Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta penita pekita perita petisa petiga petika pevita
Penelusuran terkait : Ultra petita; hak hadhanah; ex officio Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 07-11-2017 — Putus : 26-01-2018 — Upload : 26-01-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 697/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 26 Januari 2018 — PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk >< DEDI ROVIANTO CS
114 — 78
  • Penggugat/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan olehundangundang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingtertanggal 9 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim putusan a quo pada Pengadilan Negeri Jakarta Timurtelah melanggar asas pokok dalam hukum acara perdata yaitu hakimbersifat pasif dan memberikan putusan yang bersifat ultra petita
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 06-05-2020 — Putus : 25-08-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 357/Pdt.Sus-Arbt/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 25 Agustus 2020 — DJONG EFFENDI, LAWAN 1.PT. NH Korindo Sekuritas Indonesia dh. PT. Woori Korindo Securities Indonesia, 2.Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, DAN 1.Indra Safitri, S.H., M.M., CRMP., QIA. 2.Hamud M. Balfas, S.H., LL.M., 3.Erry Firmansyah, S.E
468 — 725
  • berperkara, misalnya komposisi majelis terdiri dari3 arbiter, maka 1 arbiter dipilin oleh salah satu pihak, misalnya oleh pihakA, dan 1 arbiter lagi oleh pihak B, adapun arbiter yang ke3 dipilih olehkedua belah pihak, yaitu pihak A dan B;Bahwa dalam pemeriksaan mendengarkan saksisaksi atau buktidimungkinkan kaukus untuk mendengarkan apa yang diingnkan olehpihak, namun kemudian harus diberitahukan kepada pihak lain agarputusan yang dijatuhkan nantinya menjadi adil sesuai dengan petitumdan tidak ultra petita
Pengadilan PTA BANDUNG Perdata Agama
Register : 27-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PTA BANDUNG Nomor 292/Pdt.G/2021/PTA.Bdg
Tanggal 7 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
131 — 89
  • Dan dalam hal ini Majelis HakimTingkat Banding mengambil alih pendapat Yahya Harahap dalam bukuHukum Acara Perdata halaman 801 yang diambil alih menjadi pendapatMajelis Hakim Tingkat Banding sendiri bahwa hakim yang mengabulkantuntutan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampauiwewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangnya.Apabila putusan mengandung ultra petita, maka putusan tersebut harusdinyatakan cacat meskipun hal itu dilakukan hakim dengan it tetanggad
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — HARTOYO, SH., M.H., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
35 — 12
  • gugatan Penggugat pada poin33 sampai dengan poin37 perlu Tergugat Itanggapi bahwa permintaan Penggugat yang pada intinya meminta ditetapkannyaPenggugat sebagai pemilik atas tanah seluas 13.530 M2 dan 22.320 M2 juga tanah yangterkena pembebasan jalan Tol serta meminta pembatalan Surat keputusan Gubernuradalah melebihi kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dan padaakhirnya Majelis Hakim akan terjebak pada putusan yang melebihikewenangannya sebagai Hakim Pengadilan Negeri (Ultra Petita
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 19-07-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 26-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Januari 2022 — Penggugat:
1.LILIK SUJATI
2.VITA LUKITAWATI
3.VIVIEN NOVIANDARI
4.DEDDY PRASETIJO APRILIAWAN
5.IVAN NUGROHO PERMONO
6.DWI NOER HIDAYATI
7.TRI WAHYUNI
Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA II
Intervensi:
1.SUHARTIK, DRH.
2.EKO SRI HARYANI
3.AGUS SUSANTO, S.H.
4.SRI NINUK WIDAYATI, IR
5.AGUT WITONO
227 — 211
  • Bahwa andai benar Para Penggugat memiliki hubungan hukum dankepentingan terhadap tanah a quo hanya sebatas luas: 863 M2, sementarapetitum gugatan penggugat, Penggugat mohon pada Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara untuk menyatakan batal dan tidaksah Sertipikat Hak Milik Nomor 4048/Kelurahan Mojo seluas: 930 M2 (Melebihikepentingan atas tanah a quo) gugatan Ultra Petita;Menimbang bahwa dalam dalil jawaban
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 25-06-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 14-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 279/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Amina Lumban Gaol Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : Sampe Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat III : Liber Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : Tumpak Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : Sidon Amori Sinaga Diwakili Oleh : Luga Pardamean P Manalu, SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : Lamria RL boru Silaban Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : Lammer Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : Lamhot Kristin Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : Manogi Lusius Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : Lukisjon Lumban Gaol Diwakili Oleh : Posma Otto Manalu,SH
Terbanding/Pembanding/Penggugat V
87 — 27
  • Pembatalantersebut dibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
    Dalam hal ini Parapembanding/ Para Tergugat dan Turut Tergugat menegaskan bahwaputusan Judex Factie pengadilan Negeri Tarutung a quo adalah ultra petita,karena hal tersebut tidak pernah diminta oleh Para Terbanding/ Para Tergugatdalam petitum gugatannya;32.Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan NegeriTarutung kurang lengkap seperti yang terdapat dalampertimbangannya (vide halaman 79 alinea ke4 dalam pokok perkara) dariPutusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor: 66/Pdt.G/2019/PN.
    Pembatalan tersebutdibenarkan oleh hukum dan tidak dikualifisir sebagai ultra petita.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata Tanah
Register : 08-05-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 17/Pdt.G/2018/PN Kfm
Tanggal 8 Mei 2019 — CAROLINA W MOKALU, selanjutnya disebut Penggugat I; FELIX MEKO, selanjutnya disebut Penggugat II; WILHELMUS JAKOBUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat III; MARIA MAGDALENA E.YANE MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IV; JOPITER NICOLAUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat V; ZAKARIAS MAXIMUS MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VI; MARIA LILYANA MEKO, selanjutnya disebut Penggugat VII; HENDRICUS KILON OBA MEKO, SE., selanjutnya disebut Penggugat VIII; WILFRIDA M.B. MEKO, selanjutnya disebut Penggugat IX; WILFRIDUS YOSEPH JUAN MEKO, selanjutnya disebut Penggugat X; JOAO MECO, sebagai Kuasa Hukum Para Penggugat; BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; HARDIAN SUHARYONO, S.H., NOVANTORO C. PRABOWO, S.H., MEMED RAHMAD SUGAMA, S.H., PUGUH RADITYA ADITAMA, S.H., MARIO SAMUDERA SIAHAAN, S.H sebagai Kuasa Hukum Tergugat I PT. BANK NUSA TENGGARA TIMUR CABANG KEFAMENANU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN BPN KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;
162 — 37
  • Terhadap positatersebut, namun tidak dituangkan dalam petitum sebagai tuntutan hak, makauntuk itu Majelis Hakim guna menghindari mengabulkan dari halhal yang tidakdituntut sebagai ultra petita (vide. Pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg.), tidak akanmempertimbangkan lebih lanjut atas halhal tersebutMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuksebagian, maka untuk itu dinyatakan untuk menolak gugatan Penggugat untukselain dan selebihnya (Vide.
Pengadilan PN MEDAN
Register : 27-04-2015 — Putus : 23-12-2015 — Upload : 05-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 212/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2015 —
49 — 39
  • MahmudParinduri yang diketahui oleh Penggugat, maka secara hukum gugatan a quoLS16termasuk sebagai gugatan kurang pihak, sehingga berdasar secara hukumuntuk menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;E GUGATAN A QUO SEHARUSNYA GUGATAN WANPRESTASI BUKANGUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM1Bahwa, dalam posita dan petita gugatan secara tegas mendalilkan agarTergugat I dan Tergugat II melakukan sesuatu (doen) yaitu berupa keharusanmenjual objek perkara kepada Penggugat yang ternyata tidak
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-02-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 16/Pdt.G.Plw/2013/PN.Pwk.
Tanggal 20 Februari 2014 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Kehutanan Republik Indonesia LAWAN 1. Amah Binti Emad dkk. 2. Perum Perhutani cq Kepala Kantor Perhutani Kabupaten Purwakarta 3. P.T. P.L.N. P.J.B. II Sektor Cirata Cq Kepala Proyek Induk PLTA Cirata 4. B.P.N. Jabar cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta
92 — 24
  • Pwk.Putusan PN Purwakarta No. 39/Pdt.G/1998/ PN.Pwk tanggal 29Juli 1999 yang berkualifikasi hukum ultra petita tersebut adalahtidak benar, cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum.8. Bahwa berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Turut Terlawan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukumgugatan perlawanan Pelawan terhadap putusan peninjauan kembaliNomor 737 PK/Pdt/2010 tanggal 1 Agustus 2012 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26PPh26
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
270 — 225 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berlaku efektif pada 1 Januari 1993;Menurut Terbanding;Bahwa Tax Treaty dengan Malaysia yang digunakan Pemohon Banding sebagaiacuan untuk menghitung PPh Pasal 26 ayat (4) ("PBDR") baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993, sedangkan renewal PSC kontrak PemohonBanding ditandatangani pada tahun 1991 dan berlaku hingga tahun 2018;Menurut Pemohon Banding;Bahwa ini merupakan penambahan argumen oleh Terbanding yang sebelumnyapada saat keberatan tidak pernah disengketakan oleh Pemohon (Ultra Petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-01-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 11 Januari 2017 — ALVEN STONY bin H. TUBRI
117 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menghitung sendiri kerugiannegara dalam hal ini dana entertain padahal secara terang benderangberdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Propinsi Jambi tidak adamenemukan penggunaan dana entertainment yang digunakan olehPemohon PK (Vide: Bukti Laporan Pemeriksaan BPKP), jelaslahmembuktikan Judex Facti telah berperan sebagai Penuntut Umumsekaligus sebagai auditor yang jelasjelas merupakan domein badannegara yakni Kejaksaan, BPKP maupun BPK dan ini telah melampauikewenangannya dalam mengadili (Ultra Petita
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Wanprestasi
Putus : 10-07-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 159/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 10 Juli 2018 — 1.DWI NURANI, 2.JUPRI, 3.MUHAMIN, 4.ANWAR SODIQ, 5.TRI SUTARTO, 6.NGATINI, 7.SUMILAH, 8.JIYEM, 9.SAFARI, 10.SLAMET, 11.AGUS PRIYANTO, 12.RUFI'AH, 13.SUWAJI, 14.SUMEDI, 15.KASMINI, 16.RIYANTI, 17.NURCOLIS, 18.TUMIDI, 19.MULYANAH, 20.RIRIH BARIYAH, 21.SUKARJI, 22.SUPRYADI, 23.NGADRI, 24.SUKIRMAN, 25.SURATIN, 26.NARSIH, 27.MUTIAH, 28.SAHDIYAH, 29.MOHAMMAD ROCHIMIN, 30.SUMARI, 31.KAMSANI, 32.RUKMIATI, 33.ELSA SRI LESTARI, 34.SUGIWATI, 35.MUHTAR, 36.SRI MEGAWATI, 37.KASROMAN, 38.NGATEMI, 39.SITI SOLIKHATI, 40.JUMMAT, 41.SUTARMAN, 42.NASROH, 43.SARWATI, 44.KRISTINA, 45.JUMIYATI, 46.TASMIANTO, 47.MARIJEM, 48.FUAT ASHAR, 49.SITI KHUSWATUN KHASANAH, 50.WAGINI, 51.AKROMI EKO SAPUTRO, 52.MUTMAINNAH, 53.RUSMIATI, 54.SUWARTO, 55.KAMUNO, 56.SUPATMI, 57.SLAMAT SUBEKAM, 58.SUPADI, 59.SULIM, 60.TUGIYONO, 61.SUMARSIH, 62. SUSSANTO, 63.SUWARNI, 64.DARMI, 65.LIPRIYANTO, 66.DARMI, 67.MINAH, 68.NUR HALIMAH, 69.OCIN, 70.SARINTEN, 71.SRIATUN, 72.SUBARI, 73.SUMIATI, 74.SUKURTI, 75.SUPRIYANI, 76.SUYATNO, 77.WARTIYEM, 78.ACENG, 79.79. DADANG, 80.80. DEDI DERAJAD, 81.H. DAKLAN, 82.JUMADI P, 83.KAMIDI, 84.KARDI, 85.KASDUM, 86.KASIMIN, 87.MA’I, 88.MANJAK, 89.MARUJI, 90.MISDI, 91.MUHAMMAD RAMIN, 92.MULYADI, 93.NGATIRAN, 94.94. SADIUM, 95.SOALMAN, 96.SUGIYO, 97.SUKIDI, 98. SUMARGI, 99.SUPADI, 100.SUTARNO, 101. SUTIONO, 102. SUWAJI, 103. TAMPAN, 104. TARDI PARTOWIYONO, 105. TI’AN, 106. TUKIMIN, 107. WARDI, 108. WAHONO, 109. YALIN, 110. SUPRANYONO, 111. SUPARNO, 112. SUGENG MULYONO, 113. MITRO PAWIRO, 114. SUPENO, 115. APUL HASUGIAN, 116. ACHMAD SU’AIDI, 117. ESKI SURYANTINI, 118. TARMONO MELAWAN 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi R.I. Cq .Direktorat Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Tranmigrasi Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur, 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
489 — 118
  • para Penggugat dalam perkara ini cukup Jjelas,yaitu tidak dilaksanakannya kewajiban hukum hingga saat ini oleh para Tergugatsebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundangundangan yang berakibatdilanggarnya hakhak subjektif para Penggugat tersebut, oleh karena itu dari faktafaktahukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan dan menetapkan sendiri apa yangmenjadi dasar gugatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum, dan haltersebut tidak dapat dikategorikan melampaui batas wewenang (ultra petita
Pengadilan PN WAIKABUBAK Perdata Tanah
Register : 23-08-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Wkb
Tanggal 30 Maret 2017 — -RUBEN RIHI PANDI,dkk VS BUDIHARDJO WIDJAJA,dkk
110 — 28
  • telah melakukan Wanprestasi sehingga ParaPenggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi meminta Pengadilan untukmembatalkan perjanjian tersebut dengan ketentuan Para PenggugatKonpensi/Para Tergugat Rekonpensi akan mengembalikan uang yang telahditerimanya dari Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa sekalipun bunyi/redaksi amar putusan berbedadengan bunyi/redaksi dalam petitum gugatan, tidaklah berarti bahwaPengadilan telah memberikan putusan yang melebihi tuntutan (ultra petita
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-12-2016 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2800 K/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — Yang SEUNG SIK, FT. PPF. INDONESIA vs CYNTHIA GWENDOLYN SONNEVILLE, dkk., Direktur PT. FERRY SONNEVILLE
156 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8ayat (3) Rv yang menyatakan:1. bagian komparasi berisi identitas para fihak yang memilikilegal standing atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagai ParaTergugat atau Turut Tergugat;2. bagian fundamentumpetendi atau posita gugatanberisiuraian secara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatuperistiwahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalammengajukan surat gugatan tersebut:3. bagian petita
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2017 — Putus : 06-02-2018 — Upload : 20-02-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 173/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 6 Februari 2018 — -. ALEXANDER RANGGA BORO, SH. vs -. GEORGE FERDINAND NISNONI
125 — 97
  • Kupang dalam mengadili Perkara ini telahmemutuskan tidak melebihi dari apa yang diminta atau apa yangdituntut oleh Pembanding/Penggugat Asal ( TIDAK ULTRA PETITA ) ;2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding dalam:2.1.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 15-01-2021 — Putus : 16-03-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 7/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 16 Maret 2021 — Penggugat:
ACHMAM FHAMROZIE
Tergugat:
1.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA, DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO.
2.KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PADEMONEGORO, KECAMATAN SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO
325 — 169
  • Dan apabiladiputuskan diluar ketentuan tersebut diatas maka putusan tersebutmenjadi Ultra petita dan tidak dapat dieksekusi..
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-01-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 3 September 2020 — Penggugat:
Ir. SUNARTOMO
Tergugat:
1.ROBERT LIM
2.ELNA
Turut Tergugat:
PT. RESTU INSAN SEJAHTERA
108 — 40
  • peradilan pengenaan bunga harus dihitung sampaidebitur melunasi utangnya, oleh karena itu Majelis Hakim berdasarkan petitum tambahan yang menyatakan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadiladilnya ( ex aequo et bon0), Majelis Hakim berpendapat pengenaan bunga harus dihitung sampai dengan Tergugat melunasi seluruh kewajibannya, dan terhadap hal tersebut menurutMajelis Hakim tidak dapat dikategorikan memutus melebihi dari yang dituntut (Ultra petita
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Tml
Tanggal 10 April 2019 — - MARIATE NYAHAN T. UNTING melawan 1. H. IRAWAN 2. SARYONO 3. LISTI RAHAYU 4. MULIADI 5. NATIM 6. MARDI 7. M. FAJAR 8. RIYADI 9. ALI 10. Pemerintahan Republik Indonesia, Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Barito Timur Cq. Camat Dusun Timur, Cq. Lurah Tamiang Layang
124 — 53
  • bahwa putusan Pengadilan harus memberikan kepastianhukum dengan pertimbangan dan perintah hukum yang lengkap sehinggatidak menyebabkan multi tafsir dan tidak bersifat non executable;Menimbang, bahwa dengan maksud dan tujuan yang demikian ituserta untuk memberikan keterpaduan dan keselarasan alur hukum yangholistik dan integral di antara amar yang satu dengan yang lainnya, MajelisHakim akan menyusun sendiri sistematika, redaksi dan materi amar putusannamun tidak termasuk sebagai putusan yang ultra petita
Pengadilan PTUN PONTIANAK TUN Pertanahan
Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 29/G/2010/PTUN-PTK
ZAIRINA selaku Penggugat melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG 2. H. NIKES BIN ARIN
63 — 34
  • Tata Usaha Negara Pontianak untukmenyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa aquo ;Menimbang, bahwa dengan demikian yang akandiuji dan dipertimbangkan adalah ke24 (dua puluhempat) sertipikat yang menjadi obyek sengketa atausetidaknya surat keputusan tata usaha negara yangberkaitan langsung dengan obyek sengketa danbukannya surat keputusan tata usaha negara atausertipikat yang lain, konskwensi hukumnya bahwaselain obyek sengketa tidaklah diuji dan dinilaikebenarannya agar tidak terjadi ultra petita
Pengadilan PA TILAMUTA Perdata Agama Harta Bersama
Register : 07-05-2012 — Putus : 05-06-2013 — Upload : 13-08-2013
Putusan PA TILAMUTA Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlm
Tanggal 5 Juni 2013 — Hi. SAMIN KADILI, dalam hal ini menguasakan kepada PATTA AGUNG, SH. lawan Hj. HUDY K. PAKAYA alias TIWI PAKAYA, Dalam hal ini menguasakan kepada ISMAIL PELU, SH. Dan SAIFUL N. IBRAHIM, SH., MH.
90 — 37
  • Oleh karenaTergugat Konvensi tidak meminta penetapan hutang bersama maka Majelis Hakim yangmemeriksa perkara tersebut tidak menetapkannya sebagai hutang bersama denganberpegang teguh pada asas hakim tidak boleh melebihi apa yang dituntut (ultra petita).Meski demikian, dalam pertimbangannya disebutkan bahwa hutang tetap menjaditanggung jawab bersama dalam pelunasannya (lihat: bukti T.1 halaman 59);Menimbang, bahwa langkah Tergugat Konvensi tersebut tidak dapatdikategorikan sebagai bentuk itikad baik