Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
SORMADI BIN HASAN SORI
208 — 35
  • berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:821.2/459/KEPBKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentangpemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama,administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab.OKI dan selakuanggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPengelola Tekhnis
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 10 Juni 2016 — Dra. RORO SRI WANITARSIH SAYEKTI ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
63 — 12
  • Junjungan Simanjuntak: Anggoro, Harjani dan Amin WahyuBahwa didalam spesifikasi tekhnis, terdakwa yangbertanggungjawab untuk mencari peserta yang ikutpelatihan tetapi dalam pelaksanaanya banyak calonpeserta yang mendaftar melalui Disnaker KotaSurabaya karena pihak yang berwenang untukmelakukan verifikasi atas data para peserta adalahDisnaker Kota Surabaya.e Bahwa namanama peserta pelatihan terdakwa perolehjuga dari orang orang yang mendaftar melalui CVYasco Training Center tetapi jumlahnya tidaksebanyak
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 19-07-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
151 — 77
  • Bahwa sebagaimana Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gunung Intan,Nomor: 800/116/TUGI/II/2017, Perihal: Permohonan PembangunanPuskesmas Induk + Perawatan, Tanggal: 22 Februari 2017, makapembangunan PUSKESMAS Gunung Intan yang melayani jumlahpenduduk +888 jiwa sebagaimana data pelayanan kunjunganpasien tahun 2018 merupakan jawaban terhadap bentuk komitmenHalaman 56 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN PnjPemerintah Kabupaten Penajam
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 — MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Bin SATARUDIN
48 — 36
  • Kaur sar.Ahmad Marzuki S.Pd selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak pernahmenjelaskan tentang teknis kegiatan pedoman perhitungan beban kerja Guru;434444Bahwa tekhnis menghitung beban kerja Guru dalam menghitung KJM tahun 2009adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD oleh parapembantu bendahara UPTD;Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM adalah para kepala sekolah dasar membuatdan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk kelengkapanadminstrasi, para
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
138 — 11
  • Tekhnis pengambilan uang makan tersebutadalah secara langsung mendatangani Bendahara kontingen yaituterdakwa Eko diruangan sekretariat Kontingen Kota Bukittinggi yangebrada di SDN 06 Lapai Padang, kemudian menandatangani daftarHadir Panitia dan lembar Perincian Penerimaan Pengganti uangmakan dan snack Panitia Porprov XIV tahun 2016.Bahwa sewaktu menerima uang makan saksi selalu menandatanganitanda terima berupa Daftar hadir Panitia Porprov, dan lembarPerincian Penerima Pengganti uang makan dan snack
    saksi ada menerima uang makandan menandatangani Daftar hadir pantia Porprov XIV tahun 2016tanggal 26 dan 27 November 2016, sedangkan tanggal 25 November2016 saksi tidak ada menandatangani daftar hadir Panitia karena lupa.Bahwa sebagai pantia Porprov XIV saksi ada menerima uang makansebesar Rp. 92.150, ( sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh riburupiah) perhari keseluruhan uang makan yang saksi terima adalah Rp.368.600, ( tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) selama4 hari.Bahwa tekhnis
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-01-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 16 Juni 2017 — Penuntut Umum:
HALIMAH, SH
Terdakwa:
Hj. ST. RABIAH, S.Pd.M.Pd
132 — 41
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
104 — 21
  • KARUNIA ABADISENTOSA berdasarkan daftar hadir adalah ZUS TAMBENGI selaku Direkturperusahaan ;Bahwa sistem penilaian yang digunakan adalah sistem gugur dengan evaluasidata kualifikasi data administrasi, tekhnis dan harga ;Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Karunia Abadi Sentosadengan nilai penawaran Rp. 1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh jutarupiah) ;Bahwa setelah Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang, kemudiandilaporkan kepada PPK (Moh.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1115 — 669
  • . 110/G/LH/2018/PTUNMDN.tentang kerugian nyata yang Penggugat tersebut sedangkan alasanalasan akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di karenakanlokasi pembangunan PLTA di sebutkan sangat rawan gempa barulahsekedar khawatiran belaka yang belum tentu akan terjadi, sedangkanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dengansunguhsunguh mempertimbangkan segala ketentuan hukumperaturan perundangudangan yang berlaku setelah melalui proseskajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Tekhnis
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
118 — 53
  • melaluiLembaga Peradilan;Bahwa perlakuan pengukurannya sama antara perorangan dan kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Blg
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
NOVA MARGARETTA, S.H
Terdakwa:
RIHARD SITANGGANG
168 — 91
  • ., dan Terdakwa sendiri padapokoknya Merencanakan, membuat program, melaksanakan danmengevaluasi pembinaan angkutan sungai danau dan penyeberangan,sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan dan kepelabuhan sesuai dengan petunjuk tekhnis dan ketentuan ppraturan agarterwujud akses tranportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan yangbaik dan lancar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik itumengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Keputusanpengangkatan
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-07-2008 — Putus : 17-12-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 24/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 17 Desember 2008 — -Drs. Bukhari Bin Abdullah Karim
141 — 26
  • pendukung karena wajib pajakdalam kaitannya dengan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik100atau penyewa dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan hukumyang menikmati hasil dari objek pajak dimaksud baik tanah maupun bangunan;= Bahwa cara menginventarisasi adalah panitia pengadaan tanah membentuk timatau satuan tugas untuk melakukan inventarisasi baik objek maupun subjektanah, dalam hal melakukan inventarisasi terhadap letak, luas dan batasbatassuatu bidang tanah dilakukan oleh tim tekhnis
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 03 /Pid.SUS/2011/ PN.Slk
Tanggal 25 Mei 2011 — - DARLISON JANID PGL CAN
136 — 17
  • Permendagri No. 64Tahun 2007 tentangPedoman Tekhnis danTata KerjaInspektoratPropinsi danKabupaten/ Kota;. Peraturan BupatiNo. 36 Tahun 2009tentang PetunjukTeknis PemeriksaanInspektorat DaerahKab. Solok;. PKPT InspektoratDaerah Kab. SolokTahun 2009;. Surat TugasInspektur DaerahNo. 700/104/INSPD/R/2009 tanggal 5Juni 2009 untukPemeriksaan Regulerdi PemerintahanNagari Kacang Kab.Solok;. Perda No. 8 Tahun2008 tentangPembentukanOrganisasi dan TataKerja InspektoratDaerah Kab. Solok;9.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg.
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SAIFUL ROKHMAN
102 — 27
  • Anggota : Aang Karyana, S.Pd, Teddy Cherawan, SH, M.Pd, DodoBahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang salah satu tugasnyaadalah menyusun dan mempersiapkan HPS untuk diajukanpengesahan/penetapan kepada KPA/PPK, pada kenyataannya Terdakwaselaku Ketua Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS tidak/tanpa kalkulasiatau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey harga pasaruntuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalam dokumenkontrak serta tidak pernah dikonsultasikan
    SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua PanitiaPengadaan Buku Aksara Sunda dalam penyusunan HPS yang tidak/tanpakalkulasi atau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey hargapasar untuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalamdokumen kontrak, sehingga atas penyusunan tersebut telah menimbulkankemahalan harga, yang seharusnya dipersiapkan dan disusun secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sesuai denganPasal 5 huruf f dang serta Pasal 13 ayat
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 26 Maret 2014 — AJLAN, S.Si
125 — 14
  • Tahun 2009 s/d sekarang ini ;> Bahwa Saksi diangkat selaku Staf Pengawasan dan Pembinaan Aset danKeuangan Negara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengahberdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, Nomor : 820/0187/Sek /2009, Tanggal 10 Februari2009 ;> Bahwa Saksi bertugas melakukan verifikasi terhadap UPTD se ProvinsiSulawesi Tengah yang terdapat kejanggalan mengenai pembayaran pajakkendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
    Daerah ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah, Nomor : 821.22/145/BKPPDG.ST/2011, Tanggal 29 Desember2011, dilantik pada Tanggal 30 Desember 2011 ;> Bahwa tugas Saksi selaku Kadis Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Kepala unit pelaksanatekhnis Dinas Pendapatan yang di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab secara Administrasi mengenai pengelolaan pendapatan yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-07-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 7 Desember 2015 — ASEP HERDIANA, ST., M.Si BIN M. TARMEDI
124 — 10
  • dengan Terdakwa yang telah pula mengambil alih fungsi PPTK, karenaPPTK tidak dilibatkan oleh Terdakwa dan terhadap alat Multimedia tersebut angota PPHPtidak memeriksa kwalitas dan Quantitas barang, melainkan hanya menghitung jumlahnyasaja, karena semua anggota PPHP tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki sertifikasisebagai anggota PPHP, dan anggota PPHP juga telah menanda tangani Berita Acara serahterima barang yang dibuat oleh Yanheri padahal Berita acara tersebut merupakan tugas dariPelaksana Tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 23-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/ Pid.Sus/TPK/2014/PN Bdg.
Tanggal 21 Agustus 2014 — Ir. ALAN SULAEMAN Bin H. IMAM SAFARI
63 — 13
  • Ahli Tekhnis H.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 31 Juli 2012 —
40 — 5
  • .; 2 2922292 Bahwa saksi tahu dana UPK tahun 2007 adalah 1,5 Milyard yaitu dana dari APBN dantahun 2008 sebesar 2 Milyard dana dari APBN dan tahun 2009, 2010, 2011 masingmasing dapat dana 3 milyard dari APBN untuk Kecamatan Sumbermalang ; Bahwa sasaran PNPMMP adalah untuk menanggulangi kemiskinan ; Bahwa saksi sudah bekerja sesuai petunjuk tekhnis ; Bahwa Kabupaten hanya memfasilitasi saja ; Bahwa desa yang mengatur tentang pelaksanaannya ; Bahwa ada laporan tentang penetapan pinjaman ; Bahwa untuk
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-07-2012 — Putus : 18-10-2012 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 18 Oktober 2012 — - Drs. ISWAN, M.Sp (TERDAKWA 1) - SYAMSUDDIN, SH. Als AGAM (TERDAWKA 2)
75 — 27
  • ISWAN, M.Sp. tanoa melalui Pengumuman melaluiMedia massa sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam LampiranKeputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 16/PDN/KEP/3/2008,tanggal 5 Maret 2008 Tentang Petunjuk tekhnis Penyaluran Subsidi MinyakPutusan Nomor : 36 /Pid.Sus K/2012/PN. Mdn.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 04 / PID.TPK / 2012 / PN.TK
Tanggal 29 Mei 2012 — I. Hi. HERMAN bin Hi. ABDUL KADIR II. SUHERMAN, S.Ip., M.Si Bin JAHRI
136 — 79
  • .= AGUS: Kasubag Tekhnis dan Humas.= H. HERMAN, S.Ip: Kasubag Umum.= SUHERMAN, Sip: Bendahara APBD.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KPU Kab. Lampung TengahTA. 2010, sbb:a Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU.bBertindak dan atau atas nama KPU ke dalam dan ke luar.c Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU.d Menandatangani seluruh keputusan KPU.Bahwa di dalam kegiatan pengadaan perlengkapan pada Pemilihan Umum KepalaDaerah (PILKADA) Kab.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-12-2012 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 15/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 6 Desember 2012 — Drs. JAMALUDDIN Alias BUYUNG Bin M. ZAINUN S
100 — 72
  • Mirda Ida, SH, Alfian, ST,Trani Idris, SKM, dan Dedy Nopanji, SKM masingmasing selaku Anggota;= Bahwa benar terhadap pengadaan alatalat kesehatan yang akan diadakantersebut, panitia pengadaan telah mengumumkannya melalui surat kabarHarian Serambi Indonesia;= Bahwa benar sebelum mengumumkan pelelangan tersebut, Panitia telahmenerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang telah disusun dan ditetapkanoleh Terdakwa tanpa melalui survey baik oleh Panitia Pengadaan maupunPPK untuk mengetahui spesifikasi tekhnis
    No. 15/Pid.Sus/2012/P.TipikorBNAMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkapdipersidangan dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, sebelummengumumkan pelelangan, Terdakwa dalam kapasitas selaku Pengguna Anggarantelah menyusun dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukansurvey untuk mengetahui spesifikasi tekhnis dan harga alat kesehatan sebagaidasar atau patokan untuk pembuatan HPS, yang selanjutnya diserahkan kepadapanitia pelelangan untuk dijadikan sebagai dasar