Ditemukan 460 data
528 — 245
.: 005 of 2011 tertanggal 23September 2012 jo No. 13/PDT/ARBINT/2013/PN.JKT.PST tertanggal 2April 2014 yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase tidakbertentangan dengan ketertiban umum sehingga dapat dilaksan akan diIndonesia (bukti T.41);Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan disangkal olehTerlawan, maka Terlawan berkewajiban untuk membuktikan dalil sangkalannyatersebut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan dalilsangkalan Terlawan, terlebin dahulu akan mempertimbangkan mengenaikeberatan
254 — 63
akan dengan sukarela melaksanakan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak bisa bisa dieksekuksi secara riil,oleh karena itu perlu ditetapbkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari untuk setiap keterlambatan Tergugatmelaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Bahwa gugatan ini didasarkan atas buktibukti yang otentik, oleh karenaitu tepatdan beralasan hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksan
130 — 31
NANASUMPENA selaku PPTK;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada nota dinas dari PPTK Sar.NANA SUMPENA untuk pengajuan SPJ kegiatan bimtek yang dilaksan akandi Graha Transportasi / Wisma Kementerian Perhubungan di Cisarua Bogor tersebut;Bahwa prosedur dari pencairan anggaran untuk suatu kegiatan di setwanDPRD Kab.
BdgTransportasi / Wisma Kementerian Perhubungan di Cisarua Bogortersebut;Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimanakah proses pencairananggaran untuk kegiatan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) yang dilaksan akan diGraha Transportasi /wisma kementrian Perhubungan di Cisarua Bogortersebut karena Terdakwa mengetahuinya setelah anggaran tersebutdicairkan oleh Sdr.
431 — 259
perundangundangan yang berlaku; Ahli berpendapat bahwa perolehan suatu kewenangan dapatdari 3suber dalam UndangUndang Administrasi, yaitu atribusi, delegasi dan mandate;Ahli berpendapat bahwa untuk Gubernur Akpol kewenangan bersifat penuh melalui pelimpahan kewenangan delegasi; Halaman 79 dari 121 hal Putusan Nomor: 103/G/2018/PTUNSMGAhli berpendapat bahwa mengenai prosedur harus dilihat dari peraturan internalnya, jika dalam peraturan tertulis ada kewajiban untukmemberitahukan tertulis maka harus dilaksan
Ade Putra R, SH.
Terdakwa:
MANSURDIN Bin ZAINUDIN
113 — 25
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangpengadaan barang/jasa pemerintah1) Pasal 89 ayat 4 yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaanyang telah terpasang.2) Pasal 95 ayat 4 yang menyatakan bahwa Panitia / PejabatPenerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaansetelah seluruh hasil pekerjaan dilaksan akan sesuai denganketentuan Kontrak.c.
510 — 549
Wahdi Sucipto.Bahwa benar para Terdakwa mengetahul yangberhak memutuskan kelulusan Peserta dalamSeleksi Penerimaan Cata PK TNI AD GelombangIl TA 2018 Sub Panda Korem 101/Ant adalahKatim Rik Uji berdasarkan hasil Uji terhadappeserta, kemudian dilaksan akan Garjasselanjutnya dilaksanakan Sidang Paradesedangkan yang berhak memutuskan kelulusanSidang Parade Peserta Seleksi Cata PK TNI ADGelombang II TA 2018 Sub Panda Korem 101/Antadalah Katua Sidang Parade, Katim Uji danUndangan Sidang Parade yangmempertimbangkan
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
944 — 95
Sehingga permohonan/permintaanpenggugat untuk membatalkan lelang merupakan permohonan/permintaan yang tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;24.Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman18 huruf C yang pada pokoknya menyatakan bahwa lelang dilaksan akanbertentangan dengan hukum dan UndangUndang karena penentuannilai limit dilakukan secara sepihak dan terlalu rendah;25.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk
85 — 40
meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) ternadap hartabenda milik TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGATIV baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak;Bahwa oleh karena gugatan perkara aquo didasarkan pada buktibuktiotentik serta bersesuaian dengan ketentuan SEMA RI No. 3 Tahun 2000,maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan danmemeriksa perkara aquo dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIRberkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksan
137 — 170
didaftarkansampai dengan lunas dibayar ;6 Menghukum Tergugat IJ untuk membayar gantirugi kepada Penggugat II danPenggugat I berupa kerugian materiil sebesar Rp. 10.000.000, (sepuluh jutarupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyarrupiah) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusanPengadilan diucapkan ;Z Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yangtimbul karena perkara ini ;8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksan
90 — 13
Bahwa pertanggung jawaban kegiatan tersebut ada yang tidak dilaksanakanyaitu tanggal 8 Juni 2010 sedangkan pada tanggal 23 Juni 2010 dilaksan akanmenggunakan dana APBD sedangkan tanggal 22 dan 23 November 2010dilaksanakan namun menggunakan dana YABN, tetapi dana APBD jugadicairkan. Bahwadokumen/berkas SPJ untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh LAKHARBNK Kab. Balangan tanggal 8 dan 23 Juni serta tanggal 22 dan 23 NovemberTahun 2010 hilang.
139 — 121
Ketua/Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo padaPengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk meletakkan sita marital atasharta bersama milik Penggugat dan Tergugat baik barang bergerakmaupun barang tidak bergerak sebagaimana terurai dalam Posita 14 danPosita 15 gugatan a quo sebelum pokok perkara ini diperiksa;Bahwa gugatan a quo diajukan dengan buktibukti yang cukup, makaPenggugatmemohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksan akanterlebih dahulu (uitvoerbaar bijj vorraad), walaupun Tergugat melakukanupaya
263 — 125
Jailolo denganmenggunakan cek yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas dan Bendahara;Bahwa kegiatan Pendidikan dan Latihan Paskibraka tersebut dilaksan akanselama 1 (satu) Bulan yaitu dimulai sejak tanggal 18 Juli 2017 sampaidengan tanggal 19 Agustus 2017 bertempat di Lapangan Sasadu LamoDesa Acango Kec. Jailolo Kab.
79 — 32
sebagaimana kontrak yaitu barangconsumable (bukan barang utama)Bahwa benar ketika saksi melakukan pengawasan alas pekerjaan jasa LTE GT 2.1 dan GT 2.2saksi tidak tahu apakah ada barang consumable yang diganti atau tidak dan yang mengetahuiadalah Sdr DodiBahwa benar LT E dilaksanakan oleh pihak kedua menyampaikan persentasi perencanaan, jad walpekerjaan, pembongkaran, pengukuran standard manual book, pemasangan part, pase pengujianselanjutnya pase comisioningh setelah itu start unit siap operasi dilaksan
1.Etty Widjaja
2.Damiri H. Sajim
3.Jaya
4.Anyo
5.Erna
Tergugat:
1.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
2.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
Intervensi:
PT. PROLINE FINANCE INDONESIA.
353 — 197
AsasAudi Et Alteram Partem telah dilaksan akan. Hal ini berbeda denganHalaman 90 dari 154 halaman, Putusan Nomor : 222/G/2020/PTUNJKT.tindakan Kakantah Jakbar pada saat membuat Surat Kakantah Jakbar 26Mei 2020, di mana Kakantah Jakbar pada waktu itu sama sekali tidakmendengarkan atau meminta keterangan dari Tergugat II Intervensi danhanya mengakomodir keterangan sepihak dari Para Penggugat.f.
97 — 22
AgustinusSinaga, MM) menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor177/ADM/TMC/XI1/201 2;Menimbang, bahwa pemeriksaan pekerjaan pembangunan kios mini hasilpemasaran Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bandar Lampung dilaksan akansecara visual oleh TIM PHO sehingga tidak ditemukannya kekurangan volumepekerjaan dimana sebelumnya menurut keterangan Saksi Raden Ery bahwa jikaTIM PHO tidak diberi uang maka berkasberkas untuk serah terima pekerjaantidak akan ditandatangani dan dana kegiatan 60
A. THIRTA MASSAGUNI, SH
Terdakwa:
MILWAN ALIAS DERY BIN H.MUCHSIN.
179 — 43
Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama diterbitkan.Menimbang, Bahwa terdapat sejumlah dana yang diberikan kepadapihak pihak lain sebelum pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksan akanseperti kepada HENDRI LESMANA, AMd., Gizi, M.
135 — 27
maka Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan' Rlmengalokasikan anggaran untuk pengadaan dan pemasangan alat bantuNavigasi Udara (DVOR/DME) didalamnya termasuk dengan pembangunangedungnya melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Tahun Anggaran2010, dan dengan adanya Alokasi Anggaran yang ada pada DIPA ABT T.A2010 pada Bandara Syukuran Aminudin Amir, maka dimulailah dilakukanproses pengadaan barang dan jasa dimana salah satunya adalahpembangunan gedung DVOR/DME (Alat Navigasi) yang selesai dilaksan
116 — 151
Bahwa tanggal 09 sampai dengan tanggal 13 Januari 2012 dilaksan;rapat pembahasan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012Tim Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis dengan Tim TAPD KaburBengkalis dimana Tim Banggar DPRD Kabupaten Bengkalis dipimpinSaksi Jamal Abdillah selaku Ketua DPRD sekaligus Ketua BanggarHidayat Tagor Wakil Ketua DPRD dan selaku Wakil Ketua Banggar danTAPD yang dipimpin oleh Asmaran Hasan (Alm) selaku Sekretaris Dadan selaku Ketua TAPD, Jondi Indra Bustian Kepala Bappeda selaku
942 — 1571
.* Pada Bulan Juli sampai bulan Januari 2015 telah dilaksan akanpencairan untuk pembayaran remunerasi dan insentifmanajerial bulan Maret desember 2014 namun ataspencairan tersebut belum ada regulasi (SK.
344 — 365
Terdakwa, Bendahara Desa.Bahwa saksi tidak pernah melihat AD/ART karang taruna Desa dan juga subunitkarang taruna tidak memiliki AD/ART;Bahwa kegiatan di sub unit karang taruna dilakukan sebulan sekali tetapisering juga tidak ada kegiatan, Baru ada kegiatan kalau saat mau acaraagustusan;bahwa setelah mengikuti pelatihan administrasi kKeuangan saksi menjadilebih memahami aplikasi keuangannya;bahwa setahu saksi dana kegiatan cair sebelum kegiatan berjalan;Bahwa SPJ itu dibuat sesudah kegiatan selesai dilaksan