangan, perihalReklamasi Laut di Kawasan Pasiran;1 (satu) bundel foto copy legalisir surat Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Sabang Nomor 910/BPKS/262 tanggal26 Agustus 2005 kepada Dirjen Anggaran, perihalRencana Penggunaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT)BPKS Tahun 2005 beserta lampiran.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro;
1 (satu) bendel fotokopi Salinan PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
1 (satu) bendel fotokopi Salinan Permendagri No. 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerjasama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa;
1 (satu) bendel fotokopi legalisir Salinan Permendes DTT No 4 Tahun 2015 Tentang BUMDESA;
1 (satu) bendel fotokopi Surat MENKOKESRA Tanggal 31 Januari 2014 No B.2.7/MENKO

LKM Kedungmas Purwokerto Nomor 01 Tahun 2021 Tanggal 4 Januari 2021 yang belum ditandatangani Komisaris Utama ARIF INDRA SETYADI, S.H., MKn., Direktur Utama IDA ROKHANI, S.Si., Direktur Kredit dan Marketing SUPRIYONO, S.E., Direktur Keuangan NURLAELI FITRIYANI, S.E., beserta lampirannya;
1 (satu) lembar Scan Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 027/MENKO/KESRA/I/2014 Perihal Pemilihan Bentuk Badan Hukum Pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat

maka Saksi fokus diPermen 56 dan kemudian terjadi masukan dan muncul akhirnya harusdiubah, perubahan melibatkan stakeholder dan akhirnya terjadilahdraft Pemen KP Nomor 12, setelah itu tidak serta merta bisa kamiterbitkan karena arahan Bapak Presiden, tidak ada lagi Permen yangberhubungan dengan masyarakat bisa langsung dikeluarkan Menteritanpa melalui Presiden, jadi harus melalui pengkajian, walaupun padasaat pembahasan itu kami sudah melibatkan Seskab, Kementerianyang membidangi kami termasuk Menko

Ltd ;2 (dua) lembar copy Surat Nomor 545/131/433.115/2010, tanggal 21Januari 2010 perihal Pemasangan Pipa Gas Bawah Air (PGBA) dari RKH.FUAD AMIN, S.Pd selaku Bupati Bangkalan kepada Perwakilan BPMIGASWilayah Jawa Timur, Papua dan Maluku ;6 (enam) lembar copy Surat Nomor B044/Kalakhar/Bakorkamla/ H/2009,tanggal 27 Februari 2009 perihal Hasil Rakortas Pembahasan PGBA PTKodeco di APBS dari BUDI HARDJO selaku Kepala Pelaksana Hariang)h)il.lil.IV.Badan Koordinasi Keamanan Laut kepada Menko Polhukham