yang tertimbun lumpur dilokasi pekerjaan;= Terdapat lapisan tanah keras di lokasi pekerjaan;= Belum dilakukan pemindahan Pelabuhan Pelita Pantai oleh pihakBekang;Adanya lahan yang belum dilakukan pembebasan, yaitu sepanjang+ 1.770 M; Terjadi bencana alam, yaitu longsornya tanah akibat tekanan air padalokasi STA 1 + 924 s/d 1 + 963 sisi Rumbai, dan banjir pada lokasiSTA 1 + 900 s/d 2 + 300 sisi Rumbai, STA 0 + 457 s/d 0 + 554 danSTA 1 + 350 s/d 1 + 550 Sisi Kota yang termasuk dalam KeadaanMemaksa (Force

di awalKontrak;Tergugat bersama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru berupayamelakukan pembebasan tanah di lokasi di sepanjang Sungai Siak,namun jika tidak bisa pembebasan lahan tersebut maka akan kembalike rencana awal dan pemancangan simetris tidak bisa dilakukan;Strip 6 dalam gugatan Penggugat tidak benar, bahwa longsoran tanahyang terjadi pada STA 1 + 924 s/d 1 + 963 sisi Rumbai dan banjir padaSTA 1 + 900 s/d 2 + 300 sisi Rumbai, STA 0 + 554 dan STA 1 + 350 s/d1 + 550 sisi kota bukan merupakan force

majeure yang didalilkanHalaman 16 dari 38 hal.

didalam pekerjaanPenggugat memasang geotekstile dan menimbun tanah timbunan disepanjang sheet pile tanpa meminta persetujuan Tergugat, secarateknis akibat hujan yang terjadi menyebabkan air hujan yang berinfitrasike dalam tanah menyebabkan kandungan air dalam tanah meningkatsehingga tanah menjadi jenuh akibatnya berat volume tanah bertambahdan beban pada sheet pile semakin berat yang berakibat sheet piletumbang dan tanah menjadi longsor ke sungai;Untuk kejadian yang seperti ini tidak dapat dikatakan force

sudah bisamemperkirakan kejadiannya;Berdasarkan Pasal 23 Surat Perjanjian (Kontrak) tentang keadaan ForceMajeure ayat 1 dalam Nomor Kontrak 620/SPHS/BM/MULTI/BANGPPTSS/59/2012 tanggal 16 Juli 2012 adalah keadaan kahar/memaksa(force majeure) dalam kontrak tahun jamak suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnyasehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak tahun jamak menjaditidak dapat dipenuhi;Menurut hemat Tergugat ini bukanlah force majeure melainkan

DWI PRATIWIMARKUS, SH., M.Kn., C.Me yang diajukan oleh Penggugat menerangkanbahwa Force Majeur sesuai sifatnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:1. Force majeur Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yaitu dalamhalnya sama sekali tidak mungkin lagi melaksanakan perjanjiannya (misalnyabarangnya sudah hapus karena bencana alam).2.

Keadaan Memaksa yang Relatif Keadaan memaksa yang relatif adalah suatukeadaan yang menyebabkan debitur mungkin untuk melaksanakan prestasinya;Menimbang, bahwa menurut ahli tersebut, bahwa Pandemi Covid 19tidak dapat di katakan sebagai Force majoure. Bahwa pandemi COVID19tidak masuk dalam unsurunsur force majeure dimana COVID19 tidak datangsecara tibatiba, seperti halnya gempa bumi, tsunami, atau bencana alamlainnya.

SUDIRMAN SH., M.Kn., C.Me., yangdiajukan oleh Tergugat menerangkan bahwa Force Majoure dalam hukumperjanjian merupakan salah satu alasan seseorang tidak dapat dituntut untukmelaksanakan kewajiban atau prestasi yang telah diperjanjikan.

Force majoure karena seluruh syarat sesualketentuan adanya Force majoure terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para ahli yang diajukan olehPara pihak tersebut terdapat perbedaan pendapat sehingga majelis hakim akanmempertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Para Ahli yang diajukandipersidangan oleh Para pihak maka dapat disimpulkan bahwa para Ahllitersebut merujuk pendapat masingmasing didasarkan pada ketentuan pasal1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata;Menimbang,

Majeure/keadaanmemaksa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal1244 BW/KUHPerdata menyatakan bila ia tak dapat membuktikan bahwatidak dilaksanakannya perikatan itu) atau tidak tepatnya waktu dalammelaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga,haruslah dapat dibuktikan dengan adanya bukti kondisi keuangan PT.

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatantersebut disebabkan karena:1) Kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.2) Keadaan memaksa (Overmacht), force majeure;Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, wanprestasi tersebut dapatberupa:1). Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2). Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,3). Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4).

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatantersebut disebabkan karena:3) Kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.4) Keadaan memaksa (Overmacht), force majeure;Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, wanprestasi tersebut dapatberupa:1). Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2). Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,3). Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4).

Tidak dipenuhinya prestasi dalam perikatantersebut disebabkan karena:5) Kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun karena kelalaian.6) Keadaan memaksa (Overmacht), force majeure;Menimbang, bahwa menurut R. Subekti, wanprestasi tersebut dapatberupa:1). Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,2). Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,3). Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktupelaksanaannya,4).

dimaksud pada ayat (2), Direktur menerbitkan perubahanPersetujuan Impor dengan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (DigitalSignature) paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak permohonanditerima secara lengkap dan benar, selanjutnya apabila permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap dan benar, akandilakukan penolakan secara elektronik paling lama 2 (dua) hari kerjaterhitung sejak tanggal permohonan diterima;d) Pasal 13 menyatakan bahwa : apabila dalam hal terjadi keadaankahar (force

majeure) yang mengakibatkan sistem elektronik tidakberfungsi, pengajuan permohonan Persetujuan Impor sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dan pengajuan perubahanPersetujuan Impor (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal12 dapat disampaikan secara manual yang ditujukan kepada DirekturJenderal melalui Direktur, selanjutnya permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Direktur menerbitkan Persetujuan Impor dan perubahanPersetujuan Impor (SPI), paling lama 3 (tiga) hari

yang harusdiserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), maka atasketerlambatan penyerahan tersebut akan dikenakan dendaketerlambatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebesar 2/1000 uaper seribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dihitung danseluruh niiai CIF Perjanjian sebelum dikenakan Ppn dengan batasanmaksimal 5% dan akan diperhitungkan/dipungut sesuai denganketentuan yang berlaku di PT Kereta Api Indonesia (Persero), kecualiapabila keterlambatan tersebut disebabkan karena force

majeure yangdisetujui Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;7.

yang harusdiserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), maka atasketerlambatan penyerahan tersebut akan dikenakan dendaketerlambatan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sebesar 2/1000(dua perseribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dihitung dariseluruh nilai CIP Perjanjian sebelum dikenakan PPn dengan batasanmaksimal 5% dan akan diperhitungkan/dipungut sesuai denganketentuan yang berlakudi PT Kereta Api Indonesia (persero), kecualiapabila keterlambatan tersebut disebabkan karena force

majeure yangdisetujui pihak pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;Bahwa dari ketentuan tersebut dengan tegas disebutkan bahwa bila terjadiketerlambatan penyerahan barang, maka Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2/1000(dua perseribu) untuk setiap hari kalender keterlambatan dihitung dariseluruh nilai CIP Perjanjian sebelum dikenakan Ppn dengan batasanmaksimal 5%, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut kepada PemohonKasasi/Pembanding/semula

Selama masa pembangunan dan/atau masa serah terima secarabertahap tersebut terjadi halhal yang berada di luar kekuasaan PihakPertama atau alasan Force Majeure;Atas pertimbangannya sendiri Pihak Pertama menunda penyerahanSatuan Rumah Susun sampai dengan telah dipenuhinya seluruhkewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama termasuk tapi tidakterbatas pada seluruh pelunasan seluruh Harga Perikatan, dendamaupun biayabiaya lain dan/atau kewajiban pembayaran lainnya(apabila ada).Juncto:Butir 6 DataData Perjanjian

Selama masa pembangunan dan/atau masa serah terima secarabertahap tersebut terjadi halhal yang berada di luar kekuasaan PihakPertama atau alasan Force Majeure;ii.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Ill KUHPerdata pada Pasal1244 dan Pasal 1245, kondisi yang dapat membenarkan salah satu pihakuntuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak yang lain adalahadanya keadaan memaksa (force majeur).

Bahwa force majeure sebagaimana diatur diatas dijelaskan pula olehProf. R. Subekti dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian padaHalaman 55 yang menyatakan bahwa beban pembuktian sebagai berikut:Debitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikannyaitu disebabkan oleh halhal yang sama sekali tidak dapat diduga dan dimana ia tidak dapat berbuat apaapa terhadap keadaan atau peristiwayang timbul di luar dugaan tadi. Dengan perkataan lain, hal tidakHalaman 37 dari 40 hal Put.

apabila memenuhi kualifikasi yang ditentukan dalamsegenap dasar hukum sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan diatas, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yangsecara semenamena dan tanpa dasar menyimpulkan adanya forcemajeur dalam diri Termohon Kasasi tanpa menyertakan fakta danalasan hukum yang relevan untuk menguatkan pertimbangantersebut, merupakan suatu pertimbangan yang menunjukkankekeliruan, ketidakcermatan, dan ketidakhatihatian Majelis HakimJudex Facti dalam mencermati maksud dari force

Pemindahtanganan Mesesuai ketentuan sebagdimaksud pada ayat (2(6) Dalam hal Pemindahtanganan Mesin dilakukan tidak sesuai kesebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib memba. bea masuk yang terutaasal impor; danb. sanksi administrasi be:sesuai ketentuan peratundangan di bidang ke(7)Pasal 14A(1) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, tidak dapatdipindahtangankan kecuali dalam hal terjadi Keadaan Darurat (force majeure).(2) Barang dan Bahan sebagaimana dimaksud dalam

Bahwapenggugat harus mengetahui terkait dengan pandemi Covid19merupakan salah satu keadaan yang tidak terduga yang tidak dapatdiprediksi, dengan demikian keadaan tersebut diluar kehendaktergugatBahwa menurut KBBI Force Majeour dikenal dengankeadaan kahar atau keadaan memaksa, salah satunya peristiwa ForceMajeour ialah berupa bencanabencana alam, epidemic (wabahpenyakit), peperangan dan lain sebagainya.

Amanah pasal 1245 KUH Perdata yang menyatakan suatu keadaanyang memaksa atau Force Majeure oleh karenanya tergugat dalamwaktu tertentu dibenarkan untuk tidak melakukan prestasi sehinggatidak beralasan hukum ingin melakukan sita jaminanb.

Menyatakan tergugat konvensi dalam keadaan Force Majeuresehingga dalam waktu tertentu tidak dapat melaksanakan prestasisemestinya4.Menolak sita jaminan yang diajukan oleh penggugat konvensiterhadap agunan sertifikat hak milik nomor 12405/paal 5, surat ukurnomor : 05003/2008 dengan luas tanah 166m? tercatat atas namatergugat akibat suatu kondisi tertentu sebagaimana ketentuan pasal1245 KUH Perdata dan UndangUndang Dasar RI 19455.

Bahwa mengenai pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri pada tingkat pertama yang menyatakan bahwaTergugat t terbukti telah ingkar janji ( wanprestasi ) dan patut dihukummembayar, padahal Tergugat masih tetap beritikad baik untukmengangsur kewajiban meskipun belum memenuhi prestasi yang telahdibuat mengingat kondisi Tergugat sedang dalam keadaan Force Majeursehingga patutlah diberikan hakhak dan perlindungan terhadap tergugatmengingat kondisikondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukanprestasi

merupakan suatu substansiyang paling penting didalam untuk mengungkapkan fakta di Suatu persidangan,Tergugat didalam alat buktinya telah memuat tentang angsuran yang telahdibayarkan kepada Penggugat serta telan disampaikan bukti tentang adanyasuatu addendum yang memberikan keringanan kepada Tergugat meskipunangka yang telah tercantum bukan kehendak dan kesanggupan Tergugat saatini mengingat didalam pandemic Covid 19 yang terkategori sebagai suatuwabah penyakit yang berdampak kepada suatu kondisi Force

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding .Berdasarkan Penjelasan Pasal 35 ayat (3) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:Ayat (3): Pada prinsipnya jangka waktu Pengajuan Banding sebagaimana diaturdalam ayat (2) dimaksud, agar permohonan Banding mempunyai waktuyang cukup memadai untuk mempersiapkan Banding beserta alasanalasannya.Apabila ternyata jangka waktu dimaksud tidak dipenuhi oleh PemohonBanding karena keadaan di luar kekuasaannya (force

UndangUndang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya, maka Majelis HakimPengadilan Pajak berwenang untuk mempertimbangkan memperpanjang jangkapengajuan banding sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 UndangUndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaiman telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, jangka waktu dimaksud tidak dipenuhioleh Pemohon Banding karena keadaan di luar kekuasaannya (force

majeure)Pemohon Banding.13.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugatakibat keadaan memaksa (force majeure non alam);3.

Bahwa di sini Pemohon Kasasi akan membahas masalah force majeure.Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 945 K/Pid/201216Sekarang kita uji dan buktikan kebenaran dari kalimat di atas, melaluibeberapa orang saksi yaitu Yulia Gusti, Frida Yoma, Geno Yoma, Vivi,Darma Putra, Ade Ilham, yang telah memberikan keterangannya dipersidangan sebagai berikut :a.

majeure ini,yaitu dari keterangan saksisaksi tersebut di atas, telah menunjukkankepada kita semua bahwa hubungan yang terjadi antara Terdakwadengan pelapor merupakan hubungan hutang piutang yang kemudiandiujudkan dalam bentuk investasi keperdataan, sehingga Majelis Hakimdalam perkara ini tidak berwenang untuk mengadilinya karena telahmasuk dalam wilayah hukum perdata.Majelis Hakim Agung Yang TerhormatBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalammenerapkan hukum dan menerapkan hukum

wajib menghubungkan dengan faktor alam yang terjadipada tanggal 30 September 2009, yaitu Gempa Bumi di Kota Padangberkekuatan 8,7 pada scala richter yang menghancurkan bangunantermasuk kandang ayam yang telah hampir siap sempurna dibangun didaerah Jambak Lubuk Alung yang di bangun dari uang investasibersama, akibat gempa itu, menjadi hancur berantakan.Dengan demikian apabila dihubungkan antara uraian pertama yangmerupakan perbuatan perdata dengan butir berikutnya yang merupakanbencana alam sebagai force

Putusan Nomor 580/Pdt/2019/PT DKIserah terima unit Apartemen 45Antasari kepada Para Penggugat,malahan justru menyampaikan peringatanperingatan kepada ParaPenggugat agar segera melaksanakan pembayaran, padahalpembangunan Apartemen 45Antasari telah terhenti dan serah terimatidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam Surat Pesanan.Tergugat 1 juga menyatakan bahwa pembangunan apartemen45Antasari tidak dapat dilaksanakan dengan alasan force majeure,padahal sejak awal terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukanperbuatan

Eksepsi Circumstancesa) Bahwa, berdasarkan Posita Gugatan Para Penggugat Poin9 halaman 16 menyatakan ketidakjelasan pembangunan Apartemen45Antasari dan ketidakjelasan serah terima unit Apartemen45Antasari yang menyebabkan Para Penggugat menyampaikanSomasi dan berujung pada Gugatan kepada Para Tergugat.b) Bahwa, penyebab utama terjadinya keterlambatanpembangunan dan serah terima unit Apartemen 45Antasarimerupakan suatu peristiwa force majeure diluar dari kehendakTergugat I, yakni adanya kebijakan

Putusan Nomor 580/Pdt/2019/PT DKIdikesampingkan atas alasan Para Tergugat berada dalam keadaanlain dari yang biasa (Force Majeure) sebagaimana yang diterangkandalam poin b diatas. Oleh karenanya, gugatan harus dinyatakantidak dapat diterima (niet onvantkelijke veerklard).4. Eksepsi Gugatan yang Diajukan oleh Para Penggugat Error in PersonaKarena Telah Keliru Menarik PT. Cowell Development, Tbk.

Bahwa, dalildalil dalam Posita Gugatan Para Penggugat Poin 7dan Poin 8 halaman 16 yang menyatakan Para Tergugat tidakmemberikan penjelasan yang memadai perihal force majeure yangdialaminya kepada konsumen khususnya Para Penggugat adalah tidakbenar. Dalil Para Penggugat tersebut dapat terbantahkan oleh karenaPara Tergugat telah menginformasikan dalam Newsletter Jilid 1 Periode2016 dan Newsletter Jilid 2 Periode 2017 melalui via email kepadaHalaman 67 dari 88 hal.

Putusan Nomor 580/Pdt/2019/PT DKIseluruh konsumen termasuk Para Penggugat perihal force majeure yangsedang dialaminya;5. Bahwa, dalildalil dalam Posita Gugatan Para Penggugat pada Poin 9yang menyatakan Somasi Para Penggugat yang menuntut ganti kerugiankepada Tergugat adalah tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya,terhadap dalil yang demikian sudah sepantasnya untuk ditolak ataudikesampingkan ;6.

Otto Hasibuan terkait force majeur(keadaan memaksa), "Wabah COVID19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagaiforce majeur.

Bahwa acuan dalam pembahasan force majeur berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata,Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapamembuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalammelaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapatdipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya.

Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debiturDalam rangka perlindungan terhadapkonsumen maka beban tersebut haruslahditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)Bahwa berdasarkan unsurunsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelasdikatakan force majeur (keadaan memaksa).

berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor8472018103000375 bertanggal 20 Oktober 2018 ;Bahwa dalil Gugatan PENGGUGAT KONVENSI nomor 15, nomor 16,nomor 17 dan nomor 18 yang pada pokoknya PENGGUGATKONVENSI meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1(satu) tahun dengan alasan adanya keadaan force majeure adalah tidaktepat dan keliru.

majeure kepada Majelis Hakim PemeriksaPerkara a quo.

dan menyalurkan tenaga listrik dengandaya mampu 30 MW ke sistem 20 KV untuk di interkoneksikan kesistem kalselteng milik Pihak Pertama selambatlambatnyatanggal 15 Februari 2009;Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pemasanganDiesel Genset dan mengoperasikan dalam waktu dan dayamampu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, makaPihak Kedua akan dikenakan sanksi berupa Denda keterlambatansesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16Surat Perjanjian ini, kecuali karena Force

Majeure;Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pemasanganDiesel Genset dan mengoperasikan dalam waktu sebagaimanadimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dan ditambah waktu 50 (limapuluh) hari kalender, maka Pihak Pertama berhak memutuskanSurat Perjanjian ini secara sepihak, kecuali karena ForceMajeure;Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian sebagaimana Ayat (3)Pasal ini, Pihak Kedua tetap dikenakan denda keterlambatan danJaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama dan PihakPertama berhak mencairkannya

Apabilaketidaksiapan menyediakan bahan bakar sesuai kebutuhanoperasi disebabkan karena Force Majeure maka Pihak Keduatidak dikenakan denda daya output dan Pihak Pertama hanyaberkewajiban membayar harga sewa sesuai kWh produksi;Dalam hal Diesel Genset sewa dalam Surat Perjanjian ini siapdan mampu menghasilkan daya 30 MW atau sesuai permintaanPihak Pertama, namun energ listrik yang dibangkitkan tidak dapatdisalurkan karena ketidaksiapan / ketidakmampuan disisi jaringanmilik Pihak Pertama maka Pihak

Apabila ketidaksiapan/ketidakmampuan disisijaringan milik Pihak Pertama penyebabnya Force Majeure makaHalaman 7 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pat.G/2020/PN BjbAyat (5)3)Pihak Pertama hanya berkewajiban membayar harga sewa sesualkwh produksi;Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasalini akan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Keduadengan cara memotong langsung dari jumlah pembayaran yangakan dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tidakmencukupi untuk pengenaan

Padahal dalam SPPP aquopada pasal 8 ayat (2) disebutkan "Waktu penyelesaian tersebutdalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tidak dapat diubah PIHAKKEDUA, kecuali adanya keadaan memaksaforce Majeure yang telahdisetujui oleh PIHAK PERTAMA seperti diatur dalam pasal 10peranjian ini atau penambahan pekerjaan sesuai dengan pasal 17perjanjian ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu olehkedua belah pihak seperti diatur dalam pasal 26 ayat (3) perjanjianint, sedangkan perubahan jangka waktu pelaksanaan

pekerjaanbukan karena Force majeure yang disyaratkan dalam SPPP aquopada pasal 8 ayat (2), untuk jelasnya , isi dari SPPP aquo pada pasal10 ayat (1), yang dimaksud dengan keadaan force majeure dalamperanjian ini adalah peristiwa peristiwa memaksa yang secaralangsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini dan terjadi di luarkekuasaan dan kemampuan PIHAK KEDUA untuk mengatasinya dandisetujui oleh PIHAK PERTAMA yaitu bencana alam, huruhara,blokade perang suatu Negara dan lain lain , dibuktikan olehhal19

menyelesaikanpermasalahan ini yang akan Tergugat uraikan lebih lanjut padarekonvensi Tergugat;16.Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil dalil posita angka 21,22dan 23 antara Penggugat dan Tergugat, terikat pada SPPPberdasarkan azas pacta sunt servanda (aggrements must be kept)adalah asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukanhal 21 Put Nomor 746/PDT/2018/PT.DKIperjanjian, pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwaevery treaty in force

sangkalanTergugat tersebut tidak berlandaskan hukum dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa syarat selanjutnya yang harus dipenuhi untukdapat menyatakan seorang debitur telan melakukan pebuatan Wanprestasiadalah harus ada kesalahan baik disengaja atau karena kelalaian pada diridebitur (Syarat materil), namun demikian sebelum Hakim menilai ada atautidaknya unsur kesalahan tersebut pada diri debitur, terlebin dahulu harusdiperhatikan apakah ada alasanalasan yang dapat dibenarkan oleh hukumseperti adanya alasan force

majeure (keadaan memaksa) dalam diri debitursehingga tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, olehkarenanya Hakim perlu mempertimbangkan mengenai halhal apa yangmenjadi penyebab tidak dipenuhinya prestasi oleh Tergugat;Menimbang, bahwa didalam hukum disebutkan bahwa seseorangdebitur tidak dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasiapabila sebab tidak terpenuhinya prestasi bukan dikarenakan oleh adanyakelalaian atau kesengajaan, tetapi dikarenakan seorang debitur beradaHalaman

30 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN Bbudalam keadaan force majeure (keadaan memaksa), dimana keadaan forcemajeure didalam buku hukum dapat ditafsirkan yaitu adanya keadaankeadaan tertentu atau keadaankeadaan memaksa yang tidak bisadihindarkan yang disebabkan bukan karena faktor kelalaian ataukesengajaannya tetapi keadaan tersebut terjadi karena faktor di luarkehendak dan kemampuan si debitur, misalnya bencana yang disebabkanoleh keadaan alam seperti gempa bumi, banjir, kKebakaran dan sebagainyadimana

selaindaripada itu kondisi saat ini akibat Pandemi Virus Covid 19 juga berdampakpada kemampuan Tergugat untuk membayar angsuran dimaksud kepadaPenggugat, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi yangdihadirkan Tergugat yaitu Saksi Nur Kholis dan Saksi Sadeli Saputra (keduasaksi di Sumpah);Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa keadaan sebagaimanadisampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya pada angka 2 dan didukungoleh keterangan saksi Nur Kholis dan Saksi Sadeli Saputra tidak masukdalam kategori force

majeure (keadaan memaksa) seperti telah diuraikansebelumnya.

Sukhawati Loka Funeral(Penqqugat) telah melakukanwanprestasisebagaimanadiaturdalam pasal 12 tentang Force Majeur dalam Perjanjian KerjasamaNomor SPK/087/XI1/2006 tanggal 1 Desember 2006.Puts. No : 581/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. 53g.

No : 581/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST. 117o.10.Bahwa tentang Eksepsi TERGUGAT II pada halaman 9 poin 2 huruf f yangmenyebutkan PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASIharuslah secara tegas ditolak dan tidak dapat diterima dengan alasanbahwa yang dimaksud dengan force majeure adalah dasar hukumperjanjian atau kontrak yang utama adalah Kitab Undang Undang HukumPerdata (KUHPdt), namun apabila dilihat secara seksama, tidak ada pasalkhusus untuk Force Majeure ini.

Pengaturan terkait Force Majeure dalamKUHPdt terdapat dalam Pasal 1244 dan 1245 KUHPdt. Dari pasal pasalyang mengatur tentang Force Majeure tersebut, terdapat persyaratansehingga suatu kejadian dapat dikatakan sebagai Force Majeure antaralain: Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutharuslah tidak terdugaoleh para pihak. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihakyang harus melaksanakan prestasi (pihak debitur) tersebut.

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kesalahan pihak debitur. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya Force Majeure tersebutdiluar kesalahan para pihak.

Tidak ada itikad buruk dari pihak debitur .Dalam kontrak biasanya Force Majeure ini meliputi :1) Bencana Alama, seperti : Banjir, Gempa Bumi, Kebakaran danAngin Topan;2) Keadaan Perang;3) Huru Hara; dan/atau4) Kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang keuangan atau moneterdan ekonomi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaanpekerjaan.Bahwa berdasarkan uraian diatas TERGUGAT Il secara sengajamelakukan perobuatan melawan hukum dengan maksud, mencabut hak hak PENGGUGAT dengan dalih mengatasnamakan adanya

5.180.497.977,61Fasilitas Installment LoanPokok/ Outstanding : Rp. 799.999.996,00 Bunga /Rp. 33.483.333,07Denda :Rpo. 1.296.634,55 +Sub total Rp. 834.779.963,62 Dan sub 23 gugatan Para Penggugat mendalilkan :Bahwa Penggugat dan Penggugat II dalam hal ini bukannya tidakmengakui adanya pinjaman kredit yang difasilitasi oleh pihak Tergugat akan tetapi dikarenakan bungabungan dan lain lainnya serta saat ini diNegara Republik Indonesia tercinta ini sedang mengalami guncanganyang dapat pula dinyatakan sebagai force

perekonomian Negara, maka dari pada itu Penggugat danPenggugat II telah pula memohon kepada pihak Tergugat untukmemberikan keringankeringan terhadap bungabunga serataperhitunganperhitungan lainnya yang terhitung tersebut diatas yangdijatuhjan sebagai kewajiban Penggugat dan Penggugat II dalammenyelesaikan kewajiban sebagai debitor.Dalil Para Penggugat yang menganggap keadaan perekonomian di NegaraRepublik Indonesia dalam keadaan terguncang dan dapat dikategorikankeadaan darurat di bidang ekonomi (force

major) adalah dalil yang tidakberdasar dan sepihak, sebab yang berkompeten menyatakan Negara dalamkeaadan terguncang/force major adalah pemerintah selaku penguasa.Berdasarkan buku yang berjudul penjelasan hukum tentang keaadaanmemaksa (syaratsyarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaanmemaksa/force majeure) penulis Rahmat S.S.Soemadipradja pada halaman 4disebutkan:Keadaan memaksa dalam KUHPerdataKonsep keadaan memaksa,overmacht, atau force majeure dalam KitabUndangUndang Hukum Perdata ditemukan

diakui sendiri olehsaksi ahli ini pada saat memberikan keteranganketerangan di persidangan.Dan pondasi, slop dan tiangtiang rumah tidak ada yang patah, hanya adanyaretakan di dinding itu juga karena iklim di Tanjungpinang sangat panas sekalidan sifatnya retakan tersebut bukanlah yang bersifat non struktural;Bahwa kalau melihat kondisi alam sebagaimana yang disampaikan oleh saksiahli, maka itu bukan merupakan kesengajaan akan tetapi keadaan alamnyayang siapapun tidak bisa menebaknya (keadaan memaksa/force

majeure);Bahwa oleh karena itu rumah yang dibangun oleh Pemohon Kasasi adalahrumah yang layak huni;Bahwa saksi ini juga mengakui tidak melihat pondasi slop dan tiang tiangyang patah hanya pada dasarnya perkiraan belaka dan kalau tanahtimbunan itu bergerak jelas keramik akan rusak, namun kenyataan dilapangan posisi keramik masih bagus dan tidak ada tanah yang bergerakyang mengakibatkan keramiknya rusak itu diakui oleh saksi ahli sendiri padaHalaman 7 dari 9 hal.

Selain itu terdapat alasan force majeure yang memaksa TermohonPKPU untuk tidak dapat memenuhi pembayaran kewajibannya karenakondisi Keuangan sehingga alasan kelalaian dapat dikesampingkan olehMajelis Hakim yang terhormat.Halaman 9 dari 21 Putusan PKPU Nomor 214/Pdt.SusPKPU/2020/PN Jkt.Pstlil. TERKAIT DALIL PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHONPKPU TIDAK DAPAT MEMENUHI KEWAJIBAN YANG TELAH JATUHWAKTU DAN DAPAT DITAGIH7.

Namun PemohonPKPU menolak sehingga Termohon PKPU tidak dapat dipersalahkan dengankelalaian, Selain itu terdapat alasan force majeure yang memaksa TermohonPKPU untuk tidak dapat memenuhi pembayaran kewajibannya karena kondisikeuangan sehingga alasan kelalaian dapat dikesampingkan oleh Majelis Hakimyang terhormat.Menimbang bahwa terkait dengan Kreditur Lain yang diajukan olehPemohon dalam perkara a quo, Termohon PKPU membenarkan telah menunjukIHP Law Firm terkait penanganan di Pengadilan Tata Usaha