B 2451KCVII/ADK/10/2013 bahwaTerlawan meminta Pelawan menyetorkan uang sebesar 20%dari nilai total pinjaman yaitu Rp 400.000.000, (empat ratusjuta rupiah) Hal tersebut adalah keadaan Force MajeureTerlawan dan tidak dapat diterima Pelawan karena denganbatas waktu sangat terbatas Mulai dari 23 Oktober sampaidengan 31 Oktober 2013..

Bahwa dalam keadaan Force Majeure oleh Terlawan Il,Pelawan memohon kepasa Pengadilan Negeri Temanggunguntuk sita jaminan sesuai pasal 227 HIR (RIBS. 1941 No. 44)Pada ayat (1) Pasal 227 menyebutkan bahwa :Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seseorangyang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnyaatau. selagi putusan yang mengalahkannya belum dapatdijalankan, mecari akal akan menggelapkan atau membawabarang baik yang tidak tetap maupun yang tetap denganmaksud akan menjauhkan barangbarang

Terlawan menolak dalil pelawan angka 9 sd 11 yangmendalilkan adanya Force majeure oleh terlawan I. danbahwa akibat lelang yang dilakukan oleh terlawan dan Iltersebut pelawan tidak dapat menjalankan usahanyasehingga rugi dan meminta agar pelawan diberikan jangkawaktu tahun untuk melunasi kreditnya adalah dalil yangmengadaada.Seperti diketahui Force Majeur adalah keadaan diluarkekuaSaan manusia seperti bencana alam. Terlawan tidakpernah menciptakan bencana alam atau bencana lainnyabagi pelawan.

Fakta yang ada adalah terlawan telahmemberikan kredit kepada pelawan, sudah jatuh tempo,masih diberikan kesempatan yang lama untuk melunasinyanamun tidak dilunasi sehingga dilakukan lelang agunan.Perkara Pelawan tidak mau membayar kewajibannya tersebutbukanlah Force majeur tetapi itikad tidak baik.Itikad tidak baik pelawan ini justru terlihat dari dalil pelawanyang mendalilkan mengalami kerugian akibat lelang, dengankata lain sebelum adanya lelang pelawan mendapatkankeuntungan besar dari usahanya

Padahal dalam SPPP aquopada pasal 8 ayat (2) disebutkan "Waktu penyelesaian tersebutdalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dapat diubah PIHAKKEDUA, kecuali adanya keadaan memaksaforce Majeure yang telahdisetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti diatur dalam pasal 10peranjian ini atau penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal 17perjanjian ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu olehkedua belah pihak seperti diatur dalam pasal 26 ayat (3) perjanjianint, sedangkan perubahan jangka waktu pelaksanaan

pekerjaanbukan karena Force majeure yang disyaratkan dalam SPPP aquopada pasal 8 ayat (2), untuk jelasnya , isi dari SPPP aquo pada pasal10 ayat (1), yang dimaksud dengan keadaan force majeure dalamperanjian ini adalah peristiwa peristiwa memaksa yang secaralangsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan terjadi di luarkekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya dandisetujui oleh PIHAK PERTAMA yaitu bencana alam, huruhara,blokade perang suatu Negara dan lain lain , dibuktikan olehhal19

menyelesaikanpermasalahan ini yang akan Tergugat uraikan lebih lanjut padarekonvensi Tergugat;16.Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalil posita angka 21,22dan 23 antara Penggugat dan Tergugat, terikat pada SPPPberdasarkan azas pacta sunt servanda (aggrements must be kept)adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukanhal 21 Put Nomor 746/PDT/2018/PT.DKIperjanjian, pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwaevery treaty in force

Keadaan memaksa (force majeure);Pasal 164 (2) mengatur syarat bagi pengusaha yang akan menutupperusahaannya dan kemudian melakukan PHK untuk membuktikankerugiannya atas dasar laporan keuangan 2 tahun terakhir yang dibuatAkuntan Publik;Dengan adanya katakata sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tegasmembuktikan bahwa Pasal 164 (2) hanya berlaku dan terbatas pada Pasal164 (1);Karena tidak ada pertimbangan apapun dalam putusannya maka samasekali tidak jelas apa maksud Judex Facti pada saat putusan tingkatpertama

Perusahaan tutup bukan karena1. mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau;2, keadaan memaksa (force majeur);b.

Perusahaan melakukan efisiensiKesalahan yang selalu dan sering terjadi termasuk yang dilakukan olehJudex Facti dalam Putusannya tingkat pertama adalah menafsirkan danmembaca Pasal 164 (3) dengan cara yang salah sebagai berikut:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup:1. bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau;2. bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi;3.

dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahanPersetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (DigitalSignature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonanditerima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akandilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerjaterhitung sejak tanggal permohonan diterima;d) Pasal 13 menyatakan bahwa : apabila dalam hal terjadi keadaankahar (force

majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik tidakberfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dan pengajuan perubahanPersetujuan Impor (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal12 dapat disampaikan secara manual yang ditujukan kepada DirekturJenderal melalui Direktur, selanjutnya permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Direktur menerbitkan Persetujuan Impor dan perubahanPersetujuan Impor (SPI), paling lama 3 (tiga) hari

yang harusdiserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), maka atasketerlambatan penyerahan tersebut akan dikenakan dendaketerlambatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebesar 2/1000 uaper seribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dihitung danseluruh niiai CIF Perjanjian sebelum dikenakan Ppn dengan batasanmaksimal 5% dan akan diperhitungkan/dipungut sesuai denganketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero), kecualiapabila keterlambatan tersebut disebabkan karena force

majeure yangdisetujui Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;7.

yang harusdiserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), maka atasketerlambatan penyerahan tersebut akan dikenakan dendaketerlambatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebesar 2/1000(dua perseribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dihitung dariseluruh nilai CIP Perjanjian sebelum dikenakan PPn dengan batasanmaksimal 5% dan akan diperhitungkan/dipungut sesuai denganketentuan yang berlakudi PT Kereta Api Indonesia (persero), kecualiapabila keterlambatan tersebut disebabkan karena force

majeure yangdisetujui pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;Bahwa dari ketentuan tersebut dengan tegas disebutkan bahwa bila terjadiketerlambatan penyerahan barang, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2/1000(dua perseribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dihitung dariseluruh nilai CIP Perjanjian sebelum dikenakan Ppn dengan batasanmaksimal 5%, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kepada PemohonKasasi/Pembanding/semula

Memerintahkan agar Tergugat dan Tergugat Il membatalkanlelang yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 karenakeadaan memaksa (force majeure) dengan segala akibathukumnya ;4. Menyatakan. Penggugat dan Penggugat II diberikan waktu untukmelunasi Flapon kredit dana pokoknya sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) setelah covid19 berakhir/selesai ;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk tunduk dan patuhdalam putusan ini.;6.

Bahwapenggugat harus mengetahui terkait dengan pandemi Covid19merupakan salah satu keadaan yang tidak terduga yang tidak dapatdiprediksi, dengan demikian keadaan tersebut diluar kehendaktergugatBahwa menurut KBBI Force Majeour dikenal dengankeadaan kahar atau keadaan memaksa, salah satunya peristiwa ForceMajeour ialah berupa bencanabencana alam, epidemic (wabahpenyakit), peperangan dan lain sebagainya.

Amanah pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan suatu keadaanyang memaksa atau Force Majeure oleh karenanya tergugat dalamwaktu tertentu dibenarkan untuk tidak melakukan prestasi sehinggatidak beralasan hukum ingin melakukan sita jaminanb.

Menyatakan tergugat konvensi dalam keadaan Force Majeuresehingga dalam waktu tertentu tidak dapat melaksanakan prestasisemestinya4.Menolak sita jaminan yang diajukan oleh penggugat konvensiterhadap agunan sertifikat hak milik nomor 12405/paal 5, surat ukurnomor : 05003/2008 dengan luas tanah 166m? tercatat atas namatergugat akibat suatu kondisi tertentu sebagaimana ketentuan pasal1245 KUH Perdata dan UndangUndang Dasar RI 19455.

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri pada tingkat pertama yang menyatakan bahwaTergugat t terbukti telah ingkar janji ( wanprestasi ) dan patut dihukummembayar, padahal Tergugat masih tetap beritikad baik untukmengangsur kewajiban meskipun belum memenuhi prestasi yang telahdibuat mengingat kondisi Tergugat sedang dalam keadaan Force Majeursehingga patutlah diberikan hakhak dan perlindungan terhadap tergugatmengingat kondisikondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukanprestasi

merupakan suatu substansiyang paling penting didalam untuk mengungkapkan fakta di Suatu persidangan,Tergugat didalam alat buktinya telah memuat tentang angsuran yang telahdibayarkan kepada Penggugat serta telan disampaikan bukti tentang adanyasuatu addendum yang memberikan keringanan kepada Tergugat meskipunangka yang telah tercantum bukan kehendak dan kesanggupan Tergugat saatini mengingat didalam pandemic Covid 19 yang terkategori sebagai suatuwabah penyakit yang berdampak kepada suatu kondisi Force

Selama masa pembangunan dan/atau masa serah terima secarabertahap tersebut terjadi halhal yang berada di luar kekuasaan PihakPertama atau alasan Force Majeure;Atas pertimbangannya sendiri Pihak Pertama menunda penyerahanSatuan Rumah Susun sampai dengan telah dipenuhinya seluruhkewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama termasuk tapi tidakterbatas pada seluruh pelunasan seluruh Harga Perikatan, dendamaupun biayabiaya lain dan/atau kewajiban pembayaran lainnya(apabila ada).Juncto:Butir 6 DataData Perjanjian

Selama masa pembangunan dan/atau masa serah terima secarabertahap tersebut terjadi halhal yang berada di luar kekuasaan PihakPertama atau alasan Force Majeure;ii.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Ill KUHPerdata pada Pasal1244 dan Pasal 1245, kondisi yang dapat membenarkan salah satu pihakuntuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak yang lain adalahadanya keadaan memaksa (force majeur).

Bahwa force majeure sebagaimana diatur diatas dijelaskan pula olehProf. R. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian padaHalaman 55 yang menyatakan bahwa beban pembuktian sebagai berikut:Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikannyaitu disebabkan oleh halhal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apaapa terhadap keadaan atau peristiwayang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidakHalaman 37 dari 40 hal Put.

apabila memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalamsegenap dasar hukum sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan diatas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yangsecara semenamena dan tanpa dasar menyimpulkan adanya forcemajeur dalam diri Termohon Kasasi tanpa menyertakan fakta danalasan hukum yang relevan untuk menguatkan pertimbangantersebut, merupakan suatu pertimbangan yang menunjukkankekeliruan, ketidakcermatan, dan ketidakhatihatian Majelis HakimJudex Facti dalam mencermati maksud dari force

Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatakibat keadaan memaksa (force majeure non alam);3.

Pemindahtanganan Mesesuai ketentuan sebagdimaksud pada ayat (2(6) Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuai kesebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib memba. bea masuk yang terutaasal impor; danb. sanksi administrasi be:sesuai ketentuan peratundangan di bidang ke(7)Pasal 14A(1) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dapatdipindahtangankan kecuali dalam hal terjadi Keadaan Darurat (force majeure).(2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding .Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:Ayat (3): Pada prinsipnya jangka waktu Pengajuan Banding sebagaimana diaturdalam ayat (2) dimaksud, agar permohonan Banding mempunyai waktuyang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasanalasannya.Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh PemohonBanding karena keadaan di luar kekuasaannya (force

UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis HakimPengadilan Pajak berwenang untuk mempertimbangkan memperpanjang jangkapengajuan banding sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaiman telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, jangka waktu dimaksud tidak dipenuhioleh Pemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force

majeure)Pemohon Banding.13.

dan menyalurkan tenaga listrik dengandaya mampu 30 MW ke sistem 20 KV untuk di interkoneksikan kesistem kalselteng milik Pihak Pertama selambatlambatnyatanggal 15 Februari 2009;Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pemasanganDiesel Genset dan mengoperasikan dalam waktu dan dayamampu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, makaPihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa Denda keterlambatansesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16Surat Perjanjian ini, kecuali karena Force

Majeure;Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pemasanganDiesel Genset dan mengoperasikan dalam waktu sebagaimanadimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dan ditambah waktu 50 (limapuluh) hari kalender, maka Pihak Pertama berhak memutuskanSurat Perjanjian ini secara sepihak, kecuali karena ForceMajeure;Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian sebagaimana Ayat (3)Pasal ini, Pihak Kedua tetap dikenakan denda keterlambatan danJaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama dan PihakPertama berhak mencairkannya

Apabilaketidaksiapan menyediakan bahan bakar sesuai kebutuhanoperasi disebabkan karena Force Majeure maka Pihak Keduatidak dikenakan denda daya output dan Pihak Pertama hanyaberkewajiban membayar harga sewa sesuai kWh produksi;Dalam hal Diesel Genset sewa dalam Surat Perjanjian ini siapdan mampu menghasilkan daya 30 MW atau sesuai permintaanPihak Pertama, namun energ listrik yang dibangkitkan tidak dapatdisalurkan karena ketidaksiapan / ketidakmampuan disisi jaringanmilik Pihak Pertama maka Pihak

Apabila ketidaksiapan/ketidakmampuan disisijaringan milik Pihak Pertama penyebabnya Force Majeure makaHalaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pat.G/2020/PN BjbAyat (5)3)Pihak Pertama hanya berkewajiban membayar harga sewa sesualkwh produksi;Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasalini akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Keduadengan cara memotong langsung dari jumlah pembayaran yangakan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidakmencukupi untuk pengenaan

Bahwa di sini Pemohon Kasasi akan membahas masalah force majeure.Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 945 K/Pid/201216Sekarang kita uji dan buktikan kebenaran dari kalimat di atas, melaluibeberapa orang saksi yaitu Yulia Gusti, Frida Yoma, Geno Yoma, Vivi,Darma Putra, Ade Ilham, yang telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :a.

majeure ini,yaitu dari keterangan saksisaksi tersebut di atas, telah menunjukkankepada kita semua bahwa hubungan yang terjadi antara Terdakwadengan pelapor merupakan hubungan hutang piutang yang kemudiandiujudkan dalam bentuk investasi keperdataan, sehingga Majelis Hakimdalam perkara ini tidak berwenang untuk mengadilinya karena telahmasuk dalam wilayah hukum perdata.Majelis Hakim Agung Yang TerhormatBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalammenerapkan hukum dan menerapkan hukum

wajib menghubungkan dengan faktor alam yang terjadipada tanggal 30 September 2009, yaitu Gempa Bumi di Kota Padangberkekuatan 8,7 pada scala richter yang menghancurkan bangunantermasuk kandang ayam yang telah hampir siap sempurna dibangun didaerah Jambak Lubuk Alung yang di bangun dari uang investasibersama, akibat gempa itu, menjadi hancur berantakan.Dengan demikian apabila dihubungkan antara uraian pertama yangmerupakan perbuatan perdata dengan butir berikutnya yang merupakanbencana alam sebagai force

Mpu TantularNomor 1 A Semarang, dengan tugas/perkerjaan pada bagian StafAdministrasi, status karyawan tetap, masa kerja 18 tahun, 4 bulan.Upah/gaji serta tunjangan lain yang diterima Rp1.797.814, 60;Bahwa pada tanggal 13 Mei 2015 Tergugat telah membuat SuratKeputusan terhadap 25 orang pekerja, tentang Pemutusan HubunganKerja dengan alasan kondisi force majeur,Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut Tergugat memberitahu hanyaakan memberikan 1 (satu) kali uang pesangon, uang penghargaanHalaman 3 dari

Kereta Api Indonesia pada bagian Operator Tiket,Operator Timbangan, Cleaning Service dan lainlain;Bahwa jika alasan Tergugat karena kondisi force majeur yangmengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya membayarpesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UndangundangNomor 13 Tahun 2003, maka sesuai ketentuan harus dibuktikandengan adanya laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telahdiaudit oleh akuntan publik sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2)Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Mohon perhatian terhadap Pertimbangan terhadap Majelis HakimPengadilan Hubungan Industrial/ Pengadilan Tingkat Pertama padahalaman 33 alinea 3 berikut ini :Halaman 18 dari 29 hal.Put.Nomor 605 K/Pdt.SusPHI/2016eeveeeeeeeees force majeur biasanya merujuk pada tindakan alam (act ofGod), seperti bencana alam( banjir, gempa bumi), epidemik kerusuhan,pernyataan perang, perang dan sebagainya.

(garis bawah dan huruf tebaloleh Pemohon Kasasi )Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebutdiatas, telah menunjukkan bahwa force majeure biasanya adalahtindakan alam, dst.

Namun patut disesalkan kata biasanya ini dimaknaidibatasi secara sempit menjadi seolaholah force majeur terbatas padakondisi alam dan halhal yang disebut kan oleh Majelis Hakim dalampertimbangannya saja;Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1244 KUH Perdata dan pendapatpara ahli hukum keadaan memaksa atau force majeur merupakankeadaan diluar kendali dan kemampuan para pihak yang tidak dapatdihindari dan berada diluar kekuasaan para pihak;Untuk itu mohon perhatian terhadap ketentuan dalam Kitab UndangUndang

Putusan Nomor 580/Pdt/2019/PT DKIserah terima unit Apartemen 45Antasari kepada Para Penggugat,malahan justru menyampaikan peringatanperingatan kepada ParaPenggugat agar segera melaksanakan pembayaran, padahalpembangunan Apartemen 45Antasari telah terhenti dan serah terimatidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam Surat Pesanan.Tergugat 1 juga menyatakan bahwa pembangunan apartemen45Antasari tidak dapat dilaksanakan dengan alasan force majeure,padahal sejak awal terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukanperbuatan

Eksepsi Circumstancesa) Bahwa, berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat Poin9 halaman 16 menyatakan ketidakjelasan pembangunan Apartemen45Antasari dan ketidakjelasan serah terima unit Apartemen45Antasari yang menyebabkan Para Penggugat menyampaikanSomasi dan berujung pada Gugatan kepada Para Tergugat.b) Bahwa, penyebab utama terjadinya keterlambatanpembangunan dan serah terima unit Apartemen 45Antasarimerupakan suatu peristiwa force majeure diluar dari kehendakTergugat I, yakni adanya kebijakan

Putusan Nomor 580/Pdt/2019/PT DKIdikesampingkan atas alasan Para Tergugat berada dalam keadaanlain dari yang biasa (Force Majeure) sebagaimana yang diterangkandalam poin b diatas. Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima (niet onvantkelijke veerklard).4. Eksepsi Gugatan yang Diajukan oleh Para Penggugat Error in PersonaKarena Telah Keliru Menarik PT. Cowell Development, Tbk.

Bahwa, dalildalil dalam Posita Gugatan Para Penggugat Poin 7dan Poin 8 halaman 16 yang menyatakan Para Tergugat tidakmemberikan penjelasan yang memadai perihal force majeure yangdialaminya kepada konsumen khususnya Para Penggugat adalah tidakbenar. Dalil Para Penggugat tersebut dapat terbantahkan oleh karenaPara Tergugat telah menginformasikan dalam Newsletter Jilid 1 Periode2016 dan Newsletter Jilid 2 Periode 2017 melalui via email kepadaHalaman 67 dari 88 hal.

Putusan Nomor 580/Pdt/2019/PT DKIseluruh konsumen termasuk Para Penggugat perihal force majeure yangsedang dialaminya;5. Bahwa, dalildalil dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 9yang menyatakan Somasi Para Penggugat yang menuntut ganti kerugiankepada Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya,terhadap dalil yang demikian sudah sepantasnya untuk ditolak ataudikesampingkan ;6.

Sukhawati Loka Funeral(Penqqugat) telah melakukanwanprestasisebagaimanadiaturdalam pasal 12 tentang Force Majeur dalam Perjanjian KerjasamaNomor SPK/087/XI1/2006 tanggal 1 Desember 2006.Puts. No : 581/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. 53g.

No : 581/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. 117o.10.Bahwa tentang Eksepsi TERGUGAT II pada halaman 9 poin 2 huruf f yangmenyebutkan PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASIharuslah secara tegas ditolak dan tidak dapat diterima dengan alasanbahwa yang dimaksud dengan force majeure adalah dasar hukumperjanjian atau kontrak yang utama adalah Kitab Undang Undang HukumPerdata (KUHPdt), namun apabila dilihat secara seksama, tidak ada pasalkhusus untuk Force Majeure ini.

Pengaturan terkait Force Majeure dalamKUHPdt terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPdt. Dari pasal pasalyang mengatur tentang Force Majeure tersebut, terdapat persyaratansehingga suatu kejadian dapat dikatakan sebagai Force Majeure antaralain: Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutharuslah tidak terdugaoleh para pihak. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihakyang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut.

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kesalahan pihak debitur. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kesalahan para pihak.

Tidak ada itikad buruk dari pihak debitur .Dalam kontrak biasanya Force Majeure ini meliputi :1) Bencana Alama, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran danAngin Topan;2) Keadaan Perang;3) Huru Hara; dan/atau4) Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang keuangan atau moneterdan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaanpekerjaan.Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT Il secara sengajamelakukan perobuatan melawan hukum dengan maksud, mencabut hak hak PENGGUGAT dengan dalih mengatasnamakan adanya

Selain itu terdapat alasan force majeure yang memaksa TermohonPKPU untuk tidak dapat memenuhi pembayaran kewajibannya karenakondisi Keuangan sehingga alasan kelalaian dapat dikesampingkan olehMajelis Hakim yang terhormat.Halaman 9 dari 21 Putusan PKPU Nomor 214/Pdt.SusPKPU/2020/PN Jkt.Pstlil. TERKAIT DALIL PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHONPKPU TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN YANG TELAH JATUHWAKTU DAN DAPAT DITAGIH7.

Namun PemohonPKPU menolak sehingga Termohon PKPU tidak dapat dipersalahkan dengankelalaian, Selain itu terdapat alasan force majeure yang memaksa TermohonPKPU untuk tidak dapat memenuhi pembayaran kewajibannya karena kondisikeuangan sehingga alasan kelalaian dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakimyang terhormat.Menimbang bahwa terkait dengan Kreditur Lain yang diajukan olehPemohon dalam perkara a quo, Termohon PKPU membenarkan telah menunjukIHP Law Firm terkait penanganan di Pengadilan Tata Usaha

pasal : Pasal 18.1 tentang keadaan kahar,dimana dikatakan bahwa masingmasing pihak dibebaskan daritanggung jawab atas semua kewajiban dan keterlambatan pekerjaansebagai akibat dari keadaan kahar , namun Tergugat melakukansuspen/blokir aplikasi milik grab Penggugat dan memerintahkanPenggugat untuk tetap membayar cicilan, padahal pada saat itusampai dengan didaftarkan gugatan ini, Indonesia dan Internationaldilanda Pandemi Covid19, dimana pandemi tersebut terkualifikasisebagai keadaan kahar atau force

AdapunSurat tersebut adalah: Surat tertanggal 3 April 2020 yang diterbitkan olen PTTeknologi Pengangkutan Indonesia ditujukan kepada seluruhPengemudi Gold dan Flexi Plus, Perihal: Pernyataan Force Majeure;Pada intinya dalam surat tersebut, Tergugat menjelaskan mengenaiPasal 18 Perjanjian mengenai keadaan Kahar dan selanjutnyaTergugat membebaskan Pengemudi dari tanggung jawab atas semuakewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari kKeadaanKahar.Halaman 35 dari 64 Putusan Perdata GS Nomor

20/Padt.G.S/2021/PN Jkt.Sel Surat tertanggal 9 April 2020 yang diterbitkan oleh PTTeknologi Pengangkutan Indonesia ditujukan kepada seluruhPengemudi Gold dan Flexi Plus, Perihal: Pernyataan Force Majeure Tambahan Opsi Penundaan SewaPada intinya dalam surat tersebut, Tergugat telah mengirimkan tautandaring (link) kepada seluruh pengemudi Tergugat mengenaipenundaan biaya penyewaan kendaraan dan seluruh pengemuditetao dapat menggunakan kendaraanya.

Ketentuan Layanan Grabcar SyaratSyarat Penggunaan Untuk Pengemudi GrabCar (SyaratPenggunaan Pengemudi GrabCar) yang terakhir dirubahtanggal 19 September 2015T18 19.Fotokopi Print Out Term of Service: Transport, Deliveryand Logistic, Ketentuan Layanan: Transportasi,Pengiriman dan Logistik (Perjanjian Ketentuan LayananGrab) yang terakhir diubah tanggal 18 November 2019.T19 20.Fotokopi Surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesiaditujukan kepada seluruh Pengemudi Gold dan FlexiPlus, Perihal: Pernyataan Force

Majeure tertanggal 3April 2020T20 21,Fotokopi Surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesiaditujukan kepada seluruh Pengemudi Gold dan FlexiPlus, Perihal: Pernyataan Force Majeure TambahanOpsi Penundaan Sewa tertanggal 9 April 2020T21 22.Fotokopi Surat PT Teknologi Pengangkutan Indonesiakepada seluruh Pengemudi Yang Terdaftar DalamProgram Gold dan Flexi Plus, perihal: PemberitahuanProgram Pemulihan Covid (TERBARU) tertanggal 27 Mei2020T22 23.

Otto Hasibuan terkait force majeur(keadaan memaksa), "Wabah COVID19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagaiforce majeur.

Bahwa acuan dalam pembahasan force majeur berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata,Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapamembuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalammelaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapatdipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debiturDalam rangka perlindungan terhadapkonsumen maka beban tersebut haruslahditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)Bahwa berdasarkan unsurunsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelasdikatakan force majeur (keadaan memaksa).

berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 15, nomor 16,nomor 17 dan nomor 18 yang pada pokoknya PENGGUGATKONVENSI meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1(satu) tahun dengan alasan adanya keadaan force majeure adalah tidaktepat dan keliru.

majeure kepada Majelis Hakim PemeriksaPerkara a quo.