tersebut belum dapat dipenuhi, saksi 1memaksa Ustad Nurul untuk tetap menikahkan dengan alasan besok hariharus pergi keluar kota dan saksi 1 serta Terdakwa berjanji akan menyerahkanpersyaratan pernikahan tersebut setelah kembali dari luar kota, kemudianUstad Nurul menyanggupi dan menikahkan Terdakwa dengan saksi 1 dihadapan Majelis Taqlim di Mesjid Kampung Makasar Jakarta Timur ;Berpendapat : Bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telah cukupmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal

279 ayat (1)ke.1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer O5 Pontianaktanggal 11 November 2009 sebagai berikut :1.

Menyatakan Terdakwa Kapten Inf Suherman Nrp 2910101710770 terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana :"Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan ataupernikahanpernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuki 1itu ;Sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke.1 KUHP ;2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwaberada dalam penahanan sementara ;3.

279 ayat 1 ke.1 KUHP dengan unsurunsur sebagai berikut : Unsur kesatu Mengadakan pernikahan ; Unsur kedua Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadipenghalang yang sah untuk itu ;Sidang Majelis Hakim Agung Yih :Hal. 5 dari 9 hal.

279 ayat (1) ke.1 KUHP UndangUndang No.31Tahun 1997, UndangUndang No.8 Tahun 1981, UndangUndang No.48 Tahun2009, UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ODITUR MILITERpada ODITURAT MILITER Il08 JAKARTA tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Militer ILO8 Jakarta

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUSANTI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diatur dan diancam pidana dalam pasal

279 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum;

1. 1 ( satu ) buah buku nikah antara saudara JULI RAHMAN dan SUSANTI dengan Nomor 441/32/VI/2010 tanggal 30 Mei 2010.

Menyatakan Terdakwa RIYADI KAMIS alias YADI terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kawin diatas kawin dan pemalsuansebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan pasal 263 ayat (1) KUHP ;2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun penjaradengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;3.

mempertimbangkan apakah dengan adanyafaktafakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menyatakan Terdakwa bersalah atautidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, makaperbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanKumulatif sebagai berikut :Kesatu :Pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP ;DANKedua : Pasal 263 ayat (1) KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan Kumulatif sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan tersebut satu demi satu yaitu Dakwaan Kesatu melakukan Tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1.

279 ayat (1) ke 1 KUHP ;1011Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan keduaJaksa Penuntut Umum melakukan Tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 363 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut :1.

279 ayat (1) ke 1 KUHP dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperaturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI1.

Perkawinan Siri yang lebih dari 1 Kali

Bahwa perbuatan seorang Prajurit yang melangsungkan perkawinan secarasiri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang),perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut harus dipersalahkanmelanggar pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar telah keliru dan salah dalammenerapklan hukum Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP terhadap perbuatan rujukyang Pemohon lakukan terhadap isteri pertama Pemohon yang masih dalamstatus masa iddah dengan Pemohon ;.

Bahwa begitu juga dalam Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP dan penjelasannyatidak ada suatu kalimat yang mengatakan rujuk itu sama denganperkawinan;. Bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar telah mengabulkan dakwaan JaksaPenuntut Umum yang dakwaan itu sendiri tidak dapat dibuktikan oleh JaksaPenuntut Umum ;.

diatas dapat ditarik kesimpulan hukum sebagaiberikut :e Bahwa Pemohon bukanlah melangsungkan perkawinan yang keduamelainkan adalah melakukan rujuk kembali dengan isteri yang pertama,karena Pemohon ada mempunyai tanggungan anak dan isteri ;e Bahwa antara Pemohon dengan isteri Pemohon yang pertama belum adaAkta cerai makanya proses hukum yang Pemohon lakukan adalah rujukbukan melakukan pernikahan kembali ; Bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak berhasil membuktikansebagaimana yang dimaksud oleh Pasal

279 ayat 1 ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, JudexFacti tidak salah dalam menerapkan hukum dimana Judex Facti telahmempertimbangkan segala sesuatu dengan benar dan tepat terhadap dakwaanperkara a quo yaitu Pasal 279 ayat (1) KUHP, dimana Terdakwa melakukanperkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang lalu telah menjadipenghalang baginya yaitu ia telah kawin dengan Sri Mulyati, Amd di

Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Saksi saksi dan Terdakwa ;Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknyamenuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :1.Menyatakan Terdakwa JRO SEROJA alias LUH SUKERTIASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Telah Mengadakan Perkawinan Padahal Mengetahui BahwaPerkawinan atau Perkawinan Perkawinan Yang Telah Ada MenjadiPenghalang Yang Sah Untuk Itu sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

279 Ayat (1) ke 1 KUHP, dalam dakwaan SubsidairJaksa Penuntut Umum 5Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JRO PUTU SEROJAalias LUH SUKERTIASIH dengan pidana selama4 (empat) bulanpenjara ; 22222222 n nananMenetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp. 2.500, ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;Telah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang yang padapokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan ringannya ;wacenee Menimbang, bahwa atas pembelaaan

279 ayat (1) ke 1 KUHP ;wn Menimbang, bahwaselanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :1.

279 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur unsurnyaadalah sebagai berikut :1.

279 ayat (1) ke 1 KUHP,Undang undang No. 8Tahun 1981 KUHAP, dan peraturan peraturan lain yang berkaitan denganperkara ini ;MENGADILI251.Menyatakan Terdakwa JRO PUTU SEROJA alias LUHSUKERTIASIH tidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primairtersebut ;Menyatakan Terdakwa JRO PUTU SEROJA alias LUHSUKERTIASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Telah MengadakanPerkawinan

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 (1) jo ayat (4) UURI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Oditur Militer dalam persidangan tidak dapatmenjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkankepersidangan, untuk itu) perkara Terdakwa dapat diPutus N.O, dengan ketentuan bila pada suatu waktuternyata Terdakwa diketemukan maka perkaraTerdakwa tersebut dapat diajukan kembalikepersidangan.Mengingat ee Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.2. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 1Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.MENETAPKANMenyatakan : 1.

diperlukan dari kehadiran Kelian Adat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan Apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanayang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secaratunggal, melanggar pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP =; Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknyadakwaan Penuntut Umum, maka akan dipertimbangkan terbuktitidaknya perbuatanterdakwa memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang diatur dandiancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimanadidakwakan, yang mengandung unsurunsur ;Barangsiapa ; 2.

yang sudah dewasamenurut hukum yang hadir dan menyaksikan proses perkawinan jadimeskipun hanya melaksanakan upacara pebiyu kaonan Saja jadi suatukeabsahan perkawinan tidak harus mutlak diperlukan dari kehadiranKelian Adat, sehingga Mengadakan perkawinan padahal mengetahuibahwa perkawinan atau perkawinanperkawinannya yang telah adamenjadi penghalang yang sah untuk itu telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telahdipertimbangkan di atas ternyata semua unsur yang terkandungdalam pasal pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan tunggaltelah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanyaterdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum ; Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telahterbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwamemiliki pertanggung jawaban pidana atau criminal responsibilitysebagai syarat

279 ayat (1) ke 1 KUHP,pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta pasalpasal dari ketentuan UndangUndang yang bersangkutan ;MENGADILI1.

administrasi personil TNI, danapabila setelah menjadi prajurit/anggota TNI melangsungkan perkawinan keduamenurut agama dan atas ijin atasan yang berwenang, perkawinan terhadulu(perkawinan siri) bukan merupakan penghalang (melanggar Pasal 279 KUHP)baginya, karena perbuatan melangsungkan perkawinannya sebelum masuk menjadiprajurit TNI, dan selanjutnya bila prajurit TNI tersebut melangsungkanperkawinan secara sah menurut agama dan Satuan, prajurit tersebut tidak dapatdipersalahkan melanggar Pasal

279 ayat (1) ke-1 KUHP tetap perbuatan tersebuttelah melanggar hukum administrasi personil dan secara administrasi harusdiberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan.

Majelis Hakim Mahkamah Agung RepublikIndonesia Yang Mulia;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :Pendapat mengenai alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :1 Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telahmempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dandasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaankeadaan yangmemberatkan dan keadaankeadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1)f KUHAP;2 Perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP;3 Bahwa alasan kasasi merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaantingkat kasasi;Pendapat mengenai alasan kasasi Terdakwa :1 Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatanTerdakwa mengadakan perkawinan dengan Yulianti binti Paiming sedangkanTerdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Supiyana binti Alipumerupakan tindak pidana melanggar Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP

., (Istri terdakwa) melaporkan kejadian tersebut kepada pihakyang berwajib.Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah terdakwa bersalah atautidak bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaanpenuntut umum, maka Majelis Hakim akan menilai faktafakta yang telahterungkap didalam persidangan ;Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntutumum dengan surat dakwaan tunggal yakni telah melanggar pasal 279 ayat (1)ke 1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai

barang bukti berupa :Menimbang, bahwa buktibukti terebut masih dipergunakan olehpemiliknya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harusdihukum maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara mutatismutandis segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggaptelah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;Mengingat akan ketentuan pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP, UU No. 8 tahun1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutanMENGADILI1.

Sumenep ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2020/PN SmpTerdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

tidak menunjukkan alat bukti yang menerangkanjika Terdakwa telah sah berstatus sebagai Janda sehingga Majelis Hakimberkeyakinan jika Terdakwa menyembunyikan status perkawinannya ketikamelangsungkan perkawinan dengan Saksi AA;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatanTerdakwa yang menyembunyikan status perkawinannya pada saatmelangsungkan perkawinan dengan Saksi AA telah terbukti dan unsur padaad.2 ini telah terpenuhi menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal

279 ayat (1)ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyembunyikanperkawinan sebelumnya kepada pihak lain ketika melangsungkanHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smpperkawinan berikutnya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkesatu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasperbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selamapersidangan berlangsung Majelis

2013Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum itu dapatdibenarkan, karena judex facti telah salah menerapkan hukum, karena tidakmempertimbangkan dengan benar halhal yang relevan secara yuridis, yaituTerdakwa melakukan perkawinan dengan Halimah binti Lahamin tanggal 8 April2011 padahal secara hukum Terdakwa masih terikat perkawinan yang sahdengan saksi Siti Marsaah, perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidanamelanggar Pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP ;Bahwa keterangan saksi Siti Marsaah saling berhubungan danbersesuaian dengan keterangn saksi Halimah binti Lahamin bahwa Terdakwatelah melakukan perkawinan dengan saksi Halimah binti Lahamin;Bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan halhalsebagai berikut :Hal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;Hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa berlaku sopan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/PenuntutUmum

dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepadaTerdakwa;Memperhatikan Pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, UndangUndang No. 48Tahun 2009, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 4Tahun 2004, UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan

Sanyo Saul Kapoh, selanjutnyaditerbitkan surat akta nikah dari Gereja MasehiInjili di Minahasa Nomor : 244 / SW/ N/ VII 07atas nama Ferdi Mentu dan Femie Rosalina Reppi.Berpendapat bahwa perbuatan perbuatanTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsurtindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancamdengan pidana menurut pasal : Pasal 279 ayat (1)ke 1 KUHP atau Pasal 280 KUHP.Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwamenerangkan bahwa ia benar benar mengerti atasSurat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.Bahwa

Sertu FerdiMentu dan Femie Juliana Rosita Reppi.1 (satu) surat nikah dari Gereja MasehiInjili di Minahasa Nomor : 244 / SW/ N /VIl 07 atas nama Ferdi Mentu) dan FemieJuliana Rosalie Reppi.1 (satu) lembar kutipan akta perkawinan21Ferdi Mentu) dengan Femie Juliana RositaReppi dari catatan sipil kota Tomohon.Yang merupakan bukti petunjuk telahterjadinya tindak pidana yag dilakukan olehTerdakwa, Majelis Hakim berpendapat perluditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalamberkas perkara.Mengingat : Pasal

279 ayat (1)ke 1 KUHP dan ketentuanperundang undangan lain yang bersangkutan.MENGADI LI1.

Menyatakan terdakwa DIN BAHAR, S.pd Alias DIN terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 279 ayat (1)ke 1 KUHP;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIN BAHAR, S.pd Alias DIN berupa pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan sementarayang telah dijalaninya. Dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.3.

Terdakwa belum pernah dihukm;Mengingat pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, pasal 22 ayat (4) dan 197 KUHAP, sertaketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.MENGADILI1. Menyatakan Terdakwa DIN BAHAR, S.Pd alias DIN telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan perkawinan padahal mengetahuibahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.2.

dipersalahkanmelakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum atau tidak ;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatutindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh Rumusanunsurunsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Mejelis Hakim akan memepertimbangkandakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan faktafakta dipersidangan yaitusebagaimana bunyi pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor : Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengandung Unsurunsursebagai berikut :1.

telah memaafkan terdakwa ;e Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;e Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa danmemperhatikan pula tentang halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankantersebut, maka Majelis berpendapat bahwa atas dasar pertimbanganpertimbangantersebut diatas, dengan memperhatikan kesalahan tersebut, Majelis berpendapat bahwaPidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengankesalahannya ;Memperhatikan pasal

279 ayat (1) ke 1 KUHP serta Undangundang No. 8tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturanperaturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI18e Menyatakan bahwa terdakwa SABARUDIN Bin AJY telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana MelangsungkanPerkawinan yang diketahuinya Perkawinan tersebut menjadi Penghalangyang sah ;e Menghukum Terdakwa SABARUDIN Bin AJI oleh karena itu denganPidana Penjara selama 4 ( tiga ) bulan ; Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan oleh

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahtelah melakukan tindak pidanaPertama : Mengadakan pernikahan padahal mengetahuibahwa pernikahan yangtelah ada menjadi penghalang yang sah untuk ituKedua : Disersi , sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana yang tercantum dalam pasal 279 ayat(1) ke 1 KUHP dan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2)KUHPM.b.

EuisPopon oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya tetapdilekatkan dalam berkas perkara.Mengingat, pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP, dan pasal 87 ayat(1) ke2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang undangan lainyang bersangkutan.MENGADILI1.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TASLIM Als TASLIM terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kawin Diatas Kawin . sebagaimanadiatur dalam pasal 279 ayat 1 ke 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun , dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan3.

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berkenaan denganbeberapa alasan untuk membebaskan terdakwa dalam perkara aquo ;LSMenimbang, bahwa mengenai Barang Bukti yang telah disita secara sah menurut hukum,oleh karena tidak diperlukan lagi maka statusnya dikembalikan kepada dari siapa barangbarangtersebut disita sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;Mengingat Pasal

279 ayat 1 ke 1 KUHP yo Pasal 14a ayat 1 KUHP serta peraturanperundang undangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.